00071/207/07/052/10 tanggal 28 Januari 2010 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2007 dengan jumlah PajakPenghasilan Pasal 23 yang masih harus dibayar sebesar Rp 304,077 ,492.00;Bahwa atas utang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007 tersebut, telah Pemohon Banding bayar seluruhnya melalui Surat SetoranPajak (SSP) sebesar Rp 304.077.492,00 pada tanggal 25 Februari 2010;Bahwa adapun rincian dan persandingan perhitungan

pencatatan didalam GeneralLedger perusahaan Pemohon Banding, atas hal tersebut, menurut pendapatPemohon Banding bahwa seluruh objek Pajak Penghasilan Pasal 23 telahPemohon Banding laporkan sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, PemohonBanding memohon kiranya koreksi menyeluruh atas Pajak Penghasilan Pasal23 yang sebesar Rp. 304.077.492,00 yang dilakukan oleh Pihak Terbandinguntuk dapat dipertimbangkan dibatalkan;PERHITUNGAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 YANG SEHARUSNYATERUTANG MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makamenurut perhitungan Pemohon Banding, Pajak Penghasilan Pasal 23 yangseharusnya terutang adalah sebagai berikut (dalam Rupiah) :Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 451/B/PK/PJK/2017 URAIAN Jumlah (Rp) 1.

23 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 sebesar Rp1.197.499.664,00 yang tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan penjelasan sebagai berikut:Dasar Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)Bahwa berdasarkan hasil ekualisasi antara SPT Masa PPh Pasal 23 danpos biaya dalam laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), diketahui bahwa terdapat objek PPh Pasal 23yang pajaknya belum dipotong dan dibayar sebesar Rp1.197.499.664,00dengan perhitungan

pelaksanaan pemeriksaan dan proses keberatan PemohonBanding tidak melaksanakan seluruh kewajiban dengan baik makaTerbanding dapat menggunakan kewenangankewenangannyasebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan sehinggaTerbanding dapat menghitung besarnya penghasilan kena pajak PemohonBanding atau mengajukan tuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;Bahwa Terbanding menyatakan keberatan Pemohon Banding ditolakkarena berdasarkan pengujiar atas salah satu objek pajak yaitu atas bunga(interest) perhitungan

tanggal 24 Januari 2011, denganini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada PengadilanPajak atas surat keputusan tersebut;Bahwa surat keputusan tersebut di atas merupakan keputusan atas permohonankeberatan yang Pemohon Banding ajukan kepada Terbanding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahanBarang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Nomor00002/207/09/055/10 tanggal 27 Januari 2010 Masa Pajak Januari sampaidengan Februari 2009 dengan uraian perhitungan

Uraian(Rp) (Rp)1 DPP Ekspor 11.932.383.060,00 11.932.383.060,00 PPN yg harus dipungut sendiri 0,00 2.021.114.740,00 Jumlah 11.932.383.060,00 13.953.497.800,00 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar PK yang harus dipungut sendiri0,00202.111.474,00 Dikurangi: Pajak Masukan80.236.771,0080.236.771,00 Dibayar dengan NPWP sendiri122.993.207,00122.993.207,00 Jumlah203.229.978,00203.229.978,00 PPN Kurang (Lebih) Bayar(203.229.978,00)(1.118.504,00) Kelebihan dikompensasikan ke Masa203.229.978,00203.229.978,00 3Pajak

Uraian Pemohon Banding(Rp)1 DPP Ekspor 12.207.541.714,00 PPN yg harus dipungut sendiri 0,00 Jumlah 12.207.541.714,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar PK yang harus dipungut sendiri 0,00 Dikurangi:Pajak Masukan 80.236.771,00Dibayar dengan NPWP sendiri 122.993.207,00Jumlah 203.229.978,00PPN Kurang (Lebih) Bayar (203.229.978,00)3 Kelebihan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 203.229.978,004 PPN Kurang Bayar 0,005 Sanksi Kenaikan pasal 13 ayat (3) KUP 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00

Raya Narogong Km. 26,5,Dusun , Desa Klapanunggal, Kelapa Nunggal, Bogor 16820, sehingga jumlahPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2009menjadi: KeteranganDasar Pengenaan PajakJumlah (Rp)11.932.383.060,00 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 80.236.771,00Dibayar dengan NPWP sendiri 122.993.207,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (203.229.978,00)Kelebihan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 203.229.978,00PPN

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.43352/PP/M.XII/16/2013 tanggal 20 Februari 2013dapat diketahui:3. 1.3. 2.3. 3.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak PertambahanNilai sebesar Rp1.745.956.076,00 berdasarkan perhitungan aruspiutang dengan uraian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak; Cfm Pemohon PK (Terbanding) : Rp 13.653.497.800,00Cfm

