Ditemukan 744 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/FP/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — ANAS SIDQI, DKK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN INFORMASI BIROKRASI RI;
198170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 5 Tahun 2010 tentangPendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan InstansiPemerintah;c.
    Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon PegawaiNegeri Sipil; Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012Lampiran Angka Romawi II huruf C angka 6 disebutkan bahwa PejabatPembina Kepegawaian (PPK) Pusat/Daeran melaporkan hasilpengumuman dan penelitian terhadap tenaga honorer yang dibiayaiAPBD yang memenuhi kriteria yang ditandatangani Sekretaris Daerahditujukan kepada Kepala BKN dan tembusan kepada Menpan RB; Bahwa
    Putusan Nomor 31 PK/FP/TUN/2020P5 laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BKN denganmengirimkan kepada Menpan RB mengenai Tenaga Honorer K1 yangmemenuhi kriteria (MK) otorisasi hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT 1)untuk Kabupaten Nganjuk berjumlah 1.178 orang, yang kemudianberdasarkan bukti P8 Menpan RB meminta Surat PertanggungjawabanMutlak (SPTJM) dari PPK Nganjuk dan telah ditindaklanjuti oleh PPKNganjuk (bukti P10); Bahwa dengan demikian, semua persyaratan yang ditentukan dalamperaturan
Register : 17-10-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 181/Pid.B/2016/PN Gst
Tanggal 4 Januari 2017 — ETILIA MADUWU
7514
  • Saksi HEPPIMEN DUHA Alias AMA BERLIN :GstBahwa yang saksi ketahui terdakwa dihadapkan pada persidangan inikarena terdakwa bersama dengan kakaknya bernama Rosalina MaduwuAlias Ina Utus telah menipu saksi dengan imingiming kalau kakakterdakwa dan terdakwa bisa memasukkan saksi menjadi CPNS di SatpolPP Nias Selatan melalui jalur kebijakan pusat di Menpan;Bahwa saksi sudah kenal terdakwa sejak bulan Maret 2015, yang manasaat itu terdakwa sering dudukduduk di kedai kakaknya bernamaRosalina Maduwu terletak
    Saksi HARINATAL DUHA :GstBahwa yang saksi ketahui terdakwa dihadapkan pada persidangan inikarena terdakwa bersama dengan kakaknya bernama Rosalina MaduwuAlias Ina Utus telah menipu saksi korban dengan imingiming kalaukakak terdakwa dan terdakwa bisa masuk menjadi CPNS di Satpol PPNias Selatan melalui jalur kebijakan pusat di Menpan;Bahwa saksi mengetahui saat saksi korban menyerahkan uang sebesarRp. 25.000.000.
    Saat itu saya berada di kantin kakak terdakwa;Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi korban sebanyak 2 (dua) kalidan selalu bertemu di kantin kakak terdakwa;Bahwa kalau secara tidak langsung, terdakwa tidak ada menerima uangtersebut, tetapi uang tersebut terdakwa terima melalui Rosalina Maduwu(kakak terdakwa) yang dikirim melalui supir bernama Seru Wau;Bahwa awalnya sekitar bulan April 2015, terdakwa sedang berada dikantin kakak terdakwa yang bernama Rosalina Maduwu sedangmembahas pengurusan CPNS di Menpan
    sekarang uang saksi korban yang dititipkankepada Rosalina Maduwu sampai sekarang belum dikembalikan kepadasaksi korban karena uang tersebut belum dikembalikan oleh SetieliGulo;Bahwa hubungan Setieli Gulo atas uang yang telah terdakwa terima darisaksi korban tersebut adalah uang yang telah terdakwa terima dari saksikorban tersebut dan telah terdakwa serahkan kepada Setieli Gulo tinggaldi Bekasi yang alamatnya tidak terdakwa ketahui secara pasti, yangmana pengurusan berkas saksi korban tersebut ke Menpan
    melaluiSetieli Gulo;Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Setieli Gulo tahun 2015, danterdakwa mengetahui kalau Setielo Gulo tersebut bisa memasukanseseorang menjadi CPNS di Menpan dari Setieli Gulo sendiri;Bahwa pekerjaan dari Setieli Gulo tersebut sebagai hamba Tuhan;Bahwa terdakwa tidak pernah mengucapkan katakata tersebut kepadasaksi korban, justru saksi korban tersebut yang meminta ikut dalampenerimaan CPNS tersebut;Bahwa sampai dengan sekarang saksi korban tersebut belum diangkatmenjadi CPNS di
Register : 24-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/PID/B/2019/PN.BDG.
