Ditemukan 742 data
76 — 14
Saksi HEPPIMEN DUHA Alias AMA BERLIN :GstBahwa yang saksi ketahui terdakwa dihadapkan pada persidangan inikarena terdakwa bersama dengan kakaknya bernama Rosalina MaduwuAlias Ina Utus telah menipu saksi dengan imingiming kalau kakakterdakwa dan terdakwa bisa memasukkan saksi menjadi CPNS di SatpolPP Nias Selatan melalui jalur kebijakan pusat di Menpan;Bahwa saksi sudah kenal terdakwa sejak bulan Maret 2015, yang manasaat itu terdakwa sering dudukduduk di kedai kakaknya bernamaRosalina Maduwu terletak
Saksi HARINATAL DUHA :GstBahwa yang saksi ketahui terdakwa dihadapkan pada persidangan inikarena terdakwa bersama dengan kakaknya bernama Rosalina MaduwuAlias Ina Utus telah menipu saksi korban dengan imingiming kalaukakak terdakwa dan terdakwa bisa masuk menjadi CPNS di Satpol PPNias Selatan melalui jalur kebijakan pusat di Menpan;Bahwa saksi mengetahui saat saksi korban menyerahkan uang sebesarRp. 25.000.000.
Saat itu saya berada di kantin kakak terdakwa;Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kalidan selalu bertemu di kantin kakak terdakwa;Bahwa kalau secara tidak langsung, terdakwa tidak ada menerima uangtersebut, tetapi uang tersebut terdakwa terima melalui Rosalina Maduwu(kakak terdakwa) yang dikirim melalui supir bernama Seru Wau;Bahwa awalnya sekitar bulan April 2015, terdakwa sedang berada dikantin kakak terdakwa yang bernama Rosalina Maduwu sedangmembahas pengurusan CPNS di Menpan
sekarang uang saksi korban yang dititipkankepada Rosalina Maduwu sampai sekarang belum dikembalikan kepadasaksi korban karena uang tersebut belum dikembalikan oleh SetieliGulo;Bahwa hubungan Setieli Gulo atas uang yang telah terdakwa terima darisaksi korban tersebut adalah uang yang telah terdakwa terima dari saksikorban tersebut dan telah terdakwa serahkan kepada Setieli Gulo tinggaldi Bekasi yang alamatnya tidak terdakwa ketahui secara pasti, yangmana pengurusan berkas saksi korban tersebut ke Menpan
melaluiSetieli Gulo;Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Setieli Gulo tahun 2015, danterdakwa mengetahui kalau Setielo Gulo tersebut bisa memasukanseseorang menjadi CPNS di Menpan dari Setieli Gulo sendiri;Bahwa pekerjaan dari Setieli Gulo tersebut sebagai hamba Tuhan;Bahwa terdakwa tidak pernah mengucapkan katakata tersebut kepadasaksi korban, justru saksi korban tersebut yang meminta ikut dalampenerimaan CPNS tersebut;Bahwa sampai dengan sekarang saksi korban tersebut belum diangkatmenjadi CPNS di
14 — 7
oleh saksi Siti Murtini kepada terdakwa di rumahsaksi Pirno Suwito dan terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Murtini binti Kasdonobahwa berkas lamaran tersebut akan dikirim ke Jakarta dan terdakwa jugamenjanjikan kepada saksi Siti Murtini binti Kasdono untuk menjadikan PNSdanterdakwa juga mengaku sebagai pengacara dan anggota Bin ( Badan IntelijenNasional ) dan juga mempunyai teman yang bernama Anwar Maulana yang menjabatbertemu di BKN Pusat dan memilki teman yang bernama Sudarmanto mantanpegawai Menpan
oleh saksi Siti Murtinikepada terdakwa di rumah saksi Pirno Suwito dan terdakwa mengatakankepada saksi Siti Murtini binti Kasdono bahwa berkas lamaran tersebutakan dikirim ke Jakarta dan terdakwa juga menjajikan kepada saksi SitiMurtini binti Kasdono untuk menjadikan PNSdan terdakwa juga mengakusebagai pengacara dan anggota Bin ( Badan Intelijen Nasional ) dan jugamempunyai teman yang bernama Anwar Maulana yang menjabat bertemudi BKN Pusat dan memilki teman yang bernama Sudarmanto mantanpegawai Menpan
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor5 Tahun 2010 tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)Kota Langsa mengeluarkan pengumuman pemberitahuan pembukaanpendaftaran bagi para Tenaga Honorer sejak tanggal 9 Juli 2010 dan ditutuptanggal 26 Juli 2010.
