Ditemukan 794 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menggarap menggari manggaria menggurus manggeris mangaris
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 28 September 2016 — Drs. H. IYUS PRIATNA Bin H. ABDULLAH
84 — 26
  • SHM Nomor : M.54 Desa Kemanisan Surat Ukur No : 1696/G.S/1983Tahun 1983 dengan luas 5.220 m2 atas nama Doktorandus UGANSUGANDI ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebihlanjut terhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalamhubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum,Pledooi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuatdan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam putusan ini, haruslah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — Supriyadi, S.Pd. bin Cheri
104 — 18
  • Sukarmengatakan misalnya 5% sudah termasuk dengan RAB, sehingga dalam rapattersebut masih ada yang belum menyetujui, karena ada yang mengatakan 2%, 6%diluar biaya RAB/gambar sebesar 1%, sehingga saksi menggaris bawahi besaransetoran tersebut sebesar 5% dengan asumsi sudah termasuk yang 1% untuk biayaRAB/gambar.Setelah itu pertemuan tersebut langsung diambil alih oleh SRI HARJONO selakukabid TK/SD dan menegaskan kepada para perwakilan kepala sekolah untukmeminta persetujuan besaran dana operasaional
Pengadilan PN SERANG
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 29 September 2016 —
83 — 14
  • Srg.dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Terdakwa,terlebin dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalamberita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusanini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnya dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — SRI HARJONO, SH M.Acc Bin R.SASTRO TARUNO
82 — 25
  • Sukarmengatakan misalnya 5% sudah termasuk dengan RAB, sehinggadalam rapat tersebut masih ada yang belum menyetujui, karena adayang mengatakan 2%, 6% diluar biaya RAB/gambar sebesar 1%,sehingga saksi menggaris bawahi besaran setoran tersebut sebesar 5%dengan asumsi sudah termasuk yang 1% untuk biaya RAB/gambar.Setelah itu pertemuan tersebut langsung diambil alih oleh Terdakwa SriHarjono selaku kabid TK/SD dan menegaskan kepada para perwakilankepala sekolah untuk meminta persetujuan besaran dana operasaionalsebesar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
90 — 14
  • telah di sita sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa,sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sahmenurut hukum;Menimbang,bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya denganDakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Terdakwa, terlebih dahuluHal. 419 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.GtoMajelis Hakim menggaris
    PPn 10%) dengan nilai kKeseluruhan pekerjaan fisik yang terpasang di lapangan yaitu telahterjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 896.417.170,72, (delapan ratussembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh komatujuh puluh dua rupiah);Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengandakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Terdakwa, terlebih dahuluMajelis menggaris
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
128 — 54
  • Daerah (BPD) Banten sebesar Rp385.400.000.000,00(tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus juta rupiah) bertentangandengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannyadengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi PenasihatHukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
123 — 54
  • Daerah (BPD) Banten sebesar Rp385.400.000.000,00(tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus juta rupiah) bertentangandengan kewajiban Terdakwa selaku) Penyelenggara Negara danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannyadengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi PenasihatHukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
Tanggal 7 September 2018 — ILA NURIAWATI, SE
164 — 36
  • sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi danTerdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barangbukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebihlanjut terhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalamHalaman 292 dari 451 halaman Putusan Nomor : 14/Pid.SusTpk/2018/PN.SRGhubungannya dengan Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,Pledooi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 7 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : Drs LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa I : Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H.WIWIN WINARDI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG KURNIAWAN, S.IP bin PATMA
Terbanding/Terdakwa III : Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
233 — 139
  • pada pokoknyapenjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamaterlalu ringan dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa denganmenyatakan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa IIdan Terdakwa Ill sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkanlamanya hukuman terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, Majelis Hakim TingkatBanding perlu menggaris
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
521 — 561
  • korupsinamun dikenakan perbuatan pidana tersebut dimana pemeriksaannyadipisah tidak bersamaan, terkait dengan Pasal 64 apakah bisadikenakan kepada yang bersangkutan;Bahwa terkait ilustrasi tersebut Pasal 63Pasal 71 KUHP termasukdalam ajaran concursus dimana seseorang dapat melakukan beberapakali perbuatan maka terkait ilustrasi tersebut harusnya diajukan dalamproses yang bersamaan itu prinsipnya tapi dalam praktek bisa sajadiajukan dalam waktu yang tidak bersamaan namun jangan salah adaPasal 71 KUHP yang menggaris
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
157 — 66
  • Hal ini menggaris bawahi bawa kerugiannegara bukanlah unsur mutlak dalam pasal 8 dan pasal 3 UUTipikor.Bahwa menurut ahli, yang mutlak dalam pasal 2 dan pasal 3 ini,yang mutlak dalam pasal 2 perbuatan itu melawan hukum,memperkaya diri sendiri orang lain atau koorporasi.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
157 — 39
  • Gorontalo Utara tahun 2011;Bahwa saat ini Alkes RSUD Zainal Umar Sidiki pada Dinas Kesehatan Kab.Gorontalo Utara telah dilakukan Uji Fungsi dan Instalasi, dan telah dipakai;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjutterhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannyadengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledoi PenasihatHukum Terdakwa, terlebin dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuatdan tercatat dalam berita acara persidangan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
514 — 278
  • sita sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi danTerdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barangbukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebihlanjut terhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalamhubungannya dengan Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, NotaPembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan/PledoiTerdakwa, terlebin dahulu Majelis Hakim menggaris
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
683 — 441
  • sita sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi danTerdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barangbukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebihlanjut terhadap faktafakta seperti yang telah diuraikan di atas dalamhubungannya dengan Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, NotaPembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan/PledoiTerdakwa, terlebin dahulu Majelis Hakim menggaris