Padahal padatanggal 10 April 2007 terhadap perkara ini sebelumnya masih dalampemeriksaan hakim Kasasi Mahkamah Agung RI karena Tergugatmelakukan upaya Kasasi terhadap putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menyatakanNO,Bahwa bila majelis hakim Judex Facti konsisten menggunakanpendapat sebagaimana poin (3) maka perhitungan pesangonnyamenggunakan dasar Upah Minimum Kabupaten (UMK) KabupatenProbolinggo tahun 2011 yakni sebesar Rp. 844.000 dan menjadi Sadr.Sunyoto

Industrial atas besarnya Tunjangan Hari Raya Keagamaan yanghanya menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaantahun 2006 tidak dapat dibenarkan, dan oleh karenanya dengan jugamemperhatikan ketentuan Pasal 96 Undang Undang No. 13 Tahun 2003besarnya hak Penggugat Tunjangan Hari Raya harus ditetapkan untuk 2 tahunyakni Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 dan Tahun 2011 dengan perhitungan2 x Rp 580.00= Rp 1.160.000,;Bahwa besarnya upah yang ditetapkan oleh Pengadilan HubunganIndustrial sebagai dasar perhitungan

pembayaran hakhak Penggugat yaknisebesar Rp 580.000, sebulan dan bukan sebesar Upah Minimum KabupatenProbolinggo Tahun 2011 yakni Rp 844.000, sebulan, penetapan besar upahsebagai dasar perhitungan dalam putusan oleh Pengadilan Hubungan Industriala quo telah benar sesuai dengan upah yang didalilkan olen Pengugat dalamposita.Bahwa mengenai besanya upah proses Pemutusan Hubungan Kerja yangditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial telah sesuai dengan rasakeadilan sebagaimana dimaksud ketentuan

Bromo TirtaLestari) tidak berdasar, namun demikian penetapan perhitungan UangPesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang No. 13Tahun 2003 tidak dapat dibenarkan.Bahwa meskipun alasan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yangdidalilkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tidak berdasar, namundemikian tindakan Penggugat yang melakukan pertengkaran dengan atasanTergugat sebagaimana yang dijadikan sebagai alasan a quo pada pokoknyaadalah suatu kesalahan, dan oleh karenanya

karenanya atas PemutusanHubungan Kerja a quo karena tidak ada alasan hukum untuk memberikankompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 2 kali perhitungan dalamPasal 156 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 2003, maka atasPemutusan Hubungan Kerja a quo Penggugat berhak atas kompensasiPemutusan Hubungan Kerja atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan sertapengobatan dan perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang No.13 Tahun 2003

KPGuang penjualan obat perusahaan waktu itu kepada perusahaan, kemudianditanyakan dan dicrosscheck dengan terdakwa memang benar terdakwatelah menerima uang pembayaran dan telah digunakan untuk kepentinganpribadi.Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan perusahaan, uang yangdigelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 11.902.539..Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang perusahaan yangmana pada waktiu itu terdakwa disuruh mengantar obat ke 3 (tiga) apotikyaitu Apotik Talitakum, Apotik Tiara dan Apotik

Enseval Putera Mega Tranding beralamat di jalanBundaran PU No.10 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang dan perusahaan bergerak di bidang distributor obatobatan.Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) tahun bekerja di perusahaan sejak tahun2013 dan sebagai driver perusahaan terdakwa mendapatkan gaji atau upahbulanan.Bahwa sesuai dengan perhitungan perusahaan terhadap bukti copy faktur,total uang perusahaan yang digelapkan oleh terdakwa adalah Rp.11.902.539..Bahwa awalnya saksi mendapat laporan

PharmaquinCitra dan telah dibayarkan obat yang diantar tersebut secara tunai namunterdakwa tidak menyetorkan uang penjualan obat perusahaan waktu itukepada perusahaan, kemudian ditanyakan dan dicrosscheck denganterdakwa memang benar terdakwa telah menerima uang pembayaran dantelah digunakan untuk kepentingan pribadi.Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan perusahaan, uang yangdigelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 11.902.539..Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang perusahaan yangmana pada

KPGBundaran PU No.10 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, KotaKupang dan perusahaan bergerak di bidang distributor obatobatan.Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) tahun bekerja di perusahaan sejak tahun2013 dan sebagai driver perusahaan terdakwa mendapatkan gaji atau upahbulanan.Bahwa sesuai dengan perhitungan perusahaan terhadap bukti copy faktur,total uang perusahaan yang digelapkan oleh terdakwa adalah Rp.11.902.539,.Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang perusahaan yangmana pada

Enseval Putera Mega Tranding berdiri sejak tanggal 01Oktober 1973 dengan pimpinan AGUS HADI MURSALIM, kantor beralamat dijalan Bundaran PU No.10 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang dan perusahaan tersebut bergerak di bidang distributor obatobatan.e Bahwa benar sesuai dengan perhitungan perusahaan terhadap bukti copyfaktur, total uang perusahaan yang digelapkan oleh terdakwa adalah Rp.11.902.539,.Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No : 100/Pid.B/2017/PN.KPGBahwa benar uang yang

