BCA (BANK CENTRAL ASIA) TBKPemilik Heni NuryaniRekeningNomor Rekening 1760012471Cabang Kopo Bandung 8) Memerintahkan kepada kepada Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) untuk membuka segala bentuk rekening tabunganHal 9 dari 70 halaman Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PN.Bdg.32.33.34.milik atau atas nama TERGUGAT yang berada pada Bank lain kepadaPENGGUGAT guna menjalankan isi putusan ini.9) Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuhuntuk menjalankan isi putusan ini.10) Menghukum

Kedua transaksi mencurigakan kalau transaksi itudilakukan untuk menghindari pelaporan, misalnya pelaporan Transaksi tunaikalau uang itu secara fisik Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dia pecah491pecah transaksi untuk menghindari pelaporan itu juga dianggap mencurigakan,KetigaTransaksi mencurigakan kalau ada kaitan dengan hasil tindak pidana,misalnya hasil tindak pidana korupsi tersangka yang melakukan, Keempatkalau diminta oleh PPATK.

Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahuiantara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungankausalitas antara tindak pidana asal dan perkara TPPU, adanya perbuatanperbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, adanya aliran dana hasiltindak pidana kepada terdakwa atau dari terdakwa; Ketiga, menurut PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai dengan Januari2014, sudah ada 116 putusan pengadilan tentang TPPU yang berkekuatanhukum tetap yang menunjukkan, bahwa

, kalau diumpamakanpermainan bola PPATK itu) hanya seperti gelandang saja, playmakermemberikan umpan saja, dia bukan penyidik sama sekali, yang menentukanadanya bukti permulaan atau adanya pidana atau tidak adalah penyidik,PPATK tidak berwenang karena PPATK ini hanya kewenangan administratifsaja jadi dia tidak pernah bisa bilang ini korupsi, ini narkotik, siapa yangberwenang Penyidik, Penyidik bekerja berdasarakan umpan dari PPATKberupa hasil analisis atau hasil pemeriksaan.Bahwa kalau tidak ada

laporan dari PPATK, boleh saja karena ini bukan delikaduan yang digantungkan ada laporan dari PPATK kalau orang lain adamenemukan pencucian uang bolehboleh saja ini bukan delik aduan samasekali.Bahwa kewajiban penyidik lapor PPATK sesuai ketentuan pasal 75 UU TPPUmenurut Ahli itu ketentuan seperti itu tetapi dalam praktek tidak sepenuhnyadilaporkan oleh Penyidik, Ahli tidak mengetahui dalam kasus ini, tetapi tidaksepenuhnya dilaksanakan.Bahwa tidak ada konsekuensinya, cuma merekatakut direcokin,

atau takut katakanlah kita minta progres reportnya atau gelarperkara,ada yang seperti itu, setahu Ahli mereka tidak banyak lapor.507Bahwa peran PPATK untuk menentukan bukti permulaan atau mensupprotbukti permulaan menurut Ahli kita bukan penyelidik dan bukan penyidik, hanyamemberikan hasil analisis atau melakukan pemeriksaan bukan projustitia samasekali, penyidiklah yang menentukan apakah sudah ada bukti permulaan yangcukup, apakah ada pidana dan siapa pelakunya, PPATK tidak berwenangsama sekali,

Pada tahun 2006 sebagai ahli dalam penangan penegakan hukumlingkungan dan audit kehutanan pada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI.Pada tahun 2009 sebagai ahli (trainer) di PPATK.. Pada tahun 2008 tenaga ahli di KPK, Jakarta..

Pembanding/Tergugat telah mempertimbangkan secaracermat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa karenaberhasil membuktikan secara kewenangan dan prosedur tidakmelanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan secara substansitidak melanggar AAUPB khususnya Asas Kecermatan dan AsasProfesionalisme;Perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/T ergugatsampaikan bahwa terkait dengan perkara a quo tersebut, prosespemeriksaan terkait dengan pengadaan tanah dan/atau bangunandiawali dengan adanya surat dari PPATK

,MH Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai PPATK dan tidak kenal denganterdakwa; Bahwa jabatan, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ahli dariPPATK antara lain melakukan analisis hukum dan memberikan pendapathukum berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum; Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang dapat diartikan sebagaisuatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh

, penuntutumum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekeningsimpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi; Pasal 71 ayat (1) Undangundang No. 8 Tahun 2010 Tentang PencegahanDan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan: Penyidik,penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untukmelakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut didugamerupakan hasil tindak pidana dari :a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK

DIDIK SUMARDI, SEe Bahwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkanketerangannya serta menandatangani BAPe Bahwa Konfirmasi dilakukan dengan Penyedia jasa, PPHT,PPATK dll termasuk Pemasok ;e Bahwa Peninjauan lapangan, minta untuk laborat dari Ahli(UNNES) ;e Bahwa dari ahli : Hasil kajian, bahwa ada kekuranganvolume dari hasil konfirmasi dari pemasok ;e Bahwa saksi menghitung berdasar tiket kalau ahli berdasarsampling ;e Bahwa Penghitungan beda 5%, kalau lebih siapa yang salahsaksi atau ahi ;e Bahwa

