saksisaksi di atas, ternyata bahwa padatanggal 26 September 2011 di sungai Barito Banjarmasin Selatan Pukul 06.45Wita telah terjadi tubrukan antara kapal KM Marina Nusantara dengan kapal KTPulau Tiga sehingga mengakibatkan haluan kapal KM Marina Nusantaraberlubang dan mengalami kebakaran pada seluruh kapal dan cargonya, dimanapada saat itu kapal KT Pulau Tiga tidak ada pandu, padahal untuk keluar masukwilayah tersebut wajib pandu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI9 yaitu putusan MahkamahPelayaran No.HK

RADEN BAGUS IRWAN RUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar dasar Ahli memberikan keterangan ahli dihadapanPenyidik Subdit Indag Dit Tipideksus Bareskrim Polri pada saat iniadalah adanya Surat Direktur Tipideksus BAreskrim Polri Nomor :B/116/III/RES.2.1/2018/Dit Tipideksus, tanggal 28 Maret 2018perihal permintaan keterangan ahli dan Surat Tugas dari KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.06.02.232.04.18.0345 tanggal 6 April 2018;Bahwa berdasarkan Peraturan

Pst. fotokopi SKMenkes no.HK.01.02.SK.1.584 igl. 3 Juli 2003tentang izinpenyalur izinkesehatankepada PT.Graha Ismaya. BB152 (dua) lembarnomorpendaftaran alatkesehatan a/nPT. GrahaIsmaya dengannomor AKL20403402161 tgl21 Juli 2004. BB161 (satu) lembarnomorpendaftaran alatkesehatan a/nPT. GrahaIsmaya dengannomor AKL21501502522 tgl3 Agustus 2005. BB171 (satu) lembarnomorpendaftaran alatkesehatan a/nPT. GrahaIsmaya dengannomor AKL20102303724 tgl29 Agustus 2003.

Bahwa Terdakwa menjabat selaku Sekretaris Direktorat JenderalBina Pelayanan Medik Depkes RI berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1696/MENKES/SK/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 yang ditandatangani oleh SitiFadilah Supari, dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No.HK.00.06.1.3.78 tanggal 13 Januari 2006 tentangPenetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Pejabat Pembuat Komitmen

Pst.diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No.HK.00.06.1.3.78 tanggal 13 Januari 2006tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, PengujiSPP, Penandatanganan SPM dan Bendahara untukPelaksanaan APBN pada Sekretariat Kantor Pusat DirektoratJenderal Bina Pelayanan Medik TA 2006 yang ditandatangani oleh Farid W.

Subregional sebagai lampirannya 993Fotokopi Legalisir 5 (lima ) lembar Surat Keputusan MenteriKesehatan RI tanggal 5 Januari 2007 No.HK.00.06.1.3.66 tentangPembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa SekretariatDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Tahun 2007 9941 ( satu ) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Barang danLampirannya tanggal 11 Desember 2007 Nomor : 040/BAPPusat/PAN/XII/2007 yang ditandatangani oleh Panitia PenerimaanBarang : Dr.

BB143 (tiga) lembarfotokopi SKMenkes no.HK.01.02.SK.1.584 igl. 3 Juli 2003tentang izinpenyalur izinkesehatankepada PT.Graha Ismaya. BB152 (dua) lembarnomorpendaftaran alatkesehatan a/nPT. GrahaIsmaya dengannomor AKL20403402161 tgl21 Juli 2004. BB161 (satu) lembarnomorpendaftaran alatkesehatan a/nPT. GrahaIsmaya dengannomor AKL21501502522 tgl3 Agustus 2005. BB 17 1 (satu) lembarnomor pendaftaran alatkesehatan a/nPT. GrahaIsmaya dengannomor AKL20102303724 tgl29 Agustus 2003.

