Ditemukan 719 data
Pembanding/Tergugat VIII : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros Diwakili Oleh : Fatimah Nadir, SH,.MH
Terbanding/Penggugat III : SEBONG BINTI BELLA
Terbanding/Penggugat I : GAPPA BIN BELLA
Terbanding/Penggugat II : TIJA BINTI BELLA
Turut Terbanding/Tergugat VII : ANDI DERMAWAN SH
Turut Terbanding/Tergugat V : MOHADI,SH
Turut Terbanding/Tergugat III : DG BUNDU BIN SAKKING
Turut Terbanding/Tergugat VI : YUNUS LAMBA
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD ERNES RAPPANG
Turut Terbanding/Tergugat II : DG KANANG BINTI RONRONG
36 — 30
Seluas + 1,80Ha (Kurang lebih delapan belas ribu meter persegi). denganbatas batas sebagai berikut;Hal. 3 dari 33 hal, Put.No.199/PDT/2016/PT.MKS Sebelah Utara : Sawah Bundu (sekarang Sawah RachmandanSawah Tajuddin) ; Sebelah timur : Sawah Roe dan Sungai; Sebelah Barat : Tanah Negara / Jalanan; Sebelah selatan : Jembatan/Perumahan;Bahwa dari total tanah hak milik Tjanggong Seluas + 1,80 Ha(Kurang lebih delapan belas ribu meter persegi), sebagainana diuraikan pada angka 2) tersebut di atas, maka yang
HELMIN
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
180 — 69
Bahwa, dalam menerbitkan objek sengketa TERGUGAT telahmemperhatikan peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya di bidang kepegawaian sebagaimana tertuangKonsideran Menimbang, Konsideran Mengingat dan KonsideranMemperhatikan sebagainana objek Gugatan, serta surat yangditandatangani Sekretaris Daerah sebagai PyB kepada BupatiNunukan sebagai PPK, Nomor: 1123/BKPSDMII/800783/X/2018perihal Usulan Pemberhentian PNS yang terlibat Kasus TindanPidana korupsi tertanggal 20 September 2018;Bahwa Keputusan
SYAHANARA YUSTI RAMADONA,SH.
Terdakwa:
1.APRI YETRO Als APRI anak dari NAIN
2.SYAIR SASWITO Als WITO anak dari AMPI
81 — 6
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwatersebut dalam uraian hal hal yang memberatkan maupun hal hal yangmeringankan sebagainana tersebut di bawah iniMenimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat
21 — 1
atausetidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan beberapaperbuatan, yang masingmasingnya hams dipandang sebagai satuperbuatan bulat dan yang masingmasing merupakan kejahatan yangterancam pidana pokok yang sama, dengan sengaja dan denganmelawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagiankepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karenakejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut:e Pada tempattempat sebagainana
Pembanding/Tergugat II : IR. JOHNY J. DAVID, S.H.,M.H., Diwakili Oleh : HERLING M. WAROUW,SH.MH.
Terbanding/Penggugat : PT DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA di wakili Direktur Tn. SEIJI ORIMOTO
239 — 95
klausula eksonerasi sehingga dilarangdipergunakan dalam ketentua Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MKStentang Perlindungan Konsumen, karena sangat dimungkinkan untuk timbulnyaperbuatan semena mena yang dilakukan oleh salah satu pihak, namun demikianwalaupunsangat dirugikan kami selaku Pembeli beritikad baik dengan segalatanggung jawab, masih berkeinginan untuk menyelesaikan yang menjadi kewajibankami secara kekeluargaan dengan mengangsur, sebagainana
27 — 8
harusbertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani,jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979Tentang Kesejahteraan Anak) sehingga walaupun terjadi perceraian, keduaorangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidakakan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masingmasing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hakhak anak sebagainana
26 — 3
harusbertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani,jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, keduaorangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidakakan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masingmasing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hakhak anak sebagainana
58 — 4
hidup sebagai istri nafkah dan kebutuhan PenggugatRekonvensi Tetap terpenuhi; Bahwa perdasarkan bukti yang dikemukakan oleh Tergugat rekonvensi tersebutdan tidak ada bukti sebaliknya dari Penggugat Rekonvensi, maka gugatanrekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;Nafkah iddahMenimbang, bahwa Terhadap nafkah idaah yang dituntut oleh Penggugatrekonvensi majelis hakim mempertinbangkan bahwa nafkah iddah adalah nafkahselama tiga bulan terhadap istri yang diceraikan sebagainana
60 — 79
Bahwa awal mula terjadinya sengketa hubungan industrial antaraPenggugat dengan Tergugat adalah bermula pada saat Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan terhadapPenggugat pada tanggal 06 Juni 2012 dengan cara melarang Penggugatmasuk bekerja sebagainana biasa hanya karena Penggugat tidak masukbekerja pada tanggal 4 dan 05 Juni 2012 yang disebabkan karenaPenggugat dalam keadaan sakitBahwa setelah Tergugat melarang Penggugat masuk bekerja padatanggal 06 Juni 2012, maka selanjutnya
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2252 K/Pdt/20122.seluruhnya panjar yang diterima Pemohon kasasi sampai tanggal 6 Agustus2004 adalah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dengan demikian Termohon kasasi telah terbukti wanprestasi karenatidak memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas panjar hargatanah/rumah sengketa sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh jutarupiah) sampai dengan tanggal 24 Juni 2004 sebagainana yang diperjanjikandalam Pasal 3 dan 5 Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 24
60 — 9
Dan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan belakukan tindak pidana pengeroyokan, sebagainana dakwaanKesatu Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana;. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Darlis Bin Thamren denganpidana seringanringannya;. Menyatakan Terdakwa Rasiman Bin Tgk.
