Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — DEWAK HERMUYADIE, JT
51 — 14
  • tebas/Tebang Tanah KasDesa Sungai Puring.Bahwa Terdakwa berdasarkan tugas dan fungsinya selaku Kepala Desauntuk menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya mencakup Alokasi Dana Desa Sungai Puring tahun 2008,2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014, tidak pernah melakukansosialisasi kepada aparatur pemerintah Desa dan warga masyarakat jikaDesa Sungai Puring telah menerima Alokasi Dana Desa dari PemerintahKabupaten Kotawaringin Timur dan terdakwa juga tidak pernahmembentuk Pelaksana Tekhnis
    Plk.Kabupaten Kotawaringin Timur dan terdakwa juga tidak pernahmembentuk Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa cq TimPelaksana Kegiatan untuk pengelolaan kegiatan yang di biayai olehAlokasi Dana Desa (ADD).
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 19 Juni 2012 — - DEWI KAMARIAH
46 — 10
  • Bahwa proses pelelangan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, karenapeserta lelang tidak memenuhi persyaratan tekhnis. Bahwa jenis barang yang dilelang tender adalah : No. Jenis barang Jlh1. SISTEM KONTROL MOTOR 2 unitdan SENSOR ROBOT2. ROBOT SISTEM 4 RODA dan 2 unitSENSOR ULTRASONICROBOCAR3. FACTORY PNEUMATIC 2 unitROBOT TRAINER4. POWER QUALITY 1 unitANALYZER5. MICROWAVE NETWORK 1 unitANALYZER besertaASSESORIES6. NOTE BOOK +EXTERNAL 1 unitMEMORY7.
    Karya Medika denganhasil Evaluasi Administrasi tidak memenuhi, evaluasi tekhnis hasilnyamemenuhi. Bahwa didalam proses lelang ada syarat SIUP harus kwalifikasi Besar,sedangkan CV. Karya Medika SIUP kwalifikasi Menengah. Bahwa spesifikasi teknik robot merupakan produk dari Korea yangdidistribusikan oleh PT. GET. Bahwa pemenang lelang adalah CV. Karya Medika. Bahwa saksi tidak setuju CV. Karya Medika diusulkan sebagai calonpemenang lelang. Bahwa saksi kenal dengan Herman Taher Als.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 18-09-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 35/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK
Tanggal 26 September 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Basaria Marpaung,SH. Diwakili Oleh : UJIANTARI RAHMANIARSI, SH
Terbanding/Terdakwa : SUPARDI BIN ADI SUWITO
Terbanding/Terdakwa : TULUS BIN ADI MIYARTO
Terbanding/Terdakwa : RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO
179 — 123
  • bersangkutan; Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahantidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen,(Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, PenanggungjawabProgram (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar olehPemerintah;Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa seKabupaten Bantulyang menyebutkan : Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuaidengan standart tekhnis
    bersangkutan; Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahantidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen,(Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, PenanggungjawabProgram (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar olehPemerintah;Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2Oktober 2006 kepada Camat dan Lurah Desa seKabupaten Bantulyang menyebutkan :63 Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuaidengan standart tekhnis
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 30-10-2019 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 161/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat:
PT. GRAHA PRIMA ENERGY
Tergugat:
1.PT. ROSHINI INDONESIA
2.LILY SAMI
3.Hardiyanti Wanovia Halib, SE
181 — 38
  • ROSHINI INDONESIA( Tergugat ) adalah sebanyak 10.000, (Sepuluh ribu) saham atauseluruhnya berjumlah 1.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);5.2 Bahwa berdasarkan uraian dalam ayat 4.1 diatas maka Jelas bahwaTergugat dalam perkara A quo adalah bukan perusahaan Publik (GoPublik) atau Perseroan yang berbentuk Terbuka, melainkan sebuahPerseroan yang tertutup oleh karenanya tidaklah termasuk kedalamperseroan yang diatur dalam Pedoman Tekhnis Administrasi dan TeknikPeradilan Umum buku II edisi tahun 2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1651 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT PRIMA JAYA INFORMATIKA lawan PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
100 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pst, antara lain menyatakan sebagai berikut: Bahwa kontrak MOU antara tekhnis PT Prima Jaya Indonesia denganPT Telkomsel Indonesia adalah jual beli bahwa Yayasan OlahragaHalaman 14 dari 48 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Wanprestasi
Register : 07-01-2009 — Putus : 25-06-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 8/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel
Tanggal 25 Juni 2009 — PT. PANCARAN HALUAN SAMUDERA VS PT.MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI
314 — 215
  • Berdasarkan laporan tersebut petugas WilkerBian memerintahkan Nakhoda secara liSan agar segeramembuat laporan kerusakan dan laporan kehilangandengan dilampiri foto copy jurnal mesin dan logbook kapal agar segera diproses sesuai denganketentuan tekhnis keselamatan pelayaran ;Bahwa berdasarkan bukti T9 dan P12 (foto copyyang sama dengan bukti asli T9) tentang BeritaAcara TB Merlina/Tongkang PHS 214, bahwa pada 6 Mei2008 jam 11.00 baling baling M.E kanan lepas, kapalmasih berlayar dan tiba di Selat
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
LA ODE RUBIANI, SH
Terdakwa:
1.LA ODE HANE, S.Pd, M.Sc ALIAS HANE BIN LA ODE IJU
2.ASMUN, S.Pd BIN LA ONI
139 — 95
  • NARMIBOIN, S.Pd selaku Bendahara.Bahwa sebagai pelaksanaan program Rintisan Bantuan Opersional Sekolah (RBOS), Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan OpersionalPendidikan (BOP), Pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Tekhnis tentangpenggunaan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) maupun dana BantuanOpersional Pendidikan (BOP), sebagai berikut :1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
37 — 3
  • sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4)/(T.I4) yaitu berupavolume Pekerjaan Pengaman Pantai Sawang BaU Kecamatan Sawang (Paket II)Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) dan bukti (P9) berupa Volume Hasil Auditdari Inspektorat Aceh atas Pekerjaan Pengaman Pantai Sawang BaU KecamatanSawang (Paket II) Kabupaten Aceh Selatan, yang belum terbayar yang ditandatanganiPenggugat dan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
Sarifuddin, S.E.