Tanggal 14 Maret 2019 — KARTANNUDIN Bin. HASAN
295
  • tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataumenghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut Perouatan manadilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal dari saksi Heri Kiswanto mendatangi rumah terdakwa didaerah subang yang berniat ingin memasukan PNS istrinya yang bernamasaksi Titi Nurhawati, dari pembicaraan tersebut terdakwa dan mengatakanbahwa terdakwa mempunyai kenalan orang pusat di Menpan
    tersebut dengan sengaja dan melawanhokum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secaraberlanjut Perbuatan mana dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal dari saksi Heri Kiswanto mendatangi rumah terdakwa didaerah subang yang berniat ingin memasukan PNS istrinya yang bernamasaksi Titi Nurhawati, dari pembicaraan tersebut terdakwa dan mengatakanbahwa terdakwa mempunyai kenalan orang pusat di Menpan
    rupiah) a.n HERI KISWANTO, tanggal 27 Juli 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimukapersidangan, diperoleh adanya faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa pada awalnya saksi Heri Kiswanto mendatangi rumah terdakwa didaerah subang yang berniat ingin memasukan istrinya yang bernama saksiTiti Nurhawati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdakwa mengatakanbahwa terdakwa mempunyai kenalan orang pusat di Menpan
    uang yang telah masuk kepada terdakwa tidak adasatupun SK pengangkatan CPNS dan PNS yang diterima sedangkan SKpengangkatan PNS isteri Saksi Heri Kiswanto ternyata tidak benar setelahdiperiksa oleh saksi Heri Kiswanto, sehingga saksi Heri Kiswanto merasabertanggungjawab mengejar uang yang telah masuk kepada terdakwauntuk pengurusan PNS sebanyak 33 orang, namun terdakwa hanyamengelak bahwa uang tersebut telah di berikan kepada YULI (DPO) danmenyakinkan pasti SK akan keluar namun secara diamdiam dari Menpan
    Cukup bila salah satubagian yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsurini dinyatakan telah terpenuhi:;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada awalnya saksi Heri Kiswanto mendatangi rumahterdakwa di daerah Subang yang berniat ingin memasukan Isterinyayang bernama saksi Titi Nurhawati menjadi PNS, dari pembicaraantersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai kenalanorang pusat di Menpan yaitu Yuli (DPO) dan memberikan persyaratanuntuk berkasberkas
Register : 20-02-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KUTACANE Nomor 24 / Pid.B / 2014/ PN-KC
Tanggal 16 April 2014 — - LASMARIA Br HARIANJA Alias Lasmaria;
678
  • berkata Kalau kau tidak mau mengasih uang nanti gugur kau, nanti gara garisedikit tidak keluar nomormu, si Polan Pun sudah ku kembalikan uangnyadikarenakan tidak mau memberikan uang lagi.Bahwa Kata kata tersangka sangat banyak yang meyakinkan saksi diantaranya sepertiyang saksi katakana diatas serta Seandainya Tidak Lulus maka uang akan dikembalikan sepeserpun uang mu gak ku potong akan kukembalikan semua dan dengan mengatakanada familinya dan ada kenalannya yang berada dijakarta yang berkerja di Menpan
    saksi dengan mengatakan JANGAN TAKUT KARENA INIBUKAN PENIPUAN, BENAR BENAR KU URUS INI .Bahwa saksi saksi merasa yakin bahwa terdakwa bisa mengurus orang lainmenjadi PNS walaupun dia sendiri bukan PNS dikarenakan terdakwadatang langsung kerumah saksi dengan menyakinkan saksi supaya saksimau mengurus PNS melalui terdakwa tersebut serta untuk menambahkeyakinan saksi dimana terdakwa mengatakan bahwa ada familinya yangdapat mengurus menjadi PNS serta terdakwa juga ada mengenal orangyang berkerja di MENPAN
    di Jakarata yang dapat mempermudahmengurus orang untuk menjadi PNS sehingga saksi merasa yakin dan mausuami saksi diurus menjadi PNS.Bahwa saksi masih banyak katakata terdakwa untuk meyakinkan saksi dimana terdakwaberkata seandainya tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepeserpun uang mu gak kupotong akan kukembalikan semua dan dengan mengatakan ada familinya dan adakenalannya yang berada dijakarta yang berkerja di MENPAN bahkan terdakwa sendiri ikutmengurus dirinya untuk menjadi PNS sama dengan
    familinya yang dapatmengurus menjadi PNS serta terdakwa juga ada mengenal orang yangberkerja di KEMENPAN Jakarata yang dapat mempermudah mengurusorang untuk menjadi PNS sehingga saksi merasa yakin dan mau diurusmenjadi PNS.Bahwa saksi katakata terdakwa sangat banyak yang meyakinkan saksi diantaranyaSeandainya Tidak Lulus maka uang akan dikembalikan, sepeserpun uang mu gak kupotong akan kukembalikan semua dan dengan mengatakan ada familinya dan adakenalannya yang berada dijakarta yang berkerja di Menpan
    bahwaterdakwa ada familinya yang dapat mengurus menjadi PNS serta terdakwajuga ada mengenal orang yang berkerja di KEMENPAN Jakarata yangdapat mempermudah mengurus orang untuk menjadi PNS sehingga saksimerasa yakin dan mau diurus menjadi PNS dan terdakwa juga adameyakinkan para saksi dengan berkataSeandainya tidak Lulus maka uangakan dikembalikan, sepeserpun uang mu gak ku potong akan kukembalikansemua dan dengan mengatakan ada familinya dan ada kenalannya yangberada dijakarta yang berkerja di Menpan
Register : 06-04-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 18/PID/2017/PT TJK
Tanggal 6 April 2017 — Rismi Erida Sari Binti Iskandar Effendy
7022
  • Nomor:18/PID/2017/PT TJK.honorer berkasnya akan dibuat seolaholah honorer oleh Pusat karenasudah bekerja sama antara BKD, Walikota (HERMAN HN) dan MenteriAparatur Negara (MENPAN).
