Ditemukan 9695 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren doirin dokris dakrin dorin dikrin
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 09-08-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN PADANG Nomor 136/PDT.G/2016/PN Pdg
Tanggal 3 April 2017 — ABDUL MUAS GLR. RAJO DILANGIK, DKK LAWAN ZULKIFLI GLR. RAJO SATI, DKK
126 — 28
  • berlangsung sampai sebelum putusan dijatunkan dan juga hakimsecara exofficio harus menyatakan diri tidak berwenang , sedangkan untuk eksepsikompentensi kewenangan relatif berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 2 ) RBgdan pasal 159 RBg harus diajukan bersamaan pada saat mengajukan jawabanpertama terhadap materi pokok perkara ;Menimbang, bahwa maskipun undangundang hanya menyebut eksepsikompetensi mengadili secara absolut dan relatif, masih banyak eksepsi lain yangdiakui keabsahan dan keberadaannya oleh dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa dalam dokrin hukum pidana, pengertianturut serta dikenal beberapa pendapat. Majelis Hakim TingkatPertama mengarahkan Terdakwa sebagai yang melakukan, jugamenyuruh melakukan dan juga yang turut serta melakukan.Artinya jika selanjutnya Majelis Hakim pengadilan TingkatPertama ini tidak jelas mengkualifikasikan Terdakwa sebagaipelaku yang mana?
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MANADO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 9 Juli 2015 — - Terdakwa Ir. NORRY KAPOJOS
67 — 8
  • subsidairPenuntut Umum telah terpenuhi, maka berarti Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan subsidair tersebut;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diriTerdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana dalam Nota Pembelaanya, Majelis berpendapat adalah tidakberalasan dan harus dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM VS I. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI., II. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN;
76 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BahwaHalaman 76 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/20172.2.menurut dokrin hukum dari Dr. Zainal Arifin Hoesin, S.H., M.H.,dalam Hukum Administrasi Negara surat permintaan tidakmempunyai kekuatan tidak dapat menjadi dasar apabila surat itusendiri bertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka tidak boleh menjadi dasar keputusan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2518 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Desember 2015 — Drs. HENDRI, M.M.
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2518 K/Pid.Sus/2015Pasal 28 ayat (8) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, di mana diatur danditentukan bahwa jika apabila dalam penawaran hanya ada 1 (satu),makadilakukan negosiasi seperti paa proses penunjukan langsung. bahwa apa yangdilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam konteks hukum administrasidapat dibenarkan berdasarkan kewenangan diskresi dan dokrin mengenaipenemuan hukum;Dalam praktek pengambilan keputusan oleh administrasi negara lazimdigunakan penemuan hukum. menurut Hotma P.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 12 Nopember 2015 — Drs.ENDRO SUROSO,M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO
59 — 10
  • Akan tetapi sudah cukup dan terdapatkesadaran kerja sama;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (deelneming) menurut sifatnyaterdiri dari:a deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargaisendirisendiri ;b deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satudigantungkan pada perbuatan peserta lain ;Halaman 93 dari 102 Putusan No.:112/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBYMenimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasama yang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-11-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 207/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
YAYASAN KAWALUYAAN
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Kawaluyaan (James Nangoi)
581 — 490
  • Kalau deklaratif itu biasanya keputusan yang melanjutisuatu pristiwa hukum sebelumnya;Bahwa terhadap tindakan faktual, terkait keputusan yang sifatnya deklaratif,dimana telah ada perbuatan hukum sebelumnya, maka secara teori terhadapkeputusan pejabat TUN yang bersifat deklaratif ini, dikaitkan denganpengertian deklaratif tadi pendekatan teoritis, menunjuk pada dokrin paraahli, kKeputusan TUN yang deklaratif itu greatnya itu tidak masuk dalamkategori kKeputusan TUN yang bisa menjadi objek TUN di PTUN
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pli
Tanggal 28 April 2020 — pENGGUGAT Hasanah Binti H.Aliansyah Almt TERGUGAT - Tengku Syarifudin - Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta cq. Gubernur Kalimantan Selatan cq. Bupati Tanah Laut cq. Camat Tambang Ulang cq. Kepala Desa Pulau Sari
112 — 100
