Ditemukan 744 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menan melwan mantan menimpan meilan menyan mendan mentan menhan mespan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
65 — 23
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
Dra. ST. RATNA DIANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 22
  • Sementara ke134 daftar nominatif Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 45pengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 110/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
SRIWAHYUNI SPd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 21
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 10 Desember 2018 — 1. Nama lengkap : SAID BEHUKU, S.STP alias SAID 2. Tempat lahir : Waimorat 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 06 September 1982 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Tempat tinggal : Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru 6. Agama : Islam 7. Pekerjaan : ASN/PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru (Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru/Mantan PPK Setda Kabupaten Buru Selatan dan Bendahara Pengeluaran 8. Kebangsaan : Indonesia
209 — 107
  • uu) Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta dari tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu: - Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 122 / SPT / VII / 2011 tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs. A. MASBAIT (Plt Sekda Bursel); b. SAID BEHUKU; c. AKILUN KASUKI; d. BAISAKSI SOLISSA.
    Perjalanan dinastertanggal 09 Maret 2011 dalam rangka mendampingi Bapak Bupati danWakil Presiden selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 s/d 15 Maret 2011dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.30.350.000,00 (tiga puluh jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tidak pernah menerima biayaperjalanan dinas dimaksud;Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimanabukti Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan dinastertanggal 15 Juli 2011 dalam rangka konsultasi ke MENPAN
    /PN Ambuu)vv)ww)Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilai Rp15.050.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran;Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta dari tanggal15 s/d 21 Juli 2011 yaitu:Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 122 / SPT / VII / 2011tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs. A. MASBAIT (PIt SekdaBursel); b. SAID BEHUKU; c. AKILUN KASUKI; d.
    Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 121 / SPPD /Vil / 2011 tanggal 19 Juni 2011; Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilaiRp 15.050.000,00; Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (LembaranMerah); Satu lembar Kwitansi Pembayaran; Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta daritanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu: Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 122 / SPT / VII / 2011tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs.
    BAISAKSI SOLISSA.Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 121 /SPPD / VII / 2011 tanggal 19 Juni 2011;Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinassenilai Rp 15.050.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah(Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran;Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakartadari tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu:Halaman 253 dari 256 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 109/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
AWALUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 18
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — RAMLA TUHINDUN vs BUPATI DOMPU
63 — 25
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 18/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
154 — 95
  • Tahun2014 sebagai pengganti dari UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokokKepegawaian;Ahli menerangkan bahwa PPK tidak wajib menggunakan format dari BKN,format hanya sebagai bahan pertimbangan dan untuk SK boleh tidak samadengan format, yang jelas tidak mengurangi inti dari surat keputusan itu;Ahli menerangkan bahwa berlakunya PTDH yang baru ditetapkan tahun 2019atau sekarang ini petunjuk pelaksanaannya ada didalam surat dari Mendagri,Menpan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — ELOK MAYASARI vs BUPATI DOMPU
45 — 27
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
MOH. ISHAK
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 20
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Putusan Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR Halaman 44 Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
BUDI HASTOYO,S.ST
Tergugat:
Bupati Kotabaru
259 — 148
  • Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJMBahwa terkait dengan alasan salah satu mantan terpidana Tipikor tidakdiberhentikan Bupati Kotabaru karena berdasarkan Surat BKN yangmencantumkan namanama PNS yang harus diberhentikan tidak masuk dalamdaftar itu, sedang menurut Surat Menpan RB apabila ada nama PNS yang tidaktermuat dalam daftar ini namun terbukti bersalah terkait Tipikor dan mempunyaikekuatan hukum tetap harus diberhentikan, maka menurut ahli PegangPeraturan UndangUndang dan AUPB berdasarkan surat yang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 114/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
LEOFIHIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 48
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
FARIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
59 — 32
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 111/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
RUSMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 18
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 105/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
SRI KURNIAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 19
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — IKA KURNIAWATI vs BUPATI DOMPU
82 — 53
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SITI NURBAYANI vs BUPATI DOMPU
81 — 101
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 106/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
FARIS ARLIANSYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 27
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — NURKOMALASARI vs BUPATI DOMPU
59 — 17
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — RIF’AN vs BUPATI DOMPU
65 — 15
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat:
Rd. HASAN BASRI, S., S.H.,Msi
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
281 — 130
  • tidak menyalahngunakan kewenangan adalah azasyang mewajibkan setiap Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidakmenggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataukepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberiankewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahngunakan,dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;Hal ini : dapat penggugat buktikan bahwa terbitnya objek sengketakarena adanya kepentingan yang lain yakni melaksanakan amanatSurat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan