Ditemukan 1414 data
Bahwa telah kami pelajari Surat Gugatan Penggugat, sebagaimana dalilPenggugat pada point 13, penarikan Camat Majasari selaku Turut Tergugat dalam perkara ini, kami menilai sematamata ex oficio konsekuensi hukumatas jabatannya selaku PPATS, sehingga sepanjang seluruh ketentuan yangmengatur tugas pokok dan kewenangan PPATS sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 Tentang Perubahan
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 178 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: Hakim karena jabatannyaatau secara ex oficio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yangtidak dikemukakan para pihak yang berperkara.Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh JudexJuris Tingkat Kasasi dalam putusannya, maka sudah sepatutnya menuruthukum putusan Judex Juris Tingkat Kasasi ini harus dibatalkan, olehkarenanya mohon agar Majelis Hakim Agung memberikan pertimbanganhukum sendiri dalam Tingkat Peninjauan Kembali dan menyatakan
275 — 35
Ekonomi SyariahBahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas yang berwenang adalahPengadilan Agama Sungai Penuh bukan kewenangan Pengadilan NegeriSungai Penuh secara absolute.Hal itu membuktikan bahwa perkara waris bagi beragama islam adalahMUTLAK menjadi wewenang (Kompetensi Absolut) Pengadilan Agama.Dengan demikian secara ex Oficio judex factie seharusnya menyatakanTIDAK BERWENANG mengadili perkara No.9/Pdt.G/2018/PN.
15 — 8
maka gugatan Penggugat untuk ditetapbkan sebagai pemegang hakhalaman36 dari 44 halaman, Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2017/PA Rh.asuh/hadhanah terhadap anak bernama Aslim Ardy Prasetya, umur 10 tahundan Deden Wahyu Prasetya, umur 5 tahun patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak jatuh kepada Penggugatdan mengingat anak kadua yang bernama Deden Wahyu Prasetya umur 5tahun saat ini dalam asuhan Tergugat dan tinggal bersama bibinya (SaudaraTergugat) di Raha maka Majelis secara ex oficio
11 — 11
melunasi mahar yang masih terhutangselurunnya, dan separoh apabila gobla al dukhul, d). memberikan biayahadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padapelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya(hak ex oficio
31 — 12
kunjung yang seluasluasnyakepada Termohon konvensi untuk mengunjungi anakanak tersebut;Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum angka 3perihal perintah kepada Panitera/Sekretaris untuk mengirimkan salinanpenetapan ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undangundang nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 Tahun2006 dan UU No 5 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa secaraex oficio
70 — 32
Bahwa dalam pertemuan/ mediasi diBadan Pertanahan Nasional (Turut TergugatIV) tanggal 08 Agustus 2017 , terdapat beberapa penemun hukum dan jelas telahterjadinya penyelundupan hukum yang dilakukan Tergugat , Tergugat II, TergugatIl (Para Tergugat) dan diikuti oleh Ex Oficio Turut Tergugat dan Turut Tergugat IIdan Turut Tergugat IV.
75 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terang dan jelas aktaakta dan atau sertipikat dimaksud adalahdibuat oleh Tergugat IV dan Tergugat VI selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dalam kapasitasnya dan atau secara ex oficio selakuPejabat Publik dan atau oleh Tergugat VII selaku institusi Pemerintah yangditunjuk dan atau diberikan kewenangan secara hukum oleh PemerintahRepublik Indonesia untuk mewakili dalam membuat dan atau menerbitkanaktaakta dan atau sertipikatsertipikat dimaksud;3.