2013 a quo;Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00042/207/10/093/13 tanggal 2 Juli 2013 Masa PajakMei 2010, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 01420/076 tanggal 23 Agustus 2013 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal26 Agustus 2013, dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP858/WPJ.19/2014 tanggal 6 Mei 2014 permohonan Pemohon Banding tersebutdikabulkan sebagian dan dikurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayardengan perhitungan

Raya Pasar Minggu Km. 18,Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2010 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak : Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp168.287.322.842,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 52.448.447.258,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 7.591.443.070,00Jumlah seluruh penyerahan Rp228.327.213.170,00Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai:Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp

16.828.732.284,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp28.314.627.070,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 11.485.894.786,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp11.502.132.934,00Jumlah PPN yang Kurang dibayar Rp 16.238.148,00Sanksi Administrasi:a.

Raya PasarMinggu Km. 18, Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 menjadisebagaimana tersebut diatas (halaman 2), adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan

kembali menjadi sebesar Rp32.476.296,00; denganperincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak : Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp168.287.322.842,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 52.448.447.258,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 7.591.443.070,00Jumlah seluruh penyerahan Rp228.327.213.170,00Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai:Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 16.828.732.284,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp28.314.627.070,00Jumlah Perhitungan

Perhitungan Nilai hasil seleksi dan Rekapitulasi Seleksi Bakal CalonKepala Desa Wasuemba yang dilaksanakan dan ditandatangani olehPanitia Pilkades Tingkat Kecamatan/ TERGUGAT Ill tertanggal 18 Agustus 2018;4. Surat Keputusan PANWAS Kecamatan Wabula/ TURUT TERGUGAT tertanggal 05 September 2018;5. Pembentukan anggota Baru Panitia Pilkades Tingkat Desa Wasuembaoleh BPD Desa Wasuemba oleh BPD Desa Wasuemba pada tanggal 43 September 2018,6.

Disamping itu Tergugat IIIyang telah memeriksa dan melakukan penilaian serta menandatanganihasil Seleksi tambahan bagi peserta Bakal Calon Kepala Desa tanpamenorah Stempel Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan tertanggal 18Agustus 2018 adalah suatu bentuk Intervensi kewenangan dari Tergugat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan Perhitungan Nilai Seleksi tambahanbagi Bakal Calon Kepala Desa Wasuemba sehingga bertentangandengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedomandan petunjuk teknis tahapan

pelaksanaan Pilkades Pasal 24 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa Perhitungan Nilai seleksi tambahan sebagaimanaPutusan No.30/G/2018/PTUN.Kdi, Halaman 10 dari 26 halamang~.Scanned by CamScannerEEOdisebutkan dalam p&sal 23 dilaksanakan oleh Panitia Pilkades TingkatDesa, Ayat (2) Perhjitungan Sebagaimana dimaksud Wasuemba sehinggabertentangan dengan Peraturan Buton Nomor 4 Tahun 2016 tentangpedoman dan petunjuk teknis tahapan pelaksanaan Pilkades Pasal 24ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perhitungan Nilai

Ayat (2) Perhitungan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) di Konsultasikan kepada Panitia Tingkat Kecamatandisamping itu dalam peraturan Buton Nomor 4 tahun 2016 tersebut Pasal(6) ayat (3) disebutkan bahwa Panitia Pilkades Tingkat Desa yangdibentuk oleh BPD harus bersifat mandiri dan tidak memihak.4.

Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;163. 1(satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor type OMNI III Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;164. 1(satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri type OXCYON II Merk : Infinium- USA dari PT.

Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;165. 1(satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Elektro Cardio Graf (ECG) 6 Chanel Type : AR 1200 Merk : CARDOLINE- Italy dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;166. 1(satu) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan, Kelengkapannya dan Penawaran Harga Nomor : 18/DAP/2013 tertanggal 22 Juli 2013 dari PT. DWI ALIT PERKASA kepada PT.

Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;178. 1(satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor type OMNI III Merk : Infinium- USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;179. 1(satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri type OXCYON II Merk : Infinium- USA dari PT.

Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;180. 1(satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Elektro Cardio Graf (ECG) 6 Chanel Type : AR 1200 Merk : CARDOLINE- Italy dari PT.

Surfandi Teknisi dari PT.Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor typeOMNI III Merk : Infinium USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25Juli 2013;1 (satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri typeOXCYON II Merk : Infinium USA dari PT.

Indoprima Bionet tertanggal 25Juli 2013;1(satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri typeOXCYON II Merk : Infinium USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal25 Juli 2013;1(satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Elektro Cardio Graf (ECG)6 Chanel Type : AR 1200 Merk : CARDOLINE Italy dari PT.

