Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-04-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg Tanggal 9 Agustus 2017 — Penggugat:
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
99 — 13
1.HERI SETIAWAN
2.DARYOTO
3.NANDANG TARYANA
4.HASMILIS YULIMASNI, SE
5.BOWO MULJONO, S. SOS
Tergugat:
KOPERASI TIRTA KARYA PDAM TIRTAWENING
99 — 13
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lainHalaman 13 dari 60 halaman,Perkara PHI Nomor 82/Pdt.SusPHI/2017/PN Bdg( incasu Tergugat ), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Bansung untukmendapatkan
Putus : 09-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1292 K/Pdt/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 — ALI ARFAN DKK VS LK. SUBEKI DKK
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2016Dalam tataran politik hukum tanah pada waktu itu, Tanah Negaraadalah tanah milik negara (raja/ratu) diterapkan di Indonesia melaluiproduk hukum dalam peraturan agrarnsch besluit yang diundangkandalam lembaran Negara Staatblad Nomor 8 Tahun 1870 (S.1870118), dalam Pasal 1, disebutkan: behoudens opvolging van detweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginselgehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt vaneigendom wordt bewezen,domein van de Staat is:(dengan tidak
Putus : 23-12-2014 — Upload : 16-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 PK/Pdt/2014 Tanggal 23 Desember 2014 — LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU vs JOHANES TISERA alias BUKE dkk
154 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utara berbatas dengan Amboina Staat (Staatsblad Nomor 91 tanggal 16Mei 1888), garis lurus ke Pali Ill;2. Timur dengan Mark Pal Van GG. Menuju Pal Il Karang Eung, terus ke PalIl berbatasan dengan Eigendom Wana, terus ke Pal I;3. Selatan dimulai dari Pal menuju Perigi Hasoe garis lurus ke Puleh Cap,terus ke Batu Hanyut;4.
Putus : 27-06-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 PK/Pdt/2016 Tanggal 27 Juni 2016 —
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Para Turut Tergugatyang demikian adalah bersifat melawan hukum (wederrechtelijk heia);30.Bahwa selain telah melukai perasaan hukum (recht gevoel) dankepercayaan publik yang telah diberikan kepadanya, Para Turut Tergugatpun telah melanggar asas hukum umum Negara hukum (rechts staat) danpenyelenggaraan pemerintah yang patut (good governance), yaitu:Asas Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan;Asas Tidak Bertindak SewenangWenang;Asas Kepastian Hukum;Asas Memenuhi Harapan Yang Ditimbulkan;Asas Perlakuan
Putus : 19-05-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 60 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 19 Mei 2014 — SAIFUL ASRI Bin ASKARI
53 — 21
53 — 21
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Putus : 21-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 57 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 21 Mei 2014 — FIRMAN Bin H. DAENG PASOLONG
55 — 17
55 — 17
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap HAL 30 PUTUSAN NO 57/PID.SUS/2014/PN.NNKmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 20-06-2011 — Putus : 06-07-2011 — Upload : 28-03-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 07/Pid/Tpk/2011/PT.KT.SMDA Tanggal 6 Juli 2011 —
67 — 32
67 — 32
jika kiranya kerugian nyata Negarasejumlah Rp. 24.213.597,4 ( Dua puluh Empat Juta Duaratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh,empat rupiah ) dibebankan kepada terdakwa sebahagiannya (50 % ), dan sisanya kepada tersangkal@INNYaA fH = 3 see 2 see eae eae eee Se Se She Ss See Se oeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redebtanggal 29 Juni 2009 No : 256/Pid.B/2008/PN.Tjr harusdikuatkan dengan perbaikan kualifikasi(Staat
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 48/Pid.C/2020/PN Blb Tanggal 16 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
DEDE SIMIN BIN ALM. EMAN
31 — 6
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
DEDE SIMIN BIN ALM. EMAN
31 — 6
Bahaya dikarenakan adanya penggunaan lahanlahan oleh pihak yang tidak berhak tanpa seijin dari negara dan pihak yangberhak atas tanah tersebut termasuk didalamnya adalah pemilik perkebunanyang tentunya akan mengganggu pembangunan negara dan perekoniannegara;Menimbang, bahwa keberlakuan UndangUndang No.74/1957 (LN 1957160), mengakibatkan perubahan Peraturan Penguasa Militer KSAD Nomor.Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknyaatau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat
Putus : 01-08-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 61/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 1 Agustus 2017 — AHMAD SHOHIB SUHADAK melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Cq. DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Cq. KEPALA UNIT II PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR, Cq. ADMINISTRATUR PERUM PERHUTANI/KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH)NGAWI
82 — 43
82 — 43
Sertifikat hak atas tanah ) maupun yang belumterdaftar ( Letter C Desa ) ( Vide Surat Bukti P50 ),apabila dihubungkan dengan Surat Bukti T1 berupaProcees Verbaal Penetapan Batas beserta petapetaLampirannya tidak ada tertulis Petak 39 d, jika yangdimaksud dengan Petak 39 d di dalam ProceesVerbaal Penetapan Batas maupun petapetaLampirannya ( Vide Surat Bukti T1 ) adalah yangdiberi warna ( menggunakan Stabilo ) dengan nomorurut 13E 2617 luas 4,62 Ha adalah bertuliskan VrStaats domein/Ingelijfd Vrij Staat
