Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tennang tongang tengeng
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 03-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 14 September 2017 — MUHAMMAD NIZAR MELAWAN: 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BANTEN 2. ASEP HIDAYAT
138 — 75
  • Februari 2017 yangpada intinya menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Penggugat yangmenjadi dasar hukum dikeluarkannya Objek Sengketa dinyatakanmengandung cacat formil.Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya padaBagian V angka 3 sebagai berikut : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usaha Negaratetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tengang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA >< EVA SUSANTI HANDOYO, DKK
195 — 127
  • JKTA Benefits3 3 Februari 2003 & HR Support Rp. 41,410,960.00( Tergugat Ill)Sahala Emmanuel Engineer, Business4 30 Januari 2008 Systems Rp. 19,418,000.00( Tergugat IV)igi toe Sie Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), haruslahtetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku jn cassuUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang Penyelesaian Perselisihan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2013/PTUN.JKT
Tanggal 27 Maret 2014 — NAZWAR NAZAR, SE., MBA;MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
126 — 35
  • Penggugatlampau waktu (Kadaluwarsa) ; 22222 n0o anne en nn en nn nnMenimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telahdaluwarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUNJKTPAGEUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang menyebutkan bahwa : Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 02-03-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
AGUSTINUS MOSAKA, DKK
Tergugat:
DIREKTUR UTAMA PT. BERCA CAKRA TEKNOLOGI
100 — 43
  • supervisor13 15 Mei 1999 Rp. 9.534.523(Penggugat XIll)Situn Riyadi : Traffic Koordinator14 (Penggugat XIV) 01 Mei 2000 Rp. 5.932.900Suriyanto Business Manager15 01 Mei 2005 Rp. 20.346.557(Penggugat XV) Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 07-11-2016 — Putus : 22-05-2016 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn
Tanggal 22 Mei 2016 — mariduan, dkk ( 23 Orang ) lawan PT. Sampali plasindo Industri
83 — 50
  • danpuncaknya pada tanggal 14 Juni 2016 para Penggugat di berhentikan sehinggapara Penggugat menuntut hakhaknya akibat dari Pemutusan Hubungan Kerjatersebut oleh karenanya gugatan para Penggugat antara dalil posita denganpetitum gugatan saling berhubungan dan telah sesuai dengan hukum yang ada;Menimbang, bahwa akibat tidak adanya titik temu atau penyelesaianterhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan di tingkatmediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2 tahun2004 tengang
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 31-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 28 Februari 2017 — - PT. PLANET ELECTRINDO (Penggugat) Melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG (Tergugat) - HANDOYO SANTOSO (Tergugat II Intervensi)
114 — 33
  • Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGdemikian perolehan tanah yang dimaksud telah dilakukan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;15.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 540/Gembor atas nama Tergugatll Intervensi telah melewati tengang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuaidengan ketentuan Tata Usaha Negara (TUN) yang mana memberikankesempatan bagi pihak pihak yang merasa dirugikan atas adanyapenerbitan Serifikat tersebut untuk dapat mengajukan keberatan, dan jugapenerbitan SHM tersebut telah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 28-01-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
AHMAD AZIZ
Tergugat:
1.PT. GSMinfra TOWERSOLUSI INDO
2.PT. INDO HUMAN RESOURCE
111 — 40
  • supervisor13 15 Mei 1999 Rp. 9.534.523(Penggugat XIll)Situn Riyadi : Traffic Koordinator14 (Penggugat XIV) 01 Mei 2000 Rp. 5.932.900Suriyanto Business Manager15 01 Mei 2005 Rp. 20.346.557(Penggugat XV) Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 06-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 02/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 21 Agustus 2014 — KOMBES (Purn) Drs S.C SIMAMORA ,Dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
48 — 20
  • Tergugat,yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa, karena merupakan sengketa perdata yang menjadikompetensi absolut peradilan umum, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsiTergugat terkait dengan kompetensi absolut haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentanggugatan telah lewat waktu (daluwarsa), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa tengang
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 237/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 4 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : MARIATI
Terbanding/Tergugat : PUTRI RINLIA
42 — 17
  • Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat intervensi dalam suratgugatannya halaman 7 angka 15 tentang status Jacsen telah PenggugatAsal uraikan dalam surat gugatan perkara a quo, sebagaimana dali gugatanasal angka 3 yang mana secara jelas tengang kedudukan hukum Jacsendalam perkawinana antara Penggugat Asal dengan Karin (almarhum);6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 30 Mei 2017 — YAYASAN RIAU MADANI ; BUPATI PELALAWAN, dkk
58 — 41
  • dengan gugatanPenggugat daluwarsa/lewat waktu (Exceptio Temporis) karena telah melampauitenggang waktu lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dengan pertimbangan hukumsebagai berikut;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time /imit) untuk mengajukan gugatandi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1161 K/PDT/2010
DRS. M.S. TAHA BERUTU, SH. ; YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, DKK.