Surfandi Teknisi dari PT.Indoprima Bionet tertanggal 25 Juli 2013;1(satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Patient Monitor typeOMNI III Merk : Infinium USA dari PT. Indoprima Bionet tertanggal 25Juli 2013;1(satu) lembar foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN), nama alat Pulse Oximetri typeOXCYON II Merk : Infinium USA dari PT.

:Rp1.350.000.000,00 Rp277.200.000,00 = Rp1.072.800.000,00 Perhitungan setelah restrukturisasi untuk kewajibanpokoknya sebesar :Rp1.072.800.000,00 : 120 bulan = Rp8.940.000,00/bulan(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Perhitungan bunga setelah restrukturisasi sebesar :(Rp1.072.800.000,00 x 0,9%) : 120 bulan = Rp80.460,00/bulan(delapan puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) Total kewajiban angsuran Penggugat per bulannyaseharusnya sebesar :Rp8.940.000,00 + Rp80.460,00 = Rp9.020.460,00

Perhitungan ini juga merujukpada Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pinjaman terkait bunga pinjaman.17.Bahwa jika merujuk pada Gugatan ini nomor 16 di atasmaka Penggugat masih harus memenuhi kewajibannyaRp1.082.455.200,00 Rp222.300.000,00 = Rp860.155.200,00.18.

besaranangka kewajiban tersebut belum dikurangi nilai pinjaman yang masihditahan oleh Tergugat karena tidak adanya penjelasan maupunbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.19.Bahwa jika merujuk pada nomor 5 dan 17 Gugatan di atasmaka seharusnya kewajiban seluruhnya Penggugat dengandikurangi dana sebesar Rp230.000.000,00 yang ditahan Tergugatkarena tidak ada bukti dipergunakan untuk apa sertaRp20.000.000,00 yang dipergunakan untuk aplikasi SOBATKU yangjuga tidak diperjanjikan, maka perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membatalkan perhitungan kewajibanPenggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjamanhasilrestrukturisasi, Serta melakukan perhitungan ulang sebagaimana lazimnyapinjaman dengan bunga flat sesuai aturan dalam koperasi denganmendasarkan pada penetapan Majelis Hakin atas besaran keseluruhankewajiban Penggugat;6. Menghukum Tergugat untuk memperhitungkan besaran dana yangditahan yang seharusnya menjadi hak Penggugat dengan jalandiperhitungkan terhadap pinjaman Penggugat:7.

Olehkarena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;Koreksi Fiskus:Bahwa koreksi Penelaah Keberatan yang menjadi substansi banding adalahKoreksi Fiskal Positif karena Perbedaan Perhitungan Prosentase Biaya atasPenghasilan Final dan Bukan Objek Pajak sebesar Rp3.630.390.040,00 yangmengakibatkan berkurangnya PPh yang Lebih Dibayar Sebesar Rp1.016.509.200,00;Menurut Penelaah Keberatan:Bahwa Penelaah Keberatan melakukan penyesuaian fiskal positif yangberkaitan dengan penghitungan

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada point 1, makaPemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memperoleh Penghasilanyang berasal dari 2 (dua) sumber kelompok penghasilan, yaitu :Penghasilan Non Final & Objek PPh serta penghasilan Final danbukan Objek PPh;2) Bahwa guna memperoleh penghasilan tersebut terdapat biayabersama yang tidak dapat dipisahkan sehingga TermohonPeninjauan Kembali menggunakan perhitungan proporsionalberdasarkan jumlah

Menurut peraturan yang berlaku, TermohonPeninjauan Kembali diwajibkan untuk memiliki deposito diLembaga Kliring dan Penjaminan seperti yang tertulis di Lampiran1 Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebesarRp13.129.121.348,00;Bahwa perhitungan pendapatan bunga deposito sebagai dasarperhitungan proporsi biaya yang berkaitan dengan penghasilanfinal dan bukan obyek pajak:A.Bank Rp 438.019.253.167B.Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan Rp 13.129.121.348C.Total deposito dan yang setara

deposito Rp 451.148.374.515D.Pendapatan bunga deposito Rp 4.716.937.616Pendapatan bunga deposito sebagai dasar perhitungan proporsibiaya yang berkaitan dengan penghasilan final dan bukan obyekPPh adalah:438.019.253.167 x 4.716.937.616 = Rp4.579.667.374,00451.148.374.515Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa penghasilan bunga deposito yang merupakanbagian dari penghasilan usaha Termohon Peninjauan Kembaliadalah penghasilan bunga deposito yang berasal dari depositselain

Dengandemikian pendapatan deposito seharusnya tetap dimasukansebagai unsur pembilang dalam perhitungan proporsionalpenghasilan untuk menghitung biaya bersama; Dalam persidangan faktafakta diatas telah disampaikan olehPemohon Peninjauan Kembali tetapi tidak menjadipertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak sehinggatidak sesuai dengan azas Audi et Alteram Partem; Untuk itu atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangtidak mempertahankan koreksi pendapatan bunga depositosebesar Rp4.579.667.374.00

BIGALAMANomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole.e Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisikdan Perhitungan Selisin Anggaran Biaya dalam Pekerjaan PembangunanJembatan Waepandan Balabala TA. 2013 pada Dinas Pekerjaan UmumKab. Buru Selatan tanggal 30 Juni 2014 oleh tim ahli PU, pada pekerjaanrekanan/kontraktor ditemukan bahwa di lapangan adalah tidak sesuaidengan kontrak.