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
2.PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan MBPRU
67 — 39
  • PertanahanNasional yang mempunyai kompetensi dibidang pertanahan, hukum,manajemen dan pemetaan dan ditetapkan dengan Keputusan KetuaPelaksana Pengadaan Tanah(4) Dalam hal diperlukan untuk membantu Satgas A, Ketua PelaksanaPengadaan Tanah dapat menggunakan surveyor berlisensi untukpelaksanaan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan(5) Dalam hal diperlukan untuk membantu Satgas B, Ketua PelaksanaPengadaan Tanah dapat menambah keanggotaan yang berasal dariinstansi tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 214/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 6 Juni 2012 — PT. Konsorsium Komet;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
104 — 127
  • 12September 2011, sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Desember 2011 (91 hari) ;2 Bahwa, gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarhukum karena tidak satupun alasanalasan ketentuan yang dapat dijadikan alasanuntuk menyatakan Tergugat melanggar Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;3 Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat telah mendalilkanbahwa perizinan yang dimilikinya telah memenuhi persyaratan administratifmaupun tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 02-08-2012 — Putus : 08-01-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 8 Januari 2013 — Prof. DR. Ir. Soenarno Dipl. HE;Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
48 — 36
  • Bukti T13: Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor130/KPTS/M/2006, Tanggal 31 Januari 2006, Tentang PenetapanKembali Status Rumah Negara Golongan I (Satu) / Rumah Jabatan DiLingkungan Departemen Pekerjaan Umum (fotokopi dari fotokopi);Bukti T14: Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian PekerjaanUmum (fotokopi sesuai dengan asli) ;15 Bukti T15: Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008, Tentang Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-01-2016 — Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/PDT.SUS-PHI/2016/PN. BDG.
Tanggal 13 Juli 2016 — ICHSAN RACHMANSYAH LAWAN PT ELECTRONIC SOLUTION INDONESIA,
87 — 22
  • Regional manager selaku atas11Penggugat juga telah menjelaskan tata cara dan tekhnis untuk prosesmutasi Penggugat namun tidak terbatas antara lain transportasi, akomodasi,dan lainlain yang menyangkut tentang proses mutasi tersbut yang mana halini diabaikan Penggugat dengan tindakantindakan yang jelasjelas sangatmerugikan kegiatan usaha Perusahaan tergugat ;.Bahwa faktanya tanggal 2 April 2015 Penggugat memberikan keterangansecara tertulis mengebnai penolakan mutasi tersebut kepada tergugat danselanutnya
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 24-11-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 675/Pid.B/2010/Pn.Sda
Tanggal 24 Nopember 2010 — S U P R I A N T O
25 — 4
  • lanjut usia bila benar telahmenerima tendangan dari 2 kaki terdakwa pada bagian dada tentu akan mengalami keadaanfatal lebih dari sekedar tulang patah pada bagian punggung ;Secara ............e Secara psikologis massa, perhatian massa akan berakibat kepada halhal yang lebih sensitifyakni berupa adanya orang lanjut usia yang mendapat perlakuan yang berlebihan yangdapat menyinggung etika pergaulan yang baik di masyarakat yang apabila dilanggar dapatmenyulut emosi massa yang lebih besar ;e Secara tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG DKK VS KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Air Bangis DKK
228 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebelum izin lokasi tersebut diterbitkan sebelumnya juga telahdiperoleh Pertimbangan Tekhnis dari Kantor Pertanahan KabupatenPasaman Barat Nomor 03.400.9.1/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, danBerita Acara Peninjauan Lokasi dari Dinas Kehutanan KabupatenPasaman Barat, bulan Maret 2011;.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
403 — 215
  • 2Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan printout);Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sinar AgroMakmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga PengeloladamPenyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan printout);Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Sinar AgroMakmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga PengeloladamPenyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan printout);Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Nomor:522/1673/Dishut, perihal Pertimbangan Tekhnis
    lampirannya Kabupaten kotaberwenang mengeluarkan ijin lokasi, tapi sebelum itu BPN punya peraturanmulai Permen nomor 2 tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Bupatiuntuk menerbitkan ijin lokasi;Bahwa ahli menjelaskan ada kewajiban yang harus dilakukan Bupati dalammengeluarkan ijin lokasi terkait itu biasanya ada Perda mengenai ijin lokasidalam menjalankan kewenangan menerbit kan ijin lokasi tapi sebenarnyamaterilnya ada di Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2012 syaratnya harus adapertimbangan dan peilaian tekhnis
