Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli).3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp. 5.175.000, (asli).3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli).4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli).2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. MA.Salmun sebesar Rp. 1.600.000, tanggal 27 November 2014 dantanggal Desember 2014.

Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli)3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp.5.175.000, (asli)3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli)2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. MA.Salmun sebesar Rp. 1.600.000, tanggal 27 November 2014 dantanggal Desember 2014.

Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli).3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp.5.175.000,(asli).3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

ANAS MANEDI sebagai Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran(KPA),e JOHAN AGUSTA P.PUTRA S.Sos sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),e HENDRI YANTO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,e KAMARUZZAMAN sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)e SUSRAWIANTI sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,Sehubungan dengan penunjukan tersebut juga telah ditetapkan tugas dari masingmasing antara lain :Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :1. Menyusun RKASKPD.2. Menyusun DPASKPD.3.

ANAS MANEDI sebagai Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran(KPA),JOHAN AGUSTA P.PUTRA S.Sos sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),HENDRI YANTO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,KAMARUZZAMAN sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)SUSRAWIANTI sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,Sehubungan dengan penunjukan tersebut juga telah ditetapkan tugas dari masingmasing antara lain :Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :1. Menyusun RKASKPD.2. Menyusun DPASKPD.3.

Pejabat/Kepala Seksi/ Kasubag terlebih dahulu mengajukanTelaahan Staf untuk diajukan dan disetujui oleh Kepala Kantordengan melampirkan SPT dan SPPD yang sebelumnya telahdiverifikasi oleh PPK dan diketahui oleh PPTK sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan ;Bahwa prosedur pencairan dana pada Kantor Satpol PP tahun 2009tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlakuantara lain :Bahwa selama ini menurut Saksi tidak sesuai, karena tidak lengkapprosedur administrasi keuangan, seperti

Akan tetapi selaku PPTK denganadanya kegiatan saya tidak diberdayakan (tidak diikutsertakan)sehubungan dengan Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan Saksi punyakewenangan mempertanyakan kepada kepala kantor tentangkebenaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pdselaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menunjuk SaksiKOTTADA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 021/KPTS/LH/TAHUN 2015 TentangPerubahan Atas Surat Keputusan Nomor : 003/KPTS/Tahun 2015 Tanggal 02Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PadaKantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015menggantikan Saudara ALI SYAFRIYANTO, S.T yang mengundurkan diri darijabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pdselaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menunjuk SaksiKOTTADA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 021/KPTS /LH/TAHUN 2015 TentangPerubahan Atas Surat Keputusan Nomor : 003/KPTS/Tahun 2015 Tanggal 02Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PadaKantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015menggantikan Saudara ALI SYAFRIYANTO, S.T yang mengundurkan diri darijabatan Pejabat Pelaksana Teknis

, (empat puluh jutarupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uangpada masingmasing SPBU adalah saksi sendiri kadangkadang ditemanioleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);Bahwa Untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januari s/dMaret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulan seterusnya saksitidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa Saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur TahunAnggaran 2020;Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihanbulan sebelumnya;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

kePihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

tugasdibidang perencanaan anggaran dan perbendaharaan.Bahwa dana ADD, Stimulan dan Plesterisasi bersumber dari dana APBD tahun 2009 s/d 2012.Bahwa dana ADD yang menjadi penanggung jawab teknisnya adalah Kantor Pemberdayaan MasyarakatDesa (KPMD, dana Stimulan yang menjadi penanggung teknis adalah Bagian Pembangunan SetdaBanjarnegara dan Plesterisasi penanggung jawabnya teknisnya adalah Bagian Kesra Setda.Bahwa pengajuan pencairan dana baik ADD, Stimulan dan Plestersasi tersebut melalui penanggungjawab tekhnis

yaitu ADD kepada KPMD, Stimulan kepada Bagian Pembangunan dan Plesterisasikepada Bagian Kesra, kemudian Penanggung jawab tekhnis melakukan verifikasi kebenaran dokumenuntuk selanjutnya dikirim kepada DPPKAD, lalu bendahara pengeluaran membuat SPP sampai denganpenerbitan SPM, sebagai dasar untuk menerbitkan SP2D oleh DPPK AD;ae Bahwabesaran anggaran Desa Karangsalam tahun 2009 s/d 2012 yaitu :a.

