Peringkat (pertama) senilai Rp.625.000.000,00(enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) Nomor 396 tertanggal 26 Maret 2008yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15/2008tertanggal 15 Januari 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Kurnia LestijoSiswanto Sarjana Hukum, PPAT di Grobogan ;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri jika atas Agunan Kredit telah dibebani haktanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan "hak preferen

Hak Milik tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalamdaftar umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan Kota Medan dankedudukannya diutamakan (preferen).

Hak Milik sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftarumum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan Kota Medan dankedudukannya diutamakan (preferen);b. Hak Milik tersebut menurut sifatnya dapat dipindahtangankan untukmembayar Utang yang dijamin pelunasannnya;9.

Bahwa Turut Tergugat IIl menolak dengan tegas dalil gugatan ParaPenggugat pada halaman 6 angka 13 dan 14 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa pelaksanaan Lelang harus dilakukan melalui penetapanPengadilan terlebih dahulu;10.Bahwa perlu Para Penggugat pahami, UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnyadari hasil

surat perjanjian pembiayaan,apakah bisa tanggal mengikuti dalam satu bendel perjanjian mengikutitanggal perjanjian yang ada di halaman depan, logika hukumnya adalahsatu persatu, tetapi ketika memudahkan / menyederhanakan supayamengefisienkan waktu, biasanya langsung dijajar kemudian dimintatanda tangan, namun tetap dibacakan;Bahwa perjanjian fidusia itu merupakan perjanjian ikutan, yang intinyamerupakan perlindungan hukum bagi kreditur, maka fidusia wajibdidaftar, supaya kedudukan kreditur menjadi preferen

menjadikan Objek PermohonanKewajiban Termohon untuk menetapkan Keputusan dan/ataumelakukan tindakan Administrasi Pemerintahan yang dimohonkansehubungan Pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan No. 492/2011tanggal 11 Mei 2011 atas nama Pemegang Hak PT.Bank PembangunanDaerah Jawa Barat dan Banten adalah dalil permohonan yang kabur.Bahwa Termohon tidak memiliki kKewenangan terkait PembatalanSertipikat Hak Tanggungan karena Sertipikat Hak Tanggungan bersifatKesempatan antara kedua belah pihak yang memiliki Hak Preferen

Pengadilan TataUsaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini olehkarena Sertipikat Hak Tanggungan yang dimohon pembatalannyaHalaman 66 dari 78 halaman Perkara No.2/P/FP/2018/PTUNBDG(objek permohonan pemohon) adalah bersifat keperdataan antaraKreditor dan Debitor; Dalam eksepsi permohonan Kabur dan Tidak memiliki legal standing,kabur karena termohon tidak memiliki Kewenangan terkait pembatalansertipikat hak Tanggungan karena bersifat kesepakatan antara keduabelah pihak yang memiliki hak preferen

KantorPertanahan, dan oleh Kantor Pertanahan diterbitkan Sertipikat HakTanggungan Peringkat Pertama (Il) nomor 431/2012, tertanggal18 Juni 2012.Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan, maka SyaratPublisitas adanya Hak Tanggungan telah terpenuhi, berikut SyaratSpesialitas Hak Tanggungan yang tertuang di dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) juga telah terpenuhi sesuai dengan aturan hukum,sehingga dengan demikian Tergugat IIl sebagai Pemegang HakTanggungan memiliki kapasitas sebagai Kreditur Preferen

dengan segalahak yang dimiliki sebagai seorang Kreditur Preferen jika Debiturmelakukan Wanprestasi (Vide UU No. 4 Tahun 1996).Bahwa Perjanjian Kredit berikut Perjanjian Jaminan (Hak Tanggungan/SKMHT dan APHT) dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenangmenerbitkan Akta Otentik, dalam hal ini dibuat dihadapan Notaris untukpembuatan Perjanjian Kredit & dibuat dihadapan PPAT untuk pembuatanAPHT, dimana APHT tersebut telah terdaftar pada instansi Turut SertaTergugat.