sebagaiPEMBANDING Semula PENGGUGAT ;LAWANPT PELABUHAN INDONESIA (Persero) yang beralamat diJl.Krakatau Ujung No.100, di Medan, Sumatera Utara20241, diperbaiki dengan alamat Graha Pelindo Satu, Jl.Lingkar Pelabuhan Belawan No.1 Medan SumateraUtara 20411, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya,Swandi Hutasoit,SH.Mhum, Fadilah Haryono,SH.MH,Rizky Prananda Tambunan,SH dan Margaretha AldilaFitri, SH, masing masing selaku staf/karyawan PTPelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan suratkuasa khusus No.Hk

selamapersidangan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factitidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa perbuatanTerdakwa memungut biaya untuk suntik vaksin melanggar PeraturanPemerintah No.13 Tahun 2009, Keppres No.42 Tahun 2002 dan Prosedur Tetap(Protap) No.HK

Fotokopi legalisir 3 (lembar) Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.00.06.1.3.6283 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penetapan PejabatKuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Komitmen, PengujiSPP, Penandatanganan SPM dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggarandan Belanja Negara (APBN) Ditjen Bina Pelayanan medik Dasar TA 2007.35. Fotokopi 5 (lima) lembar Surat Pembentukan Panitia PengadaanBarang dan Jasa tanggal 5 Januari 2007 No.HK.00.06.1.3.65 yangditandatangani oleh Farid W.

Menyatakan agar barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel Fc Dipa Poltekes tasikmalaya TA. 2012 No ;DIPA02.4.12.2.632238/2013 Tanggal 5 Des 2012.2. 1 (satu) bendel Fc SK Direktur Poltekes Tasikmalaya No : KP.04.04/l/0002/2013, Tgl 2Januari 2013 Tig Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen(PPk).3. 1 (satu) bendel Fe Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan PerencanaanPembangunan GD Kampus Cirebon Poltekes Tasikmalaya TA. 2013 No.HK.06.01/Ill.1/1318/2013, Tgl 28 Mei 2013.4. 1 (satu) bendel Fe Surat Perjanjian

Menetapkan barang bukti berupa :1.We)INoN10.1 (satu) bendel Fc Dipa Poltekes tasikmalaya TA. 2012 No ;DIPA02.4.12.2.632238/2013 Tanggal 5 Des 2012.. 1 (Satu) bendel Fc SK Direktur Poltekes Tasikmalaya No : KP.04.04/1/0002/2013, Tgl 2Januari 2013 Ttg Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen(PPk).1 (satu) bendel Fc Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan PerencanaanPembangunan GD Kampus Cirebon Poltekes Tasikmalaya TA. 2013 No.HK.06.01/Ill.1/1318/2013, Tgl 28 Mei 2013.. 1 (satu) bendel Fe Surat Perjanjian

Keputusan Menteri Kesehatan No.Hk.01.07/MENKES/249/2020 tentangPenetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah KabupatenTangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, ProvinsiBanten Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID19.6. Keputusan Gubernur Banten No.443/Kep.114Huk/2020 tentangPenetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (Covid19) diwilayah Provinsi Banten.7.

makanan dan obat obatan.20 Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan IklanPangan ("'PP No. 69 tahun 1999"') telah dijelaskan bahwa semua produk makanan dan minuman yang akan dijual diwilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dariBadan Pengawasan Obat dan Makanan, sebelum boleh diedarkan ke pasar.21 Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No.HK

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor0060/02412.1//2010 tanggal 31 Desember 2009 (lihat Surat Dakwaan a quo).Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di depan persidangan perkaraini diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada Tahun 2010 terdakwa dalamkedudukannya sebagai Pemegang Uang Muka (PUM) pada Bidang Perencanaan danInformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan(PUSRENGUN) Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatanberdasarkan Surat Keputusan Kepala PUSRENGUN No.HK

Desember 2009, faktahukum mana didukung oleh keterangan saksi KEMAS M.AKIB RAHMAN yangbersesuaian satu sama lain dengan saksisaksi SUDUNG NAINGGOLAN, DEVIANA,ERNA SUTARNIATIK, NURDIANA dan keterangan terdakwa, serta bersesuaian puladengan barang bukti nomor 22 berupa DIPA Tahun 2010 yang ditunjukkan di depanpersidangan perkara ini.118Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terlinat bahwa terdakwadalam kedudukannya sebagai Pemegang Uang Muka (PUM) berdasarkan SuratKeputusan Kepala PUSRENGUN No.HK

Hasilnya diterbitkan nomor 58 tahun 2016 tentangsponsorship bagi tenaga kesehatan dengan ancaman sanksi administrativeberupa pencabutan izin.13.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPOM No.HK.00.05.3.02706.