    tekhnis dari BPN, selain itu pada UU Nomor30 tahun 2014 pada dasarnya mengatur procedural pemerintah pada pasal 7ayat 2 huruf f memberikan kesempatan masyarakat mendengar aspirasimasyarakat yang berdampak Keputusan itu bersifat wajib;Bahwa ahli menjelaskan jin lokasi di atur ada rezim UU Pemda dan rezim UUAgraria, biasa Pemda membuat Perda tetapi kontennya ada pada UU Agraria,itu merujuk Permen ATR Nomor 29 tahun 1999 ketika 2015 itu merujuk PermenATR 5 tahun 2015 proseduralnya ada disitu dengan
    PGPmembereskan terkait dengan yang ada di kantor BKPM itu tapi tidak tahuteksnya ini izin tidak masuk karena boleh jadi juga yang menyebut bahwa inimasih manual;Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan syaratsyaratnya, syarat dari ijin lokasiitu, pada manual itu harus ada pertimbangan tekhnis dari BPN dan adapenyataan pada proses ada kewajiban yang tepat untuk memenuhi pasal 7 ayat2 memanggil masyarakat untuk ditanya peralinhan hak masyarakat itu clear apatidak;Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan
    PGPorang salah kamar itu kasuistis;Bahwa ahli menjelaskan untuk upaya administrasi sejak pihak merasa dirugikansehingga mengetahui dari keputusan karena itu bukan bagian dari keputusansehingga melakukan upaya keberatan;Bahwa ahli menjelaskan upaya administrasi bagaimana suatu keberatandiajukan tapi tenggang waktu ditentukan Undangundang administrasipemerintah sudah lewat konsekwensinya itu tekhnis administrasi pemerintahan,sehingga pemerintah bisa menjelaskan dalam jawaban keberatan sehinggadapat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-12-2015 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 598/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 5 September 2016 — Penggugat:
PT. VIVA TEHNIK MANDIRI
Tergugat:
PT. LUXINDO RAYA
182 — 145
  • Tergugat setelah Tergugatmenagin kembali deposit sewa sebesar Rp500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) melalui suratTergugat Nomor : 112 /AHP/UPD PT.LUX/X1/2015tanggal 4 Nopember 2015, dimana dalam suratdimaksud Tergugat mengingatkan kepada Penggugatkarena gedung sudah dikosongkan dan diserahkankembali kepada Penggugat oleh sebab telah berakhirmasa sewa, untuk mengembalikan deposit sewa yangsudah diterima oleh Penggugat dan mengundangPenggugat untuk merumuskan formula yang dapatdisepakati tentang tekhnis
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : AHADI ABDUL WAHAB HASBULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
71 — 50
  • "Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 29-08-2019 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 844/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
1.Linda Asih
2.Surya Diputra, SE
3.Fenny Idawati, SE
4.Edy Kesuma
Tergugat:
1.PT Bank Niaga Tbk Cabang Denpasar
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
3.I Putu Anwisuka
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
5.Hengky Rustam
115 — 73
  • Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalamBuku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI halaman 100 yangmenyatakan: lelang yang telah dilaksanakan sesuai denganperaturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.Maka lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Tergugat Il atas ketiga obyek hak tanggungan seluas 2.490 meterpersegi sebagaimana termuat dalam Salinan Risalah Lelang Nomor:88/2009 tanggal 3 Juni
Pengadilan PN Ngabang Pidana Umum
Register : 21-05-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Bilal Bimantara,S.H.
Terdakwa:
JESSY SAPITRI Alias JESS Anak SITOM
236 — 161
  • berjumlah total 4(empat) tablet; Bahwa obat gastrul tersebut sebenarnya untuk sakit Maagnamun oleh dokter kandungan juga digunakan sebagai obat untukmelakukan tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan; Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan SaksiKomeng merupakan lulusan Diploma III farmasi; Bahwa tujuan terdakwa mengirim obat tersebut untuk mendapatkeuntungan dari penjualan obat tersebut; Bahwa saat ini Saksi Komeng bekerja di Instalasi Farmasi RSPromedika Pontianak sebagai TTK (Tenaga Tekhnis
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 18-06-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 5/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
Hi. Adnan Malik, S.E.,M.M.
Tergugat:
Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
199 — 71
  • Wib dengan agenda klarifikasioleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Kecamatan JatiAgung Lampung Selatan;Bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua Panpel Pilkades Fajar baruSolichen, S.Sos terhadap proses tahapan pilkades tetap menjelaskanalasanalasan sosial dan tekhnis saja.