1.AFRIZUL GLR. SARI MARAJO
2.FATIMAH
Tergugat:
1.ARLIS
2.MURNAWATI
3.MUHARTINI
4.SUARDI
5.NENENGPUTRIAYU
6.DESRIPUTRI AYU
47 — 15
Pasal 191 RBg, maka terhadap petitum angka 7 ini haruslahditolak;Menimbang, bahwa petitum angka 8 yaitu Tergugattergugat dituntutuntuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut menurut Majelis adalahsangat berlebihan, karena pihak yang dituntut untuk tunduk dan patuh terhadapputusan adalah pihak yang bersengketa secara langsung dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan adanya putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya (Secara ex oficio
10 — 1
Putusan, No 0445/Pdt.G/2016/PA.PkI.dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undangundangnomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 Tahun 2006 dan UUNo 5 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex oficio patutdiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikahyang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi danTermohon
49 — 6
perceraiansebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehinggapengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajterhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohonberkaitandengan cerai talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a danb) Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi HukumIslam, maka secara ex oficio
106 — 103
Hanny Kosasih, dengandemikian karena para Penggugat dalam gugatan a quo menggugatTergugat tanpa menarik/ melibatkan ahli waris lain (ketiga anak)tersebut, maka gugatan para Penggugatharus dinyatakan KURANGPIHAK (Plurium Litis Consortium);Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkaraa quo ikut menggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saatketika itu ex officio dijabat oleh MEITHA LANTANG, selaku TergugatIll, dan Sekretaris Desa Paslaten pada saat ketika itu ex oficio dijabatoleh
DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK = (Plurium LitisConsortium).Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkaraa quo ikut menggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saatketika itu ex officio dijabat olen MEITHA LANTANG, selaku TergugatIll, dan Sekretaris Desa Paslaten pada saat ketika itu ex oficio dijabatoleh JHON FRITSEN KULLIT, selaku Tergugat IV, namun PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada saat ketika itu dijabat olehRONNY LUMUWA, SIP tidak ditarik/dilibatkan dalam
42 — 28
bahwa Penggugat rekonvensi tidak termasuk isteri yangnusyuz;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak terbuktisebagai isteri yang nusyuz, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Bilamana perkawinanputus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskandan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah52dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenaitu Majelis Hakim secara ex oficio
89 — 21
sengketa tidak dilakukantindakan penyitaan, maka petitum tersebut ditolak ;Menimbang, bahwa petitum gugatan selanjutnya Tergugat dituntut agartunduk dan patuh atas putusan ini;Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut menurut Majelis adalahsangat berlebihan; karena pihak yang dituntut untuk tunduk dan patuh terhadapputusan adalah pihak yang bersengketa secara langsung dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan adanya putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya (secara ex oficio
52 — 25
Bahwa selain jabatan Kepala Dinas Kesehatan juga sebagai Ketua Baperjakat merangkap anggota sejak 2 Agustus 2013;Bahwa sekda secara ex oficio adalah Ketua Baperjakat, oleh karena Sekdamengundurkan diri sebagai Sekda karena mencalonkan diri sebagai Bupati dansudah dilantik sebagai Bupati, maka sesuai ketentuan Pegawai yang seniordalam dalam eselon IIb ditunjuk sebagai Ketua Baperjakat;Bahwa tugas Baperjakat adalah memberi pertimbangan kepada pejabatpembina kepegawaian dalam hal pengangkatan, pemindahan
38 — 28
bentuk materi semata tapi di dalamnya juga terkandung nilai nilaitaabbud/ibadah, maka mutah tetap akan diperhitungkan sebagai kewajibanmantan suami yang harus dipenuhi dengan tetap memperhatikan aspekaspek kepatutan dan kapasitas kemampuan mantan suami tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidakmenentukan berupa apa dan sebesar berapa kemampuannya, sementaramutah adalah kewajiban bagi Suami yang akan mentalak isterinya,sebagaimana bunyi pasal 158 huruf (b) KHI, maka secara ex oficio
12 — 3
kelayakan, kepatutan dankeadilan, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon/Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian yangtelah berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Penggugat in casu tidak pernahmeminta atau menuntut sebelumnya mutah terhadap Pemohon/Tergugat,majelis hakim berpendapat memiliki kKewenangan secara ex oficio
44 — 14
perkawinan karenaperceraian, bagi seorang isteri yang telah putus perkawinannya dapatdiberikan mutah sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) KompilasiHukum Islam dan berlaku waktu tunggu/iddah, dan pada saat waktutunggu/iddah bekas isteri berhak mendapat nafkah dari bekas suamisebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2huruf b dalam Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, Pengadilan (Majelis Hakim) secara ex oficio
16 — 3
kepada Tergugat mengandungnilainilai etis (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diridan/atau pengabdian istri in casu Penggugat kepada suami adalah layakdiberikan apresiasi yang sematamata tidaklah ditujukan untukmemberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uangmaupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmanapenghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dankewajiban rumah tangga;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas makasecara ex oficio
18 — 5
istri merupakan pemberian yang wajib dari Suamiyang mentalak istri sebagai akibat dari terjadinya perceraian, hal mana sesuaidengan firman Allah dalam AlQuran Surat AlBaqarah ayat 241 dan ketentuanPasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat Rekonvensi menuntut hakmutah berupa cincin mas, namun Majelis Hakim menilai hal tersebut akansulit dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim karenajabatannya secara ex oficio