Berdasarkan Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanahbeserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, makaTergugat diberikan hak preferen untuk menerima pembayaranatas penjualan objekobjek agunan tersebut, dan diatur dalamUndangundang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggunganatas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanahhalaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN. Sakyang mempunyai Hak Eksekutorial.

Berdasarkan Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanahbeserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, makaTergugat diberikan hak preferen untuk menerima pembayaranatas penjualan objekobjek agunan tersebut, dan diatur dalamUndangundang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggunganatas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanahyang mempunyai Hak Eksekutorial.

Sebagai upaya penyelesaian kredit PEMBANDING, TERBANDING akan melakukan lelang terhadap jaminan PEMBANDING (Vide Bukti TIdan TI12).Bahwa dikarenakan PEMBANDING telah wanprestasi, maka TERBANDING selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki hak preferen untukmelakukan penjualan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasandari hasil penjualan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.Bahwa sebelum melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan,TERBANDING

Dalam RapatVerifikasi dimaksud, Tim Pengurus telah membuat Daftar Kreditor sebagai berikut:e Kreditor Preferen Diakui1 KPP Perusahaan Masuk Bursa Rp 701.687.710,00;2 Dispenda Kab. GresikTagihan Pajak Non PLN Rp 1.150.784.064,00;Tunggakan PBB Rp = 33..206.672.853,24;e Kreditor konkuren diakui1 PT Lautan Luas, Tbk Rp 855.528.816,00;Rp 568.096.682,20;2 PT Multi Sarana Taruna Krida Rp 78.811.700,00;3.

Kreditor Preferen Pajak Diakui : 3 Kreditor;c. Kreditor Konkuren Diakui :64 Kreditor;d. Kreditor yang mendaftar diatas tanggal 29 April 2013: 4 Kreditor,e. Kreditor Terkait Pembelian Produk : 3 Kreditor;f. Pihak Ketiga yang Memiliki Hak Atas Aset : 4 Kreditor;g. Kreditor Separatis Ditolak : 6 Kreditor;h. Kreditor Konkuren Ditolak : Kreditor;34 Adapun kreditorkreditor yang ditolak adalah sebagai berikut:a. Orientalsky Corporation, Pte.,Ltd;b. ZT. Holding Pte. Ltd;c.

agunan atas kebendaan lainnya atau yangmempunyai Hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapatmembuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasilpenjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hakhak yang dimiliki krediturkonkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yangmenjadi agunan atas piutangnya" 5Dengan demikian BANK UPPINDO tidak membuktikan haknya sebagai kreditur preferen

dantelah melepaskan haknya sebagai kreditur preferen dan berubah menjadi kreditur konkurenselama proses kepailitan diajukan di dalam persidanqan Pengadilan Niaga Surabaya, makaPenggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik mengajukan penghapusan pencoretan Hipotekdalam daftar register pada Turut Tergugat II tentang pembebanan hipotik atas semua harta takbergerak yang diuraikan dalam Bukti P1 dan Bukti P2 tersebut telah sesuai dengan pasal 1195KUHpPerdata yang menyebutkan : "Semua pendaftaran atau

Bahwa susunan kepengurusan tersebut di atas adalah susunankepengurusan Pembantah yang telah mendapatkan persetujuanTerbantah III, sehingga dalam hal ini berarti Fanny Lauda tidak memilikikedudukan hukum menggugat Terbantah III karena pengangkatan FannyLauda selaku Direktur belum mendapatkan persetujuan tertulis danTerbantah Ill selaku kreditur preferen Pembantah, dan oleh karenanyaFanny Lauda tidak memiliki kKedudukan hukum mengatasnamakanPembantah untuk menggugat Terbantah III dan oleh karenanya

Dandengan ditandatanganinya akta ini tidak serta menggugurkankedudukan PIHAK KEDUA sebagai kreditur preferen dalam HakTanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan dibawah ini:Hak Tanggungan No. 06011/2014 yang diterbitkan oleh pihak yangberwenang tanggal 7 (tujuh) bulan Juli tahun 2014 (dua ribu empat belas);Hak Tanggungan No. 5525/2013 yang diterbitkan oleh pihak yangberwenang tanggal 1 (satu) bulan April tahun 2013 (dua ribu tiga belas);Halaman 14 dari 31 Hal. Put.

