Perumusan kebijakan tekhnis pemberdayaanmasyarakat dan pemerintah desa ;b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahdalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahandesa ;C. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasipemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan ;e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan tugas dan fungsinya.Yang seluruhnya kemudian diuraikan dalam uraian tugas dalam PeraturanBupati tersebut.Bahwa dapat saksi jelaskan, terhadap tupoksi saksi terkait dana SPPPNPM ada dalam tugas Penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.Artinya, saya mengkoordinir kegiatan yang menyangkut PNPM danpembinaan para pelaku PNPM, namun untuk tekhnis kegiatan PNPMditangani oleh Kepala Bidang

tersebut.Bahwa benar terhadap proposal tersebut apabila tidak terpenuhi syaratyang diajukan maka kami akan memanggil pihak UPK untukmelengkapi persyaratan pengajuannya.Bahwa dapat saksi jelaskan, terhadap tupoksi saksi terkait dana SPPPNPM ada dalam tugas Penyelenggaraan urusan pemerintahanHalaman 171 dari 288 Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.Artinya, saya mengkoordinir kegiatan yang menyangkut PNPM danpembinaan para pelaku PNPM, namun untuk tekhnis

KalBahwa uraian kerja sesuai sesuai dengan job discription ahli di bidanggeologi adalah melakukan pengawasan, pengendalian danpengembangan geologi termasuk mineral dan batubara;Bahwa Yang ahli maksud dengan melakukan pengawasan adalahmelakukan pegawasan terhadap usaha pertambangan termasuk dalamtata kelola secara administrasi dan secara tekhnis;Bahwa Kegiatan pengawasan dimulai dari pemberian rekomendasi darititik koordinat sampai dengan pelaksanaan usaha pertambangan;Bahwa tidak akan terjadi pemberian

keterangan saksisaksi tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa berkurangnya lembar soal dan jawaban merupakan sesuatu yang biasaterjadi pada saat test dan hal itu merupakan persoalan teknis semata dan Majelis Hakimberpendapat tidak terdapat unsur kesengajaan dalam proses tersebut sedangkan persoalanadanya pengulangan mengisi lembar Jawaban Majelis Hakim tidak menemukan fakta yangmenunjukkan adanya pelanggaran prosedur perundangundangan pada konteks itumengingat pengulangan tersebut merupakan bagian dari tekhnis

;Bahwa setelah ada DIPA kemudian dilakukan Rapat Koordinasi yangberkaitan dengan rapat Luar Sekolah yang dihadiri olen Kepala DinasPendidikan Kabupaten dan Subdin Terkait, setelah rapat tekhnis tersebutdilakukansosialisasi oleh Kabupaten setempat ke Mitramitra165Kabupaten / Kota termasuk Pondok Pesantren, kKemudian masingmasingPKBM maupun Ponpes membuat proposal dan diajukan kepada DikporaPropinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten untuk mendapatkanrekomendasi, setelah direkomendasi oleh Dinas Pendidikan

Ilyas Salmane Sekretaris Mahdi Salmane Bendahara : Siti AisyahJuklak / Juknis pelaksanaan kegiatan penuntasan buta aksara tertuangdalam buku petunjuk Tekhnis pelaksanaan program Keaksaraan167Fungsional (KF) dan didalam petunjuk tersebut telah terinci perhitunganunit cost perkelompok / 10 orang untuk di tingkat Desa / kelurahan : NO PROGRAM KEGIATAN VOLUME SATUAN UNIT COST (Rp) JUMLAH (Rp.)1. Bantuan identifikasi calon 1 Kelompok 25.000, 25.000,warga belajar dan tutor2.

IMMS oleh Tim Tekhnis KomisiPenilai AMDAL Dinas LH Kabupaten Lumajang maka Tim Teknis KomisiPenilai AMDAL Kab Lumajang berkesimpulan sebagai berikut :1. Kepastian wilayah Eksploitasi harus tercantum dalam Kerangka Acuan(KA).2. Perlu dicantumkan Gambar potongan melintang daerah penambangan.Putusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 126 dari 3123. Peta Lokasi yang dipaparkan dalam presentasi (Sesuai google earth)kurang sesuai dengan kondisi lokasi di lapangan.4.