Menyikapi Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010tersebut, Walikota Langsa mengeluarkan Surat Nomor : Peg.800/1983/2010tanggal 9 Juli 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang ditujukan kepadaKepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Camat agar melakukan pendataanTenaga Honorer dan menyerahkan berkas mereka ke Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa selambatlambatnya tanggal 26Juli 2010 dengan kriteria sebagai berikut :a Penghasilannya dibayar oleh APBN dan APBK;bDiangkat oleh
Namun dalam kelengkapan berkasmasih ada yang tidak lengkap dalam hal memenuhi syarat point 1 dalam SuratEdaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 tersebut karena berdasarkan SuratKeputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.814.1/789/2005 tanggal 9 Desember2005 dijelaskan bahwa EKA PRIYANTI binti HASAN USMAN danCHAIRINA binti SYAMSUDDIN bersama dengan DEWIYANA, ST,KHAIRUNNISAK dan MARHAMAH diangkat menjadi Tenaga BantuanDaerah pada BPK RSUD Langsa dan diberikan kepadanya insentif bulanansebesar Rp. 250.000, (dua
201 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 5 Tahun 2010 tentangPendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan InstansiPemerintah;c.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon PegawaiNegeri Sipil; Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012Lampiran Angka Romawi II huruf C angka 6 disebutkan bahwa PejabatPembina Kepegawaian (PPK) Pusat/Daeran melaporkan hasilpengumuman dan penelitian terhadap tenaga honorer yang dibiayaiAPBD yang memenuhi kriteria yang ditandatangani Sekretaris Daerahditujukan kepada Kepala BKN dan tembusan kepada Menpan RB; Bahwa
Putusan Nomor 31 PK/FP/TUN/2020P5 laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BKN denganmengirimkan kepada Menpan RB mengenai Tenaga Honorer K1 yangmemenuhi kriteria (MK) otorisasi hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT 1)untuk Kabupaten Nganjuk berjumlah 1.178 orang, yang kemudianberdasarkan bukti P8 Menpan RB meminta Surat PertanggungjawabanMutlak (SPTJM) dari PPK Nganjuk dan telah ditindaklanjuti oleh PPKNganjuk (bukti P10); Bahwa dengan demikian, semua persyaratan yang ditentukan dalamperaturan
32 — 5
tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataumenghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut Perouatan manadilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal dari saksi Heri Kiswanto mendatangi rumah terdakwa didaerah subang yang berniat ingin memasukan PNS istrinya yang bernamasaksi Titi Nurhawati, dari pembicaraan tersebut terdakwa dan mengatakanbahwa terdakwa mempunyai kenalan orang pusat di Menpan
tersebut dengan sengaja dan melawanhokum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secaraberlanjut Perbuatan mana dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal dari saksi Heri Kiswanto mendatangi rumah terdakwa didaerah subang yang berniat ingin memasukan PNS istrinya yang bernamasaksi Titi Nurhawati, dari pembicaraan tersebut terdakwa dan mengatakanbahwa terdakwa mempunyai kenalan orang pusat di Menpan
rupiah) a.n HERI KISWANTO, tanggal 27 Juli 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimukapersidangan, diperoleh adanya faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa pada awalnya saksi Heri Kiswanto mendatangi rumah terdakwa didaerah subang yang berniat ingin memasukan istrinya yang bernama saksiTiti Nurhawati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdakwa mengatakanbahwa terdakwa mempunyai kenalan orang pusat di Menpan
uang yang telah masuk kepada terdakwa tidak adasatupun SK pengangkatan CPNS dan PNS yang diterima sedangkan SKpengangkatan PNS isteri Saksi Heri Kiswanto ternyata tidak benar setelahdiperiksa oleh saksi Heri Kiswanto, sehingga saksi Heri Kiswanto merasabertanggungjawab mengejar uang yang telah masuk kepada terdakwauntuk pengurusan PNS sebanyak 33 orang, namun terdakwa hanyamengelak bahwa uang tersebut telah di berikan kepada YULI (DPO) danmenyakinkan pasti SK akan keluar namun secara diamdiam dari Menpan
Cukup bila salah satubagian yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsurini dinyatakan telah terpenuhi:;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada awalnya saksi Heri Kiswanto mendatangi rumahterdakwa di daerah Subang yang berniat ingin memasukan Isterinyayang bernama saksi Titi Nurhawati menjadi PNS, dari pembicaraantersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai kenalanorang pusat di Menpan yaitu Yuli (DPO) dan memberikan persyaratanuntuk berkasberkas