., Notaris diWonosobo ;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena Objek Jaminan dimaksud telah dibebanihak tanggungan Peringkat dan Peringkat Il maka memberikan hakdidahulukan atau diutamakan hak preferen kepada TURUT TERGUGAT IIsebagai pihak yang beritikad baik (te goeder trouw) sehingga karenanyasecara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dankepentingannya ;Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Wsb.4)5)6)7)8)Bahwa

diterbitkan oleh Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo pada tanggal 4Desember 2004 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 268/APHT/WSB/2005 tertanggal 12 Oktober 2005,yang dibuat oleh dan dihadapan Sunarto, S.H., Notaris di Wonosobo ;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena Objek Jaminan dimaksud telahdibebani hak tanggungan Peringkat dan Peringkat Il maka memberikanhak didahulukan atau diutamakan hak preferen

Nomor 1144/2009 tertanggal 24 September 2009yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian hak Tanggungan No.280/2009tertanggal 29 Juni 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Kurnia Lestijo SiswantoSarjana Hukum, PPAT di Grobogan.Selanjutnya atas ke2 (dua) bidang tanah tersebut disebut Agunan Kredit.sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri jika atas Agunan kredit telah dibebani haktanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan "hak preferen

syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antarakedua belah pihak yang berperkara.Bahwa seharusnya Judexfacti Pengadilan Negeri Pandeglang dapatmenggali lebih jauh bahwa Bank yang memegang obek jaminan dantidak ditarik sebagai pihak tidaklah dapat dikatakan gugatan kurangpihak oleh karena pada saat eksekusi Bank akan mendapatkan hakpreferen yakni mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahuludaripada kreditur lain (termasuk kreditur yang lahir karena undangundang/putusan) dan kreditur preferen

Sby.Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/cidera janji secaramudah dan pasti tanpa melalui fiat Pengadilan Negeri;.

Hakhak jaminan kebendaanyang dimaksud itu terdiri dari hipotik, gadai(Pasal 1134 KUHPerdata) , hak tanggungan(Undang undang No. 4 Tahun 1996), dan jaminanfidusia (Undangundang No. 42 Tahun 1999) ;3.3 Ketentuan piutang piutang yang diistimewakan, ... dst ;3.4 Kreditur kreditur preferen ... dst ;3.5 Kreditur Konkuren (ponds ponds Gewijs)... dst ;Hal. 25 dari 24 hal. Put.

Consumer Credit Collection Makassarsesuai dengan surat permohonan nomor: RTR.RCR/SCR.CCC/9378/2015tanggal 25 November 2015 selaku pemegang hak preferen;Bahwa permohonan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan aquo yangdiajukan Terlawan I dilampiri dokumendokumen persyaratan lelang,terhadap permohonan aquo pihak Terlawan II sebelum menetapkan jadwallelang terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratanlelang;Bahwa ketentuan atas permohonan ini adalah sebagaimana tersebut dalamPasal

Pelelangan yang dilakukanoleh TURUT TERGUGAT telah memenuhi prosedur dan ketentuanperundangundangan dengan penjelasan sebagai berikut:Obyek Sengketa merupakan Obyek jaminan yang telah dibebanidengan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) No. 1779/2013, Peringkat , dengan Nilai Pertanggungan Rp.312.500.000, (tiga ratus dua belas juta /ima ratus ribu rupiahberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.396/PKLS/II/2013 tanggal 15 Nopember 2013 sehinggaTURUT TERGUGAT memiliki Hak Preferen

Sertpikat Hak Tanggungan No. 000375/2016tanggal 20 Januari 2016 diterbitkan Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas,Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, maka TERGUGAT IImemiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasan atas hutangPENGGUGAT melalui pelelangan umum yang dilaksanakan olehTERGUGAT I, jika PENGGUGAT dikemudian hari terobukti Wanprestasi.Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT poin 4 telah membuktikan adanyapengakuan ketidaksanggupan dari PENGGUGAT untuk melakukanpembayaran angsuran kewajiban