Ditemukan 740 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asahan abraham abadan abasan asuhan abrahan assahan arsalan aasahan asbahan abahan
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 16-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 931/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 48
  • ALMARHUM ; Saksi tidak mengetahui masalah harta ALMARHUM; Bahwa kalau ada pasangan yang kumpul kebo tentu akan diusir olehaparat pemerintah setempat, apalagi di Perumahan Kompleks Haji Kallawaktu itu, kontrol masyarakat sangat ketat;Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.134Halamanmembuktikan dalildalilMenimbang,jawaban mengenaibahwa Majelis membebankan kepada Tergugatuntukketidak absahan perkawinanPenggugat dengan ALMARHUM maupun aset yang didalilkan oleh Penggugatsebagai harta bersama dalam perkawinan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
149 — 31
  • Sesuai Tingkat (Propinsi,Kabupaten dan Kecamatan) yakni untuk Kabupaten PPK KabupatenMengajukan Permohonan Kepada PPSPM (Pejabat pembuat surat perintahmembayar) selanjuntnya PPSPM melakukan Pemeriksaan dan PengujianSPM beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK Kabupatenberupa rincian penggunaan dana yang di tandatangani oleh PPK Kabupatendibantu oleh bendahara pembantu pengeluaran, surat pernyataan dari PPKKabupaten dan surat permohonan itu sendiri, kemudian PPSPM melakukanpengujian dan ke absahan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE.Alias
121 — 79
  • memasang hak tanggungandan akta pemegang hak tanggungan yang kemudian dicatat dalamsertipikat, buku tanah dan sertipikat hak tanggungan.Bahwa covernote tidak dapat disamakan dengan APHT yang telahmempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan covernote, tidak memilikikekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dijadikan dasar untukeksekutorial jaminan hutang atas jaminan berupa benda tidak bergerak /tanah.Bahwa kewajiban notaris yaitu pengecekan sertipikat sesuai buku tanah,sehingga dapat diketahui, absahan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MARKUS F. FANGOHOY, SE
150 — 53
  • memasang hak tanggungandan akta pemegang hak tanggungan yang kemudian dicatat dalamsertipikat, buku tanah dan sertipikat hak tanggungan.e Bahwa coverote tidak dapat disamakan dengan APHT yang telahmempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan covernote, tidak memilikikekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dijadikan dasar untukeksekutorial jaminan hutang atas jaminan berupa benda tidak bergerak /tanah.e Bahwa kewajiban notaris yaitu pengecekan sertipikat sesuai buku tanah,sehingga dapat diketahui, absahan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
Tanggal 18 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Muhammad Iqbal, SH
Terdakwa:
T. M. Ikhsan Saladin, S.T Bin Alm. T. Sabali
221 — 143
  • Surat Pernyataan kelengkapan, kebenaran dan ke absahan dokumen Nomor : 74/SPM-LS/OTSUS/1.07.01/2015, tanggal 03 September 2015 yang di tanda tangani oleh Sdr. Syarhyul Wan Diman, SH MH selaku pengguna anggaran.
  • 1 (satu) lembar photo copy lampiran D Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 03 September 2015 di tanda tangani oleh Sdr. Khairuddin Syarief,SE.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
153 — 46
  • Sesuai Tingkat (Propinsi,Kabupaten dan Kecamatan) yakni untuk Kabupaten PPK KabupatenMengajukan Permohonan Kepada PPSPM (Pejabat pembuat surat perintahmembayar) selanjuntnya PPSPM melakukan Pemeriksaan dan PengujianSPM beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK Kabupatenberupa rincian penggunaan dana yang di tandatangani oleh PPK Kabupatendibantu oleh bendahara pembantu pengeluaran, surat pernyataan dari PPKKabupaten dan surat permohonan itu sendiri, Kemudian PPSPM melakukanpengujian dan ke absahan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — ERIC MATITAPUTTY, SE
123 — 41
  • memasang hak tanggungandan akta pemegang hak tanggungan yang kemudian dicatat dalamsertipikat, buku tanah dan sertipikat hak tanggungan.Bahwa covernote tidak dapat disamakan dengan APHT yang telahmempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan covernote, tidak memilikikekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dijadikan dasar untukeksekutorial jaminan hutang atas jaminan berupa benda tidak bergerak /tanah.Bahwa kewajiban notaris yaitu pengecekan sertipikat sesuai buku tanah,sehingga dapat diketahui, absahan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Oktober 2016 — YUSUF RUMATORAS, S.E. bin RAKIBA ARE
246 — 147
  • memasang hak tanggungandan akta pemegang hak tanggungan yang kemudian dicatat dalamsertipikat, buku tanah dan sertipikat hak tanggungan ;e Bahwa covernote tidak dapat disamakan dengan APHT yang telahmempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan covernote, tidak memilikikekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dijadikan dasar untukeksekutorial jaminan hutang atas jaminan berupa benda tidak bergerak /tanah ;e Bahwa kewajiban notaris yaitu pengecekan sertipikat sesuai buku tanah,sehingga dapat diketahui, absahan
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
621 — 1123
  • 2017/PN Plwpenegakan hukum pidana adalah untuk kepentingan kebenaran materilberdasarkan ketentuan apabila izin tersebut dikeluarkan bertentangandengan peraturan perundangundangan hakim dapat menyatakanizintersebut izin yang merupakan tidak mempunyai kekuatan hukum, izin yangtidak mempunyai kekuatan hukum adalah disamakan dengan yang tidakmemiliki izin karena didalam azas dikatakan hakim pidana dapat mengujikeabsahan daripada perbuatan hukum administrasi yang dikenal denganeksepsi karena ketidak absahan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 01-08-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN
Tanggal 31 Agustus 2022 — Pembanding/Terdakwa : RIZKI ANGGRAINI,SE., M.Si Diwakili Oleh : Tengku Fitra Yupina,SH
Terbanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
529 — 55
  • 2018
  • Permohonan Pembayaran retensi tanggal 20 Desember 2018;
  • foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb
  • foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118 tanggal 21 Desember 2018;
  • Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;\
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
  • Surat Pernyataan ke absahan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
211 — 66
  • Dengan demikian tanpa adanya keputusanyang seharusnya dijadikan alas jjin dimaksud, maka jijin dimaksudmenjadi tidak sah (null and void) ; Halaman 208 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Sby Dengan memperhatikan jawaban pada huruf c yang pada hakekatnyamenjelaskan ketidak absahan surat ijin penambangan dimaksud, makasetoran dimaksud adalah tidak sah, karena alas yang dijadikan dasarpungutan secara substansi sebagaimana disampaikan di atas tidakmemenuhi syarat keabsahan ; Dalam konspesi Hukum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-01-2022 — Putus : 10-06-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 10 Juni 2022 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARUDUT HARAHAP, SE
104 — 17
  • 21 Desember 2018