    uangkurang lebih Rp.885.000.000, (delapan ratus delapan puluh lima jutarupiah) dan melalui beberapa tahap dikarenakan terdakwa mengatakankepada saksi korban MAYA SOFIA bahwa tahun 2005 dan tahun 2011terdakwa membawa orang masukan PNS dengan jumlah orang yangbanyak dengan jumlah 50 (lima puluh) orang dan adik kandung terdakwatelah masuk IPDN tahun 2015 dan terdakwa mengatakan seringmembawa uang dengan menggunakan koper yang disimpan dibawah jokmobil dan uang tersebut akan disetorkan ke Aparatur Negara (MENPAN
    MAYA SOFIA dan suaminya kepada terdakwasehingga saksi korban MAYA SOFIA pun akhirnya datang kerumahterdakwa, setelah saksi korban MAYA SOFIA sampai dirumah terdakwalalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa dan sanggup untukmemasukkan PNS melalui jalur honorer K1 dan pasti masuk dikarenakanada perekrutan besarbesaran di tahun 2015 ini dan walaupun belumhonorer berkasnya akan dibuat seolaholah honorer oleh Pusat karenasudah bekerja sama antara BKD, Walikota (HERMAN HN) dan MenteriAparatur Negara (MENPAN
Putus : 21-11-2008 — Upload : 21-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2417 K/PID/2007
Tanggal 21 Nopember 2008 — Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE, MSi,
7140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bapak Menpan RI, Ketua DPRMPR, Ketua MahkamahAgung RI, Panglima TNI, Sekretaris Negara RI, Sekretaris Militer Presiden,Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kejaksaan Agung, Menteri Hukumdan Perundangundangan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat RI, KepalaKepolisian RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional sedangkan surat yangditujukan kepada pejabatpejabat yang beralamat di Medan diantar langsungoleh saksi MUHAMMAD MARJONO yaitu Gubernur Sumatra Utara,Pangdam I/BB, Kapoldasu, Ketua DPRD Sumut, Ketua DPRD
    Bapak Menpan RI, Ketua DPRMPR, Ketua MahkamahAgung RI, Panglima TNI, Sekretaris Negara RI, Sekretaris Militer Presiden,Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kejaksaan Agung, Menteri Hukumdan Perundangundangan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat RI, KepalaKepolisian RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional sedangkan surat yangHal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2417 K/Pid/2007ditujukan kepada pejabatpejabat yang beralamat di Medan diantar langsungoleh saksi MUHAMMAD MARJONO yaitu.
    PARLINDUNGANSIHOTANG, SE,MSi. berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalammasa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar surat tanggal 29 Juli2003 yang ditujukan kepada lbu Presiden RI di Jakarta, Bapak MenkoPolkam di Jakarta dan Bapak Menpan RI di Jakarta tetap dilampirkan dalamberkas perkara;Menetapkan agar Terdakwa Drs.
    dakwaanbagian primair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan;Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali adaperintah lain dalam putusan Hakim dan apabila melakukan perbuatanyang dapat dihukum dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan belumberakhir;Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar foto copy surattanggal 29 Juli 2003 yang ditujukan kepada lbu Presiden RI di Jakarta,Bapak Menko Polkam RI di Jakarta dan Bapak Menpan
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
120219
  • Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian PPKdiwajibkan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai
    Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum.16.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menpan dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum berdasarkanputusan pengadilan
    Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengandemikian penerbitan objek gugatan sangat procedural dansubstantial.23.Bahwa oleh karena objek perkara aquo telah berdasarkan ketentuanperaturan perundanganundangan yang berlaku terutama UndangundangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil jo Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan
    Bukti T12 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Nomor :800/BKPSDMPPI/Ist Perihal Undangan, AcaraPenjelasan SKB Tiga Menteri (Mendagri, Menpan danRB dan Kepala BKN) (fotocopy sesuai dengan asli);13.
