Reg.Perkara: PDS04/R.4.11/Ft.1/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN selaku Ketua Kelompok Tani Lontangngebersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorderpada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012bertempat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah

Bahwa berdasarkan pedoman tekhnis pengendalian sapi/kerbau betinaproduktif tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementrian Pertanian diketahui bahwa tahapan kegiatanpenguatan pemberian bantuan tersebut meliputi:Hal. 3 dari 52 Hal. Put. No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKSa.

sebanyak 3 kallyakni pertama pada tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 80.000.000, (40%),Kedua pada tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000, (30%) danketiga pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000, (30%).Bahwa pencairan tahap pertama,tahap kedua dan tahap ketiga tersebut telahdisalurkan kepada anggota dan bukan anggota kelompok tani dan terdakwabersama dengan saksi HASMAH,SPt. membuat bukti penyaluran berupakwitansi seolaholah penerima uang bantuan tersebut sudah sesuai dengan petunjuk tekhnis

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN selaku Ketua Kelompok Tani Lontangngebersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorderpada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012bertempat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKSBahwa berdasarkan pedoman tekhnis pengendalian sapi/kerbau betinaproduktif tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementrian Pertanian diketahui bahwa tahapan kegiatanpenguatan pemberian bantuan tersebut meliputi:a.

(BP TP).o Benih lada dalam polybag minimal 5 ruas.o Benih lada sehat dan bebas dari gangguan hama dan penyakit.o Benih lada harus bersertifikasi dan berlabel.Bahwa yang menetapkan spesfikasi tekhnis tersebut yaitu Ir.

Evaluasi Tekhnis yaitu melakukan pemeriksaan dokumen tekhnisterhadap peserta lelang yang telah lulus dalam evaluasi administrasi,dan hasilnya CV. INDAH RAYA tidak memenuhi syaratd. Evaluasi Kewajaran Harga yaitu melakukan evaluasi harga untukmenentukan harga penawaran dibawah atau sama dengan HPS danhasilnya memenuhi syarat.e. Kualifikasi yaitu mengevaluasi syarat syarat peserta lelang.f.

NUR AHMAD HERIADI (Terdakwa).Bahwa yang melakukan pemeriksaan hanya secara visual danmenanyakan langsung kepada kelompok tani penerima, denganmenghitung jumlah benih lada yang diterima kelompok tani danmenyesuaikan spesifikasi tekhnis barang.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi mendapat lembaranspesifikasi tekhnis barang dan jumlah serta lokasi kelompok tanipenerima.Bahwa jumlah benih lada sebanyak 320.000 bibit, dengan spesfikasisebagai berikut :o Menggunakan varietas yang telah ditetapbkan

Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan tekhnis(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.

Kalbar yaitumelaksanakan sebagian kegiatan tekhnis operasional Dinas Perkebunandi Bidang perbenihan tanaman perkebunan, dalam pelaksanaan tugasSaksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov.Kalbar, dan ada surat pengangkatan Saksi selaku Kepala BalaiPerbenihan tanaman perkebunan Dinas Perkebunan Prov.

Nomor: P.3/Menhut-11/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;

Nomor : P.14/Menhut-V/2011 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;

Kemudian, pada bulandesember 2011, berdasarkan hasil perhitungan staf tekhnis dinaskehutanan kab.

Kemudian, pad a bulandesember 2011, berdasarkan hasil perhitungan stat tekhnis dinaskehutanan kab.

No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKehutanan Tahun Anggaran 2011; 1 (satu) bundel foto copyPeraturan Menteri Kehutanan RI.Nomor : P.14 / MenhutV / 2011 Tanggal 14 Mei 2008 tentangPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKehutanan Tahun Anggaran 2011;* 1 (Satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor :0177/BL/LS/11 tanggal 07 Maret 2011 tentang PembayaranBelanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan

Banggai Tahun anggaran 2011;e 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Kehutanan RI.Nomor: P.3/Menhut11/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentangPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;e 1 (Satu) bundel foto copyPeraturan Menteri Kehutanan RI.Nomor : P.14/MenhutV/2011 Tanggal 14 Mei 2008 tentangHal. 57 dari 61 hal.Put.

No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUPetunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;e 1 (Satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor :0177/BL/LS/11 tanggal O7 Maret 2011 tentangPembayaran Belanja Modal Pengadaan Konsitruksi Bendungan(Pembuatan Dam Penahan Kel. Soho, Kec. Luwuk Kab.