yang diberitanda lingkaran dibuat sendiri oleh kuasa TERBANDING/TERGUGATmerupakan perkiraan ;Menimbang, bahwa benar di dalam Surat Bukti T1 berupaProses Verbal Penetapan Batas beserta petapeta lampirannya tidakada tertulis Petak 39 d, jika yang dimaksud dengan petak 39 d di dalamproses verbal penetapan batas maupun petapeta lampirannya ( VideBukti T1 ) adalah yang diberi warna ( menggunakan Stabilo ) dengannomor urut 13E 2617 luas 4,62 Hektar adalah bertuliskan Vrij staatsdomein Ingelijfd Vrij Staat
Register : 22-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 211/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 8 April 2014 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS
59 — 45
59 — 45
mayarakat sekitar paling rendah seluas 20% ( dua puluh persen)dari total luas areal kebun yang dii usahakan oleh perusahaan joSURAT EDARAN dari TERGUGAT SURAT EDARAN NO.2 /SE/XI//20012 pasal 5 poin a,b, dan c Tentang Persyaratan MembangunKebun Untuk Masyarakat Sekitar ( Kebun Plasma ) Dan MelaksanakanTanggung Jawab Sosial ( Corporate Social Responsibility ) SertaLegalisir Dokumen Permohonan Pelayanan PertanahanBahwa dengan perlakuan deskriminatif tersebut maka fungsi negarasebagai Negara hukum( rech staat
) menjadi berjalan tidak baiksehingga berlaku Negara (maach staat ) atau negara berdasarkankekuasaan belaka sehingga tidak adakepastian hukum (Lex Certa).Seharusnya dapat di pahami adanya prinsip lex certa mengharuskansuatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak adakeragu raguan dalam pemberlakuannya.12.Dengan demikian Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulakan perbuatan TERGUGAT dengan mengeluarkan seratkeputusan Objek Sengketa surat keputusan Nomor : 90/HGU/BPNRI/2013
Putus : 09-10-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 133 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 9 Oktober 2014 — ABDUL HAMID KASIM
29 — 16
29 — 16
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 15-12-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 712/Pid.Sus/2014/PN.Jmb Tanggal 3 Februari 2015 — NURASIA Als SIA Binti M.RIDWAN SADAT
25 — 13
25 — 13
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 204/Pid.C/2020/PN Jbg Tanggal 24 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AIPTU SUGIYO
Terdakwa:
Isnadar
30 — 3
AIPTU SUGIYO
Terdakwa:
Isnadar
30 — 3
JMB.Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara :Nama lengkap STAAT CATUTR WIBOWOTempat lahir JombangUmur atau tanggal lahir : 34 Tahun/ 08 Mei 199611 Mei 1982Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dsn/Ds Wonosalam RT/RW 04/06 Kec Wonosalam Kab JombangPekerjaan : SwastaBelum pernah dihukum I+Yang bersidang :AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH., MH..........0...
Register : 08-05-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 64/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2017 — Penggugat:
PT. PURNA GRAHA ABADI
Tergugat:
Kemente Dir Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II wilayah II Propinsi Jawa Barat
141 — 44
PT. PURNA GRAHA ABADI
Tergugat:
Kemente Dir Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II wilayah II Propinsi Jawa Barat
141 — 44
yang memuat kaedah hukum bahwa setiap penerbitan suratkeputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yangdidasarkan pada suatu perkanjian atau dimaksudkan untuk timbulnya (diakhiri)dengan suatu perjanjian, maka surat keputusan tata usaha negara tersebutmelebur (op/osing) ke dalam hukum Perdata, karena dalam melakukanperjanjian badan atau pejabat tata usaha negara kedudukannya dianggapsejajar dengan lawan berkontraknya yaitu warga masyarakat (orang ataubadan hukum perdata) (staat
Upload : 07-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2919 K/PDT/2009 H. ANDI PARENRENGI; TALLI DG GALLA
138 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedang mengenai pertimbanganhukum T.1.2/TIl.1 Intervensi 2 berupa staat Blaad 1922 No. 173 bahwaTergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1922, tidakdapat dibenarkan karena hanya sekedar foto copy, tidak dapatmenunjukkan aslinya.
Putus : 10-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 503/Pdt.G/2016/PN.Sby Tanggal 10 Mei 2017 — HARSONO SUSILO
melawan
ANDI SUSILO
69 — 28
69 — 28
Susanti Susilo telah terbukti;Menimbang, bahwa di dalam Staat Blaad tahun 1917 No. 129 mangaturbahwa anak adopsi atau anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami istriyang mengadopsi, sehingga dianggap anak sah;Menimbang, bahwa bukti P1a berupa copy dari copy akta kelahiran an.Harsono alias Weng Wu, P1b berupa copy dari copy penetapan pengadilan tentangganti nama Penggugat semula Kwan Harsono menjadi Harsono Susilo , meskipunhanya copy dari kopy karena bersesuaian dengan bukti T14, maka
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 78 /Pid.Sus/2015/PN.NNK Tanggal 9 Juli 2015 — HAWA Alias MARWA Binti MALIK
67 — 12
67 — 12
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 21-05-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 58 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 21 Mei 2014 — HJ EDHA Als BEDAK Binti MALAWING
64 — 21
64 — 21
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 11-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 19 April 2016 — IRWAN SUPRIADI Als BUJANG Bin ZAINAL ARIFIN
32 — 9
32 — 9
No.159/Pid.Sus/2016/PN Jmbbahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 203/Pid.C/2020/PN Jbg Tanggal 24 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AIPTU SUGIYO
Terdakwa:
Kasenan
26 — 6
AIPTU SUGIYO
Terdakwa:
Kasenan
26 — 6
JMB.Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara :Nama lengkap STAAT CATUTR WIBOWOTempat lahir JombangUmur atau tanggal lahir : 34 Tahun/ 08 Mei 199611 Mei 1982Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dsn/Ds Wonosalam RT/RW 04/06 Kec Wonosalam Kab JombangPekerjaan : SwastaBelum pernah dihukum i+Yang bersidang :AYU PUTRI CEMPAKA SARI, SH., MH.............