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bapak Menpan RI, Ketua DPRMPR, Ketua MahkamahAgung RI, Panglima TNI, Sekretaris Negara RI, Sekretaris Militer Presiden,Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kejaksaan Agung, Menteri Hukumdan Perundangundangan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat RI, KepalaKepolisian RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional sedangkan surat yangditujukan kepada pejabatpejabat yang beralamat di Medan diantar langsungoleh saksi MUHAMMAD MARJONO yaitu Gubernur Sumatra Utara,Pangdam I/BB, Kapoldasu, Ketua DPRD Sumut, Ketua DPRD
Bapak Menpan RI, Ketua DPRMPR, Ketua MahkamahAgung RI, Panglima TNI, Sekretaris Negara RI, Sekretaris Militer Presiden,Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kejaksaan Agung, Menteri Hukumdan Perundangundangan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat RI, KepalaKepolisian RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional sedangkan surat yangHal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2417 K/Pid/2007ditujukan kepada pejabatpejabat yang beralamat di Medan diantar langsungoleh saksi MUHAMMAD MARJONO yaitu.
PARLINDUNGANSIHOTANG, SE,MSi. berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalammasa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar surat tanggal 29 Juli2003 yang ditujukan kepada lbu Presiden RI di Jakarta, Bapak MenkoPolkam di Jakarta dan Bapak Menpan RI di Jakarta tetap dilampirkan dalamberkas perkara;Menetapkan agar Terdakwa Drs.
dakwaanbagian primair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan;Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali adaperintah lain dalam putusan Hakim dan apabila melakukan perbuatanyang dapat dihukum dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan belumberakhir;Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar foto copy surattanggal 29 Juli 2003 yang ditujukan kepada lbu Presiden RI di Jakarta,Bapak Menko Polkam RI di Jakarta dan Bapak Menpan
51 — 14
Menetapkan barang bukti yakni:1) 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudari KARTINI.2) 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudara JAMALUDDIN.3) 1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Nominatif Tenaga Honorer Katagori II (K-2) Kabupaten Polewali Mandar.4) 1 (satu) Exsamplar foto copy
Menyatakan Barang bukti berupa :1.1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran Il, SE,MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17042012 atas namasaudari KARTINI.1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran Il, SE,MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17042012 atas namasaudara JAMALUDDIN.1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Nominatif Tenaga HonorerKatagori Il (K2) Kabupaten Polewali Mandar1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Tenaga
atau memalsukan suratyang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksuduntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu, yang jika dengan pemakaian tersebut dapatmenimbulkan kerugian, yang dilakukan terhadap aktaakta otentik, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :e Berawal ketika Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN
Mengisi lampiran Il SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 03 tahun 2012 tentangFormulir Data Tenaga Honorer Kategori Il (sebagai salah satupersyaratan untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Kompetensi Dasar)dengan melampirkan :e = jazah terakhir (SMK)e Absensie Surat Keputusan (SK) mulai tahun 2005 sampai dengan tahun2010.Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh BKDDKabupaten Polewali Mandar yang kemudian diteruskan ke BadanKepegawaian
sebagai yang melakukan atauturut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harusdinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain memakai akta itu seolaholah keterangannya, sesuai dengan kebenaran,yang jika dengan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Berawal ketika Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN
Mengisi lampiran Il SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 03 tahun 2012 tentangFormulir Data Tenaga Honorer Kategori Il (sebagai salah satupersyaratan untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Kompetensi Dasar)dengan melampirkan :Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN Pol.e jazah terakhir (SMK)e Absensie Surat Keputusan (SK) mulai tahun 2005 sampai dengan tahun2010.Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh BKDDKabupaten Polewali