    Bukti T13 Notulen Rapat hari Senin Tanggal 31 Desember 2018agenda rapat Pembahasan Surat Keputusan bersamaMendagri Menpan dan RB dan Kepala BKN Nomor :182/659/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan nomor153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 TentangHalaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana kejahatan
Putus : 03-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/Pid/2014
Tanggal 3 Nopember 2014 — Eka Priyanti binti Hasan Usman, DKK
186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor5 Tahun 2010 tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)Kota Langsa mengeluarkan pengumuman pemberitahuan pembukaanpendaftaran bagi para Tenaga Honorer sejak tanggal 9 Juli 2010 dan ditutuptanggal 26 Juli 2010.
    Menyikapi Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010tersebut, Walikota Langsa mengeluarkan Surat Nomor : Peg.800/1983/2010tanggal 9 Juli 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang ditujukan kepadaKepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Camat agar melakukan pendataanTenaga Honorer dan menyerahkan berkas mereka ke Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa selambatlambatnya tanggal 26Juli 2010 dengan kriteria sebagai berikut :a Penghasilannya dibayar oleh APBN dan APBK;bDiangkat oleh
    Namun dalam kelengkapan berkasmasih ada yang tidak lengkap dalam hal memenuhi syarat point 1 dalam SuratEdaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 tersebut karena berdasarkan SuratKeputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.814.1/789/2005 tanggal 9 Desember2005 dijelaskan bahwa EKA PRIYANTI binti HASAN USMAN danCHAIRINA binti SYAMSUDDIN bersama dengan DEWIYANA, ST,KHAIRUNNISAK dan MARHAMAH diangkat menjadi Tenaga BantuanDaerah pada BPK RSUD Langsa dan diberikan kepadanya insentif bulanansebesar Rp. 250.000, (dua
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — H.BUDIMAN,S.Pd., MM VS BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
5811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Propinsi;Dengan demikian Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 9Tahun 2003 Tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentianPegawi Negri Sipil sebagai mana telah di ubah dengan peraturan pemerintahNomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 09Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan pemindahan Dan pemberhentianPegawai Negri Sipil pasal 14 ayat (2) karena tidak di lakukan konsultasi secaratertulis terlebih dahulu dengan Gubernur;Sesuai dengan peraturan Menpan
    Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsionalguru dapat di pertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :a Memenuhi sarat sebagai mana di maksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal31;b Memiliki Pengalaman sebagai guru Paling singkat 2 ( dua ) Tahun;c Usia Paling Tinggi 50 ( lima puluh ) Tahun dan;d Setiap Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaianpelaksanaan pekerjaan ( DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)Tahun;Dengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan menpan
    Maka sesungguhnya Pemohon tidak dapat lagi di FungsionalkanMenjadi guru karena telah berumur lebih dari 50 tahun.Sesuai dengan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatanfungsional guru dan angka kreditnya pasal 32 ayat 1 butir ( c ) dan PeraturanBersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnyapasal 25 ayat 1 butir ( c ). bunyi peraturan ini adalah : Pengangkatan pegawainegri sipil dari
Register : 26-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 60/Pid.B/2018/PN Bnj
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ABEN BM. SITUMORANG, SH
Terdakwa:
Nursalam Nasution
7015
  • Herlima dan Saksi tidak kenal denganTerdakwa Nursalam Nasution dan Saksi kenal dengan Saksi Sri Lely UtamiSinulingga, SE., Als Butet;Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN BnjBahwa pada bulan Agustus 2014, Saksi Sri Lely Utami Sinulingga, SE., AlsButet dengan suami dan anaknya datang lebaran ke rumah orang tuaSaksi dan mengatakan ada saudara di MENPAN Jakarta bisa mengurusmenjadi pegawai, Wika bisa di Pertanahan dan Wenni di Bappeda Medan;Bahwa pada saat itu orang tua Saksi terlinat diam
    Ninik Irianti M.Si di Kantor MENPAN, nama tersebut tidak ada di KantorMENPAN;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalamperkara ini adalah kwitansi bukti pengiriman uang Saksi kepada Terdakwasejumlah Rp.350.000 .000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta 2 (dua)lembar surat pemberitahuan dari BKN Jakarta Timur tertanggal 2September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj Ninik Irianti Msi yangdikirim Terdakwa kepada orang tua Saksi dan diantar ke rumah orang tuaSaksi oleh Saksi Sri
    Herlina pada waktu lebaran dan Saksi mengatakanada saudara di MENPAN bisa mengurus kerjaan anak Saksi Hj. Herlinabernama Wika menjadi pegawai Pertanahan dan Weni di Bappeda Medandan pada saat itu Saksi Hj Herlina diam saja lalu Saksi mengatakan kalauHalaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Bnjtidak percaya biar Saksi telepon dengan Nursalam Nasution dan Saksiperkenalkan kepada Terdakwa Nursalam Nasution;Bahwa Saksi mendengar ketika Terdakwa Nursalam Nasutionmengatakan kepada Saksi Hj.