Ribut Istiansyah, ST. selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 06Agustus 2008 telah membuat Surat Pengantar, SuratPermintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 28/SPPLS/DPUCKP/2008 untuk pembayaran termin (pertama)sebesar 95% dari nilai kontrak kepada CV.

Ribut Istiansyah, ST.selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPIK) padatanggal 14 November 2008 telah membuat Surat Pengantar,Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor85/SPPLS/DPUCKP/2008 kepada Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karyadan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas KepalaDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan KabupatenOgan Komering llir membuat surat dengan Nomor900/369/DPUCKP/2008

Sembilan ratus tiga puluhtujuh juta tiga ratus ribu Rupiah), bisa dibuktikan dan kemudian dikurangidengan dana/pembayaran yang telah diserahkan Tergugat kepadaPenggugat sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta Rupiah),sebagaimana diuraikan tersebut diatas berarti kekurangan pembayaranTergugat hanya sebesar Rp.37.588.300,00 (Tiga puluh tujuh juta limaratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai kerusakanExcavator disebabkan oleh kerusakan tekhnis

Selama masa sewa, segala kerusakanExcavator yang disebabkan oleh kerusakan tekhnis menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA, ...................655 14.Bahwa tuntutan biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unit excavatorsebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh Juta lima ratusdelapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) tidak dapatdipertanggungjawabkan kepada Tergugat, sebagaimana yangdiuraikannya dalam perubahan surat gugatan, tanggal 19 Pebruari 2014,halaman 3 dan 4;15.Bahwa tuntutan yang diajukan

CMN),Rp.855.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah) ditambahbantuan perbaikan kedua unit alat berat sebesar Rp.45.000.000,00(Empat puluh lima juta Rupiah), menjadi sebesar Rp.900.000.000,00(Sembilan ratus juta Rupiah);Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah sepakat mengenai kerusakanExcavator disebabkan oleh kerusakan tekhnis menjadi tanggungjawabTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagaimana yang telah232410.11.disepakati dalam

2013sampai dengan bulan September 2013, dengan harga sewaRp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah), untuk 1 (satu) unit Excavator;Menimbang, bahwa mengenai biaya perbaikan kerusakan 2 (dua) unitExcavator sebesar Rp.247.588.300,00 (Dua ratus empat puluh tujuh jutalima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) yang telah35dikeluarkan oleh Penggugat (alat bukti surat P3 sampai dengan P18), yangdisangkal oleh Tergugat dengan dalil bahwa kerusakan kedua alat Excavatortersebut merupakan kerusakan tekhnis

untuk tetap digunakan (dioperasikan), sehingga mengakibatkankerusakan yang lebih parah lagi dan excavatorexcavator tersebutmengalami kerusakan karena kurangnya pemeliharaan dari pihak Tergugatdan sering dipaksakan untuk mengerjakan lahan yang berat, dimanaketerangan Saksi Tri Maryono Adi bersesuaian dengan keterangan saksi H.Muhammad Iskandar;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat ditarik suataukesimpulan bahwa kerusakan 2 (dua) unit Excavator milik Penggugat bukandisebabkan kerusakan tekhnis

JAYA SAMPURNA telah memenuhipersyaratan baik syarat administrasi, tekhnis, kualifikasi dan harga. Bahwa dapat saksi jelaskan kekurangan kekurangan perusahaanyang melakukan penawaran antara lain sebagai berikut :Putusan Perkara No. 63/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg.

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yangmeliputi, sepesifikasi tekhnis barang/ jasa, rincian HPS danrancangan kontrak.b. Menunjuk penyedia barang/ jasa atau menerbitkan suratpemenang penyedian barang dan jasa.Menandatangani kontrak.. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa.. Mengendalikan pelaksanaan konirak.Melaporkan pelaksanaan/ penyedia pengadaan barang/ jasakepada PA (Pengguna Anggaran) /KPA (Kuasa penggunaAnggaran).g.

Arbain selaku PP TK tidak ikut serta.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai spesifikasi tekhnis yang harusdipenuhi oleh CV. Jaya Sampurna, karena saksi tidak pernah membacaPutusan Perkara No. 63/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg. Halalman 23 dari 94 Halamanperjanjian kerja (kontrak) antara CV. Jaya Sampurna dengan dinas BinaMarga dan Pengairan Kab.

