Ditemukan 8587 data
83 — 38
Tuntutan Penggugat bahkan dari semua alat bukti Penggugattersebut justeru mendukung dalildalil Tergugat;Bahwa tentang alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 91 atas nama Akil Ismail (Guami Tergugat) =Bukti P1 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 204 Tahun 2008 atas nama Akil Hi.Ismail (Suami Tergugat) = Bukti P2. tidak bernilai sebagai alat bukti sah karenatidak dicocokkan dengan aslinya (tanpa aslinya) sejalan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor:701
517 — 397 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Pasal 301 ayat (1) junctoPasal 1888 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebutmendapat penegasan dari Mahkamah Agung R.I. sebagaimana termuatdalam Putusannya Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yangmenyatakan, bahwa fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang pentingpenting yangsecara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, bukanlah buktiyang sah menurut hukum.
ASTERIA ANI
Tergugat:
1.ANTONIUS PASAPAN LABO
2.LEMAN PASAPAN LABO
3.MARIA RAMPO
134 — 75
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh paraTergugat atas tanah milik Tergugat terhadap Penggugat, telah terbantahkan, sehinggaalasan eksepsi point 1 tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keteranganketerangan saksilainnya yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat yang tidakdipertimbangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat denganHalaman 43 dari 55 halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2019/PN Makmempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701
114 — 9
kesalahan dan atau kelalaiannya.3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas kepada kerugianlangsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggaratelekomunikasi.Pasal 691) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapatdilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan.2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Pasal 701
95 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
S895/PJ. 701/2000, tanggal 12 Mei 2000 yangmenyebutkan PT.
179 — 104
Putusan Nomor : 701 K/Sip/1974, tanggal 1Maret 1974, yang berbunyi sebagai berikut: Karena judex factimendasarkan putusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri darifotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya,sedangkan terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secarasubstansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka judexfacti sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan buktibuktiyang tidak sah.
1583 — 2070
Bila akta yang ash ada, maka salinan sertakutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai denganaslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan, serta Yurisprudensiputusan Mahmakah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 dan putusan No. 3609K/Pdt/1985 yang berpendapat bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atautidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, oleh karenaHalaman 48 dari 66, Putusan Nomor 1073/Pat.G/2017/PA.Cbnitu Majelis
56 — 10
Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti surat Penggugat yangdiajukan dipersidangan terdapat tiga surat bukti yang tidak dapatdiperlihatkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keyigaalat bukti yang diajukan hanya berupa fotocopy (P2, P6A dan P8A),namun karena pihak lawan mengakui dan membenarkannya maka ketigabukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam halpenguasaan objek pajak atau objek perkara, sehingga dengan mempedomaniYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701
260 — 38
Putusan Mahkamah Agung RI No. 701/KVDT/1997, tanggal 24Maret 1999 yang berpendirian " Peralihan hak .lual bell tanah yangmerupakan harta bersama harus disetujui pihak Isteri/Suami, hartabersama herupa tanah yang dijual Suami tanpa persetujuan Isteriadalah tidak sah dan batal demi hukum" (Yurisprudensi MahkamahAgung RI, Jilid 2, Penerbit Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009, him783).
81 — 66
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/ Sip/1974,mengemukakan penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertaiketerangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwafotokopifotokopi tersebut Sesuai dengan aslinya;Selanjutnya Tergugat dan Tergugat Il sampaikan pada PutusanMahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 jugamenetapkan hal yang sama, bahwa fotokopi surat sebagai alat buktisurat yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpadidukung oleh keterangan
BAHRUMSYAH Bin ABU BAKAR
Tergugat:
TONI EFENDI Bin YUSKAL
56 — 11
Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yangpada pokoknya menyatakan, "Karena judex facti mendasarkankeputusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotocopyfotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya.