    Herlinapada waktu lebaran dan Saksi mengatakan ada saudara di MENPAN bisamengurus keryjaan anak Saksi Hj. Herlina bernama Wika menjadi pegawaliPertanahan dan Weni di Bapeda Medan;Bahwa Terdakwa Nursalam Nasution mengatakan kepada Saksi Hj. Herlinaada pekerjaan bulan empat nanti sudah kerja sayang nggak diambil;Bahwa Saksi Sri Lely Utami Sinulingga, SE Alias Butet ikut meyakinkanSaksi Hj.
    Herlina padawaktu lebaran dan Saksi mengatakan bahwa ada saudara di MENPAN bisamengurus kerjaan anak Saksi Hj.
Putus : 21-01-2008 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281K/TUN/2007
Tanggal 21 Januari 2008 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ; vs. PERIS TUA SIAGIAN, SH
2613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa beberapa hari setelah pelantikan dilakukan, maka Penggugatmelaporkan masalah ini kepada Presiden RI untuk diambil tindakan dan jalankeluarnya (Bukti P3) ;Bahwa laporan kepada Presiden sudah 3 (tiga) kali Penggugat lakukandengan tembusan ke Kantor Menpan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;Bahwa atas Surat Penggugat ke Presiden, Kantor Menpan dan BKNtelah menanggapinya dengan isi surat agar Menteri Kebudayaan danPariwasata memberi penjelasan kepada Penggugat tentang alasan mengapaHal. 2 dari
    Kemudian Penggugatmengirimkan Surat keberatan Kepada Menteri dengan tembusan KepadaPresiden R.I Kantor Menpan dan BKN (Bukti P6) ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 ayat (4) butir 6tentang Pembebasan Jabatan dan Pasal 9 tentang Tata Cara Pemeriksaan,Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukum Disiplin, maka hal tersebutharus dilakukan secara tertulis dengan memanggil secara langsung Pegawaiyang akan dibebaskan dari jabatannya
Register : 25-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 4/P/FP/2019/PTUN.Mks
Tanggal 25 April 2019 — Pemohon:
MAPPASOMBA
Termohon:
BUPATI JENEPONTO
8561
  • Jeneponto dalam mengikuti Ujian CPNS 2013 FormasiTenaga Honorer Katergori 2 (K 2), dengan Nomor Peserta : 731342017378,berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja BidangPengolahan Hasil pada Kantor MENPAN di Jakarta pada tanggal 16 Februari2014, dengan Nomor Urut Lulus 561 dari 824 orang peserta yang dinyatakanlulus tersebut, hal mana Permohonan ini adalah bersesuaian dengan yangHalaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 04/P/FP/2019/PTUN.Mksdimaksud dalam : pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah
    Jeneponto, berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh KetuaPokja Bidang Pengolahan Hasil pada Kantor MENPAN di Jakarta padatanggal 16 Februari 2014, dengan Nomor Urut Lulus 561 dari 824 orangpeserta yang dinyatakan lulus tersebut;3.