ABEN BM. SITUMORANG, SH
Terdakwa:
Nursalam Nasution
72 — 15
Herlima dan Saksi tidak kenal denganTerdakwa Nursalam Nasution dan Saksi kenal dengan Saksi Sri Lely UtamiSinulingga, SE., Als Butet;Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN BnjBahwa pada bulan Agustus 2014, Saksi Sri Lely Utami Sinulingga, SE., AlsButet dengan suami dan anaknya datang lebaran ke rumah orang tuaSaksi dan mengatakan ada saudara di MENPAN Jakarta bisa mengurusmenjadi pegawai, Wika bisa di Pertanahan dan Wenni di Bappeda Medan;Bahwa pada saat itu orang tua Saksi terlinat diam
Ninik Irianti M.Si di Kantor MENPAN, nama tersebut tidak ada di KantorMENPAN;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalamperkara ini adalah kwitansi bukti pengiriman uang Saksi kepada Terdakwasejumlah Rp.350.000 .000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta 2 (dua)lembar surat pemberitahuan dari BKN Jakarta Timur tertanggal 2September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj Ninik Irianti Msi yangdikirim Terdakwa kepada orang tua Saksi dan diantar ke rumah orang tuaSaksi oleh Saksi Sri
Herlina pada waktu lebaran dan Saksi mengatakanada saudara di MENPAN bisa mengurus kerjaan anak Saksi Hj. Herlinabernama Wika menjadi pegawai Pertanahan dan Weni di Bappeda Medandan pada saat itu Saksi Hj Herlina diam saja lalu Saksi mengatakan kalauHalaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Bnjtidak percaya biar Saksi telepon dengan Nursalam Nasution dan Saksiperkenalkan kepada Terdakwa Nursalam Nasution;Bahwa Saksi mendengar ketika Terdakwa Nursalam Nasutionmengatakan kepada Saksi Hj.
Herlinapada waktu lebaran dan Saksi mengatakan ada saudara di MENPAN bisamengurus keryjaan anak Saksi Hj. Herlina bernama Wika menjadi pegawaliPertanahan dan Weni di Bapeda Medan;Bahwa Terdakwa Nursalam Nasution mengatakan kepada Saksi Hj. Herlinaada pekerjaan bulan empat nanti sudah kerja sayang nggak diambil;Bahwa Saksi Sri Lely Utami Sinulingga, SE Alias Butet ikut meyakinkanSaksi Hj.
Herlina padawaktu lebaran dan Saksi mengatakan bahwa ada saudara di MENPAN bisamengurus kerjaan anak Saksi Hj.
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa beberapa hari setelah pelantikan dilakukan, maka Penggugatmelaporkan masalah ini kepada Presiden RI untuk diambil tindakan dan jalankeluarnya (Bukti P3) ;Bahwa laporan kepada Presiden sudah 3 (tiga) kali Penggugat lakukandengan tembusan ke Kantor Menpan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;Bahwa atas Surat Penggugat ke Presiden, Kantor Menpan dan BKNtelah menanggapinya dengan isi surat agar Menteri Kebudayaan danPariwasata memberi penjelasan kepada Penggugat tentang alasan mengapaHal. 2 dari
Kemudian Penggugatmengirimkan Surat keberatan Kepada Menteri dengan tembusan KepadaPresiden R.I Kantor Menpan dan BKN (Bukti P6) ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 ayat (4) butir 6tentang Pembebasan Jabatan dan Pasal 9 tentang Tata Cara Pemeriksaan,Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukum Disiplin, maka hal tersebutharus dilakukan secara tertulis dengan memanggil secara langsung Pegawaiyang akan dibebaskan dari jabatannya
72 — 8
berkata Kalau kau tidak mau mengasih uang nanti gugur kau, nanti gara garisedikit tidak keluar nomormu, si Polan Pun sudah ku kembalikan uangnyadikarenakan tidak mau memberikan uang lagi.Bahwa Kata kata tersangka sangat banyak yang meyakinkan saksi diantaranya sepertiyang saksi katakana diatas serta Seandainya Tidak Lulus maka uang akan dikembalikan sepeserpun uang mu gak ku potong akan kukembalikan semua dan dengan mengatakanada familinya dan ada kenalannya yang berada dijakarta yang berkerja di Menpan
saksi dengan mengatakan JANGAN TAKUT KARENA INIBUKAN PENIPUAN, BENAR BENAR KU URUS INI .Bahwa saksi saksi merasa yakin bahwa terdakwa bisa mengurus orang lainmenjadi PNS walaupun dia sendiri bukan PNS dikarenakan terdakwadatang langsung kerumah saksi dengan menyakinkan saksi supaya saksimau mengurus PNS melalui terdakwa tersebut serta untuk menambahkeyakinan saksi dimana terdakwa mengatakan bahwa ada familinya yangdapat mengurus menjadi PNS serta terdakwa juga ada mengenal orangyang berkerja di MENPAN