Pengendali Tekhnis : Sulaiman, SH, Msi2. KetuaTim : Wahyudin3. Anggota : Drs. Tamin, Emy Mardiana (saksi sendiri), Surahmane Bahwa berawal adanya sms melalui media bahwasanya adanya pengaduan masyarakat terkaitProyek desa Karangsalam Rabat beton pekerja pada belum dibayar, bengkok yang kosong dijualtanpa musyawarah.

, (empat puluh jutarupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uangpada masingmasing SPBU adalah saksi sendiri kadangkadang ditemanioleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);Bahwa Untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januari s/dMaret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulan seterusnya saksitidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa Saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur TahunAnggaran 2020;Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihanbulan sebelumnya;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

dimintakan kePihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPKyakni saksi Sofian Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

rupiah) yang kedua SP2D Nomor : 05222/LS/ WISATA/2010tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.728.000.000,( dua milyar tujuhratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ketiga SD2D Nomor ; 07626 /LS/ WISATA / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp.1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah)dan yang ke empat SP2D Nomor : 10926/LS/WISATA/2010 tanggal 15Desember 2010 sebesar Rp. 1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratusenam puluh empat juta rupiah)Bahwa PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis

Kukar di tunjuk selakuPPTK (Pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan) oleh PLt. kepala Dinaskebudayaan dan pariwisata Kab. Kutai Kartanegara yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Drs. H. FAHRODIN dan dasar penunjukannya adalahberdasarkan SK dari Plt.kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab.Kutai Kartanegara Nomor : 55680 / PPTK / II / 2010, tanggal 15Februari 2010, tentang penetapan pejabat pelaksana tehnis kegiatan(PPTK) pada dinas kebudayaan dan pariwisata Kab.

SAlJ GUNU MAKSMUR ABADI dengandirekturnya Terdakwa LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAA dengan nilaikontrak Rp. 6.820.000.000.00, (Enam miliyar delapan ratus dua puluhjuta rupiah) .Bahwa laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dari pihak konsultanpengawas dan kontraktor pelaksana membuat laporan hasil pekerjaan dibuat selesai (Peogress) 100 % ;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk proyek rehabtotal patung lembuswana adalah Saksi SURAIYANSYAH.Bahwa sumber dana untuk kegiatan rehab patung lembuswana

yang mengatakan bahwapengguna barang / jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran daerah /pejabatyang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkupunit kerja / proyek tertentu dan pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwapengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segiadministrasi,fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaanbarang / jasa yang dilaksanakanhanya karena hanya melakukanpengecekan secara tekhnis

FAHRODIN, danselaku PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk kegiatan rehabtotal patung lembuswana di pulau kec. Tenggarong adalah SaksiSURIANSYAH,SE,M.Si.e Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Saiji Gunu MakmurAbadi sesuai yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 556340 / P.1 /VI /2010, tanggal 09 Juni 2010.a. Pekerjaan persiapan dan bongkarane Tempat/studio pembuatan patung.e Pembongkaran patung eksisting di bawah ke Tenggaronge Bongkaran Tanah Keras.b.

Pengadaan Yang Membuat PenawaranHingga Kontrak Kerja,ltu Semua Sesuai Dengan ArahanKepala Bidang Fispra,Selaku Penanggung JawabLangsung/PPTK (Sdr.ANSAR,B,Sip,M,Ap).Yang Juga Menjelaskan Dalam Penyaksiannya,Bahwa DalamMengurus Kontrak Kerja Antara Pihak BAppeda Kab.Takalardan UD AZMAN Travel, Sdr.HASANUDDIN,ST Selaku PejabatPengadaan,Tidak Pernah Bertemu Dengan Pemilik UDAzman Travel,Dan Hanya Mengerjakan Sesuai ArahanKepala Bidang Fispra dan Ekonomi,Bappeda Takalar SebagaiPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

