Ditemukan 744 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menan melwan mantan menimpan melaan menyan mendan mentan menhan mespan
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 16-12-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 16 Desember 2015 —
40 — 15
  • Bahwa bidang keahlian saksi adalah akutansi audit dan keuangan ; Bahwa UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkanpemeriksaan harus dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan,sehubungan dengan UndangUndang ini maka Menpan berdasarkanPeraturan Menpan No. 5 Tahun 2008 menerbitkan yang namanya standarAudit Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) yang disitumenyebutkan tentang BPKP adalah bagian dari APIP ; Bahwa seorang auditor
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 16-10-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 35/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 5 Februari 2013 — LUSIANTI VS WALIKOTA PAGAR ALAM
78 — 35
  • administrasi pendaftaran penerimaanCPNS/PNS tersebut; Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2012/PTUNPLGe Bahwa sepengetahuan Saksi,pada tahun 2007 telah ada surat pembatalan NIP dariBKN terhadap 10(sepuluh) CPNS dilingkungan pemerintahan Kota Pagar Alam,salah satunya adalah Penggugat; e Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala BKD Pagar Alam yang lama telahmemberitahukan kepada kesepuluh orang tersebut; e Bahwa BKD pernah menanyakan mengenai pembatalan NIP kesepuluh orangCPNSD tersebut kepada Menpan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 119/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — NASARUDDIN vs BUPATI DOMPU
62 — 36
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 122/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — AGUS SALIM vs BUPATI DOMPU
89 — 27
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Halaman 53Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 41/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
TEODORUS TUNTI, A.Md
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
282 — 424
  • terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 53 dari 72 Halaman Putusan No. 41/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
239 — 88
  • ;Bahwa Setau saya itu dari Kemendagri, Menpan dan BKN.;Bahwa lya berlaku seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupatenkota.;Bahwa Saya tetap memproses berdasarkan usulan dari BKD.;Bahwa Setahu saya itu dibagian lain dari Biro Hukum karna tupoksi kamihanya untuk memproses SK, sementara kajian atau telaah itu dibagianlain di Biro Hukum.;Bahwa Sekitar 10 orang Terkait dengan tindak pidana jabatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-08-2006 — Upload : 27-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996K/PID/2006
Tanggal 14 Agustus 2006 — Jaksa/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK); HAMDANI AMIN ;
274 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUGIARTO (KepalaBagian Keamanan pada Biro Umum KPU).35.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 28 Januari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk MENPAN, diterima oleh ASRUDIKepala Biro SDM KPU.36.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 3 Pebruari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk Biaya Rapat Anggota KPU danSekjen di Hotel Hilton Jakarta, diterima oleh SUYADI Staf/Pelaksana BagianPersidangan dan protokol pada Biro Umum KPU.37.1 (satu) lembar bukti pengeluaran
    SUGIARTO (KepalaBagian Keamanan pada Biro Umum KPU).35.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 28 Januari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk MENPAN, diterima oleh ASRUDIKepala Biro SDM KPU.36.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 3 Pebruari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk Biaya Rapat Anggota KPU danHal. 96 dari 203 hal. Put.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 92/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
YOHANES AFOAN, S.Pd
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
91 — 22
  • berkaitan dengan pidanaumum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukanpenipuan buka korupSIi; Bahwa ahli belum membaca secara lengkap putusan MK Nomor 87 TahunBahwa apabila seseorang sudah memangku jabatan dan melakukankorupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH;Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai adaatau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untukmemutuSskan; 22222 n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa setelah aturan dari Menpan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 13/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
ASHFARAINI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
112 — 62
  • Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.MTR.8.Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(K@MENPAN). $$ ono nn nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een neeBahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori II tahun 2013pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melaluionline sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 462/B/PK/PJK/2017bersifat mengikat dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 juncto Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012:b.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 09-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
PIRI AHADI
Tergugat:
BUPATI SUKAMARA
263 — 200
  • Surat Menpan RB (28 Februari 2019)Ditetapbkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor B/50/M/SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan HukumTetap, yang memberikan waktu paling lambat tanggal 30 April 2019 untukmelaksanakan pemberhentian terhadap PNS yang dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-06-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 26/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Dr.ORGENES IJIE, S.E., MM.
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
211 — 326
  • Perindo tertanggal : 15 Agustus2019 (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat kepada KetuaKPU Kota Sorong, Ketua Bawaslu Kota Sorong dasn KetuaBawaslu Kota Sorong, tertanggal: 23 Agustus 2019 (fotocopysesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat Kakareg XIV BKNPapua Barat dan Ombusmen RI Perwakilan Papua Barat,tertanggal : 13 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat kepada KepalaBKN Pusat Ketua KASN RI, Menpan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-03-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 18-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 18 Juli 2023 — Penuntut Umum:
PURNING DAHONO PUTRO., S.H.