di Jakarata yang dapat mempermudahmengurus orang untuk menjadi PNS sehingga saksi merasa yakin dan mausuami saksi diurus menjadi PNS.Bahwa saksi masih banyak katakata terdakwa untuk meyakinkan saksi dimana terdakwaberkata seandainya tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepeserpun uang mu gak kupotong akan kukembalikan semua dan dengan mengatakan ada familinya dan adakenalannya yang berada dijakarta yang berkerja di MENPAN bahkan terdakwa sendiri ikutmengurus dirinya untuk menjadi PNS sama dengan
familinya yang dapatmengurus menjadi PNS serta terdakwa juga ada mengenal orang yangberkerja di KEMENPAN Jakarata yang dapat mempermudah mengurusorang untuk menjadi PNS sehingga saksi merasa yakin dan mau diurusmenjadi PNS.Bahwa saksi katakata terdakwa sangat banyak yang meyakinkan saksi diantaranyaSeandainya Tidak Lulus maka uang akan dikembalikan, sepeserpun uang mu gak kupotong akan kukembalikan semua dan dengan mengatakan ada familinya dan adakenalannya yang berada dijakarta yang berkerja di Menpan
bahwaterdakwa ada familinya yang dapat mengurus menjadi PNS serta terdakwajuga ada mengenal orang yang berkerja di KEMENPAN Jakarata yangdapat mempermudah mengurus orang untuk menjadi PNS sehingga saksimerasa yakin dan mau diurus menjadi PNS dan terdakwa juga adameyakinkan para saksi dengan berkataSeandainya tidak Lulus maka uangakan dikembalikan, sepeserpun uang mu gak ku potong akan kukembalikansemua dan dengan mengatakan ada familinya dan ada kenalannya yangberada dijakarta yang berkerja di Menpan
MAPPASOMBA
Termohon:
BUPATI JENEPONTO
87 — 63
Jeneponto dalam mengikuti Ujian CPNS 2013 FormasiTenaga Honorer Katergori 2 (K 2), dengan Nomor Peserta : 731342017378,berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja BidangPengolahan Hasil pada Kantor MENPAN di Jakarta pada tanggal 16 Februari2014, dengan Nomor Urut Lulus 561 dari 824 orang peserta yang dinyatakanlulus tersebut, hal mana Permohonan ini adalah bersesuaian dengan yangHalaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 04/P/FP/2019/PTUN.Mksdimaksud dalam : pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah
Jeneponto, berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh KetuaPokja Bidang Pengolahan Hasil pada Kantor MENPAN di Jakarta padatanggal 16 Februari 2014, dengan Nomor Urut Lulus 561 dari 824 orangpeserta yang dinyatakan lulus tersebut;3.
Jeneponto, pada tanggal 27 Desember 2018, namun hinggakini belum juga ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga nyata telah merugikanPemohon selaku yang telah mengikuti Ujian CPNS 2013 Formasi TenagaHonorer Katergori 2 (K 2), dengan Nomor Peserta : 731342017378, dan telahdinyatakan Lulus Seleksi CPNS 2013 pada Instansi Pemerintah Kab.Jeneponto, berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua PokjaBidang Pengolahan Hasil pada Kantor MENPAN di Jakarta pada tanggal 16Februari 201 45 7222222 22 nn nnn
59 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Propinsi;Dengan demikian Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 9Tahun 2003 Tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentianPegawi Negri Sipil sebagai mana telah di ubah dengan peraturan pemerintahNomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 09Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan pemindahan Dan pemberhentianPegawai Negri Sipil pasal 14 ayat (2) karena tidak di lakukan konsultasi secaratertulis terlebih dahulu dengan Gubernur;Sesuai dengan peraturan Menpan
Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsionalguru dapat di pertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :a Memenuhi sarat sebagai mana di maksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal31;b Memiliki Pengalaman sebagai guru Paling singkat 2 ( dua ) Tahun;c Usia Paling Tinggi 50 ( lima puluh ) Tahun dan;d Setiap Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaianpelaksanaan pekerjaan ( DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)Tahun;Dengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan menpan
Maka sesungguhnya Pemohon tidak dapat lagi di FungsionalkanMenjadi guru karena telah berumur lebih dari 50 tahun.Sesuai dengan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatanfungsional guru dan angka kreditnya pasal 32 ayat 1 butir ( c ) dan PeraturanBersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnyapasal 25 ayat 1 butir ( c ). bunyi peraturan ini adalah : Pengangkatan pegawainegri sipil dari
37 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagaiberikut :Bahwa awalnya pada bulan Desember 2008, BACHTIAR ERWANSYAH(saksi korban) bertemu dan kenal dengan Terdakwa di Hotel MAHARANIyang terletak di Jalan Mampang Prapatan Jakarta Selatan selanjutnya padasaat berkenalan dengan saksi korban tersebut, Terdakwa menyampaikanbahwa dirinya (Terdakwa) banyak kenal dengan pejabat antara lain TaufikEfendi yang merupakan MENPAN
adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagaiberikut :e Bahwa awalnya pada bulan Desember 2008, BACHTIAR ERWANSYAH(saksi korban) bertemu dan kenal dengan Terdakwa di Hotel MAHARANIyang terletak di Jalan Mampang Prapatan Jakarta Selatan selanjutnya padasaat berkenalan dengan saksi korban tersebut, Terdakwa menyampaikanbahwa dirinya (Terdakwa) banyak kenal dengan pejabat antara lain TaufikEfendi yang merupakan MENPAN
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut bersedia membayaruang sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus riburupiah) ; Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan jual beli mobil denganBachtiar Erwansyah, kemudian berkembang pembicaraanmemasukkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dimana Terdakwabertemu di Hotel Maharani Mampang Prapatan Jakarta ;Hal. 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 280 K/PID/2016 Bahwa Terdakwa menyatakan kenal dengan pejabatpejabat tinggi diJakarta antara lain: Taufik Efendi Menpan
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEEROM
47 — 19
Putusan Nomor 16/B/2020/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tingkat Pertamadalam putusannya menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat Tidak Diterima, denganpertimbangan hukum pada intinya disimpulkan sebagai berikut:bahwa Tergugat mendalilkan menerbitkan Keputusan objek sengketa tersebut,sematamata menindak lanjuti Surat MENPAN Dan RB NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, Surat BKN Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018, Surat Nomor K.2630/V.1001/99 tanggal26
Perintah BKN Kantor Regional IX Nomor250.2/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018;Bahwa suratsurat tersebut memerintahkan kepada Tergugat sebagai PejabatPembina Kepegawaian untuk segera menjatuhnkan hukuman PemberhentianTidak Dengan Hormat kepada Para PNS di lingkungan Pemerintah DaerahKabuputen Keerom berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, seharusnya jugamenggugat MENPAN
12 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapatditerima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar Rp. 65.000.000, (enampuluh lima juta rupiah) dengan perincian harus dibayar 50 % di muka sebagai prosesawal jadi dan selebihnya dibayar setelah SK turun, untuk menambah keyakinan SRIWINARSIH kemudian Terdakwa I berkata kepada SRI WINARSIH bahwa Terdakwa Imemiliki kenalan yang dapat membantu dalam proses Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS), Terdakwa I juga menjelaskan kepada SRI WINARSIH bahwaTerdakwa I memiliki kenalan dari Kantor MENPAN
Terdakwa I juga menjelaskan bahwa Penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) yang dilakukannya merupakan jalur khusus untuk mengisi Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2006 yang nantinya Surat Keputusan (SK)pengangkatan akan terbit pada bulan April 2007 dan paling lambat bulan Oktober 2007,bahwa Terdakwa I juga berkata bahwa Terdakwa I memiliki saudara di BadanKepegawaian Negara (BKN) sebagai team Rekrutmen yang bergabung dengan orangorang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN
Terdakwa I juga menjelaskan bahwa Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) yang dilakukannya merupakan jalur khusus untuk mengisi CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2006 yang nantinya Surat Keputusan (SK)pengangkatan akan terbit pada bulan April 2007 dan paling lambat bulan Oktober 2007,bahwa Terdakwa I juga berkata bahwa Terdakwa I memiliki saudara di BadanKepegawaian Negara (SKN) sebagai team Rekrutmen yang bergabung dengan orangorang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN
kwitansi tertanggal 24 September 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 September 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Nopember 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;1 (satu) lembar foto copy surat MENPAN
50 — 6
Putusan No. 206/Pid.B/2015/PN.Sgm.honorer di Kantor Depag Kab.Gowa dan ingin masuk CPNS, kemudian Terdakwamengatakan saksi bisa mengurus kakak kamu untuk masuk CPNS.Beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2014, Saksi Sairahmemperkenalkan korban dan istri dengan Terdakwa, kemudian melalui telponTerdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya sering mengurus CPNSdan Terdakwa juga mengatakan kalau ada kenalannya di Menpan dan BKNPusat.
