Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2010 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 24-04-2012
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 87/Pdt.G/2010/PN.PL.R
Tanggal 4 Agustus 2011 — TAHAU B. TIMBAS ALS. TAHAU BONDUNG, DKK VS. PT. DWIE WARNA KARYA KANTOR PUSAT, DKK
115 — 19
  • VIIIKuala Kapuas berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181/620/HUKUM tanggal 05 April2011, serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal05 Mei 2011, dibawah Nomor: 95/V/2011/SK/PN.PI.R yang mana SYAIFUDIN TAGAMAL,SH selaku kuasa Tergugat II memberikan Kuasa kepada DOKRIN MULIADY, SH ;YULIATI, SH. MH dan PRATHOMO SURYO S, SH beralamat Jalan A.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 23-10-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 15-03-2018
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 15/G/2017/PTUN.BKL
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
SEDIHANDI
Tergugat:
BUPATI SELUMA
117 — 43
  • seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karenadengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo sehinggaPenggugat tidak bisa menjadi Kepala Desa Serian Bandung KecamatanSemidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas Majelis Hakimberpendapat Penggugat dalam mengajukan Gugatan telah memenuhiketentuan Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta Dokrin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-11-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 207/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
YAYASAN KAWALUYAAN
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Kawaluyaan (James Nangoi)
599 — 497
  • Kalau deklaratif itu biasanya keputusan yang melanjutisuatu pristiwa hukum sebelumnya;Bahwa terhadap tindakan faktual, terkait keputusan yang sifatnya deklaratif,dimana telah ada perbuatan hukum sebelumnya, maka secara teori terhadapkeputusan pejabat TUN yang bersifat deklaratif ini, dikaitkan denganpengertian deklaratif tadi pendekatan teoritis, menunjuk pada dokrin paraahli, kKeputusan TUN yang deklaratif itu greatnya itu tidak masuk dalamkategori kKeputusan TUN yang bisa menjadi objek TUN di PTUN
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-09-2015 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 416/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat:
Tuan. JOHANES
Tergugat:
1.JESSICA
2.SYLVIA SUMARTIO
3.ELZA GAZALI
196 — 100
  • SebenarnyaIndonesia juga tidak menganut dokrin Yurisprudensi tidak masuk dalam tataurutan perundangundangan. Kalau memang belum diatur secara khusus didalam suatu undang undang, bisa saja kita menggunakan Yurisprudensi.Tetapi kalau di dalam hukum tanah kita sudah ada pengaturannya bahwasertifikat itu mMemang adalah bukti yang sah / bukti yang kuat bahwa diamemang hak atas tanah.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 17-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 40/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : NIYA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat II : BASRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat III : MUHAMMAD DEFRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IV : RUDI HARTONO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat V : RUSDI YANTO MUSA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VI : SYAIFUL BAHRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VII : ZAINUDIN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VIII : NURHAYATI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IX : BINJI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat X : SARKONI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XI : CIKNAWATI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XII : NUKSIN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XIII : MURSIDAH Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. WASKITA KARYA Tbk<
203 — 205
  • Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara(process doelmtigheid) artinya jangan sampai gugatan yang tidakjelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan(Tergugat I) dalam membela hak dan kepentingannya.Bahwa berdasarkan dokrin yang berlaku di Indonesia, sebagaimanayang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya HukumAcara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2015 halaman 58,fundamentum petendi Para Penggugat harus memuat dua unsuruntuk agar tidak dianggap sebagai gugatan yang
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-07-2012 — Upload : 03-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 44/PID.B/2012/PN.PRA
Tanggal 23 Juli 2012 — AKRAM Alias KRAM
58 — 46
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu adadua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yangdiketahul ); Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaan ini berasal.Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1 Teori kehendak ( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untukmelakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telahdikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Skg
