Ditemukan 1089 data
HASNAWATI SINAGA
Tergugat:
1.1. BPR IndoBaru
2.2.Fernando Napitu
3.3.Dominggo Simanungkalit
4.4. PT SAP jasa pengiriman surat dan barang ( PT. SATRIA ANTARAN PRIMA)
5.5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cabang Batam ( KPKNL )
110 — 43
Bahwa dalil Gugatan No.1 dan 2 bahwasannya kepada Penggugatsesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Akta Notaril Perjanjian KreditNo. 710 tertanggal 24 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris PPATDian Arianto, S.H., S.E., M.Kn. tentang Pasal 5 tentang Pengakuan HutangBahwa saudara mengakui berhutang kepada kami BPR Indobaru sejumlahuang yang ditariknya menurut rekeningrekening lainnya yang berkenaandengan bunga, denda serta biayabiaya lainnya sehubungan denganPerjanjian Ini;Pasal 8 tentang
JimiHeriza, selaku Direktur Utama PT BPR Indobaru, berkedudukan diBatam) tanggal 09 Oktober 2017 (3 buah Surat Pernyataan) yang padapokoknya menyatakan bahwa:1) Debitur atas nama Hasnawati Sinaga berdasarkanPerjanjian Kredit No. 710, tanggal 24 Januari 2014 yang dibuatsecara notaril telah lalai atau wanprestasi terhadap kewajibanpembayaran angsuran dan pokok pinjaman, dimana atas kelalaiandebitur tersebut telah kita tempuh melalui surat peringatan sertakunjungan ke debitur, dan debitur sendiri sudah
30 — 21
PenyelenggaraanSistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk InformasiElektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4),Informasi Teknologi merupakan alat bukti Nukum yang sah, sebagaiperluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku diIndonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakan sistemelektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril
atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah dan telahdiakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratanalat bukti tersebut sebagai informasi elektronik yang berkedudukan sebagaialat bukti yang sah tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjut, apalagi buktitersebut bukanlah alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat didalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril atau aktayang dibuat oleh pejabat
SUPRABOWO
Tergugat:
1.USMAN
2.PT. BANK MEGA TBK
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
1.KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA
2.Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
39 — 23
Nomor : 11 tanggal 762012yang dibuat dihadapan Bachrudin, SH, M.Kn Notaris di kota Banjarbaru(selanjutnya disebut SKMHT).Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut dibuatlah AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 181/2012 tanggal 7 Juni 2012 dihadapanBACHRUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di Kota Banjarbaru (Selanjutnya disebut APHT);Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.Plw/2017/PN Bjb9.10.Ade.12.Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril
Tergugat II dengan menandatanganiSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 11 tanggal 762012 yangdibuat dihadapan Bachrudin, SH, M.Kn Notaris di kota Banjarbaru (Selanjutnyadisebut SKMHT) ;Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut dibuatlah AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 181/2012 tanggal 7 Juni 2012 dihadapanBACHRUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di Kota Banjarbaru (Selanjutnya disebut APHT);Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril
78 — 36
yang berlaku diIndonesia;3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang ini;Hal. 27No.1049/Padt.G/2021/PA.GM.4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a. surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalambentuk tertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketetapan Rapat Kerja Nasional PAN Nomor 11 Tahun20011 Tentang Pedoman Organisasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota PAN ;Menyatakan Tergugat I (DPPPAN) tidak beritikad baik kepada Penggugatsehingga memaksa Penggugat untuk membuat Perjanjian di depan Notaril yangditunjuk oleh DPPPAN sebagaimana amar keputusan pada poin kedua dalamSurat keputusan Nomor PAN/A/Kpts/ KUSJ/059/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA ProvinsiNanggroe
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Henny Prasetyowati Diwakili Oleh : henny prasetyowati
Terbanding/Tergugat II : Sucipto, S.E
Terbanding/Tergugat III : Al Singgih Raharjo
84 — 38
Jawa Barat kepada Pembanding II /Tergugat melalui surat hibah yang dibuat tanpa akta notaril, Penggugatkeberatan, hibah yang dilakukan antara alm.Drs. Herry Soejitno, Msi denganPembanding II / Tergugat adalah melawan hukum dan tidak sah, karena tanahHalaman 9 dari halaman 25 Putusan Nomor 110 / PDT / 2021 / PT.BDGtersebut adalah merupakan warisan dari alm Drs.
Terbanding/Penggugat : PUJI LENGKONG
125 — 57
(satu) miliar delapan ratus juta), dan telah diserahkanPenggugat ( Bank Tabungan Negara) sebagai Kreditur, dan telah diterimaPenggugat (Sebagai Debitur) dari Tergugat (Sebagai Kreditur), sejumlah sepertitersebut di atas, dan untuk itu telah dibuat Akta Notaril Perjanjian KreditNo.1120140207000020,tanggal 17 4=Februari 2014, dan untuk itutanah/bangunan Sertifikat Hak Milik No.94.an Penggugat, dijadikan sebagaijaminan dan dibebani hak tanggungan;Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya
25 — 20
Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebutmerupakan hasil cetak Informasi Elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat(1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologi merupakan alat bukti hukumyang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yangberlaku di Indonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakansistem elektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril
Teguh Wijaya
Tergugat:
Nanik Wijayanti
Turut Tergugat:
Prof Dr Liliana Tedjosaputro, SH, MH
103 — 65
sesuai dengan Hukum Acarayang berlaku dilndonesia.(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undangundang ini.(4) Ketentuan mengenai informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakuuntuk :a) Surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalambentuk tertulis ; danb) Surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndangharus dibuat dalam bentuk akta notaril
86 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
terlebin dahulu oleh Termohon Keberatan.Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatanperjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadapSPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatanbahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehinggaTermohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujuiseluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang manaselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kreditsecara notaril
66 — 19
Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)tersebut adalah dilakukan secara notaril yang berlaku sebagai buktiotentik dan sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870KUHPerdata;16. Bahwa Terlawan selaku Kreditur telah memberikan seluruh dokumenyang berkaitan dengan perjanjian kredit yang merupakan hak dariTerlawan Il selaku Debitur baik berupa perjanjian kredit,syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitasperbankan, akta pemberian hak tanggungan dan sertifikat haktanggungan;17.