Putusan Nomor 172 PK/PID.SUS/2016Alinea keempat menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan Terdakwa dan barang bukti .... dst ..... diperoleh fakta hukumsebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersamasamadengan saksi Dwi Yuliastuti selaku bendahara Kecamatan Kramat Jatitelah mencairkan anggaran dari kegiatankegiatan pada SKPDKecamatan Kramat Jati; Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2013 Terdakwa DianPurfanto mengundang para PPATK dan bendahara untuk

Ahli ISNU YUWANA, SH, MH, dalam persidangan pendapatnyadibacakan sebagai berikut :Bahwa ahli adalah Pegawai PPATK dengan tugas antara lain :melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukumberkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikanKeterangan Ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uangguna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh PenegakHukum baik di tingkat Penyidikan, Kejaksaan maupun pemeriksaandi sidang Pengadilan ;Bahwa dari sudut padang tindak pidana pencucian

memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan dengan carayaitu : Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukanpenyelidikan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalamrekening milik Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

serta melakukan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeridengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan ataukedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat padajabatan atau kedudukan tersebut, dilakukan dengan cara yaitu : Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukanpenyelidikan terhadap transaksi kKeuangan yang mencurigakan dalamrekening milik Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

Nomor NK 114/1.02/PPATK/12/2017 tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakan dan Pengelolaan Investasi, pada hari Jumat, tanggal 29 bulan Desember tahun 2017;

Yohanes Abun/Tergugat IIpernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa,pada waktu itu Yohanes Abun/Tergugat II pernah datang ke rumah Saksidengan membawa dokumen untuk ditandatangani oleh Saksi akantetapi Saksi tidak mau tanda tangan, karena dokumen tersebutmenyangkut tanah yang sudah dijual kepada orang lain, melihat haltersebut Saksi merasa tanggung jawab sebagai Ketua PanitiaPembagian 1996, sehingga Saksi membuat surat kepada beberapainstansi Kantor Pertanahan Manggarai Barat, PPATK

perbuatan para karyawan / Pimpinan dengan jabatan masingmasing pada kantor Tergugat BNI Ambon / Tergugat baik Bersama samaatau sendiri sendiri sesuai Putusan Pidana Korupsi a Quo, Tergugat wajibbertanggung jawab sebagai Intitusi / Lembaga BNI Ambon;13.Bahwa menurut Ahli Perbankan Nasional mantan Deputi DirekturHukum & Staf Pemeriksa Keuangan Bank Indonesia, Ketua Pusat KajianPencucian Uang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PUKAUUI) danKepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK

Honorarium Tim Panitia 9 sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saudara Sahiruddinselaku PPATK dan 3.

Tanggal 27 Oktober 2010 Nomor 27;

9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;

05.

3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : 821/0972.1/BPKAD.02/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 821/0040.1/BPKAD.02/1/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2018;

<

5 (lima) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;

08.

4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengguan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Nomor : 821/0155/BPKAD.02/XI/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 821/0046.6/BPKAD.02/1/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) dan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupetan Kutai Timur Tahun Anggaran 2019;

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkanoleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yangdiduga berasal dari tindak pidana.Bahwa Untuk dapat mempersangkakan dugaan tindak pidanapencucian uang kepada seorang tersangka, terlebin dahulu penyidikharuSs menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait denganperbuatanperbuatan yang dilakukan oleh seorang tersangka yangmemenuhi unsurunsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diaturdalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UndangUndang

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari tindak pidana.Halaman 118 dari 139Putusan Perkara No. 46/Pid.Sus.TPK/2019/PN MdnMenimbang, bahwa sejumlah kerugian Negara dari hasil korupsi yangdilakukan Terdakwa yang berasal dari pembiayaan Mudharabah Modal KerjaKoperasi untuk Kebutuhan Konsumtif para anggota Koperasi, kenyataannyaPenggunaan Dana Bukan untuk Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja Koperasiuntuk Kebutuhan

TI Intv 2 : Akta Jual Beli Nomor: 333/2017 dari Pejabat Pembuat AktaTanah (PPATK) Wahyu Hermawati, SH.MKn tertanggal 30Desember 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);3. TII Intv 3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang PerkaraNomor: 211/Pdt.G/2008/PN.SMG tertanggal 12 Pebruari2009. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);A. TII Intv 4 : Salinan Putusan Banding Perkara Nomor:179/Pdt/2009/PT.Smg tertanggal 1 Juni 2009. (Fotokopisesuai dengan fotokopinya);5.

Hardi Setiyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas dan fungsi dari PPATK adalahsebagai berikut: Berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang; Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah

Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yangdiduga berasal dari hasil tindak pidana;Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 23ayat (1) UU TPPU Bank wajib melaporkan kepada PPATK transaksikeuangan mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah;Bahwa berdasarkan pada keterangan dari saksisaksi dan terdakwa,penyidik menyampaikan sebagai berikut:1) Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 18.00 wib,penyidik Direktorat

dikirimnya Saksi tidak ingat, SP2 dikirim padabulan Desember 2015, SP1 diterima Saksi tidak ingat apakah adaHalaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2016/PN Pap.pertemuan dan mengenai SP2 apakah melewati tanggal 23 Desember2015 penerimaannya Saksi tidak ingat tapi bulannya Desember 2015;bahwa sepengetahuan Saksi yang harus ada dalam pelaksanaan proyeksemacam kontruksi diadakan rapat, dari kontruksi ada terkait konsultasiperencana sebelum pekerjaan dilakukan rencana, pengawas, PPK,PPATK