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
161 — 101
  • harus diputus terlebin dahulu olehPengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas sejalan denganputusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor :11 K/AG/1979,Tanggal 13desember 1979 menyatakan:Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masihterkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasukkewenangan pengadilan agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenanganperadilan umumBahwa menurut pendapat (Dokrin
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 17-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : KARTOLO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat II : HAMADI BIN PAES Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat III : EDI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IV : SUDIANA BINTI BUDIMAN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat V : SANDIRA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VI : ALI SUBRO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VII : SAIMAN IMAN Bin BUDJANG Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VIII : SADAM Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IX : MARIDA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat X : NING AYU BINTI ABDULLAH Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XI : MATNUR Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XII : SAHRIL Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. WASKITA KARYA Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. HUTAMA KARYA
183 — 69
  • Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG21.22.23.24.25.26.kesimpulan yang jelas dan terang (een duidelijk en bepaaldeconclusive);Bahwa berdasarkan dokrin yang berlaku di Indonesia,sebagaimana yang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2015halaman 58, fundamentum petendi Para Penggugat harus memuatdua unsur untuk agar tidak dianggap sebagai gugatan yang kaburatau obscuur libel, yaitu penjelasan dasar hukum dan dasar fakta;Bahwa dalam Gugatan a quo
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer Subordinasi
Register : 15-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 19-K/PMT-II/AD/III/2019
Tanggal 11 April 2019 — Budi Mawardi Syam Letkol Inf
1109 — 597
  • Bahwa Terdakwa tidak menghayati dokrin TNISapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.2. Bahwa~ akibat perbuatan terdakwa dapatmencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473 K /Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. ;
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun pandangan Majelis Hakim sangat bertentangan denganparadigma kebijakan publik yang dipikul oleh seorang aparatur Pemerintah,yakni Terdakwa itu sendiri selaku Sekda Provinsi Irian Jaya Barat waktu kini(kini Papua Barat) ;Dokrin hadirya Pemerintahan di daerah sebagai perpanjangan tanganPemerintahan Pusat adalah sematamata bertujuan untuk melakukan pelayananpublik dan mensejahterakan kehidupan masyarakat (WargaNegara Indonesia) yang ada di daerah secara langsung maupun tidak langsungdemi terwujudnya
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 24-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 220/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 16 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : SUPONO
Terbanding/Tergugat I : PT LINDUNG ALAM BATAM
Terbanding/Tergugat II : PT ARSIKON GROUP
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
60 — 32
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung RIdan juga ajaran/dokrin ahli hukum, menguraikan tentang perbuatan melawanhukum sebagai berikut:a. Adanya perbuatan (onrechtmatig)b. Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat;c. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal1365 KUH Perdata, suatu perbuatanmelawan hukum harus mengandung unsurunsur sebagai berikut:a. Ada suatu perbuatan;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2518 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Desember 2015 — Drs. HENDRI, M.M.
82 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2518 K/Pid.Sus/2015Pasal 28 ayat (8) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, di mana diatur danditentukan bahwa jika apabila dalam penawaran hanya ada 1 (satu),makadilakukan negosiasi seperti paa proses penunjukan langsung. bahwa apa yangdilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam konteks hukum administrasidapat dibenarkan berdasarkan kewenangan diskresi dan dokrin mengenaipenemuan hukum;Dalam praktek pengambilan keputusan oleh administrasi negara lazimdigunakan penemuan hukum. menurut Hotma P.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 12 Nopember 2015 — Drs.ENDRO SUROSO,M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO
61 — 10