Putusan No. 206/Pid.B/2015/PN.Sgm.kemudian saksi sairah mengatakan kakak saksi sudah lama bekerja sebagaihonorer di Kantor Depag Kab.Gowa dan ingin masuk CPNS, kemudian Terdakwamengatakan saksi bisa mengurus kakak kamu untuk masuk CPNS.Beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2014, Saksi Sairahmemperkenalkan korban dan istri dengan Terdakwa, kemudian melalui telponTerdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya sering mengurus CPNSdan Terdakwa juga mengatakan kalau ada kenalannya di Menpan
keluarga saksi sairahyang ingin masuk CPNS, kemudian saksi sairah mengatakan kakaksaksi sudah lama bekerja sebagai honorer di Kantor DepagKab.Gowa dan ingin masuk CPNS, kemudian TerdakwamengatakanCPNS;saksi bisa mengurus kakak kamu untuk masukBahwa beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2014, SaksiSairah memperkenalkan korban dan istri dengan Terdakwa,kemudian melalui teloon Terdakwa menyampaikan kepada korbanbahwa dirinya sering mengurus CPNS dan Terdakwa jugamengatakan kalau ada kenalannya di Menpan
(duapuluh lima juta rupiah) agar bisa lulus menjadi PNS;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uangtersebut diserahkan terdakwa kepada seseorang yang bekerja di menpan agarmemuluskan jalan saksi Hamzah dan Musdalifa menjadi pegawai negeri sipil didepartemen agama sedangkan uang sebesar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratusribu rupiah) di pergunakan untuk membayar tiket pesawat terdakwa ke Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwamaka apabila saksi Hamzah
kemudian saksi sairah mengatakan kakak saksi sudah lama bekerjasebagai honorer di Kantor Depag Kab.Gowa dan ingin masuk CPNS, kemudianTerdakwa mengatakan saksi bisa mengurus kakak kamu untuk masuk CPNS;Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2014,Saksi Sairah memperkenalkan Saksi Hamzah dan saksi Musdalifah kepadaTerdakwa, kemudian melalui teloon Terdakwa menyampaikan kepada kedua saksitersebut bahwa dirinya sering mengurus CPNS dan Terdakwa juga mengatakankalau ada kenalannya di Menpan
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
121 — 221
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian PPKdiwajibkan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai
Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum.16.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkanputusan pengadilan
Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengandemikian penerbitan objek gugatan sangat procedural dansubstantial.23.Bahwa oleh karena objek perkara aquo telah berdasarkan ketentuanperaturan perundanganundangan yang berlaku terutama UndangundangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil jo Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan
Bukti T12 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Nomor :800/BKPSDMPPI/Ist Perihal Undangan, AcaraPenjelasan SKB Tiga Menteri (Mendagri, Menpan danRB dan Kepala BKN) (fotocopy sesuai dengan asli);13.
Bukti T13 Notulen Rapat hari Senin Tanggal 31 Desember 2018agenda rapat Pembahasan Surat Keputusan bersamaMendagri Menpan dan RB dan Kepala BKN Nomor :182/659/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan nomor153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 TentangHalaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana kejahatan
81 — 53
(MENPAN & RB RI) sebagaimana dinyatakan dalam angka 2) huruf rsub angka 3.1. angka 3 Surat Edaran MENPAN & RB RI Nomor 1Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar BagiPNS, dimana pada pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:3.
Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat telah tidak menerapkannorma yang berlaku sebagaimana mestinya dan Tergugat juga telahmengesampingkan Ketentuan norma angka 2) huruf r sub angka 3.1.angka 3 Surat Edaran MENPAN & RB RI Nomor 1 Tahun 2013Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi PNS Jo.Pasal 3 Peraturan Presiden R.l. Nomor 12 Tahun 1961 TentangPemberian Tugas Belajar tersebut;b.
Asas Kecermatan, karena Tergugat tidak cermat dan tidakmempertimbangkan serta tidak menjadikan Ketentuan norma angka 2)huruf r sub angka 3.1. angka 3 Surat Edaran MENPAN & RB RINomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan IzinBelajar Bagi PNS Jo.
Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena Tergugat telahmelampaui kewenangan yang dimilikinya dalam menafsirkan danmenerapkan serta memperhitungan masa ikatan dinas pasca TugasBelajar S2 atau Kewajiban kerja Penggugat sebagaimana dimaksuddalam ketentuan norma angka 2) huruf r sub angka 3.1. angka 3 SuratEdaran MENPAN & RB RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang PemberianTugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi PNS Jo.
Bukti P 6ABukti P 6BBukti P 6CBukti P 6D :Pemberian Tugas Belajar Di Dalam Dan Di Luar Negeri,(fotokopi dari fotokopi);Surat Edaran MENPAN & RB RI Nomor 4 Tahun 2013tanggal 21 Maret 2013 Tentang Pemberian TugasBelajar Dan Izin Belajar Bagi PNS, (fotokopi sesuai denganasli);Surat MENPAN & RB RI Nomor B/1299/M.PANRB/3/2013 tanggal 25 Maret 2013 Hal Surat EdaranMENPAN & RB Nomor 4 Tahun 2013 Pemberian TugasBelajar Dan Izin Belajar Bagi PNS, (fotokopi dari fotokopi);Surat BPS Nomor B.02/BPS/2213/01/2016
23 — 6
Mad.Direkondasikan MENPAN Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus TahunAnggaran 20142015 Wilayah Jawa Bali yang didalamnya terdapat 2 oranganaknya beserta NIP yaitsy ADE RACHMAD RANA KUSUMA Nip.1994031720141 1003. dan SARI RAHMAWATI NINGSIH Nip.19920103201401 2004.
MIDARSIH kepada sar.HARYO DEWANTONO dengan rekening Bank Mandiri Nomor:1540070123678 sebesar Rp. 90.000.000,1 (satu) bendel foto copy data CPNS pengangkatan pusat yangdirekomendasikan MENPAN berdasarkan kuota kebijakan khusus tahunanggaran 20142015 wilayah JawaBali1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai yang ditandatangani sdr.HARDY DEWANTOKO tertanggal Madiun 25 Oktober 2016 perihalkesanggupan mengembalikan uang CPNS atas nama MIDARSIHsebesar Rp. 140.000.000, berikut memberikan jaminan 1 unit
Mad.HARYO DEWANTONO dengan rekening Bank Mandiri Nomor:1540070123678 sebesar Rp. 90.000.000,1 (satu) bendel foto copy data CPNS pengangkatan pusat yangdirekomendasikan MENPAN berdasarkan kuota kebijakan khusus tahunanggaran 20142015 wilayah JawaBali ;1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai yang ditandatangani sdr.HARDY DEWANTOKO tertanggal Madiun 25 Oktober 2016 perihalkesanggupan mengembalikan uang CPNS atas nama MIDARSIHsebesar Rp. 140.000.000, berikut memberikan jaminan 1 unit minibusErtiga
MIDARSIH kepada sdr.HARYO DEWANTONO dengan rekening Bank Mandiri Nomor:1540070123678 sebesar Rp. 90.000.000,6. 1 (satu) bendel foto copy data CPNS pengangkatan pusat yangdirekomendasikan MENPAN berdasarkan kuota kebijakan khusus tahunanggaran 20142015 wilayah JawaBali7. 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai yang ditandatangani sdr.HARDY DEWANTOKO tertanggal Madiun 25 Oktober 2016 perihalkesanggupan mengembalikan uang CPNS atas nama MIDARSIHsebesar Rp. 140.000.000, berikut memberikan jaminan
38 — 44
Hulman LTobing (DPO) menelpon terdakwa mengatakan berkas MaryaniWati sudah masuk ke MENPAN dan sekarang tinggal tungguNIP dari BKN Pusat. Atas perkataan Hulman L. Tobing tersebutdisampaikan kepada Suzzy Ferrysia, SY dan terdakwa memintauntuk pelunasan sebelum NIP keluar dan Suzzy Ferrysiamengatakan iya Tante Mar orangnya belum kasih uang ke sayasabar namun terdakwa mengatakan saya tidak enak denganHulam L Tobing yang selalu minta uang pelunasan dikarenakanNIP sudah mau keluar.
Tobing mengatakan tinggal tunggu kabardari Menpan namun ini tidak bisa buruburu, kemudian sekitarpertengahan tahun 2014 terdakwa bertemu dengan Hulman L.Tobing di Jakarta dan Hulman L.