282 — 69
Lbpsurat T.I1, bukti surat T.I2, bukti surat T.I6a, bukti surat T.I6b, bukti surat T.1I6c, bukti surat T.I7, bukti surat T.I8, bukti surat T.I9 dan bukti surat T.I10,yang masingmasing surat tersebut berupa fotocopy dan selama prosespemeriksaan perkara aquo, masingmasing bukti surat tersebut tidakdiperlihatkan asli suratsurattersebut di persidangan ;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang berupa foto copy tersebut,Majelis Hakim berpedoman kepada kaedah hukum Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 701
139 — 59
., Bukti TT IV12;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan untuk kepentinganpenyidikan/penyelidikan No. 701/2008/Rsjb terhadap Notaris Setiawan, SHtertanggal 28 Oktober 2008, Bukti TT IV 13;Foto copy dari Foto copy Surat Polisi Nomor : B/7877/V/2012/DitreskrimumPolridaerah Metro Jaya, tertanggal 4 Mei 2012, Bukti TT IV 14;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Polisi NomorB/2964/X1I/2012/Ditreskrimum Polri Daerah Metro Jaya , tertanggal 6Nopember 2012, Bukti TT IV 14;Foto copy sesuai dengan
Pembanding/Tergugat II : PUNGUAN SITUMORANG Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat III : LAMHOT TIORAJA SIHALOHO Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : KEPALA DESA PARBABA DOLOK Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI, MSc
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
105 — 118
Nomor 150/SS/HM/2004 tertanggal 27Oktober 2004 jika sebidang tanah (Batu Manak/Langge) dengan Luas 500Hektar terletak di Desa Siopat Sosor dan berada dalam wilayahAdministrasi Pemerintahan Desa Siopat Sosor dan bukti bertanda P42adalah bukti yang tidak ada asli/atau tidak dapat ditunjukkan aslinyasehingga buktibukti surat ini secara hukum tidak berkekuatan hukumpembuktian dan tidak sah sebagai bukti di Pengadilan sebagaimanakaidah Yurisprundensi berikut ini yaitu: Kaidah Yurisprundensi MARI No. 701
75 — 64
Dan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 681 K/SIP/1975 jo Nomor: 2690K/Pdt/1985 tanggal 19 Nopember 1986 jo Nomor: 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23Pebruari 1998 jo Nomor: 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 yangmenyatakan : Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujuipihak isteri atau Suami, dan Harta bersama berupa tanah yang dijual tanpapersetujuan salah satu pihak (Suami/istri) adalah tidak sah dan batal demihukum;Menimbang, bahwa mengenai telah dijualnya dua objek
1.DANIEL KARUNDENG
2.SAMUEL M. KARUNDENG
3.WILLIAM KARUNDENG
Tergugat:
1.JOHNSON ALEXANDER RAUNG
2.JORDAN RAUNG
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
128 — 14
Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yangpada pokoknya menyatakan, "Karena judex facti mendasarkankeputusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotocopyfotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedangterdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansial masihdipertengkarkan oleh pihakpihak, judex facti sebenarnya telah memutuskanperkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah;b.
91 — 46
Hal ini sebagaimana dapatinterprestasikan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, yang menyatakan :"Karena yudex factie menandaskan keputusannya melulu atas suratsurat bukti yang berdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yangpentingpenting yang secara substansial masih dipertengkarkan olehkedua pihak, yudex factie, sebenarnya telah memutuskan perkara iniberdasarkan buktibukti yang tidak sah.
64 — 3
Foto Copy Surat Ketetapan No.Pol.S.Tap/23.b/l/2010 Dit Reskrim tanggal18 Januari 2010 dari Kepolisian Sumatera Utara tentang PenghentianHalaman 71 Putusan No. 113/Pdt.G/2012/PN.LP10.11.12.13.14.15.72Penyidikan, diberi materai dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dandiberi tanda bukti T II 8 ; Foto Copy Surat dari KASAT Reskrim Polda Sumatera Utara No.B.701.a/V/2013/Sat Reskrim tanggal 8 Mei 2013, diberi materai dan telah dilegalisirsesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T Il 9 ;Foto
Terbanding/Tergugat III : Lk. Mannuha Dg Laja
Terbanding/Tergugat I : Regar Dg Sese
Terbanding/Tergugat IV : Abd.Jalil
Terbanding/Tergugat II : Lk. Patongai Dg Bundu
52 — 34
Haltersebut sejalan dengan Yuris prudensi Mahkamah agung RI No 701 K / Sip /1974 tertanggal 14 april 1976 yang menyatakan bahwa Karena Judex Factiemendasarkan keputusannya atas surat surat bukti yang terdiri dari danfoto copy secara tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya , sedangterdapat diantaranya yang penting penting yang secara substansialmasih di pertengkarkan kedua pihak, judexfactie sebenarnya telahmemutuskan perkara ini berdasarkan bukti bukti yang tidak sah Dariuraian yurisprudensi tetap
1.TOPAN SURYANA OTONG S
2.SAADI ARSA
Tergugat:
1.SUPRIADI BIN NIING
2.NURHANI BIN NIING
3.NURHATI BIN NIING
4.SUHANDA BIN NIING
5.SAMI BIN MAAH
6.NISAN BIN MAAH
7.NIIH BIN MAAH
8.Kepala Desa Sukmajaya
9.Dra.NURHAYATI,MSI
10.BADAN KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN KABUPATEN BOGOR
61 — 46
bersifat mutlak;Menimbang setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dan eksepsiPara Tergugat mengenai kompetensi absoulut, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang bahwa dalam penyelesaian sengketa pertanahan, terdapatkompetensi mengadili dari beberapa peradilan, bahwa Peradilan Umum padapinsipnya memiliki wewenang untuk mengadili terhadap sengketa pertanahanyang pokok perselisihannya mengenai hak atas tanah, bahwa berdasarkanJurisprodensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 701