    Jeneponto, pada tanggal 27 Desember 2018, namun hinggakini belum juga ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga nyata telah merugikanPemohon selaku yang telah mengikuti Ujian CPNS 2013 Formasi TenagaHonorer Katergori 2 (K 2), dengan Nomor Peserta : 731342017378, dan telahdinyatakan Lulus Seleksi CPNS 2013 pada Instansi Pemerintah Kab.Jeneponto, berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua PokjaBidang Pengolahan Hasil pada Kantor MENPAN di Jakarta pada tanggal 16Februari 201 45 7222222 22 nn nnn
Register : 03-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 16/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 18 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : OKTOFIANUS KARETH
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEEROM
4518
  • Putusan Nomor 16/B/2020/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tingkat Pertamadalam putusannya menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat Tidak Diterima, denganpertimbangan hukum pada intinya disimpulkan sebagai berikut:bahwa Tergugat mendalilkan menerbitkan Keputusan objek sengketa tersebut,sematamata menindak lanjuti Surat MENPAN Dan RB NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, Surat BKN Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018, Surat Nomor K.2630/V.1001/99 tanggal26
    Perintah BKN Kantor Regional IX Nomor250.2/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018;Bahwa suratsurat tersebut memerintahkan kepada Tergugat sebagai PejabatPembina Kepegawaian untuk segera menjatuhnkan hukuman PemberhentianTidak Dengan Hormat kepada Para PNS di lingkungan Pemerintah DaerahKabuputen Keerom berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, seharusnya jugamenggugat MENPAN
Register : 02-03-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 36/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Penggugat : ARIFUDDIN,SH.,MH
Terbanding/Tergugat : BUPATI LUWU
6614
  • BuktiTergugat ada kontroversial, kelalaian, ketidak pastian hukum dankesewenangwenangan namun diambil alin Majelis Judex Facti, dalam SKBersama MENDAGRI, MENPAN dan RB dan Kepala BKN Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, jelas tegas telah mengambil alihkewenangan badan peradilan dengan kewenangan yang diatur dalam UUD1945 dan UndangUndang tentang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa keabsahan keputusan harus ada syarat formil dan materiil.Kekurangan yuridis salah satu syarat materiil dapat absah yang disebabkanunsur
    Pasal 276 huruf c, Jo.Pasal 280 ayat (1) subs. 280 ayat (1), (2), (3) dan (4) PP Nomor 11 Tahun2017; Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak peka sebagaimanarekomendasi penanganan permasalahan hak asasi manusia pascaditerbitkannya Surat Keputusan Bersama MENDAGRI, MENPAN DAN RBDAN Kepala BKN Nomor 182/6957/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018;Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding dahulu Tergugat dalampaerkara banding ini tidak mengajukan kontra memori bandingnya;Menimbang, bahwa setelah mencermati
Register : 31-08-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2017 — DANI KARTIKA ISMAIL;KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
7551
  • (MENPAN & RB RI) sebagaimana dinyatakan dalam angka 2) huruf rsub angka 3.1. angka 3 Surat Edaran MENPAN & RB RI Nomor 1Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar BagiPNS, dimana pada pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:3.
    Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat telah tidak menerapkannorma yang berlaku sebagaimana mestinya dan Tergugat juga telahmengesampingkan Ketentuan norma angka 2) huruf r sub angka 3.1.angka 3 Surat Edaran MENPAN & RB RI Nomor 1 Tahun 2013Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi PNS Jo.Pasal 3 Peraturan Presiden R.l. Nomor 12 Tahun 1961 TentangPemberian Tugas Belajar tersebut;b.
    Asas Kecermatan, karena Tergugat tidak cermat dan tidakmempertimbangkan serta tidak menjadikan Ketentuan norma angka 2)huruf r sub angka 3.1. angka 3 Surat Edaran MENPAN & RB RINomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan IzinBelajar Bagi PNS Jo.
    Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena Tergugat telahmelampaui kewenangan yang dimilikinya dalam menafsirkan danmenerapkan serta memperhitungan masa ikatan dinas pasca TugasBelajar S2 atau Kewajiban kerja Penggugat sebagaimana dimaksuddalam ketentuan norma angka 2) huruf r sub angka 3.1. angka 3 SuratEdaran MENPAN & RB RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang PemberianTugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi PNS Jo.
    Bukti P 6ABukti P 6BBukti P 6CBukti P 6D :Pemberian Tugas Belajar Di Dalam Dan Di Luar Negeri,(fotokopi dari fotokopi);Surat Edaran MENPAN & RB RI Nomor 4 Tahun 2013tanggal 21 Maret 2013 Tentang Pemberian TugasBelajar Dan Izin Belajar Bagi PNS, (fotokopi sesuai denganasli);Surat MENPAN & RB RI Nomor B/1299/M.PANRB/3/2013 tanggal 25 Maret 2013 Hal Surat EdaranMENPAN & RB Nomor 4 Tahun 2013 Pemberian TugasBelajar Dan Izin Belajar Bagi PNS, (fotokopi dari fotokopi);Surat BPS Nomor B.02/BPS/2213/01/2016
Putus : 23-10-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN POLEWALI Nomor 120/Pid.B/2015/PN.POL