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1161 K/Pdt/2010HTNB Rp 400, diposkan melebihi tengang waktu yang patut yang ditujukan kealamat Penggugat sebagaimana tersebut dalam akta Nomor : 09 tanggal 27Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Fifi Rizani, SH di Medan sesuai tandaterima bukti Terima Kiriman 3 0052263846 dan dibubuhi stempel Pos, danjuga panggilan Rapat Pembina mana juga telah disampaikan secara lisanoleh Tergugat kepada Penggugat ; Bahwa, Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera tangal 16Mei 2007 sebagai permintaan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 23-10-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 21 Maret 2018 — Penggugat:
Anik Rahmawati
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
PT. SUNINDO PROPERTY JAYA
219 — 279
  • dilakukan tidak tercapaisepakat dan disarankan untuk menempuh jalur hukum, maka saat itulah secara defacto Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas dugaan adanya indikasitumpang tindih antara tanah Penggugat dengan tanah objek sengketa dengandemikian, tanggal 04 September 2017 secara yuridis adalah tanggal mulaidihitungnya secara de fakto untuk penghitungan tenggang waktu dalam pengajuangugatan sengketa a QUO0;nn anne nnn nnn nn nn nnn ence ccc eensMenimbang, bahwa oleh karena Penghitungan tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 50/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 12 Oktober 2016 — A.Wahab, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSITRASI JAKARTA SELATAN, dkk
69 — 126
  • September 1983, seluas 2.735 M2, atas nama Pemerintah DaerahKhusus lbukota Jakarta, yang terletak di Kampung Rawajati RT.004/04,Kelurahan Rawajati, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan,yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dan PARA PENGGUGAT mengetahuisecara pasti pada tanggal 17 Desember 2015, ketika PENGGUGATmemperoleh Copy SHP No. 4/Rawajati dari Kantor Kelurahan Rawajati JakartaSelatan, sehingga PARA PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan KepengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Jakarta masih dalam tengang
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 23 Januari 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
95 — 45
  • No. 1 Tahun1974 Tengang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan hartabersama, maka majelis hakim perlu menjelaskan terlebin dahulu apa yangHal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tngdimaksud dengan harta bersama. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 padaBab VII yang berjudul Harta Benda Dalam Perkawinan.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 42/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — EDDY PAMUJI RAHARDJO, Dkk VS KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BEKASI
172 — 122
  • Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat Para Penggugat barumengetahui objek gugatan aquo pada tanggal 16 Januari 2015, makagugatan Para Penggugat adalah masih dalam tengang waktu 90(sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek gugatan aquo oleh ParaPenggugat dan oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugatdalam perkara in litis dapat diterima;IV.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Putus : 06-05-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 42/PDT.G//2012/PN.RAP
Tanggal 6 Mei 2013 — Perdata - AMIRUDDIN Als BUYUNG Lawan - SUDIRMAN Als ACIANG Dkk
55 — 2
  • Menghukum TergugatTergugat secara Tengang renteng untukmengganti kerugian Penggugat dalam waktu 7 hari kerja sejakputusan dibacakan ,berupa:e Kerugian Materil Rp.2.522.500.000 (dua milyard limaratusduapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah ).e Kerugian Immateril sejumlah Rp 10.000.000.000( sepuluhmilyard rupiah ) .e Total ;Rp.12.522.500. milliard limarduapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah).7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-11-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 PK/Pdt/2012
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. MS. TAHA BERUTU, SH., vs YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, dk
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,dalam agenda acara sebagaimana yang termaktub dalam surat dimaksud,dan surat panggilan Rapat Pembina telah disampaikan secara patut kepadaSdr.H.lbrahim Abdul Halim dan juga kepada Penggugat yang baru masukterdaftar dalam organ pembina Yayasan dimaksud telah dikirimkan melaluisurat kilat knusus tercatat dari Kantor Pos Negara Jalan SisingamangarajaMedan, dengan kriteria berat 10 gram, Bea kirim Rp 3000, HTNB Rp 400,diposkan melebihi tengang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 34/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
ARBAINSYAH,ST
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
227 — 184
  • berdasarkan fakta dalilPenggugat dalam gugatannya; Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55Undangundang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimanadiatur dalam Pasal 76 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangHalaman 38Administrasi Pemerintahan, maka tengang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 384/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pembanding/Penggugat : Ir. TRI WARDONOAJI Diwakili Oleh : VICKI PUSPAWARDANA
Terbanding/Tergugat V : KHODIDJAH SAHBUDI SALEH, SH., M.kn
Terbanding/Tergugat III : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Terbanding/Tergugat I : MOCHAMAD SOVIE IRAWAN KHUSWA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG
Terbanding/Tergugat IV : TAFIELDI NEVAWAN, SH
Terbanding/Tergugat II : PT. MAHESA GLOBAL
48 — 25
  • ., M.kn Notarisdi Kabupaten Serang ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat melaluikuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan pengajuan bandingtertanggal 15 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak akan mempertimbangkan ;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula TurutTergugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonanbanding
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 25-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 57-K/PM III-19/AD/III/2013
Tanggal 8 Juli 2013 — Mohamad Jumati
88 — 67
  • Bahwa benar antara niat untuk menghabisi para nelayansetelah mengetahui ada korban meninggal dunia akibattembakan Terdakwa ke kapal nelayan denganpelaksanaan niat tersebut, memiliki tengang waktu yangcukup lama antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam, waktumana Terdakwa memiliki pilihan untuk mengurungkan niatjahatnya tersebut, namun tidak dilakukan dan tetap padaniatnya untuk menghabisi para nelayan dengan caramengumpulkan seluruh nelayan, kKemudian mengikat parakorban dan ditembak dari jarak cukup dekat