Terdakwa:
SUYATNO,S.P
80 — 45
  • Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Nomor: 521/2940/402.109/2019 tanggal 2 September 2019;
    1. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008, tanggal 18 Februari 2008;
    1. 1 (satu) bundle fotocopy Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Kehutanan
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — ROSITA KAYKATUI
212 — 107
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa dijelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan MadyaberdasarkanKeputusan Menpan No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersamaMenteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 28-12-2011 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 27-07-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 4/G/2011/PTUN-SRG
Tanggal 29 Mei 2012 — Drs. FIRDAUS FASYA, dkk melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 2. HOKIARTO 3. AHLI WARIS H. Tb. ALWANI
87 — 177
  • ALWANTI, 2118.19.Bahwa terhadap Keputusan a quo Para Penggugat dapat menuntut karenadirugikan dalam perkara ini seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 9 Tahun 2004, dikarenakan Para Penggugat telah mengalamikerugian baik secara moril maupun secara materil;Bahwa sesuai dengan Surat MENPAN No.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 25-03-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 31/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 11 Agustus 2014 — 1. Drs. Imran. disebut Penggugat-I ; 2. Drs. H. M. Irfan Barung, MM, disebut Penggugat-II ; 3. Ir. Yunus Abbas, M. Pd, disebut Penggugat-III ; 4. Alzam Taqwa, SE, disebut Penggugat-IV ; 5. Imran Bidohang, SE, disebut Penggugat-V ; 6. Dra. Yuyu Yuhaeni, disebut Penggugat-VI ; untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ; M E L A W A N : BUPATI ENREKANG, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
68 — 29
  • dasar hukum yang disebutkan oleh Para Penggugat tidakbenar maka pastilah uraian dalil gugatan Para Penggugat juga tidak benar ;Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2013 Tentang Perubahan Ke 4atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil pada pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa batas usia pensiun dapatdiperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sampai60 (enam puluh) tahun antara lain Jabatan Struktural Eselon I; Surat Edaran MENPAN
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 118/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — KUSNADI,S.Sos vs BUPATI DOMPU
63 — 22
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Halaman 53 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
HAMZAH FANSHURI, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
122 — 85
  • yangketerangan selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan padapokoknya menerangkan halhal sebagai berikut :SAKSI YUSROJI;Halaman 33 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.BNABahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Kepegawaian dan Pelatihan SumberDaya Manusia (BKPSDM) sebagai Kepala Bidang Perencanaan danPembinaan Pegawai;Bahwa proses pemberhentian Penggugat berlangsung cukup lama dimulaildengan adanya perintah UndangUndang dan atas penekanan dari MenteriPemberdayaan Aparatur Negara (Menpan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-09-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2017 — BONI FASIUS, SE.; melawan 1.BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU; 2.PASKALIA UUT, S.Kep., dkk (Tergugat II Intervensi);
148 — 229
  • PTUN.SMD21masalah jika ada peserta tes CPNS yang digugurkan oleh TIMSeleksi, dikarenakan faktor usia telah melewati 35 tahun, asalkanPEMKAB mengajukan usulan dan membuat surat telahaan (alasanalasan hukum) jika tidak, sangat disayangkan dan akan menjadimenjadi permasalahan hukum dikemudian..Bahwa PENGGUGAT sekembalinya dari kunjungan KEMENPAN RB,menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Bapak Drs.Yohanes Avun), ketika itu dijawab ; diusahakan dan disampaikankepada Bagian Kepegawaian untuk diusulkan Ke MENPAN
    diusulkan olehHalaman 56 dari 216 halaman Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN.SMDTERGUGAT, akan tetapi tidak juga diusulkan oleh Tergugat, dan sertaformasi yang seharusnya diisi oleh tergugat juga dikosongkan yaitu,Auditor Utama yang seharusnya diisi 5 (lima) orang namunkenyataannya hanya diisi hanya 4 (empat) orang saja dan formasi AnalisPengelolaan Dana bagi hasil Pajak & SDA dan Analis PengembanganPotensi Daerah dikosongkan, dan atau berkas/dokumen serta telaan stafatas nama Penggugat tidak dikirim ke MENPAN
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Register : 02-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 45-K/PM.II-10/AD/VI/2017
Tanggal 25 Juli 2017 — Harno, Serma (Purn), NRP 615301
106 — 56
  • Ponirah (Saksi2), selanjutnya Terdakwamenawarkan kepada Saksi dan Saksi2 bisa memasukkan Saksi menjadi PNS diKota Semarang lewat Menpan (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara) tanpaada tes dan Terdakwa meminta fotocopy ijazah Saksi.4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 atas permintaan Terdakwa melalui BapakSaksi Sdr. Waliyo (Saksi1) dan ibu Saksi atas nama Sdri.