Peraturan Bupati Kab Tangerang No.02 Tahun 2013 tentangPetunjuk tekhnis dan prosedur pembayaran atas dokumenpelaksanaan anggaran (DPA).b.

EgaAlfallah ), disetujui oleh Pejabat Pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) sar.H. Arbain Junaidi.ST. Laporan mingguan dibuat berdasarkan laporanharian yang juga dibuat oleh CV Jaya Sempurna (sdr.Adam) dan diperiksaoleh Pengawas tekhnis lapangan Dinas Bina Marga dan PengairanKabupaten Tangerang (sdr. Muhammad Komarudin Fadly dan sdr. EgaAlfallah ), disetujui oleh Pejabat Pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) sdr.H. Arbain Junaidi.ST.CV.

RYAN PUTRA UTAMA berdasarkan laporan dari konsultanpengawas.Untuk system pembayaran pada proyek tersebut Berdasarkanberita acara aanwezing pelelangan tekhnis pembayaran padaproyek pekerjaan tersebut adalah berdasarkan MC (MUONTLYCERTIVICATE) dan Saksi menandatangani dokumendokumenpencairan berupa dokumen berita acara hasil pekerjaan danberita acara pembayaran fisik pada tanggal 21 Desember 2011sekira jam 11.00 wita dalam ruangan Saksi di kantor Dinas PUKab. Kotabaru Jin.

Asisten Tekhnis Dinas PU Kab. Kotabaru.d. KPA (kuasa pengguna anggaran) Dinas PU Kotabaru yaitusdr. H. AHMAD MUSLIM.e. Sdr.

MT. selaku Pengguna anggran (PA).Untuk system pembayaran pada proyek tersebut Berdasarkanberita acara aanwezing pelelangan tekhnis pembayaran padaproyek pekerjaan tersebut adalah berdasarkan MC (MUONTLYCERTIVICATE) dan Saksi menandatangani dokumendokumenpencairan berupa dokumen berita acara hasil pekerjaan danberita acara pembayaran fisik pada tanggal 21 Desember 2011sekira jam 11.00 wita dalam ruangan Saksi di kantor Dinas PUKab. Kotabaru Jin.

Asisten Tekhnis Dinas PU Kab. Kotabaru.168169h. KPA (kuasa pengguna anggaran) Dinas PU Kotabaru yaitusdr. H. AHMAD MUSLIM.e. Sdr. RAMLI (Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan). Pengurangan volume pekerjaan dari RAB awal untuk menambah lebar jalan dSTA4+000, Box culvert 2x1, 5x6 (single) STA4+600 dan PT.RIYAN PUTRA UTAMA sudah melaksanakan pekerjaan tersebutsesuai dengan CCO (Contact change order) yang ada. Bahwa Sdr.

Menunjuk dan mengangkat PPK (pejabat pembuatkomitmen) dan PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan)pada SKPD tersebut. Menunjuk dan mengangkat Panitia lelang / pejabatpengadaan. Malakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajakkecuali yang diatur lain oleh undangundang. Mengadakan ikatan perjanjian, kerjasama dengan pihak laindalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Nomor : 1245 K/Pid.Sus/201015.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Penyebaran Ternak Sapi Fries Holland (FH), beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenKerinci kepada Tim Tekhnis Pengadaan Sarana PeternakanKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAKnon DR), Nomor : 521/272/TPH/ DPBUN/ 2007, tertanggal 15Maret 2007, prihal Pengadaan Ternak.Asli Berita Acara tertanggal 1 April 2007 dari atas nama Etmizal,Ketua Kelompok KARYA NYATA Desa Pelompek KecamatanGunung

Nomor : 1245 K/Pid.Sus/2010DD.56.57.58.59.60.61.62.63.Kerinci Tahun Angaran 2006, beserta lampiran.Fhoto copy Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan PerkebunanKabupaten Kerinci Nomor 800/752/DPBUN/2006, tanggal 10Agustus 2006, tentang Pembentukan Tim Tekhnis LapanganKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarna Pertanian (DAK)Kabupaten Kerinci Tahun Angaran 2006, beserta lampiran.Asli Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenKerinci kepada Direktur/Pelaksana CV Kadjora, Nomor521.3/1353/TPHDPBUN

Foto Copy Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Pertanian Tahun 2006, Nomor 876/KU.220/A/12/2005.91. Foto Copy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari CV.Kadjora tertanggal 05 Oktober 2006, senilai Rp. 70.156.800,.92. Asli Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2006 atas namaH. SUPARMAN DJAF (Direktur CV. KADJORA).Selurunnya dikembalikan kepada penuntut umum untukdipergunakan dalam perkara Sumpah palsu atas nama Terdakwa H.Suparman Djaf Bin H.