mengatursedemikian rupa,mulai dari Proses Pembuatan Kontrak YangDiarahkan Langsung Oleh Kepala Bidang Selaku PPTKKepada Pejabat Pengadaan,Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan yang ditanda Tangani Berita Acaranya oleh TimPHO seolaholah Pekerjaan telah terlaksana,Begitu puladengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan YangHal. 79 dari 87 Putusan No.12/PID.TPK/2020/PT MKSDitanda Tangani MasingMasing oleh Kepala Badan/DinasBappeda selaku PPK/KPA dan Kepala Bidang Selaku PPTT(Pejabat Pelaksana Tekhnis

hektarKelompok Tani Sekar WangiUntuk luas 30 hektarKelompok Tani Sumber MapanUntuk luas 35 hektarKelompok Tani Sumber MakmurUntuk luas 28,9 hektarKelompok Tani TotampeUntuk luas 22 hektarRp 771.867.000,00Rp 905.300.000,00Rp 462.750.000,00Rp1.058.818.000,00Rp 879.225.000,00Rp1.388.250.000,00Rp 370.200.000,00Rp 655.300.000,00Rp 555.300.000,00Rp 353.541.000,00Rp 740.400.000,00Rp 562.750.000,00Rp 701.575.000,00Rp 555.300.000,00Rp 647.850.000,00Rp 601.620.000,00Rp 407.220.000,00Bahwa sesuai petunjuk tekhnis

luas 19,1 hektar16.Kelompok Tani Dulang Manis Rp 740.400.000,00Untuk luas 40 hektar17.Kelompok Tani Makmur Rp 562.750.000,00Untuk luas 25 hektar18.Kelompok Tani Kebun Sari Rp 701.575.000,00Untuk luas 32,5 hektar19.Kelompok Tani Sekar Wangi Rp 555.300.000,00Untuk luas 30 hektar20.Kelompok Tani Sumber Mapan Rp 647.850.000,00Untuk luas 35 hektar21.Kelompok Tani Sumber Makmur Rp 601.620.000,00Untuk luas 28,9 hektar22.Kelompok Tani Totampe Rp 407.220.000,00Untuk luas 22 hektar;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis

Gasipa SPP 21.000.000, /TerdakwaJumlah 121.000.000,Total Pinjaman 144.490.000, Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Ketua UPK bersamasama denganSaksi DADANG WAHYUDI selaku Bendaharanya tersebut bertentangandengan PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar OprasionalProsedur ) UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20September

Gasipa SPP 21.000.000, TerdakwaJumlah 121.000.000,Total Pinjaman 144.490.000, e Bahwa Terdakwa selaku Ketua UPK bersamasama dengan SaksiDADANG WAHYUDI selaku Bendaharanya tersebut bertentangandengan PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar OprasionalProsedur ) UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20September 2007

Bahwa, perbuatan terdakwa yangdemikian ini bertentangan dengan PTO( Petunjuk tekhnis Operasional ) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan dari Departemen DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP( Standar Oprasional Prosedur ) UPKKecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjurtanggal 20 September 2007 ;Menimbang , bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebutdiatas maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi163secara sah dan meyakinkan

DAK Pendidikan DasarLuncuran 2011) dan pelaksanaan tugas PPHP bertanggung jawab keKepala Dinas Pendidikan Kab.Nunukan Drs.NIZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak memeijliki sertifikat keahlian panitia / pejabatpenerima hasil pekerjaan ;Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan pengadaan barang dan jasapemerintah di Kampus STAIN Samarinda pada tahun 2010 namunSaksi tidak dinyatakan lulus dan hanya mendapat surat keteranganpernah mengikuti pelatihnan pengadaan barang dan Jasa ;Q 9 5 pe Bahwa untuk kualifikasi tekhnis

untukpenandatanganan Surat Perintah Membayar.Sedangkan Verifikasi adalah melakukan pengecekan isi SPPLS mengenaiapakah tersedia anggaran pekerjaan sesuai dengan anggaran yang adapada kontrak kegiatan pekerjaan yang diajukan di SPPLS , apakah adarekening kegiatan sesuai dengan RKA yang tercamtum di SPPLS.e Dokumen yang harus diteliti berdasarkan Format Penelitiankelengkapan Dokumen SPP adalah :Surat Pengantar SPPLS.)2) Ringkasan SPPLS.3) Rincian SPPLS.4) Salinan SPD.5) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis

Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.10) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.e Bahwa sebagian dokumen memang tidak ada pada kelengkapan SPPLSseperti:1) Salinan SPD.Memang tidak ada dilampiran kelengkapan SPPLS yang diserahkankepada Saksi tetapi ada di bagian keuangan Dinas pendidikan sehinggaSaksi tidak mencontren (tanda ada dokumen) di format PenelitianKelengkapan Dokumen SPP.2) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis

BupatiNunukan Nomor : 821.2 / SK50 / BKDDIIl / X / 2011 tangal 26Oktober 2011 dan kemudian dilantik pada 2011 berdasarkan Suratpernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011tanggal 27 Oktober 2011 serta Surat pernyataan menduduki jabatannomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011 tanggal 27 Oktober2011 ;e Bahwa Tugas Pokok saksi selaku Kasi Sarana dan Prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD adalah membantu Kepala BiddangSarana dan Prasarana menyiapkan bahan perumusan, bahankebijakan tekhnis

dan melaksanakan penyusunan program dankegiatan penyelenggaran sarana dan prasarana pendidikan dasardan TK/PAUD sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku ;e Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :Menghimpun,mempelaajari dan menelaah serta mengola peraturanperundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis sertadata dengan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidangtugasnya.Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasaranapendidikan dasar dan

dan demikian pula dublik Penasehat Hukum dan Terdakwa yang berketetapanpada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengansurat dakwaan sebagai berikut:KESATUPrimair : Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

diajukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan KeputusanGubernur Bengkulu Nomor B.398.1 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014tentang Persemian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang MasaJabatan 20142019 selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang denganmaksud menguntungkan orang lain yaitu saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIMsebesar Rp. 281.063.000, (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tigaribu) rupiah dengan menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanyakarena jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPutusan Nomor : 8/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 26Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum PidanaKEDUAPrimairwonnne Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto Pasal 56 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).Subsidiair:wonnne Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;- 1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis Pertanian Tahun 2011;- 1 (satu) rangkap Pedoman Pengelolaan Dana Bantauan Sosial;- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan

Pertanggung Jawaban KegiatanPercetakan Sawah Tahap II Kelompok Tani Binamungan;Dokumentasi perluasan areal sawah tahun 2011;1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02CS/SPK/PPK/Vil/2011 antara PPK PLA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TahunAnggaran 2011;1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis

Bantaeng denganKelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis Pertanian Tahun 2011;1 (satu) rangkap Pedoman Pengelolaan Dana Bantauan Sosial;1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran DalamPelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pertanggung Jawaban Kegiatan PercetakanSawah Tahap II Kelompok Tani Binamungan;Dokumentasi perluasan areal sawah tahun 2011;1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02CS/SPK/PPK/VII/2011 antara PPK PLA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran2011;1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri, dan3. Rancangan KontrakaMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menandatangani Kontrak;Q 9Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;h.

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri, danHalaman 23 dari 182 Putusan perkara No.17/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal243. Rancangan KontrakoMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;0 2 0Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;.Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);g.

surattugas terlampir).Bahwasesuai dengan SPK bahwa PT.RAMA ABDI PRATAMA menerimapekerjaan dari Sudin PU Jalan Jakarta Timur adapun pekerjaan tersebutadalah pekerjaan SWAKELOLA yang berarti semua perencanaan danpekerjaan dilakukan sendiri oleh unit Sudin PU Jalan Jakarta Timur,sementara bahan bahannya membeli dari pihak ketiga PT.RAMA ABDIPRATAMA.Bahwa pajak PPN 10 % dan PPH 1,5 % telah dilakukan pembayaranoleh saksi selaku bendahara dengan cara dipotong dari pembayarankepada PT.RAMA ABDI PRATAMA.Bahwa tekhnis