  • ukuran lebar 42 meter danpanjang 75 meter, tergugat merubah ukuran panjang 155 meter dan lebar73 meter, tergugat merubah 31 meter di dalam bidang tanah milik Djahribin Aspan dan tergugat melakukan penyorobotan melakukan penanamankelapa sawit diatas tanah penggugat peninggalan orang tua pengguat H.Aliansyah yaitu ukuran lebar 42 meter dan panjang 80 meter dan ternyatamelapisi/overlaving dengan tanah milik penggugat diatas menuruthukumadalah perbuatan melawan hokum (onrechmatigedaad)Bahwa apabila dokrin
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 24-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 220/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 16 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : SUPONO
Terbanding/Tergugat I : PT LINDUNG ALAM BATAM
Terbanding/Tergugat II : PT ARSIKON GROUP
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
56 — 30
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung RIdan juga ajaran/dokrin ahli hukum, menguraikan tentang perbuatan melawanhukum sebagai berikut:a. Adanya perbuatan (onrechtmatig)b. Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat;c. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal1365 KUH Perdata, suatu perbuatanmelawan hukum harus mengandung unsurunsur sebagai berikut:a. Ada suatu perbuatan;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473 K /Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. ;
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun pandangan Majelis Hakim sangat bertentangan denganparadigma kebijakan publik yang dipikul oleh seorang aparatur Pemerintah,yakni Terdakwa itu sendiri selaku Sekda Provinsi Irian Jaya Barat waktu kini(kini Papua Barat) ;Dokrin hadirya Pemerintahan di daerah sebagai perpanjangan tanganPemerintahan Pusat adalah sematamata bertujuan untuk melakukan pelayananpublik dan mensejahterakan kehidupan masyarakat (WargaNegara Indonesia) yang ada di daerah secara langsung maupun tidak langsungdemi terwujudnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 09-07-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 16 Februari 2016 — WIHARTATI MUSLIM, Warga Negara Indonesia,Cs >< LAM TIN SING,Cs
343 — 128
  • maupunpihak Turut Termohon;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan perkara permohonan dalamperkara a quo yang telah menarik pihak ketiga untuk diposisikan sebagai pihakTurut Termohon tersebut secara formal tidak diperkenankan karena dalamsuatu perkara perdata yang menarik pihak ketiga untuk diposikan sebagai pihakTurut Tergugat hanya dikenal dalam perkara gugatan biasa karena kedudukanpihak ketiga yang ditarik/diposisikan sebagai Turut Termohon atau sebagaipihak Turut Tergugat pada hakekatnya menurut dokrin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 16-02-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 16/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 16 Oktober 2012 — RD. ADJ. ROKAJAH JOOTJE. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
55 — 30
  • Rokajah Jootje sebagaiahli waris Rd RG Ardiwilaga mempunyai cukup kepentingan untuk menggugat KeputusanTata Usaha Negara karena merasa dirugikan dengan telah diterbitkannya sertipikat objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa hak gugat (persona standi in judicio) atau Legal Standing adalahmerupakan syarat mutlak dalam pengajuan gugatan karena menggugat tanpa adanyakepentingan adalah siasia dan tidak berdasar sebagaimana adagium point dinterest, pointdaction ;Menimbang, bahwa kepentingan tersebut menurut dokrin
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 26-06-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 07-05-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1780/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 36
  • Itupun saya masih melanjutkan denganmenitipbkan anak kedua belajar membaca AlQuran di temansaya dan anak pertama mendapat bimbingan saya langsung.e Penggugat telah memiliki mindset yang salah (pola pikir yangmembahayakan) karena dokrin aliran keras.Jawab : Aliran keras yang bagaimana? Siapa pemimpinnya? Dimana pusatnya? Ajaran keras apa yang tergugat ketahui daripenggugat. Bahkan anak lakilaki saya pun tahu tentangpemahaman itu dan pernah ke masjid tersebut.a.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-03-2013 — Upload : 31-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 15/Pdt.G/2012/PN-PSP
Tanggal 18 Maret 2013 — SURYANTO SALIM VS BUPATI TAPANULI SELATAN, DKK
69 — 16
  • Bahwa terhadap perkara terdahulu (dengan objek dan subjek yangsama), telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in16kracht van gewijsde), karena sesuai dengan dokrin danpraktikperadilan, suatu putusan menurut hukum telah mempunyai kekuatanhukum tetap apabila: Terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya banding; Terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum;Dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat, sudah pernah diputusdalam putusan kasasi oleh Mahkamah Agung RI Jo.