PeternakanTahun 2006, beserta lampiran (Bukti PU63) ;Fhoto copy Bagian uraian dari SK Menteri Pertanian No.358/Kpts/TN.410/5/1988 tertanggal 30 Mei 1988 (Bukti PU64) ;Fhoto copy Buku Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah yangBaik (Good Farming Practice dari Direktorat Jenderal ProduksiPeternakan Direktorat budidaya Peternakan (Bukti PU65) ;Fhoto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 876/KU.220/A/12/05 tentang Petunjuk tekhnis penggunaan DAK bidangpertanian TA.2006, tertanggal 16 Desember 2006 (Bukti

Nomor : 1245 K/Pid.Sus/2010memiliki keahlian, pengalaman, kKemampuan tekhnis dan manajerialuntuk menyediakan barang dan jasa.Ketentuan tersebut di atas sama isinya dengan Pasal 11 ayat (1) hurufb Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukanbahwa Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaanpengadaan memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan tekhnisdan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.Bertitik tolak dari ketentuan

Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK HADIID DIRHAM MAULANA dengan pidana berupa PEMBINAAN DALAM LEMBAGA YANG DITUNJUK YAITU UNIT PELAKSANA TEKHNIS (UPT) REHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL DAN KORBAN NAPZA (REHSOS ANKN) SURABAYA selama : 1 (Satu) tahun ;3.

terdakwamendapat keuntungan.e Bahwa selanjutnya terdakwa memesan tembakau Narkotika melalui internetdan menemukan akun atas nama @paman octopus dan @el.chapo.id, laluterdakwa menghubungi akun tersebut, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2019terdakwa mulai memesan melalui akun @paman octopus sebanyak 100 (Seratus)gram tembakau Narkotika seharga Rp.6.000.000, (enam juta rupiah), kemudiantembakau Narkotika tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) per gram dengan tekhnis

Sehingga pada tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa mulai memesanmelalui akun @paman octopus sebanyak 100 (Seratus) gram tembakau Narkotikaseharga Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) kemudian tembakau Narkotika tersebutterdakwa jual Kembali dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per gramdengan tekhnis penjualan secara maping dan terdakwa mendapat keuntungan.

Sehingga pada tanggal 15 Oktober2019 terdakwa mulai memesan melalui akun @paman octopus sebanyak 100(Seratus) gram tembakau Narkotika seharga Rp.6.000.000, (enam juta rupiah)kemudian tembakau Narkotika tersebut terdakwa jual kembali dengan hargaRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per gram dengan tekhnis penjualan secaramaping dan terdakwa mendapat keuntungan.Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2019, terdakwa membeliNarkotika jenis Black Hanoman yang sebanyak 300 (tiga ratus) gram sehargaRp

Tapin Prov Kalsel, sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya ;Bahwa saksi adalah Staf subbag Tekhnis dan Hubmas di KPU Kab. Tapin dengantugas dan tanggung jawab sebagai berikut :. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Terdakwa II. JAKARIANSYAHselaku Kasubbag Tekhnis dan Hubmas KPU Kab. Tapin;. Melakukan penyiapan Administrasi dan Tekhnis dalam rangka pelaksanaansosialisasi, kampanye, bimbingan tekhnis, sampai dengan pemungutan /perhitungan suara hasil Pileg 2014.Bahwa Terdakwa I.

M.Z WAL AIDI RAKHMAD, MPD adalah anggota KPU Kab.Tapin pada Devisi Tekhnis pemungutan dan perhitungan suara di pemilu 2014,sedangkan saksi adalah selaku Staf Subbag Tekhnis dan Hubmas di SekretarianKPU Kab. Tapin dengan pimpinan saksi adalah Terdakwa II. JAKARIANSYAHS.AP selaku Kasubbag dan H. ASRAZI AIDIN S.Sos selaku Sekretaris KPU Kab.TapinBahwa Yang bertanggung jawab pada perhitungan suara di Pemilu 2014 Kab. Tapinadalah seluruh anggota KPU Kab.