Nilai realisasi fisik pekerjaan kegiatan Rp.pembangunan Jembatan Waepandan BalaBalaTA. 2013 sesuai perhitungan ahli 19. 790.000,00 Jumlah Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan (b) Rp.15.750.000,00 Jumlah Kerugian Negara (a) (6) Rp.345.579.563.00 e Bahwa akibat perbuatan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI telahmemperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini HAYATUDINTITAWAEL selaku Direktur CV.

Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaankeuangan Daerah pasal 61 menyatakan Setiap Pengeluaran harusdidukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih.4) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang telahdiubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1)menyatakan : Pengeluaran belanja atas APBD harus didukung buktiyang lengkap dan sah.e Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan

Volume Pekerjaan Fisikdan Perhitungan Selisin Anggaran Biaya dalam PekerjaanPembangunan Jembatan Waepandan Balabala TA. 2013 pada DinasPekerjaan Umum Kab.

Nilai realisasi fisik pekerjaan kegiatan Rp.pembangunan Jembatan Waepandan BalaBalaTA. 2013 sesuai perhitungan ahli 19.750.000,00 Jumlah Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan (b) Rp.15.750.000,00 Jumlah Kerugian Negara (a) (6) Rp.345.579.563.00 e Bahwa akibat perbuatan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI telahmemperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini HAYATUDINTITAWAEL selaku Direktur CV.

keteledoran pekerja;Bahwa tidak terdapat dasar hukum yang jelas mengapa tindakan yang dilakukankaryawan merupakan bentuk kelalaian semata, karena perbuatan tersebutnampak dalam proses pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tergugat kepadapihak perusahaan yang tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialamiperusahaan dan yang lebih jauh adalah Tergugat telah menyalahgunakankewenangannya untuk kepentingan pribadi;Bahwa mediator mengeluarkan anjuran agar Penggugat memberikan pesangonkepada Tergugat dengan perhitungan

Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karenaPHK terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012;e Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarsecara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hakhak yangharus diterima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf b dan ayat (4)huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandengan rincian seluruh perhitungan

Pasal 60 huruf c,sehingga tampak di sini bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan melebihi dariyang seharusnya;Bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi untukmembayar hakhak pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi yaituuang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian biaya perumahan,pengobatan dan perawatan, penggantian sisa cuti tahunan 2012Rp.211.163.210,00 (dua ratus sebelas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratussepuluh rupiah);Bahwa Putusan Hakim terhadap perhitungan

hakhak dari Termohon Kasasitidaklah jelas perhitungannya, khususnya pada perhitungan upah proses yangdalam putusan untuk upah bulan Juni hingga Juli 2012 namun dalamperhitungannya untuk 3 bulan upah, sehingga menyimpang dari hukum acara diPengadilan Hubungan Industrial;Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan secara hukum bahwa ketentuanPeraturan Perusahaan merupakan peraturan yang dibuat oleh perusahaan dengansepersetujuan karyawan.

Putusan Nomor 3039/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan permohonan banding terhadap keputusan Direktur JenderalPajak Nomor 01664/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 6 Desember 2016 dapatditerima, serta kelebihan pembayaran pajak Pemohon Banding ditetapkankembali sesuai dengan perhitungan berikut: No. UraianCfm SKDJPCfm PemohonBanding 1/DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASAa.

Putusan Nomor 3039/B/PK/Pjk/2020Kota Deltamas, Nomor 17, Bekasi sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: No. Uraian Jumlah Rupiah1 DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASAa. Terutang PPN a.1 Ekspor 6.726.861 .628a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.191.296.013a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 11.466.174.703a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah 21.384.332.344b.

ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.32340/PP/M.VI/19/2011, tanggal 30 Juni 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa SPP Nomor: SPP008/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 27 Oktober 2009diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1Tangerang, dengan perhitungan

Bahwa dasar perhitungan pekerjaan subkontrak adalah pengeluarandokumen pabean (BC 2.3) awal dengan masingmasing kontrak actualpengiriman pekerjaan subkontrak dan konversi barang/bahan selambatlambatnya 60 hari sejak barang/bahan tersebut dikeluarkan dari PDKBPemohon Banding. Di mana, berdasarkan laporan pekerjaan subkontrakyang telah disampaikan kepada perbendaharaan KPPBC Tipe AtTangerang bahwa pekerjaan subkontrak Pemohon Banding tidak melebihi60 hari berdasarkan pengeluaran pertama..