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-11-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 106/PID.B/2012/PNTMG
Tanggal 20 Nopember 2012 — SUHARDI Bin ABDUL HAMID RAJA KUASA
82 — 24
  • berita acara persidangan perkara ini dianggap telah ikut termuat danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putuan ini ;Menimbang, bahwa apakah dengan faktafakta hukum tersebut para terdakwasudah dapat dinyatakan bersalah, maka untuk menentukan kesalahan para terdakwatersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah faktafakta hukum tersebuttelah memenuhi dari seluruh unsurunsur tidak pidana yang didakwakan kepada paraterdakwa ;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dokrin
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2014 — Putus : 19-09-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 19 September 2014 — ASGUL, S.E., M.si
44 — 13
  • Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan pidanaDalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dinyatakan: dihukum sebaga pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu :1 Yang melakukan ( Plegger )2 Yang menyuruh melakukan ( doen Pleger )3 Yang turut melakukan ( mede Pleger )Dalam dokrin hukum pidana , tuurt serta dikenal
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 147/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : PT. DHARMA PUTRA KARSA
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat II : BACHTIAR
407 — 339
  • Bahwa menurut ilmu hukum perdata baik dokrin / pendapat ahlihukum maupun praktik hukum terhadap kedua syarat pertama yangditentukan dalam Pasal 1320 KUH.Perdata adalah syarat subyektifkarena berkaitan dengan subyek perjanjian, yang mana jika syaratsubyektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapatdibatalkan (vernietigbaar), sedangkan terhadap kedua syarat terakhirdikualifikasikan sebagai syarat obyektif, yang mana jika syarat objektiftidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Skg
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 93
  • harus diputus terlebin dahulu olehPengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas sejalan denganputusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor :11 K/AG/1979,Tanggal 13desember 1979 menyatakan:Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masihterkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasukkewenangan pengadilan agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenanganperadilan umumBahwa menurut pendapat (Dokrin
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 17-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : KARTOLO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat II : HAMADI BIN PAES Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat III : EDI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IV : SUDIANA BINTI BUDIMAN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat V : SANDIRA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VI : ALI SUBRO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VII : SAIMAN IMAN Bin BUDJANG Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VIII : SADAM Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IX : MARIDA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat X : NING AYU BINTI ABDULLAH Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XI : MATNUR Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XII : SAHRIL Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. WASKITA KARYA Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. HUTAMA KARYA
167 — 56
  • Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG21.22.23.24.25.26.kesimpulan yang jelas dan terang (een duidelijk en bepaaldeconclusive);Bahwa berdasarkan dokrin yang berlaku di Indonesia,sebagaimana yang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2015halaman 58, fundamentum petendi Para Penggugat harus memuatdua unsur untuk agar tidak dianggap sebagai gugatan yang kaburatau obscuur libel, yaitu penjelasan dasar hukum dan dasar fakta;Bahwa dalam Gugatan a quo
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer Subordinasi
Register : 15-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 19-K/PMT-II/AD/III/2019
Tanggal 11 April 2019 — Budi Mawardi Syam Letkol Inf
1060 — 578
  • Bahwa Terdakwa tidak menghayati dokrin TNISapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.2. Bahwa~ akibat perbuatan terdakwa dapatmencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat.3.