ABDUL GAFUR(Sekretaris Komisi Penilai AMDAL sekaligus Ketua Tim Tekhnis KomisiPenilai AMDAL) yang bergabung dengan PT. IMMS dan mendapat jabatansebagai MANAGER PERSONALIA, SOERJANINGPROJO (KonsultanPembuat dokumen AMDAL) yang bergabung dengan PT. IMMS denganjabatan SEKRETARIS DIREKS/SEKRETARIS terdakwa LAM CHONG SAN,AR FAQIH (KONSULTAN AMDAL) bergabung dengan PT. IMMS sebagaiMarketing dan pernah mendapat kuasa dari terdakwa LAM CHONG SANuntuk mewakili PT.

Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGUGT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasitekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture SiemensDetail Material Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas TurbineSiemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5153 Gas Turbine Siemens.2. Type gas Turbine adalah V 94.2.3.

Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGUGT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasitekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture SiemensDetail Material Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas TurbineSiemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5153 Gas Turbine Siemens.Type gas Turbine adalah V 94.2.Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelahspare part / barang diserahkan ternyata spare part

Mahadewi nilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan harga terkoreksinilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah),lalu metode kedua metode evaluasi administrasi meliputi Surat penawaran,jaminan penawaran, daftar kuantitas dan analisa harga satuan kemudiandari panitia Pokja menyimpulkan bahwa penyedia tersebut memenuhisyarat, selanjutnya panitia melakukan evaluasi tekhnis yang meliputi darimetode, jadwal, alat, spesifikasi, dan personil

Kdipenyampaian 1 (satu) file, dengan evaluasi sistem gugur LPSE (LayananPengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Konawe Kepulauan.Dokumen lelang meliputi dari : HPS (Harga Perkiraan Sendiri), EE(ENGINER ESTIMATE) atau estimasi biaya, Spesifikasi Tekhnis, RKS(Rencana Kerja dan syaratsyarat kegiatan) BOQ (Bill Off Quantity) ataudaftar kuantitas harga sedangkan perolehan dokumen lelang tersebut yangdigunakan panitia Pokja 29 berasal dari kantor Dinas Kesehatan KabupatenKonawe selatan melalui Kepala ULP.Saksi

No.9/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg 566 April 2010Dibayar biaya cetak spandukBimbingan tekhnis pengelolaanKeuangan KPU seProvinsi Kepritanggal 22 24 Maret 20101.656.818 8131 Mei 2010Dibayar biaya pembuatan spandukkegiatan Bimtek Penghitungan suaraPemilihan Umum Gubernur danwakil Gubernur Kepri Tahun 2010tanggal 21 22 April 2010 diNovotel Batam1.656.818 9515 Juni 2010Dibayar biaya pembuatan spandukkegiatan Rapat KoordinasiPembahasan surat KPU nomor 275/KPUProv031A//2010 tanggal 22Mei 2010 perihal Surat Edarandengan

danWakil Gubernur Kepri Tahun2010 di Hotel Golden ViewBatam 19 Februari 2010 22 Februari Dibayar biaya pembuatan 1.6556.8182010 spanduk kegiatan Visi dan MisiBidang Ekonomi Pasangan calonGubernur dan Wakil GubernurKepri Tahun 2010 tanggal 20Februari di Golden View Batam 5 April 2010 Dibayar biaya pembuatan 750.000spanduk kegiatan monitoring dandialog Persiapan PemilihanUmum Gubernur dan WakilGubernur Kepri tanggal 2 April2010 di KPU Batam 6 April 2010 Dibayar biaya cetak spanduk 1.656.818Bimbingan tekhnis

bag, matras dan jam tangan antiHalaman 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.air, perlengkapan yang akan di bawa ke Gunung Biru ;Bahwa Terdakwa di suruh Yadin untuk membeli tutup pipa sehingga Terdakwabertanya kepada Yadin untuk apa tutup pipa tersebut, dan di jawab oleh Yadinmau bikin bahan peledak ;Bahwa Terdakwa yang mengajak Ahmad untuk ikut menyetir mobil saatkeberangkatan ke Poso, selanjutnya setelah sampai di Poso Ahmad kemballlagi/pulang bersama Rustan ;222Bahwa tekhnis