AHMAD YAZIED BUSTOMI, ST,MMadalah berupa cek tunai Bank DKI.Bahwa pajak yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2013yang penunjukan pelaksanaannya berdasarkan penunjukan langsung oleh SudinBina Marga/Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur terhadapPT.Rama Abdi Pratama selaku pelaksananya telah dilakukan pembayaran antaralainPPN 2013 sebesar 10% senilai Rp. 1.523.290.480,PPH 2013 sebesar 1,5% senilai Rp. 229.534.985,Bahwa tekhnis pembayaran pajak tersebut adalah dari

Sudin PU Jalan JakartaTimur dalam menunjuk rekanan / pihak Ke 3 dilakukan secara PL(pengadaan langsung).Bahwa adapun tekhnis pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebutadalah dalam hal ini Kasudin PU membuat SPT (surat perintah Tugas)kepada Kasie perencanaan atas dasar permintaan surat surat wargaperihal jalan rusak atau dari berita dikoran serta instruksi dari KepalaHal 66 dari 172 hal Putusan No. 52/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.PstDinas, Walikota, Gubernur perihal jalan jalan yang rusak.

antaraSudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Timur dengan pihak ke 3 ataupenyedia barang / jasa.Bahwa dalam hal ini tidak diperbolehnkan penandatanganan kontrak harusdihadiri oleh Direktur dari pihak ketiga dan harus tatap muka / bertemudalam melakukan tanda tangan antara pihak ketiga dengan PPK.Bahwa dalam hal pembayaran pekerjaan swakelola kepada pihak ke 3 daribendahara melalui Kepala Seksi pemeliharan jalan dan jembatan kepadapihak ketiga adalah untuk mempermudah mengingat yang mengetahuisecara tekhnis

FAHMI RIZAL LUBIS sebagaiberikut :1 Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi tekhniksebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens DetailMaterial Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas Turbine Siemenssebanyak 2. set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5 153 Gas Turbine Siemens.2 Type gas Turbine adalah V 94.2.3 Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah sparepart

SIMENS Indonesia, adapun syarat teknisyang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS sebagaiberikut :Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi tekhniksebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens DetailMaterial Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas Turbine Siemenssebanyak 2. set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5 153 Gas Turbine Siemens.Type gas Turbine adalah V 94.2

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha."

No.1801 K/Pid.Sus/201312.Berita Acara Kematian Ternak dan Surat Visum dari Dinas Pertanian,Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan;13.Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Pembibitan Sapi PotongDana APBNP Kelompok Ternak Lembu Aji Kota Pekalongan Tahun 2010;14.Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Ternak Lembu Ajikepada Ketua Tim Tekhnis Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi DanaBansos APBNP 2010 Kota Pekalongan;15.Surat Persetujuan Permohonan Pencairan Dana dari Kepala DinasPertanian

yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidanganadalah terdakwa Wilson Datuk Bagindo selaku Ketua Gapoktan PinangSaiyo/penerima manfaat dana bantuan social program pengembangan unitpengolahan pupuk organic (UPPO) adalah orang yang memiliki tugas/kewenanganberdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 521.4/1472/Satker(08)/SPKSUPPO/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan socialpengembangan UPPO yang telan berada dalam kekuasaannya selaku KetuaGapoktan Pinang sesuai Pedoman Tekhnis

Bahwa Oleh karenanya, walaupun benar bagian accounting dan purchasingdalam posisi sejajar dan dibawah kontrol PEMOHON BANDING/TERDAKWA,akan tetapi dalam tekhnis operasionalnya, dan dengan datadata yangdisajikan kepada PEMOHON BANDING/TERDAKWA sebagai penerimalaporan, maka PEMOHON BANDING/TERDAKWA menganggap tidak adamasalan pada data stock.