Para Penggugat telah memasuki usia pensiun, ParaPenggugat seharusnya telah menerima hakhaknya sebagai kompensasiatas pemutusan hubungan kerja tersebut, namun kenyataannya hingga saatini Para Penggugat sama sekali belum mendapatkan hakhak ataskompensasi pemutusan hubungan kerja;Bahwa dengan demikian adapun hakhak yang seharusnya diterima ParaPenggugat berdasarkan ketentuan Pasal 167 juncto Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masingmasing(nominal berbedabeda) dengan perhitungan

85.143.060,00 47.301.700,00 19.866.714,00 152.311.474,008.Floriberta Sri Wina 108.806.076,00 60.447.820,00 253.880.840,00 194.641.198,009.Widodo Eferidi 98.639.676,00 54.799.820,00 23.015.924,00 176.455.420,00Maka berdasarkan surat Tergugat Nomor 359/I/DNPeg/09/2015,seharusnya masingmasing Para Penggugat menerima kompensasi adalahtotal kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 dikurangi iuran Yadapen yang preminya dibayarkanoleh pihak Yayasan/Tergugat dengan perhitungan

Floriberta Sri W. 194.641.198,00) Perhitungan ada Kompensasi PHKpada dikurango totalYayasan/ premi yang telahTergugat dibayarkan olehTergugat untukkepesertaan atasnama Floriberta SriW. ke Yadapen9.

Floriberta Sri W. 194.641.198,00 Perhitungan ada Kompensasi PHK pada dikurango totalYayasan/ premi yang telahTergugat dibayarkan olehTergugat untukkepesertaan atasnama Floriberta SriW. ke Yadapen9.

Floriberta Sri W. 194.641.198,00 Perhitungan ada Kompensasipada pemutusan hubunganYayasan/ kerja dikurango totalTergugat premi yang telahdibayarkan olehTergugat untukkepesertaan atasnama Floriberta SriW. ke Yadapen9.

MANDIRI JUMLAH1 Januari 329.433.625 329.433.6252 Februari = 10.738.750 10.738.7503 Maret 7.943.161 .840 7.043.161.8404 April = 19.020.000 19.020.0005 Mei 6 Juni = 6.426.000 6.426.0007 Juli 8 Agustus 3.761.928.043 15.239.670 3.777.167.7139 September 1.628.133.210 174.124.754 1.802.257.96410 Oktober 16.170.254.069 704.070.725 16.874.324.79411 November 3.530.675.172 4.807.985.225 8.338.660.39712 Desember 5.567.362.490 788.574.649 6.355.937.139Jumlah 38.201.514.824 6.855.613.398 45.057.128.222 Bahwa perhitungan

dijelaskan bahwa "wajib pajakmengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelasdan menandatanganinya dengan penjelasan cukup jelas" dengan demikianPemohon Banding tidak memahami dasar koreksi yang dilakukan pemeriksayang menyatakan Pemohon Banding masih harus membayar kekurangan pajak,Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 735 B/PK/PJK/2017pernyataan hasil pemeriksaan bertolak belakang dengan dasar yang dijadikanyurisprudensi pemeriksa sendiri;Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan

melakukan pembahasan akhir sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang perpajakan yang berlaku dan proses administrasi pengembaliandokumen/berkas yang dipinjam juga menyalahi ketentuan tersebut di atas;Berdasarkan keterangan dan penjelasan di atas serta bukti/dokumen yangPemohon Banding sertakan, Pemohon Banding mohon yang mulia KetuaPengadilan Pajak agar membatalkan dan menolak keputusan TerbandingNomor: KEP879/WPJ.05/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang KeberatanAtas SKPKB PPh Badan;Dengan demikian perhitungan

Raya Panjang, Jakarta Barat 11520,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 menjadisebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Peredaran Usaha 37.972.349.8702 Harga Pokok Penjualan 33.801.825.2873 Laba Bruto 4.170.524.5834 Biaya Usah 2.752.305.7865 Penghasilan neto dalam negeri 1.418.218.7976 Penghasilan dari luar usaha 48.322.3807 Biaya Dari Luar Usaha 23.461.8188 Penghasilan neto komersial 1.443.079.3599 Penghasilan neto luar negeri10 Jumlah penghasilan neto 1.443.079.35911 Penghasilan

Raya Panjang,Jakarta Barat 11520, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2007 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan

Uang Kontrakan yang seharusnya diterima Penggugat, apabilaPenggugat telah menguasai tanah dan bangunan tersebut kemudianmengontrakkan tanah berikut bangunannya kepada pihak lain, yaitusebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) / tiap bulannyaterhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai Gugatan ini berkekuatanHukum tetap, yang menurut perhitungan perhitungan Penggugat adalahsekira Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam)bulan = Rp. 1.800.000.000, (Satu Milyar Delapan ratus