Saleh memperoleh kuncijawaban untuk ujian tertulis berupa lembaran kertas kecil berisi kode dandiajarkan oleh Muhasan tekhnis menjawabnya (vide bukti surat T28,bagian keterangan Sutiman/Tergugat);Bahwa Tergugat tidak mengetahui siapa saja calon yang menerimabocoran kunci jawaban selain M Saleh;Bahwa atas surat laporan Tergugat tersebut, Kepala Kepolisian ResorLombok Timur mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 11November 2020 (vide bukti surat T11);Penyelidikan Kepolisian mulai dilaksanakan

KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata No. 55680/PPTK/II/2010 tanggal 15Pebruari 2010 Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana di Pulau KumalaKecamatan Tenggarong Tahun 2010 dan di muka persidangan selama ini,sehingga sebelum Majelis Hakim memberi putusan, telah mendapatkanketerangan, gambaran dan atau buktibukti yang terang dan jelas atasperbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa ;Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwaan Terdakwa sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah melakukan

UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Bahwa perbuatan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan intinyaadalah bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sebagai orang yang ditugaskan untuk membantu Pengguna Anggaranmelakukan pengelolaan administrasi Keuangan Proyek / kegiatan RehabTotal Patung Lembuswana pada Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010

mingguandan bulanan, sedangkan untuk pelaporan Kontraktor yaitu berupa laporanharian, mingguan dan bulanan dimana biasanya Konsultan Pengawas danKontraktor pelaporannya langsung kepada PPTK sedangkan pelaporanlangsung kepada saksi jarang sekali dilakukan oleh Konsultan pengawas dankontraktor, apabila pelaporannya kepada saksi biasanya baik konsultanpengawas dan kontraktor langsung saksi hadapkan kepada PPIKbersamaan dengan membawa data pelaporannya ;Bahwa yang menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

Mitra Consultant (Direkturnya bernamaHamdani), yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah Fahrodin,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK dijabat oleh Suriansyah ;e Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Saiji Gunu Makmur Abadisesuai kontrak Nomor 556340/P.1/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010, sebagaiberikut :a. Pekerjaan persiapan dan bongkaran := Tempat/studio pembuatan patung.= Pembongkaran patung eksisting di bawah ke Tenggarong= Bongkaran Tanah Keras.b.

KeuchikGampong Blang Makmur Nomor: 121/ BM/05/2015 tanggal 01 Juli 2015tentang Pemberhentian Bendahara Lama dan Pengangkatan BendaharaBaru Gampong Blang Makmur Tahun 2015.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa pada tahun2015 sampai dengan tahun 2017 selama Terdakwa menjabat sebagaiBendahara tidak ditemukan permasalahan administrasi dan hukumsehingga Terdakwa dianggap memiliki pengetahuan yang cukup sebagaiBendahara Desa, apalagi DPMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya setiaptahun memberikan Bimbingan Tekhnis

SH.Halaman 19 dari 7lhal.Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2017/PT AMBBahwa: ANWAR USIA.6)Bendahara Pengeluaran : ABDUL RAHMAN RUMAGIA.tugas terdakwa selaku PPK dalam proyek Pengadaan Alat LabBahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan tahun 2011 padaDinasberikutpendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA. 2010, sebagai> Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :1) Menetapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.2) Menerbitkan surat pengadaan barang dan jasa.)3) Membantu PA dan PPTK dari bidang Administrasi dan Tekhnis

tanda tangani olehKepala SPNF atau PKBM penyelenggara, sehingga pengambilan ljazah diSPNF atau PKBM penyelenggara maka dari itu tahun 2018 keatas blangkoljazah tidak lagi di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan; Bahwa apabila blangko Ijazah paket A, B dan C tersebut tidak diambil daritahun ke tahun oleh peserta Ujian yang dinyatakan lulus maka ljazahnyaataupun SKHUN disimpan oleh kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah(PLS) atau kepala Bidang pembinaan Paud dan Dikmas, selaku penanggungjawab tekhnis