371 — 259
Selamat bahkan tidak perlu dibicarakan kembali merketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan bisudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalarselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril. DengSPPK tersebut diatas oleh Termohon Keberatan beserta Alm.
1.Dr. SARMA SIAHAAN
2.RATNA DEWI SIAHAAN
3.PROF. DR. IR. URAS SIAHAAN, MSC
4.RUTH CERIA RUMONDANG
5.SARAH SIAHAAN, ST.
6.SEBASTIAN SIAHAAN
7.CHRISTA YUANITA SIAHAAN
8.KRISANTI SIAHAAN
9.KRISTIANE SIAHAAN
10.YULITA ERIKA SIAHAAN, SH.
11.MELVA AULIA S.
12.EDWIN P. SITUMORANG
13.ASI TETA NATALIA S.
14.DAVID PADANG
15.ERIC M.H. L. TOBING
16.VICTOR ALVIN PARULIAN LUMBANTOBING
Tergugat:
1.Surung Siahaan Alias Surung Portahi Adil
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNGPINANG
233 — 81
Tanda ada buktipemalsuan tersebut seharusnya suatu surat wajib dianggap benardan sesuai.Selanjutnya, terkait mengenai Surat Penyerahan Mutlak HartaTidak Bergerak tanggal 19 Desember 1974, kemudian padatanggal 24 Juni 1996 di buatkan menjadi akta notaril oleh NotarisS.
Tobing dengan telah di naiknya menjadi Akta Notaril olehNotaris berdasarkan Surat Keterangan Waris Notaris tersebutmenjadi sebuah akta otentik.Halaman 47 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Padt.G/2018/PN.
Tpg49.Seorang pejabat Notaris dapat proses pembuatan akta notarissudah tentu dan pasti memiliki persyaratanpersyaratan yang bakuuntuk membuat akta notaril dan atas hal tersebut sepenuhnyatelah di atur dalam Undangundang Jabatan Notaris.50.Maka dari itu tidaklah mungkin dan sangat tidak masuk akalapabila Notaris S.
106 — 13
Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor : 10928/DKKN/IX/2013, Turut Tergugat I menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit kepadaTergugat berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah sebesar Rp. 2.345.700.000,(dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, Nomor :11 dan Akta Pengakuan Hutang, Nomor 12, Turut Tergugat I hanya mempunyaihubungan hukum dengan Tergugat selaku Debitur Turut Tergugat I berdasarkanAkta Notaril
128 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Pemohon KasasiII/Pembanding l/Tergugat atas dasar akta notaril yang sah danmerupakan pelaksanaan atas putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 742 PK/Pdt/2010tanggal 21 Maret 2011;Berdasarkan halhal tersebut diatas, terbukti bahwa penerbitan ObjekSengketa yang merupakan kewajiban dari Pemohon Kasasi II/PembandingI/Tergugat tersebut adalah sah secara hukum;13.Bahwa
58 — 16
;Pernyataan ini semakin menunjukkan bahwa gugatan a quo merupakangugatan yang hanya dibuatbuat tanpa memperhatikan fakta hukum.Tergugat II tegaskan bahwa diagunkannya SHM No. 27/Limba UImenjadi jaminan kredit dengan dilakukan pengikatan SHT, Kesemuanyadidasarkan pada APHT yang dibuat secara notaril dihadapan PPAT olehPemilik SHM (in casu Penggugat).
113 — 55
adalah pernyataan tidak benar karenasebagaimana UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan FidusiaPasal51) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notarisdalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dikenaka biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.Bahwa Termohon Keberatan tidak pernah menghadap, bertemu, menandatangani apapun dan memberikan kuasa secara akta notaril
65 — 26
Majelis Hakim tingkat banding tidaksependapat dan akan memperbaiki sekedar mengenai penjatuhanPL A agnena Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa menurut Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi tingkatbanding terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi IMRANTADJUDDIN BIN TADJUDDIN (selaku pelaku Materil dan Terdakwadalam perkara lain ) telah dibuatkan surat Kuasa DireksiHal. 53 dari 45 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks54secara Notaril
85 — 45
Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril dan di daftarkanpada kantor Jaminan fidusia dan di Asuransikan serta diatur dalamUndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dugaanpelanggaran pasal 11 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 (BATALDEMI HUKUM);10. Bahwa penarikan unit barang jaminan wajib di lengkapi suratsurat yangdi atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tertanggal 22 Juni2011 tentang pengaman eksekusi Jaminan Fidusia.
58 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendahuluan Perjanjian tersebutyang berbunyi :Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan berhutang kepada PihakPertama sebagaimana Pihak Pertama menyatakan memberikan pinjamanuang sebesar USD. 86,045 (Delapan puluh enam ribu empat puluh limaDollar Amerika Serikat) ;Bahwa pinjaman uang mana telah diterima Pihak Kedua sebelumpenandatanganan Perjanjian ini dan untuk keperluan tersebut Perjanjian iniberlaku pula sebagai tanda terima yang sah ;Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan Aktaakta Notaril