Bunga sebesar 5% per tiap bulannya dari uang sebesar Rp.1.050.000.000, (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) yang telahditerima Tergugat apabila uang tersebut digunakan Penggugat untukusahaterhitung sejak Tergugat menolak menerima pelunasan dariPenggugat yaitu sejak tanggal 9 Maret 2018, sampai dengan Gugatanint berkekuatan Hukum tetap, yang menurut perhitungan Penggugatadalah sekira 5 % x Rp. 1.050.000.000, = Rp. 52.500.000, x 36 bulan= Rp. 1.890.000.000, (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan puluh

Ill Sipin a. n Tergugat yang telahdiserahkan kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 1.050.000.000, (SatuMilyar Lima Puluh Juta Rupiah).Uang Kontrakan yang seharusnya diterima Penggugat, apabilaPenggugat telah menguasai tanah dan bangunan tersebut kemudianmengontrakkan tanah berikut bangunannya kepada pihak lain, yaitusebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) / tiap bulannyaterhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai Gugatan ini berkekuatanHukum tetap, yang menurut perhitungan perhitungan Penggugat

adalahsekira Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam)bulan = Rp. 1.800.000.000, (Satu Milyar Delapan ratus ribu rupiah).Bunga sebesar 5% per tiap bulannya dari uang sebesar Rp.1.050.000.000, (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) yang telahditerima Tergugat apabila uang tersebut digunakan Penggugat untukusahaterhitung sejak Tergugat menolak menerima pelunasan dariPenggugat yaitu sejak tanggal 9 Maret 2018, sampai dengan Gugatan iniberkekuatan Hukum tetap, yang menurut perhitungan

Memberikan makanan dan Minumansekurangkurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3(tiga) jam;Pasal 8 yang berbunyi:(1) perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali Upah sebulan.Pasal 11 huruf c yang berbunyiApabila kerja lembur dilakukan pada istirahat mingguan dan/atau hari liburresmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jamseminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jampertama dibayar

Nomor 185 kK/Pdt.SusPHI/2017Uang Pesangon:Bahwa Tergugat wajib memberikan uang pesangon kepada Penggugatsebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, yaitu 2 x UangPesangon,dengan perhitungan masa kerja adalah selama 1 tahun 10bulan, sehingga Penggugat mendapatkan uang pesangon sebesar :Total Uang Pesangon = 2 x Uang Pesangon= 2 x (2 x Rp50.000.000,00)= Rp200.000.000,00Uang Penggantian hak:Komponen Hak Normatif kedua menurut Pasal 156 ayat (4) Undangundang Ketenagakerjaan adalah uang penggantian hak

Namun pada bulan Oktober danNovember 2015 Tergugat hanya memberikan upah kepada Penggugatsebesar Rp39.853.000,00 (untuk masingmasing bulan) oleh karena ituTergugat memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan pemberianupah kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 8 dari 19 hal.Put.

bulan x Rp10.147.000,00= Rp20.294.000,00Tunjangan Hari Raya:Merujuk kepada Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor PER04/MEN/1994 juncto Pasal 7 Peraturan MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentangtunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/oburuh di perusahaan,maka Penggugat berhak untuk menerima Tunjangan Hari RayaKeagamaan (THR) sebesar 1 (satu) bulan upah, berdasarkan haltersebut maka Tergugat wajib untuk memberikan THR kepada Penggugatdengan perhitungan

perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, masingmasing pihak harus tetap melaksanakan kewajibannya, sehinggaberdasarakan hal tersebut maka Tergugat wajid membayarkan upahselama proses terhitung sejak terjadinya perselisihan pemutusanhubungan kerja tertanggal 19 November 2015 sampai ditetapkan danmempunyai kekuatan hukum tetap, dan kewajiban Tergugat membayarkanUpah kepada Penggugat sejak terjadinya perselisihan PemutusanHubungan Kerja sampai diajukan Gugatan aquo adalah selama 7 bulan,dengan perhitungan

pelaksanaanpekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalenderterhitung mulai tanggal 20 Juni s/d 24 Desember 2011:Pasal 10 ayat (2) menyatakan Apabila hingga akhir jangkawaktu yang ditetapkan Pasal 7 ayat 2, Pihak Kedua belummampu menyelesaikan pekerjaan seperti yang ditetapkan dalamkontrak, maka Pihak Pertama akan memberikan kesempatanwaktu selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Surat PernyataanPenyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat olehPihak Kedua kepada Pihak Pertama; Bahwa hasil perhitungan

bangunan MCK PlusPlus terletak padabagian tanah yang tidak dipadatkan, sehingga pondasi tersebutjatuh;o Terdapat sebagaian volume pekerjaan tidak dilaksanakan, antaralain :" Cor plat atap; Pasangan Gording Kayu 6/12; Pasangan Konsul; List Profil;o Harga satuan pekerjaan tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan;o Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan, antaralain : Pekerjaan Instalasi Listrik; Pekerjaan Sanitasi Air; Pekerjaan Instalasi Kompor;" Pekerjaan Maintanace;Bahwa hasil perhitungan