Tapin dan lebih khususnya dalam hal ini adalah pada bagian Tekhnis23pemungutan dan perhitungan suara di pemilu 2014 dimana saksi adalah selakuKasubbag Tekhnis dan Hubmas di Sekretarian KPU Kab. Tapin.Bahwa Perhitungan suara pada Pileg 2014 di Kab Tapin dilaksanakan oleh KPUKab. Tapin berdasarkan hasil Rekapitulasi suara dari seluruh Panitia PemilihanKecamatan ( PPK di Kab.

Tapin dan saksi selaku orang yang mendampingi merekadalam hal melakukan pencatatan hasil dimaksud ;Bahwa hasil dari perhitungan suara yang dilaksanakan di Hotel Tapin tersebut yangmana hasil suaranya dibacakan dan diserahkan oleh seluruh PPK yang ada di Kab.Tapin dimaksud di kumpulkan di bagian Tekhnis KPU Kab.

JAKARIANSYAH dan menanyakan dimana kotaksuara yang terletak di dalam ruangan Subbag Tekhnis, dan dijawab sudahdimasukkan dalam mobil untuk dikirim ke KPU Provinsi, saat itu saksi langsungmelaporkan bahwa ada berkas Asli formulir DB 1 DPR ada terdapat tempelan tempelan berisolasi, selanjutnya Terdakwa II.

SaksiSHODIKIN: Bahwa saksi mengerti diminta memberikan keterangan dalam perkarapencurian yang diduga dilakukan para Terdakwa ; Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;Bahwa para Terdakwa adalah karyawan bagian tekhnis PT TobaPengembang Sejahtera,sama dengan saksI ; Bahwa awalnya pada tanggal 11 Maret 2020, sekitar jam 15.00 WIBsaat saksi sedang mengawasi pekerjaan penarikan kabel tenantgedung, saat saksi membuka ruang PDT (Panel Distribution Terminal)nomor P7P2 saksi melihat kabel grounding di lantai

7 Tower A sudahterpotong ; Bahwa pintu ruaang PDT dalam keadaan baik, kuncinya tidak rusak ; Bahwa kunci ruang PTD disimpan di ruang tekhnis!

Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Judex Facti(Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan TergugatIl menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan dalam pokok perkaramenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tidak dapat dibenarkan,karena penyebutan Tergugat Il dalam gugatan Penggugat telah tepat danbenar dimana perbuatan Tergugat Il sebagai Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Tangerang sudah cukup jelas sesuai dengan kedudukanTergugat Il selaku instansi pelaksana tekhnis

lebih baikjika kelak kembali pada kehidupannya sebagai anggotamasyarakat biasa ; 50255 0 rrr re eeeBahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) UndangUndang Nomor12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, petugaspemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin ataumenjatuhkan hukuman disiplin wajib memperl akukan wargaHalaman 9 dari 116 halaman, Putusan Nomor : 06/G/2010/PTUNJKT.10bianaan secara adil dan tidak bertindak sewenangwenang ;Bahwa untuk menghindari kesewenang wenangan itu,sesual dengan petunjuk tekhnis

yang dikeluarkan olehDirektur Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun2003, pemeriksaan atas kesalahan maupun kelakuan baikdari Narapidana harus diketahui wali Narapidana ;Bahwa penjatuhan hukuman disiplin oleh Tergugat kepadaPenggugat tidak memenuhi' standar pemeriksaan sesuaidengan petunjuk tekhnis Direktur JenderalPemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Tahun 2003, karena tidak menyertakanwali Narapidana dalam penjatuhan

hukuman disiplinTerPSebUT 2 +2 shes sume shes sens ees SHS Bee Se eme B meBahwa karena dibuat bertentangan dengan undangundang danpetunjuk pelaksanaan tekhnis, maka obyek sengketa harusbatal / tidak sah dan Penggugat harus diberiperlindungan hukum dari upaya balas dendam Tergugat =;Bahwa karena batal/tidak sah, kedudukan Penggugat harusditempatkan pada kedudukan semula, yaitu diberi remisitahun 2009 dan dikembalikan kedudukannya sebagai Pemuka10Kerja (PK) Narapidana ; Bahwa karena batal/tidak sah

Dankontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang Terobuka TamanKejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota KabupatenPohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTKPHWT/ X/2008 Tanggal 21Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertama Pejabat tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Pihak Kedua Direkur CV. CAHAYA KARTINI SAUDARABAMBANG HERMANTO DJAFAR secara langsung dan tidak diwakilkan.