  • Akan tetapi sudah cukup dan terdapatkesadaran kerja sama;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (deelneming) menurut sifatnyaterdiri dari:a deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargaisendirisendiri ;b deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satudigantungkan pada perbuatan peserta lain ;Halaman 93 dari 102 Putusan No.:112/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBYMenimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasama yang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 16-02-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 16/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 16 Oktober 2012 — RD. ADJ. ROKAJAH JOOTJE. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
58 — 33
  • Rokajah Jootje sebagaiahli waris Rd RG Ardiwilaga mempunyai cukup kepentingan untuk menggugat KeputusanTata Usaha Negara karena merasa dirugikan dengan telah diterbitkannya sertipikat objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa hak gugat (persona standi in judicio) atau Legal Standing adalahmerupakan syarat mutlak dalam pengajuan gugatan karena menggugat tanpa adanyakepentingan adalah siasia dan tidak berdasar sebagaimana adagium point dinterest, pointdaction ;Menimbang, bahwa kepentingan tersebut menurut dokrin
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 26-06-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 07-05-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1780/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 43
  • Itupun saya masih melanjutkan denganmenitipbkan anak kedua belajar membaca AlQuran di temansaya dan anak pertama mendapat bimbingan saya langsung.e Penggugat telah memiliki mindset yang salah (pola pikir yangmembahayakan) karena dokrin aliran keras.Jawab : Aliran keras yang bagaimana? Siapa pemimpinnya? Dimana pusatnya? Ajaran keras apa yang tergugat ketahui daripenggugat. Bahkan anak lakilaki saya pun tahu tentangpemahaman itu dan pernah ke masjid tersebut.a.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2014 — Putus : 19-09-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 19 September 2014 — ASGUL, S.E., M.si
51 — 13
  • Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan pidanaDalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dinyatakan: dihukum sebaga pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu :1 Yang melakukan ( Plegger )2 Yang menyuruh melakukan ( doen Pleger )3 Yang turut melakukan ( mede Pleger )Dalam dokrin hukum pidana , tuurt serta dikenal
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 147/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : PT. DHARMA PUTRA KARSA
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat II : BACHTIAR
430 — 356
  • Bahwa menurut ilmu hukum perdata baik dokrin / pendapat ahlihukum maupun praktik hukum terhadap kedua syarat pertama yangditentukan dalam Pasal 1320 KUH.Perdata adalah syarat subyektifkarena berkaitan dengan subyek perjanjian, yang mana jika syaratsubyektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapatdibatalkan (vernietigbaar), sedangkan terhadap kedua syarat terakhirdikualifikasikan sebagai syarat obyektif, yang mana jika syarat objektiftidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-11-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 106/PID.B/2012/PNTMG
Tanggal 20 Nopember 2012 — SUHARDI Bin ABDUL HAMID RAJA KUASA
84 — 24
  • berita acara persidangan perkara ini dianggap telah ikut termuat danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putuan ini ;Menimbang, bahwa apakah dengan faktafakta hukum tersebut para terdakwasudah dapat dinyatakan bersalah, maka untuk menentukan kesalahan para terdakwatersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah faktafakta hukum tersebuttelah memenuhi dari seluruh unsurunsur tidak pidana yang didakwakan kepada paraterdakwa ;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dokrin
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-01-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Plk
Tanggal 6 Juni 2017 — HERNAL KUNOM Melawan BUNGEH N. KUNOM, DK
59 — 14
  • (putusanMahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yangberpendapat bahwa berdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktekperadilan standar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifatassesoir yang melekat pada gugatan rekonpensi dan intervensi terhadapgugatan Konpensi, maka apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapatditerima dengan sendirinya gugatan Rekonpensi dan Intervensi pun harusdinyatakan tidak dapat diterima), dengan demikian maka berdasarkanpertimbangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 18-05-2011 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Mei 2012 — Tn.WANDY GUNAWAN >< PT.DUTA PERTIWI. Tbk,Cs
135 — 41
  • 1338 ayat (2) KUHPerdata menentukan perjanjian wajibdilaksanakan dengan itikad baik ;Bahwa itikad baik terdapat pada tiga periode perjanjian yaitu itikad baikpra kontrak, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dan itikad baik pascakontrak ;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, itikad baik prakontrak didasrkan pada kejujuran sedangkan yang dimaksud dalam pasal13338 ayat (3) adalah itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dimanapara pihak melaksanakan perjanjian secara Rasional dan patut;Bahwa dokrin