Bone Bolangotanggal 04 April 2012 dengan menyatakan terdapat kekurangan volumepekerjaan pada pembangunan MCK plusplus di Desa Kopi Kec.Bulango Utara Tahu 2011 dengan nilai sebesar Rp. 87.075.000,(Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontaloyang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan PenyimpanganPembangunan

Tpk/2014/PN.Gto4)5)367 .664.896,00 Hasil Pengukuran dan Perhitungan Tim Ahli Rp.Teknik 303.845.694,00Selisi (12 ) Rp.63.819.202,00Saldo Kas yang belum dipertanggungjawabkan Rp.15.835.104,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+ 4 ) Rp.79.654.306,00 Bahwa dengan demikian sesuai uraian perhitungan Tim Ahli BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiGorontalo tersebut diatas selisih antara pengeluaran sesuai kuitansidengan perhitungan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum Prov.

Terdapat Faktur Pajak (Point 0) yang bukan dikeluarkan untuk proyekTelkom OSA tetapi untuk PT Telekomunikasi Selular ("PT Telkomsel);Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ekualisasi DPP PPN Barang danJasa menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :DPP PPN Menurut Bukti Potong Rp. 2.274.780.000,00DPP PPN menurut Faktur Pajak Rp. 3.033.040.000,00Selisih Rp.( 758.260.000,00)Bahwa dari perhitungan di atas, selisih tersebut timbul dari faktur pajakpoint m s.d. n yang tidak ada dalam daftar bukti potong

Dimana berdasarkan persentase perhitungan atas proyekTelkom OSA, Pemohon Banding sudah menerbitkan tagihan (billing) dan fakturpajaknya namun belum ada pembayaran dari PT Telkom, sehingga PT Telkombelum memotong PPh Pasal 23 di tahun pajak 2004;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pad a dasarnya PemohonBanding telah menerbitkan seluruh faktur pajak dengan benar, sehinggaPemohon Banding mohon agar koreksi atas DPP PPN sebesar Rp.30.126.807.040,00 tersebut di atas dibatalkan.4.2 Koreksi DMCS sebesar

Kesimpulan dan Perhitungan Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, maka terdapatkelebihan pembayaran PPN Barang dan J asa yang masih harus PemohonBanding terima adalah sebesar Rp. 7.515.642.332 dengan perhitungan sebagaiberikut: Tahun PajakUraian MenurutPemohon Banding (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Ekspor b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut c. Penyerahan yang PPNnya dipunqut 62.661.668.546d. Retur Jumlah DPP 62.661.668.5462.

Putusan Nomor 838/B/PK/PJK/2013yang tidak dikeluarkan untuk proyek Telkom OSA, melainkanuntuk PT Telekomunikasi Selular (PT Telkomsel);Berdasarkan tabel di atas, ekualisasi DPP PPN atas Barang danJasa untuk Proyek Telkom OSA adalah sebagai berikut DPP PPNberdasarkan Bukti Potong (butir g l)Rp2.274.780.000,00 DPPPPN berdasarkan Faktur Pajak (g n) Rp3.033.040.000,00Perbedaan Rp.(758.260.000,00);Berdasarkan perhitungan di atas, perbedaan timbul dari fakturpajak m ndi atas yang tidak tercakup di dalam

Putusan Nomor 838/B/PK/PJK/2013Oleh karena itu, maka perhitungan pajak versi kami adalah sebagaiberikut: Keterangan Versi kami atas Pajak Pertambahan Nilaive untuk tahun 2004a. Dasar pengenaan pajak 62.661.668.546,00b. PPN yang terutang 6.266.166.855,00c. Kredit pajak 10.605.072.339,00d. PPNLebih BayarYang Sudah DiKompensasikan Ke 4.338.905.484,00Masa PajakBerikutnyae. PPN Kurang Bayar f. Sanksi administrativeg. Jumlah yang terutang h.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Maret tahun 2011 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tanggadengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat malas bekerja serta perhitungan, sehingga Penggugat bekerja sendiriuntuk memenuhi kebutuhan seharihari.

Umbulsari Kabupaten Jembersudah mempunyai 2 (dua) orang anak masingmasing bernama: 1) ANAK I,perempuan, umur 25 tahun, 2) ANAK Il, lakilaki, umur 16 tahun , keduanyadalam asuhan Penggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan itukarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat malas bekerja serta perhitungan

Salinan Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.JrMenimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 18 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugatmalas bekerja serta perhitungan, sehingga Penggugat bekerja sendiri untukmemenuhi kebutuhan