18 — 3
, bahwa terhadap anak Pemohon' Konvensi/TergugatRekonvensi yang bernama : Aligqa Rifatul Zalia (Pr), umur 3 tahun 9 bulan,berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatanditetapkan hak hadhanah (pemeliharaannya) diserahkan kepada PenggugatRekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya denganmengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hakhadhanah (pemeliharaan) terhadap bernama Aliga Rifatul Zalia (Pr), umur 3tahun 9 bulan dapat dikabulkan sebagainana
548 — 221
Bahwa memang benar Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telahmelakukan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,(Seratus JutaRupiah ),karena sudah jatuh tempo berdasarkan Akad Pembiayaan MurabahahNomo T : 05949/ MRBH/KSPS/BI/02/2017 , Penggugat Rekonpensi /TergugatKonpensi belum juga melunasi harga jual sebagainana telah disepakati dalamakad tersebut, maka setelah pembayaran tersebut atas dasar iktikad baik dariPenggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi membuat
1.MUDJIONO, SH
2.HARTONO,SH
3.Anneke Setiyawati, SH
Terdakwa:
DEDEN SYARIFUDDIN als DEDEN
90 — 20
Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merugikan Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta karena secara in materiilmenyulitkan pengecekan data registrasi dan apabila terjadi tindak pidanadengan menggunakan KTP palsu maka Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Propinsi DKI Jakarta akan kesulitan dalam mencari data orang sesuaidengan KTP yang dimiliki tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dari hasilpemeriksaan persidangan sebagainana tersebut di atas, selanjutnya MajelisHakim
64 — 41
1 TURUNAN PUTUSANNomor : 36/Pdt.G/2011/PN.SEL.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara antara pihakpihak: NASRUDDIN, SPd : umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,1.bertempat tinggal di Kampung Baru Rt.06 / Gang ApotikYasir, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, KabupatenLombok Timur, selanjutnya disebut sebagainana PENGGUGAT;MAJIDI BAHRAEN : umur 58 tahun, agama
139 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa berdasarkan halhal sebagainana diuraikan pada butir 11 huruf a dan b diatas, terlihat dengan jelas bahwa tidak ada lasan hukum untuk mengabulkantuntutan Termohon Kasasi/Semula Pembanding/ Penggugat dalam gugatannyapetitum 5, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam Putusan No.130 sebagaimanadikutip pada butir 11 di atas tidak patut untuk dipertahankan dan harusdibatalkan;12.
556 — 262
BII Finance Center dengan terdakwa tersebutpada dasarnya hanyalah merupakan kesepakatan bersama yang dibuat dibawah tangan,sehingga kekuatan hukumnya tidak sama dengan jaminan fidusia sebagainana dimaksuddengan Undangundang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Dalam Pasal 5 ayat(1) UndangUndang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia disebutkan :"Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasaIndonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia".
Terbanding/Terdakwa : DURAHMAN
53 — 24
Menyatakan terdakwa Durahman bersalah sengaja membantu dalamkejahatan tindak pidana nenyuruh memasukan keterangan palsu dalansuatu akta otentik mengenai keterangan palsu dalam suatu aktaotentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakanoleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai akta itu) seolaholan keterangannya sesuai dengankebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yangdilakukan secara bersamasama sebagainana diatur dan diancanpidana dalan
76 — 19
benda benda yang berkaitandengan tanah,maka tergugat selaku pemegang hak tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.dengan demikian tindakan tergugat selaku Bank/kreditur sebagaipemegang hak tanggungan untuk mengajukan permohonan lelangeksekusi melalui kantor pelayanan kekayaan Negara danlelang(KPKNL) kota Surakarta tanggal 08 januari 2016 atas objek haktanggungan sebagainana
176 — 62
Bahwa dengan demikian maka jelasjelas secara TERGUGAT REKONVENSI /PENGGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) terhadap PENGGUGAT REKONVENSI / PARATERGUGAT dan atas Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)tersebut TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT telah terbukti pulaperbuatan wanprestasi sebagainana SURAT PERJANJIAN Tanggal 03 Juni2016;7.