CAHAyA KARTINI saudara BAMBANG HERMANTO DJAFAR diketahuioleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saudara NASIR AHMAD, A,Ma.Pd.dan berdasarkan gugatan penggugat butir 3 bahwa PPIK saudara M.BUSTAN HARDI, SH dan KPA Saudara NASIR AHMAD, A.Ma.Pd, diangkatoleh tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 206.a Tahun 2008 tanggal25 September 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dan pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di LingkunganBadan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten

Pohuwaio.Bahwa gugatan penggugat yang mengatakan bahwa tergugat telahmelakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah salah alamat karenapihak yang menandatangani kontrak kerja Pekerjaan Proyek PembangunanRuang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan TataKota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTKPHWT/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertamapejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) saudara M.

Waskitho S.Si Apt, M.Se Deputi Manajer Tekhnis PengujianTeranokoko dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetaminatermasuk dalam golongan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

oleh polisiHalaman 6 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pli Bahwa saksi ataupun Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotikagolongan berbentuk sabu tidak memiliki ijin Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukanbukti surat yaitu Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0304 tanggal 10 April2018 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer tekhnis

), kecual i buktI P.8 tidak adaaslinya (Tda), sebagai berikutP. 1, 2 buah surat alat bukti milik Penggugattertanggal 30 Maret 2007 Perihal PengaduanGangguan Kepada Bapak Kepala Dinas TataKota Banjarmasin, dan surat tertanggal 11Mei 2007 Perihal Status Quo yang ditujukanpula kepada Kepala Dinas Tata KotaBanjarmasin ;P. 2, 2 buah surat alat bukti milik Penggugattertanggal 24 April 2007 dan tertanggal 15 Mei2007 yang keduanyaP. 3, 2 buah surat milik Penggugat tertanggal21 Mei 2007 Perihal Tinjauan Tekhnis

dariTim Tekhnis Perusahaan Penggugat yangmelakukan pengecekan dan hasilnyadisampaikan kepada Kepala Dinas Tata KotaBanjarmasin, dan surat tertanggal 27 Juli2008 Perihal Mohon Ketegasan dan KeberatanP. 4, 1 buah surat Berita Acara HasilPengukuran Lapangan No. 427 / Distakot 2/ 2007 tertanggal 25 Mei 2007 milikPenggugat ;P. 5, 3 buah surat tertanggal O06 Juli 2007Perihal Penghentian Sementara PekerjaanPembangunan, surat tertanggal 01 Agustus2007 Perihal Penghentian SementaraPekerjaan Pembangunan I

dan surattertanggal 13 Desember 2008 PerihalPemberitahuan yang dikeluarkan oleh TurutTergugat yang ditujukan terhadap Tergugatyang ditembuskan kepada Penggugat ;P. 6, 1 buah bukti surat milik Penggugattertanggal O03 Januari 2008 Perihal PelaksanaanPemberitahuan;P. 7, 1 buah penjelasan' tekhnis terhadapbangunan milik Penggugat yang dikeluarkanoleh Tim ~~ Ahli dari PT.

Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;2. dst..38. Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 Nomor:Kd.01.03/I-a/PP.00/353/2012 tanggal 12 Desember 2012. Dikembalikan ke Kantor Kementrian Agama Kab.

Syarat tekhnis yang harus dipenuhi pada pekerjaansubkontrak ini adalah kesediaan untuk menyediakan redy mix(molen besar) hal inilah yang menjadi dasar keempat panitialelang lainnya untuk menyatakan PT. IRWANKA tidakmemenuhi syarat tekhnis sehingga secara keseluruhan tidakada pemenangnya.

penawaran dan melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga dari 14 (empat belas) perusahaan tersebutsaksi selaku Seketaris dan 3 (tiga) anggota panitia lelang(pertama) menyatakan seluruh perusahaan yang mengajukanpenawaran dinyatakan gugur, ada yang gugur evaluasiadministrasi dan gugur dalam evaluasi tekhnis, sedangkanHalaman 91 dari 301 Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2014/PN Bna9292menurut pendapat Ketua Panitia lelang (pertama) ada 2 (dua)perusahan yang lulus dalam evaluasi teknis yaitu PT.IRWANKA

IRWANKA tidak lulusdalam evaluasi tekhnis dengan alasan pembebananSubkontraknya salah seharusnya di lantai dua sedangkandalam Subkontrak dalam penawaran PT. IRWANKA dibebankan di lantai I.

Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:03/PPK/KemenagA gara/GK/2012 tanggal 14 September 2012.Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan JasaKonsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor KementrianAgama Kab.

Aceh Tenggara TA 2012.8 Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan JasaKonsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor KementrianAgama Kab.

VTech Compushop tidakmemasukkan dokumen dan CV.MukadimahTunggal Jaya dinyatakan dokumennya tidaklengkap sehingga keduanya dinyatakangugur dan selanjutnya hanya 4rekanan yangberhak mengikuti evaluasi tekhnis berupapresentasi secara terbuka pada tanggal21102008 ;8. 28102008 : dilakukan pembukaaan dokumen penawaranharga sebagai berikut : RekananPenawaranhargaBobotNilai TeknisBobotJumlah bobot CV.Atia1.698.705.80018,1349777,695,734 PT.ComnetIntegratorSby1.540.194.40020.006451,271,200 PT.InfodataSolusi

VTech Compushop tidakmemasukkan dokumen dan CV.MukadimahTunggal Jaya dinyatakan dokumennya tidaklengkap sehingga keduanya dinyatakangugur dan selanjutnya hanya 4rekanan yangberhak mengikuti evaluasi tekhnis berupapresentasi secara terbuka pada tanggal21102008 ;8. 28102008 : dilakukan pembukaaan dokumen penawaranharga sebagai berikut : Rekanan Penawaran Bobot Nilai Teknis Bobot Jumlah harga bobot1. CV.Atia 1.698.705.80 18,134 97 71,6 95,73402.

Blitar sasarannya adalah untuk mempermudah proses pelayanan pembuatan KTPsecara cepat dan biaya murah dan menampung data kependudukan yang akuratsehingga mempermudah sistim administrasi kependudukan di semua Kecamatan ;Bahwa pelaksanaannya sudah dibentuk panitianya, antara lain Panitia Pengadaan,Team Tekhnis ;Bahwa kemudian saksi membentuk PPTK dan Team Uji Kompetensi dan Konsultanlapangan ;Bahwa saksi membentuk Team Tekhnis tersebut atas saran Nur El Yatimah ;Bahwa untuk Team Uji Kompetensi dan

Konsultan Lapangan sesuai dengan SKKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 470/34c/ 409. 302/2008tanggal 03 Januari 2008 antara lain :Pembina/Penanggung jawab Tekhnis : Hery Bintarto,SE ;Tim Uji Kompetensi dan Pengawas lapangan : Joni Harsono ;Tim Uji Kompetensi dan Pengawas lapangan : M.

Kegiatan (PPTK) sesuai dengan SK KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 900/65/ 409. 302/2008 tanggal 03Januari 2008 antara lain :1 Pejabat Pelaksana Tekhnis Kkegiatan : Dra.

BuniAmin M.Agric,Sc (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Nomor: 15.C Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 TentangPerubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: KU.954/8d/2010 TentangPenetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna AnggaranSelaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPD DalamKabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas danfungsinya Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)bertanggung jawab kepada Pengguna

diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa RAJUDIN, SE Bin Alm NYAK ITAM selaku PegawaiNegeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya padatahun 2010 dan pada saat itu juga Terdakwa menjabat sebagai Kepala BagianTata Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya dan di dalam kegiatan PengadaanTanah Untuk Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010 Terdakwa jugadiangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

dan gunung serta lahantersebut tidak bisa langsung digunakan atau belum siap pakai, sehingga masihdiperlukan dana untuk pematangan lahan sebelum didirikan bangunan di atastanah tersebut, sedangkan harga pasar terhadap tanah tahun 2010 di desalokasi pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Pemda Aceh Jaya berkisarkurang lebih Rp.45.000, (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah) permeter, bahwa berdasarkan faktafaktatersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pengendali tekhnis kegiatan ;Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; danc.

Nomor : 3 tahun 2007Tentang Ketentuan Pelaksanaan PerPres Nomor : 65 tahun 2006 JoPerPres Nomor: 36 tahun 2005, yang menjadi pengendali tekhnis kegiatan,melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atasbeban pengeluaran dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentinganUmum adalah PANITIA PENGADAAN TANAH yang dibentuk berdasarkansurat keputusan Bupati bukan pada Jabatan PPTK dan bukan pada JabatanKabag Tata Pemerintahan hal ini didasari pada :a.