Ijazahtidak lagi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, dimana diatur dalamPentunjuk Teknis Penulisan ljazan pada setiap tahun pelajaran yangmenyatakan pejabat yang berwenang untuk menanda tangani blangkoljazah; Bahwa apabila blangko ljazah paket A, B dan C tersebut tidak diambil daritahun ke tahun oleh peserta ujian yang dinyatakan lulus maka ljazahnyaataupun SKHUN disimpan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah(PLS) atau kepala Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas, selakupenanggung jawab tekhnis

Lomri Maladi tetapi tidak adahubungan keluargaBahwa kaitan saksi dengan Pembangunan Rehabilitasi Gelanggang Remaja Kecamatan Cisaat,Kabupaten Sukabumi tersebut yaitu sebagai konsultan PerencanaBahwa Tugas dan tanggung jawab saksi, sebagai konsultan perencanatersebut, yaitu ;32Tugas saksi adalah:e Membuat gambar perencanaan, spesifikasi Tekhnis, dan ;= Menghitung RABTanggung jawab saksi adalah:e Menyerahkan hasil gambar dan RAB kepada Komite;=" Secara tidak langsung ikut juga mengawasi jalannya pelaksanaannya

konsultan perencana kemudian saksi melakukan Surveylapangan, mengukur di lapangan dan Mencari data data literature, konsultasi keinginan keinginan dari Komite untuk kemudian dibuatkan gambar dan RABnyaBahwa saksi yang membuat laporan dan gambar perencana Rehabilitasi Gelanggang RemajaCisaat tersebut, yang membuat gambar konsultan CV.DEHA CIPTA (Tim Konsultan), yangdiketahui oleh terdakwa ROMLI MALADI saksi selaku konsultan perencana membuat laporandan gambar atas dasar laporan survei, persyaratan tekhnis

RAMLI, STDibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepolisian Resor Buol Nomor :B/ 189 / X /2014 / Reskrim, tanggal 15 Oktober 2014 Perihal permintaan bantuanpemeriksaan Bangunan / konstruksi dan surat dari Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Buol Nomor : 600 / 51.23 / PU / 2014, tanggal 16 Oktober 2014Perihal penyampaian tenaga tekhnis untuk pemeriksaan bangunan /konstruksi yang menunjuk saksi sebagai tenaga tekhnis untuk melakukanpemeriksaan bangunan

Bahwa perusahaan Penggugat dinyatakan lulus pada saat dilakukandilakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan Harga, oleh Tergugat yaituvKelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018,perusahaan Penggugat menduduki peringkat nomor 2 (dua) dengan nilaipenawaran sebesar Rp 9.328.589.000,00, (sembilan milyar tiga ratus duapuluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)..

Penyaluran BantuanSosial Secara Non Tunai ; Peraturan Mentri Keuangan RI No.228/PMK.05/2016, tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/ 2015,tentang belanja Bantuan Sosial ; Permensos No.10/HUK/2016, tentang Mekanisme Penggunaan DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin ; Permensos No.11 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan PanganNon Tunai ; Juknis penyaluran Bantuan Non Tunai PKH Tahun 2018 ; Perdirjen Penganan Fakir Miskin Nomor 6 / 4 / PER / HK.01/08/2018,tentang Petunjuk Tekhnis

Keterangan Ahli Sumargo, BE, SE, M.Si. selaku Tim Tekhnis dariDinas Bina Marga Kotamadya Cirebon .Kedua Ahli tersebut telah melakukan Audit Investigatif (pengecekan fisik)sesual dengan keahlian masing .3.