berpendapat bahwa Fransiskus Ghunu tidak perlu ditariksebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa perihal pihak Dinas Pekerjaan umum, yang menurutTergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasanbahwa menurut Tergugat yang mengambil tanah Penggugat bukanlahTergugat melainkan Dinas Pekerjaan Umum karena melakukan pelebaranjalan melewati tanah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaapakah benar tanahnya Penggugat berkurang karena dipakai untukpelebaran jalan atau karena tumpang tindin

Para Penggugat mengaku memiliki tanah sebagaimana dalil gugatannyabutir 1 halaman 3 dan 4 yang letaknya menunjuk pada dan atautumpang tindin dengan tanahtanah milik Tergugat , Il, dan III. Adapundasar pengakuan kepemilikan Para Penggugat atas tanah dimaksudadalah "Pada tahun 1984, atas tanah Persil 74b, S.Ill Kohir Nomor 1485Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2014seb. Diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1979/Desa Cisaranten Kulon,G.S. Nomor 2948/1984, luas 20.480 m*, atas nama R.

Pada peta sebelumnya lokasipemohon tidak overlapping kemudian dalam peta lain overlappingini berdasarkan data 3 sertipikat yang mengunakan sistim digitaltumpang tindin atas nama Moh. Rusli 2 sertipikat pada bagianmuka, belakang, 1 atas nama Narie yang diterbitkan tahun 1994dan 1997 dengan milik Pemohon, sedangkan peta yang tidakoverlaping itu semacam peta pendaftaran yang dibuat masihmanual, itu juga adalah kelalaian Termohon ; Bahwa melihat bukti P.12 seharusnya pada SHM atas namaHawariah, H.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diperoleh fakta yang sangat nyatabahwasanya Sertifikat Hak Milik No. 1022/Petojo Utara A Qou diterbitkanberdasarkan alas hak yang tidak jelas, karena data fisik dan data yuridisnyameragukan, serta lokasi tanah tumpang tindin dengan bidang tanah yangditempati dan dikuasai olen Para Pembantah;14.

Bahwa Perkara aquo, adalah jenis Perkara yang didalamnyaterdapat tumpang tindin Kewenangan serta tidak jelas permasalahan, iniperkara apa, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :Di perkara aquo terdapat 4 PERMASALAHAN 2 KEWENANGANPENGADILAN, yaitu :1.

Bahwa Pihak Penggugat dalam posita/fundamentum petendinyatidak konsisten dalam mengemukakan dalildalilnya sehinga terdapatketidakjelasan dasar fakta (feitelijke Grond) sebab bertentangan dantumpang tindin antara satu dalil dengan dalil lainnya sebabposita/fundamentum petendi Penggugat pada angka 3 (tiga) mengakulsecara tegas dan tertulis (/etterljk) bahwa Bahwa isteri keduaPewaris adalah bernama ISTRI KEDUA dan telah dikaruniaianak/keturunan sebanyak 2 (dua) ~~ orang... sedangkanHal. 12 dari 51 hal

Ginting;Bahwa setahu saksi tanah HGB Penggugat yang akan dilakukanpemecahan bidang tanahnya tumpang tindin dengan empatbidang tanah termasuk dildalamnya adalah tanah Gelora danjuga tanah Rami Br.

., adalah tidak tumpang tindin dengan SHM milikTermohon Kasasi I/ Terbanding I/ Penggugat/ Tergugat Rekonvensidan penerbitan surat ukur yang dilakuakan secara sepihak olehTermohon kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV mengandung cacatadministrasi maka secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor1463/Kelurahan Sukarasa seluas 515 m? (lima ratus lima belas meterpersegi) milik atas nama = Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi patut untuk dibatalkan;.

Bisa dibuktikan dengan jelas, yaitu. padagugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diatas tanah yang diklaim tumpang tindin dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 223/DesaPemenang Barat yang dibelinya berada jauh di sebelah Utara hinggaberbatasan gang, sedangkan tanah yang diklaim dalam perkara perdata diPengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 78/Pdt.G/2016/PN.MTR,berada di sebelah Selatan, sehingga dalam gugatan ini gugatan Tergugat 1dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak dan

inimeletakkan sita jaminan terhadap lahan seluas 19.852 M2 sesuai dengansertifikat Nomor 208/Pulau Buluh tertanggal 15 April 1996 milik Penggugatbeserta barang barang yang ada diatasnya;Bahwa Turut Tergugat IIlselaku instansi pemerintah yang mengeluarkanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 208/Pulau Buluh tertanggal 15 April1996 serta juga yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor6278/Tanjung Uncang tertanggal 23 Maret 2011 seluas 22.020 M2 yangternyata seluas 19.852 M2 nya adalah tumpang tindin

Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 mendefinisikansebagai berikut:AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang ini meliputiasas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterobukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayananyang baik;Bahwa Tergugat telah nyatanyata melanggar AUPB AsasKepastian Hukum karena tidak adanya kepastian hukum bagiPenggugat sehubungan dengan adanya 2 (dua) buah Sertipikattanah yang tumpang tindin

YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yangmelanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, makagugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard)Bahwa Gugatan Penggugat tidak dibuat secara runut dan terjaditumpang tindin dalam uraian peristiwa sehingga sulit dimengerti danmenimbulkan salah penafsiran.Bahwa Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan

C : 816 (yang tumpang tindin denganKohir No. 817 milik Penggugat), tidak tercantum dalam lampiran SuratKeputusanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga cacathukum, selanjutnya Sertifikat Hak Pengelolaan a quo diterbitkan tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu melebihi luas yang seharusnyadimana seharusnya tidak mencakup tanah milik Penggugat, disamping itualasanalasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu

Dari point 1 sampai dengan 3, kami berpendapat bahwaterjadi tumpang tindin antara lain sertipikat sertipikattanah sebagaimana tersebut diatas.Untuk tertiobnya administrasi pertanahan sertipikatpertama harus dilindungi sedangkan sertipikat yangberikutnya terbit demi hukum harus diusulkan untukdibatalkan. sehingga tidak terjadi tumpang tindihsertipikat tanah, sedangkan kepada pihakpihak yang adakaitan dengan objek' tanah tersebut dapathalaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 118 PK/TUN/2014bermusyawarah

PengadilanTinggi Medan yang mengadili perkara a quo untuk memutus dengan membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 14 Juli2021 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan ParaPenggugat/Para Terbanding seluruhnya.AdIV) Tentang putusan Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan melanggar asashukum Undangundang yang lebih tinggi mengenyampingkan UndangUndang yang lebih rendah tingkatannya (Lex Superior Derogat LexInferiori) dan menyebabkan tumpang tindin

., telah melaksanakan asasasas umum pemerintahan yangbaik dimana penerbitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bahwa penerbitan sertipikat yang tumpang tindin / overlap dimaksudmengandung cacad hukum administrasi sesuai Pasal 11 ayat (3) huruf "e"dan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus Pertanahan.

kewenangan Kementerian ataubukan kewenangan Kementerian;(3) Sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan Kementeriansebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. kKesalahan prosedur dalamproses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; b. kesalahanprosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hakatas tanah bekas milik adat; c. kKesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak tanah; d. kesalahan prosedur dalam prosespenetapan tanah terlantar; e. tumpang tindin

Ismail yang terletak di KelurahanSepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan (objek sengeketa II) dimana dariluasan bidang tanah 480 M2 berkurang menjadi 195 M2 dikarenakanbertumpang tindin dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 76, tanggal13/10/2010, Surat Ukur Nomor : 00089/Sepinggan/2007, tanggal 16/01/2007,luas 237 M2 yang terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan BalikpapanSelatan Kotamadya Balikpapan atas nama NGATEMI ;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman bahwakepentingan dalam arti suatu

dilakukan oleh Panitia A yangdiwujudkan dengan pembuatan risalah serta berita acara pemeriksaan tanah;Menimbang, bahwa dengan mencermati rangkaian kegiatanpendaftaran bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi gunaHalaman 88 dari 96 HalamanPutusan Nomor : 42/G/2020/PTUN.SMDuntuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan maka ditemukan faktabahwa dari luasan bidang tanah yang dimohonkan seluas 480 M2, olehTergugat menetapkan hak menjadi luas 195 M2 hal ini di sebabkan olehadanya tumpang tindin

Lahan YangTertera Pada Surat Tanah Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Sepaso AtasNama Pungkas Taman Dayak Basap Dengan Nomor Registrasi:593.83/018/SP/V/2020 Tertanggal 30 April 2020, Sisa Seluas 152,3 Ha(Seratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Hekto Are), Namun Tergugat TelahMenggunakan Sebagian Lahan Obyek Sengketa Sebagai Jalan HaulingTambang Diluar Batas Lahan Yang Telah Dibebaskannya, Sejak Tahun2009 Sampai Dengan Sekarang;Bahwa Tergugat Mengatakan Bahwa Lahan Obyek Sengketa TersebutDiatas Tumpang Tindin

KPC terhadap lahan Kelompok TaniBajang Ubek dibuka dimuka persidangan ini.Bahwa kami akui bahwa Kelompok Tani Bajang Ubek berbatasan denganKelompok Tani Taman Dayak Basap, namun kami yakin seyakin yakinnyabahwa Kelompok Tani Bajang Ubek tidak tumpang tindin dengan KelompokTani Taman Dayak Basap, dan untuk membuktikan bahwa KelompokTaman Dayak Basap tidak tumpang tindih dengan Kelompok Tani BajangUbek kami bersedia menjadi Saksi batas antara lahan kelompok TaniBajang Ubek dan Kelompok Tani Taman Dayak

Untuk apa di Negara iniada Lernbaga Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau antar Hakirn pundalarn satu naungan satu lembaga penegakan hukum Mahkarnah Agungsudah tidak saling menghormati bagairnana dengan rnasyarakatnya akanlebih tidak rnenghargai hasil Putusan Pengadilan, dan kacaulah pertanahandi Negara ini yang saling turn pang tindin antara Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Pengadilan Perdata rnernberikan putusan yang berbeda,apakah perbuatanperbuatan yang licik akan dipertahankan terus;KEBERATAN

Bahwa berdasarkan surat Direktur Pembinaan Program Mineral danBatubara Kementerian Republik Indonesia Nomor 0521/30/DBP.PW /2017,tanggal 22 Juni 2017, perihal hasil verifikasi aspek kewilayahan terhadapRekomendasi IUP C&C oleh Gubernur, dimana hasil verifikasi tersebutdidalamnya termasuk Gubernur Papua, yang pada pokoknya daftar hasilverifikasi aspek kewilayahan terhadap IUP Mineral dan BatuBara yangdirekomendasikan masih tumpang tindin sama komuditas lain;Halaman 47 dari 69 hal Putusan Pkr No. 14