    Permohonan Pembayaran retensi tanggal 20 Desember 2018;
    foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb
    foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118

    tanggal 21 Desember 2018;

    Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;\
    Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
    Surat Pernyataan ke absahan

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
ALOFSEN SIANTURI, S.H
Terdakwa:
DRS.SYAHRUDDIN SIREGAR,MA
124 — 27
  • lembar foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb;
  • 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118 tanggal 21 Desember 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ke absahan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
152 — 166
  • Dengan demikian tanpaadanya keputusan yang seharusnya dijadikan alas ijin dimaksud, maka ijin dimaksudmenjadi tidak sah (null and void)Bahwa saksi pada hakekatnya menjelaskan ketidak absahan surat jijinpenambangan dimaksud, maka setoran dimaksud adalah tidak sah, karena alasyang dijadikan dasar pungutan secara substansi sebagaimana disampaikan di atastidak memenuhi syarat keabsahan.Bahwa saksi Dalam konspesi Hukum Keuangan Negara, semua yang dihasilkandari asset negara merupakan milik negara.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
PROF.DR.SAIDURAHMAN,M.AG
196 — 50
  • lembar foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb;
  • 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118 tanggal 21 Desember 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ke absahan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-01-2022 — Putus : 10-06-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 10 Juni 2022 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
RIZKI ANGGRAINI,SE., M.Si
99 — 22
  • 21 Desember 2018

    Permohonan Pembayaran retensi tanggal 20 Desember 2018;
    foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb
    foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118

    tanggal 21 Desember 2018;

    Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;\
    Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
    Surat Pernyataan ke absahan

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
R.O.PANGGABEAN,SH.MH
Terdakwa:
JONI SISWOYO,SE
174 — 52
  • lembar foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb;
  • 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118 tanggal 21 Desember 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ke absahan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2022 — Putus : 10-06-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 10 Juni 2022 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARHAN SUAIDI HASIBUAN, SE
109 — 17
  • Pembayaran retensi tanggal 20 Desember 2018;
  • foto copy Surat Peryataan Keabsahan dan Kebenaran garansi Bank Pembayaran tanggal 21 Desember 2018 dari Bank bjb
  • foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) nomor PB 02 40 400 118 tanggal 21 Desember 2018;
  • Surat Kuasa nomor : 17 /PPK/UINSU/PGKT/XII/2018tanggal 21 Desember 2018;\
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 21 Desember 2018;
  • Surat Pernyataan ke absahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
168 — 50
  • Likotama Harum pada Tahun2011 adalah Kredit Modal Kerja Surat Perintah Kerja (KMKSPkK)dalam bidang usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang dari proyekproyek Pemprov DKI, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.Bahwa syarat utama adalah Surat Perintah Kerja, ke absahan Aktaaktapendirian perusahaan PT. Likotama Harum, Izinizin PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
145 — 279
  • Hak milik ada bukan semata mata karena ada sertifikatnya;Bahwa materi dari memori Banding yang diajukanPenggugat/Pembanding tak mampu melemahkan ke absahan suratsuratyang ditandatangani dan diterbitkan Tergugat XII, XIII dan XIV/TerbandingXIl, XIll dan XIV oleh karenanya wajar untuk dikuatkan;Bahwa Bahwa Putusan Mahkaman Agung Nomor :253.K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014 melalui pertimbangan hukumnya(halaman139) yang menjadi alasan diajukannya gugatanPenggugat/Pembanding menyatakan : Menimbang bahwa