Tanggal 23 Oktober 2015 — pidana JAMALUDDIN, S.Ip Bin YASIL DJAGA
4914
  • Menetapkan barang bukti yakni:1) 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudari KARTINI.2) 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudara JAMALUDDIN.3) 1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Nominatif Tenaga Honorer Katagori II (K-2) Kabupaten Polewali Mandar.4) 1 (satu) Exsamplar foto copy
    Menyatakan Barang bukti berupa :1.1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran Il, SE,MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17042012 atas namasaudari KARTINI.1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran Il, SE,MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17042012 atas namasaudara JAMALUDDIN.1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Nominatif Tenaga HonorerKatagori Il (K2) Kabupaten Polewali Mandar1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Tenaga
    atau memalsukan suratyang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksuduntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu, yang jika dengan pemakaian tersebut dapatmenimbulkan kerugian, yang dilakukan terhadap aktaakta otentik, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :e Berawal ketika Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN
    Mengisi lampiran Il SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 03 tahun 2012 tentangFormulir Data Tenaga Honorer Kategori Il (sebagai salah satupersyaratan untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Kompetensi Dasar)dengan melampirkan :e = jazah terakhir (SMK)e Absensie Surat Keputusan (SK) mulai tahun 2005 sampai dengan tahun2010.Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh BKDDKabupaten Polewali Mandar yang kemudian diteruskan ke BadanKepegawaian
    sebagai yang melakukan atauturut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harusdinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain memakai akta itu seolaholah keterangannya, sesuai dengan kebenaran,yang jika dengan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Berawal ketika Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN
    Mengisi lampiran Il SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 03 tahun 2012 tentangFormulir Data Tenaga Honorer Kategori Il (sebagai salah satupersyaratan untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Kompetensi Dasar)dengan melampirkan :Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 120/Pid.B/2015/PN Pol.e jazah terakhir (SMK)e Absensie Surat Keputusan (SK) mulai tahun 2005 sampai dengan tahun2010.Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh BKDDKabupaten Polewali
Putus : 22-01-2013 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1843 K/Pid/2012
Tanggal 22 Januari 2013 —
123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapatditerima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar Rp. 65.000.000, (enampuluh lima juta rupiah) dengan perincian harus dibayar 50 % di muka sebagai prosesawal jadi dan selebihnya dibayar setelah SK turun, untuk menambah keyakinan SRIWINARSIH kemudian Terdakwa I berkata kepada SRI WINARSIH bahwa Terdakwa Imemiliki kenalan yang dapat membantu dalam proses Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS), Terdakwa I juga menjelaskan kepada SRI WINARSIH bahwaTerdakwa I memiliki kenalan dari Kantor MENPAN
    Terdakwa I juga menjelaskan bahwa Penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) yang dilakukannya merupakan jalur khusus untuk mengisi Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2006 yang nantinya Surat Keputusan (SK)pengangkatan akan terbit pada bulan April 2007 dan paling lambat bulan Oktober 2007,bahwa Terdakwa I juga berkata bahwa Terdakwa I memiliki saudara di BadanKepegawaian Negara (BKN) sebagai team Rekrutmen yang bergabung dengan orangorang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN
    Terdakwa I juga menjelaskan bahwa Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) yang dilakukannya merupakan jalur khusus untuk mengisi CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2006 yang nantinya Surat Keputusan (SK)pengangkatan akan terbit pada bulan April 2007 dan paling lambat bulan Oktober 2007,bahwa Terdakwa I juga berkata bahwa Terdakwa I memiliki saudara di BadanKepegawaian Negara (SKN) sebagai team Rekrutmen yang bergabung dengan orangorang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN
    kwitansi tertanggal 24 September 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 September 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Nopember 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;1 (satu) lembar foto copy surat MENPAN
Putus : 17-09-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 206/Pid.B/2015/PN.Sgm
Tanggal 17 September 2015 — Salmiah Irsyad, SH.,MH Binti Irsyad
496
  • Putusan No. 206/Pid.B/2015/PN.Sgm.honorer di Kantor Depag Kab.Gowa dan ingin masuk CPNS, kemudian Terdakwamengatakan saksi bisa mengurus kakak kamu untuk masuk CPNS.Beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2014, Saksi Sairahmemperkenalkan korban dan istri dengan Terdakwa, kemudian melalui telponTerdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya sering mengurus CPNSdan Terdakwa juga mengatakan kalau ada kenalannya di Menpan dan BKNPusat.