., Advokat pada Kantor Hukum CarondLaw Office, beralamat di Jalan Jambu No.52 Pejaten Barat Il Pasar MingguJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.HK.214/K/22/KA/2014tertanggal 22 Oktober 2014, untuk Tergugat Il telah hadir di persidangankuasanya Ketut Sudarsana, SH. dan Atip Darmawan, S.Sos,MM. masingmasing anggota Subbagkum Polres Metro Jakarta Selatan, beralamat di JI.Wijaya IV42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 24 September 2014;Menimbang, bahwa

C 2021 JakartaSelatan, baikBersama sama maupun sendiri sendiriberdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 17 September 2013, No.HK.214/X/27/KA2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagaiTERLAWAN ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segalasuratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkaradan Saksi ;Setelah memperhatikan pula Jawaban, Replik, Duplik danKonklusi kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG

Kes No.HK.03.05/1/251/2010 tanggal 18 Januari 2010 bertindak sebagai pemilikpekerjaan serta bertanggung jawab kepa Deriktur Utama selaku KuasaPengguna anggaranBahwa saksi mengetahui terkait kontrak pengadaan medik RSUP HoseinPalembang Dana APBNP DIPA tahun 2010 No.

Fotokopi Legalisir 5 ( lima ) lembar Surat Pengangkatan PanitiaPengadaan tanggal 5 Januari 2007 No.HK.00.06.1.3.65 yangditandatangani oleh Farid W. Husein (A.n Menteri kesehatan, DirjenBinayanMed). Fotokopi Legalisir 5 ( lima ) lembar Surat Keputusan MenteriKesehatan RI tanggal 5 Januari 2007 No.HK.00.06.1.3.66 tentangPembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa SekretariatDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Tahun 2007 besertalampiran.

(telah terlampir dalam berkas perkara reagen,daftarbarang bukti no. 4) Fotokopi Legalisir 5 ( lima ) lembar Surat Pengangkatan PanitiaPengadaan tanggal 1 Mei 2007 No.HK.00.06.1.3.65 yangditandatangani oleh Farid W. Husein (A.n Menteri kesehatan, DirjenBinayanMed).

(telah terlampir dalam berkas perkara Halaman 456 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. reagen,daftar barang bukti no. 5) Fotokopi Legalisir 5 ( lima ) lembar Surat Keputusan MenteriKesehatan RI tanggal 5 Januari 2007 No.HK.00.06.1.3.66 tentangPembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa SekretariatDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Tahun 2007 besertalampiran.

(telahterlampir dalam berkas perkara reagen,daftar barang bukti no.118) 124.Fotokopi Legalisir 5 ( lima ) lembar Surat Keputusan MenteriKesehatan RI tanggal 5 Januari 2007 No.HK.00.06.1.3.66 tentangPembentukan Panitia Penerima Barang dan Jasa SekretariatDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Tahun 2007.

88,042.SMEC 84,433.Virama Karya 83,77Undangan negosiasi 11052007Dan klarifikasi kepadaC Lotti No.12/PANBWRM/PSDA/V/2007penyerahan hasil 02072007Negosiasi kepadaBank DuniaKetua panitia pengadaan Ir.AdiPramudyo, MTDir.BPSDA (Ir.lmam Anshori)20.26.2/.28.Zu.30.Balasan surat dari 28082007Bank Dunia tetangHasil Negosiasiusulan penetapan 29082007Pemenang kepadaPPK No.14.a/PANBWRM/PSDA/VIII/2007penetapan pemenang 30082007No.KU.07.03/PPK/SKOPSDA/18pemeberitahuan 30082007Penetapan pemenangKepada bank Dunia No.HK

83,77Undangan negosiasi 11052007Dan klarifikasi kepadaC Lotti No.12/PANBWRM/PSDA/V/2007penyerahan hasil 02072007Negosiasi kepadaBank DuniaBalasan surat dari 28082007Bank Dunia tetangHasil Negosiasiusulan penetapan 29082007Pemenang kepadaKetua panitia pengadaan Ir.AdiPramudyo, MTDir.BPSDA (Ir.lmam Anshori)Guy AlaertsKetua Panitia Ir.Adi Pramudyo,MT2/.28.29.30.PPK No.14.a/PANBWRM/PSDA/VIII/2007penetapan pemenang 30082007No.KU.07.03/PPK/SKOPSDA/18pemeberitahuan 30082007Penetapan pemenangKepada bank Dunia No.HK

Surat Pengantar tertanggal 21 September 2000, No.HK.0263 M5/1388 ,tertanggal21 September 2000 dari Dirjen Pengembangan Pemukiman ditujukan kepadaKepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VII3;4.

Surat Pengantar tertanggal 21 September 2000 , No.HK.0203M5/1388 ,tertanggal21 September 2000 dari Dirjen Pengembangan Pemukiman .ditujukan kepadaKepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IX4;.

Menyatakan agar barang bukti berupa :1) 1 (satu) bendel Fc Dipa Poltekes tasikmalaya TA. 2012 No ;DIPA02.4.12.2.632238/2013 Tanggal 5 Des 2012. 2) 1 (satu) bendel Fc SK Direktur Poltekes Tasikmalaya NoKP.04.04/I/0002/2013, Tgl 2 Januari 2013 Ttg Penetapan Pejabat PembuatKomitmen(PPk), .Halaman 3 dari 134Putusan No. 52/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg3)9)1 (satu) bendel Fc Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan PerencanaanPembangunan GD Kampus Cirebon Poltekes Tasikmalaya TA. 2013 No.HK.06.01/III.1/1318/

Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) bendel Fc Dipa Poltekes tasikmalaya TA. 2012 No ;DIPA02.4.12.2.632238/2013 Tanggal 5 Des 2012. 2) 1 (satu) bendel Fc SK Direktur Poltekes Tasikmalaya NoKP.04.04/1/0002/2013, Tgl 2 Januari 2013 Ttg Penetapan Pejabat PembuatKomitmen(PPk), .3) 1 (satu) bendel Fc Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan PerencanaanPembangunan GD Kampus Cirebon Poltekes Tasikmalaya TA. 2013 No.HK.06.01/III.1/1318/2013, Tgl 28 Mei 2013.4) 1 (satu) bendel Fc Surat Perjanjian

.: 07/SP13/PPSDAVIIRII/2008 Date: November 12, 2008;Surat Kepala SNVT PPSDA Sumatera VIII Prop.Sumsel No.HK.01.19/PPSDA.VII/II/50 tanggal 15 Maret 2010 perihalpemutusan kontrak paket 13 LCB 7 yang ditujukan kepadaDirektur PT.Murni Jaya Sempurna.Surat PPK Irigasi III BBWS Sumatera VIII No.

legalisir ) ;k) Fotokopi Bukti Penerimaan Negara CIMB Niaga (Fotokopi sesuai legalisir ) ;l) Fotokopi Surat Setoran Pajak ( SSP ) ( Fotokopi Halaman 70 dari 88 Halaman Putusan Perkara No.77 /G/2017/PTUNBDGp)q)sesuai legalisir ) ;Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor : 62/32.02.400/I/2012 tanggal 18Januari 2012 Tentang Permohonan KeteranganPerolehan dan atu Penggunaan Tanah dan LampiranPeta Perolehan dan atau Penggunaan tanah(Fotokopi ) ;Fotokopi dari asli Surat Kuasa No.HK