Hutama Karya dengan biayanya sendiri, bukanbiaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dalamSurat Dakwaannya telah didakwa :PRIMAIR, melakukan perbuatan yang diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangRl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) MKUHP.SUBSIDIAIR

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIDIK HARIYANTO Bin HASAN BASRIbersama sama dengan Terdakwa II SOFYAN Bin H.HAFID tersebut telahmerugikan keuangan Negara sebesar Rp. 134.800.000, (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.n Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UUNo.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tentang

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) kelKUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar pasal 5ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001, Jo. pasal 18 UU No.31tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UUNo.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang untuk ituMajelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanBn LINES pO ee SS SeMenimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan Primair yaitumelanggar pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal55 ayat (1) ke1l KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagaiber Lkut SSH 6 eS Se Se1.

yang ditanda tangani para penerima danasubsidi KPR/KPRS yang mencantumkan jumlah sebesar Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) adalah fiktif, karena sejatinya para penerima danatersebut hanya menerima sebesar Rp.6.000.00, (enam juta rupiah) dalam bentuk60tunai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan berupa barang bahan bangunan senilaiRp.4.000.000, (empat juta rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum karena didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Primair Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , SubsidairPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa jika

sawah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkandalam RUKK dan perjanjian kerjasama dengan 13 kelompok tani,maka terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yangmengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan sebesarRp2.117.046.450, (Dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluhenam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN,SP alias LAODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP, Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RI Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang undang RI Nomor : 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SubsidiairBahwa terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP alias LA ODEMUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP, baik bertindak sendirisendiri maupunbersamasama dengan saksi IR.

Kerugian Keuangan Negara (12) Rp 100.800.000,00 Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Nomor 2370 K/PID.SUS/2015Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang merupakan lex spesialis dari unsur secara melawan hukumdalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf a, b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

ENDANG APANDI, S.Sos Bin TASUM (alm)tidak terbuktisecara bersamasama melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. DalamDakwaan Primair. Dan karenanya harus dibebaskan.. Menyatakan terdakwa terdakwaH.

Endang Apandi, S.sos sebagai mana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Halaman 18 dari 134Putusan No. 52/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa iterdakwa H.ENDANG APANDI, S.sos sebagai Kepala Sub BagianAdmininstrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Poltekes Tasikmalayadan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan

Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan memohonagar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjutsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;72Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidiairitas, sebagai berikut:PRIMAIR ~~: Didakwa melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo.

Menyatakan terdakwa MUSASHI PANGERAN BATARA ielah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

olehkarenanya pembayaran termin terahir sebesar +Rp3.000.000.000,00 (tigamilyar rupiah) tidak dilakukan pencairan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan primer sebagaimana diaturdalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHalaman 137 dari 183 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbdengan UndangUndang nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang Unsurunsurnya sebagai berikut:1. Setiap Orang;2. Secara melawan hukum,3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5.

ASRANUDDIN bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;2.

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquotidak secara konsisten melaksanakan hukum atau melaksanakanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam memeriksa danmengadili perkara aquo tidak secara konsisten melaksanakan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 44 , 48, 49, 50 KUHP;Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaanmelanggar ketentuan dalam UndangUndang Tindak PidanaKorupsi yaitu :Primair :Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor

Rancaekek 50.000.000,00 42.672.486,007.327.514,0022 SDN Ciparay 50.000.000,00 30.484.293,0019.515.707,00Cipalabuay23 SDN Ciparay 50.000.000,00 26.599.569,0023.400.431 ,00Haurcucuk24 SDN Ciparay Ciparay 50.000.000,00 11.360.956,0038.639.044,00IV25 SDN Sri Cikancung 50.000.000,00 16.616.237,0033.383.763,00RahayuJumlah 1.250.000.000 639.214.881 ,0/610.785.119,0,00 0 0Jumlah A+ B 1.550.000.000 900.399.529,0649.600.471,0,00 0 0 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 ayat (1)KUHP Jo Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Drs.

TOTO SUHARTO ,MSi.bin SUDIBYA telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitumelakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam dakwaan :PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal

sebanyak 857,82 m3 x Rp. 312.000 = Rp.265.457.546,00 dan pembayaran atas harga dasar material batu yang seharusnyatidak diterima sebesar Rp. 134.155,09 x 14.957,83 (Volume terpasang) = Rp.2.006.669.030,00 dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.265.457.546,00 + Rp. 2.006.669.030, = Rp. 2.272.126.576,00 (Dua Milyar Dua RatusTujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh EnamRupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa terdakwa FRANGKY RATU TAGA Direktur Utama PT.

(dua ratus juta rupiah) sesuaitanda terima uang hari Selasa tanggal 20 September 2016.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;118Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu: Primairsebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana; Subsidiair,ssebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana.Menimbang, bahwa dengan surat

adalah mengenai penggunaan atau adakah penyelewengan baik secara melawanhukum ataupun penyalahgunakan kewenangan berkenaan dengan peruntukan uang sebesarRp.4.235.780.500,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribulima ratus rupiah) yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara ; Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo,Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum yaitu :Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang ....117tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

; Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti makadakwaan Subsidair dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti makadakwaan Subsidair dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah olehUndangundang Nomor 20 Tahun 2001

LOMRI MALADI, MSI telahdidakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secarasubsidairitas sebagai berikut:PRIMAIR: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU.R.I. No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU R.I. No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUU R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR: Pasal3 jo Pasal 18 UU R.I. No.31 Tahun 1999 sebagaimana diuabh danditambah dengan UU R.!.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwaoleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu, jikadakwaanprimair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dandemikian pula sebaliknya, jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidairharus dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang R.I.

Superpam International senilai Rp.339.230.500, (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)sebelum dipotong pajak.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitasyaitu Primair : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, Subsidair : perbuatanTerdakwa diatur dan di ancam Pasal 3 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal terbukti atau tidaknyaterdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair dan subsidairnya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan konstruksi dakwaan subsidiartitas, yaknisebagai berikut:Primair :Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor20 Tahun 2001 ;Subsidair :Melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo.

setidaktidaknya memperkaya orang lain, atau suatu korporasi;ae Bahwa kerugian keuangan negara atas kekurangan volume pekerjaanJembatan Tanjung Gagak tersebut telah dikembalikan oleh saksi Ahmad HendriHarahap Bin Mahyudin Harahap selaku Konsultan Pengawas (dituntut dalamberkas perkara terpisah) ke Kas Umum Daerah Kab.Sarolangun sebesarRp.158.000.000, pada tanggal O03 Maret 2014 dengan NomorRekening:801560008;wonnnnnnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan ayat (8) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDAIR := Bahwa la terdakwa Bayu Afriandi.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmbtelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berbentuk SubsideritasPrimair didakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya terdiri:1.

yang diajukan oleh Penuntutumum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telahdiperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 18 Desember2019 NOMOR PDS01/TBNAN/10/2019 yang pada pokoknya menuntutagar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :Menayatakan terdakwa GEDE KETUT SUKERTA bersalah Melakukanperbuatan Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal64 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GEDE KETUT SUKERTAdenganPidana penjara selama 7 ( tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwatetap berada dalam tahanandan denda sebesar Rp.200.000.000

Perbuatan Terdakwa Gede Ketut Sukerta sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :wonnnn Bahwa ia terdakwa GEDE KETUT SUKERTA selaku KetuaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman

Pontianak sebesar Rp.800.000.000, (delapanratus juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor :20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa MOCH.

DAT PAPUTUNGAN sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:wonn Bahwa ia terdakwa Drs.