    Putusan No. 206/Pid.B/2015/PN.Sgm.kemudian saksi sairah mengatakan kakak saksi sudah lama bekerja sebagaihonorer di Kantor Depag Kab.Gowa dan ingin masuk CPNS, kemudian Terdakwamengatakan saksi bisa mengurus kakak kamu untuk masuk CPNS.Beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2014, Saksi Sairahmemperkenalkan korban dan istri dengan Terdakwa, kemudian melalui telponTerdakwa menyampaikan kepada korban bahwa dirinya sering mengurus CPNSdan Terdakwa juga mengatakan kalau ada kenalannya di Menpan
    keluarga saksi sairahyang ingin masuk CPNS, kemudian saksi sairah mengatakan kakaksaksi sudah lama bekerja sebagai honorer di Kantor DepagKab.Gowa dan ingin masuk CPNS, kemudian TerdakwamengatakanCPNS;saksi bisa mengurus kakak kamu untuk masukBahwa beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2014, SaksiSairah memperkenalkan korban dan istri dengan Terdakwa,kemudian melalui teloon Terdakwa menyampaikan kepada korbanbahwa dirinya sering mengurus CPNS dan Terdakwa jugamengatakan kalau ada kenalannya di Menpan
    (duapuluh lima juta rupiah) agar bisa lulus menjadi PNS;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uangtersebut diserahkan terdakwa kepada seseorang yang bekerja di menpan agarmemuluskan jalan saksi Hamzah dan Musdalifa menjadi pegawai negeri sipil didepartemen agama sedangkan uang sebesar Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratusribu rupiah) di pergunakan untuk membayar tiket pesawat terdakwa ke Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwamaka apabila saksi Hamzah
    kemudian saksi sairah mengatakan kakak saksi sudah lama bekerjasebagai honorer di Kantor Depag Kab.Gowa dan ingin masuk CPNS, kemudianTerdakwa mengatakan saksi bisa mengurus kakak kamu untuk masuk CPNS;Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2014,Saksi Sairah memperkenalkan Saksi Hamzah dan saksi Musdalifah kepadaTerdakwa, kemudian melalui teloon Terdakwa menyampaikan kepada kedua saksitersebut bahwa dirinya sering mengurus CPNS dan Terdakwa juga mengatakankalau ada kenalannya di Menpan
Putus : 20-09-2012 — Upload : 30-06-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 267/Pid/2012/PT.Smg
Tanggal 20 September 2012 — ANSORI, SH BIN MATYADI
147
  • oleh saksi Siti Murtini kepada terdakwa di rumahsaksi Pirno Suwito dan terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Murtini binti Kasdonobahwa berkas lamaran tersebut akan dikirim ke Jakarta dan terdakwa jugamenjanjikan kepada saksi Siti Murtini binti Kasdono untuk menjadikan PNSdanterdakwa juga mengaku sebagai pengacara dan anggota Bin ( Badan IntelijenNasional ) dan juga mempunyai teman yang bernama Anwar Maulana yang menjabatbertemu di BKN Pusat dan memilki teman yang bernama Sudarmanto mantanpegawai Menpan
    oleh saksi Siti Murtinikepada terdakwa di rumah saksi Pirno Suwito dan terdakwa mengatakankepada saksi Siti Murtini binti Kasdono bahwa berkas lamaran tersebutakan dikirim ke Jakarta dan terdakwa juga menjajikan kepada saksi SitiMurtini binti Kasdono untuk menjadikan PNSdan terdakwa juga mengakusebagai pengacara dan anggota Bin ( Badan Intelijen Nasional ) dan jugamempunyai teman yang bernama Anwar Maulana yang menjabat bertemudi BKN Pusat dan memilki teman yang bernama Sudarmanto mantanpegawai Menpan
Register : 08-03-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2018
Tanggal 16 April 2018 — Oditur:
Sutrisno,SH
Terdakwa:
Suparman
5311
  • Putusan Nomor : 13K/PM.LIII13/AD/I11/2018karena langsung dari Pusat (Menpan) namun dengan syarat Saksi1harus membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati menjadiRp. 170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah).6. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014 Saksi2 pergi ke BRIUnit Uteran Kab.
    Dalam pertemuantersebut Terdakwa menjelaskan dirinya bisa membantu meluluskan anakSaksi menjadi CPNS tanpa melalui tahapan tes karena langsung dariPusat (Menpan) akan tetapi dengan syarat Saksi harus membayar uangsebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwasetelanh tawar menawar akhirnya sesuai kesepakatan menjadi170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta).4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus 2014 istri Saksipergi ke BRI Unit Uteran Kab.
    Mulyo bertemu dengan Terdakwabeserta istrinya.2: Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya dalampertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan dirinya bisa membantumeluluskan anak Saksi menjadi CPNS tanpa melalui tahapan tes karenalangsung dari Pusat (Menpan) akan tetapi dengan syarat Saksi harusmembayar uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepadaTerdakwa setelah tawar menawar akhirnya sesuai kesepakatan menjadiRp. 170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta) malam itu juga Terdakwa
    Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah ada panggilan untukmengikuti tes/seleksi menjadi CPNS Menpan.8. Bahwa uang yang pernah diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi oleh keduaorang tua Saksi baru diberikan Rp. 135.000.000, (Seratus tiga puluh limajuta rupiah).9.
    PramunikaAndri Susanto (Saksi3) main ke rumah (Saksi4), kemudian Saksi1mengajak Saksi4 main kerumah Terdakwa di Asrama Yonif ParaRaider 501/BY, sekira pukul 19.00 WIB Saksi1, Saksi2, Saksi3 danSaksi4 sampai dirumah Terdakwa dan ditemui Terdakwa bersamaistrinya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kalauTerdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi1 menjadi CPNStanpa melalui tahapan tes karena langsung dari Pusat (Menpan)namun dengan syarat Saksi1 harus membayar kepada Terdakwasebesar Rp.