Ditemukan 1780 data
113 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
TATO, tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atauRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TATO perihalPembentukan Pengurus/Direksi dan Komisaris PT. TATO yang baru.Sehingga dengan demikian, menurut hukum perseroan, seharusnyaPengurus/Direksi dan Komisaris yang lama tetap menjabat sebagaiPengurus/Direksi PT. Tato, sampai dengan terpilinnya Pengurus/Direksidan Komisaris PT.
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Hum. dandimasukkannya nama saksi TONY SUHARYANTO sebagai kuasa darisaksi LISA MEGAWATI adalah tidak benar serta RUPSLB tidak pernahada;e Bahwa hingga saat ini ternyata Terdakwa dr.
Pembanding/Penggugat II : M. MUHAMMAD RAHMAN
Pembanding/Penggugat III : ARY PRIADI
Pembanding/Penggugat IV : NASRULLAH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu sipin jambi
Terbanding/Tergugat II : Kemas Erwan Husainy, SE. MM
Terbanding/Tergugat III : FIKRI , SE, MM
81 — 29
terbukti telah terjadi Suatu Perbuatan secaraMelawan Hukum dari Para Tergugata quo dimana telah menerbitkansurat berupa Surat Skorsing Nomor: 18/6653/DIRHCG, Nomor: 18/6633/DIRHCG, Nomor: 18/6643/DIRHCG dan Nomor: 18/6673/DIRHCG,terhadap Para Penggugat semuanya tertanggal 10 Oktober 2016; tanpadasar hukum/alasan yang benar, klarifikasi terlebin dahulu, tidak adamediasi/musyarawah, tidak/belum ada peringatan, tidak/belum ada buktilaporan (hasil audit keuangan internal maupun independen dan faktaRUPS/RUPSLB
126 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pilar MasUtama Perkasa adalah pengalihan saham yang didasarkan diluar RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, meskipun KeputusanSirkuler diperkenankan tetapi petaksanaannya sama dengan RUPS yangtidak boleh pula menyimpang juga dari Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 1998, oleh karenanya haruslah diawasi secara ketat, termasuk perandari Majelis Pengawas Notaris Daerah
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : R. INDRA HADI NIZA,SH.
90 — 15
.-- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN Surabaya Risalah RUPSLB PT Kharisma Jaya Sakti Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2014;
g.- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN Surabaya Surat Nomor : 01/DIR-KJS/IX/2014 Permintaan Data dan atau Berkas Permohonan, 3 September 2014;
h.- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN Surabaya Sura dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso tanggal 5 September 2014;
i.-- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN Surabaya Nomor : 09/DIR-KJS/IX/2014
284 — 110
Nusantara Ragawisata atas dasar RUPSLB tanggal 30Oktober 2003, sebagaimana Akta No.O1 tanggal 30Nopember 2003, ketiga Akte tersebut dibuat dihadapanNotaris Supriyanto, SH., Notaris wilayah Depok, dandilanjutkan dengan Akta Jual Beli (AJB) No.41/2005tanggal 24 Nopember 2005, serta kemudian SHGB No.72/Ungasan tanggal 23 Desember 2005 TELAHDIBALIK NAMA menjadi atas nama PT.
Nusantara Ragawisata atas dasar RUPSLB tanggal30 Oktober 2003, sebagaimana Akta No. 01 tanggal 30 Nopember 2003,ketiga Akte tersebut dibuat dihadapan Notaris Supriyanto, SH., Notariswilayah Depok, dan dilanjutkan dengan Akta Jual Beli (AJB) No.41/2005 tanggal 24 Nopember 2005, serta kemudian SHGB No.72/Ungasan tanggal 23 Desember 2005 Telah Dibalik Nama menjadiatas nama PT.
1085 — 776
hanya tanda tangan satu kali di depanNotaris yang datang di Surabaya, hanya sekali ketemu Notaris, sayatidak tahu dibatalkan ;Bahwa Akte jual beli bangunan akte No. 40 Terdakwa tidak membacatidak tahu perjalanan seperti itu; Bahwa Terdakwa percaya kepada Timdan Notaris yang cek keseluruhan ;Bahwa Akte Nomor 42 perjanjian pengosongan tanggal 10 Juni2003 yang menentukan nilainya Terdakwa tidak tahu ;Bahwa Tanda tangan kasbon tidak final seluruh kasbondipertanggungjawabkan pada rapat berikut;Bahwa RUPSLB
Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBY Bahwa menurut hitungan bisnis kalau Tulung Agung dijual dibelikandi Karang Pilang untungnya banyak itulah bisnis ;Bahwa dasar penjualan asset Tulung Agung RUPSLB ;Bahwa di Tulung Agung menurut Perda No. 2 tahun 1988 larangandidirikan pabrik ;Bahwa PT PWU mulai tahun ke 2 setor PAD milyaran ; Bahwa mengetahui Sertifikat HGB asset Kediri berakhir, pada waktu itudibicarakan dalam RUPS, ada pemikiran perpanjangan namun adapertimbangan skala prioritas, asset yang
kontrol ada pada DirekturKeuangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula, Terdakwamemiliki susunan organisasi PT dan Tim Direksi yang dipersiapkan untukmengkontrol, dan membentenginya, Sehingga setiap keputusan telahdipertimbangkan secara cermat, baik oleh Direksi, dalam hal ini DirekturUtama dan Dlrektur, bukan hanya kepada Terdakwa sebagai DirekturUtama, dan berdasarkan pengawasan para Komisaris, yang tentunyamereka semua telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalamsetiap Rapat RUPS dan RUPSLB
Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYBahwa menurut hitungan bisnis kalau Tulung Agung dijual dibelikan diKarang Pilang untungnya banyak itulah bisnis ;Bahwa dasar penjualan asset Tulung Agung RUPSLB ;Bahwa di Tulung Agug menurut Perda No. 2 tahun 1988 larangandidirikan pabrik ;Bahwa Terdakwa tidak dapat gaji dan fasilitas dari PT.
PWU Jatim ;Bahwa benar persetujuan RUPS atas pelepasan atau penjualanasset di Tulungagung tersebut baru ada pada Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
PT. TJM INTERNASIONAL
Tergugat:
PT. BAKRIE AUTOPARTS
115 — 33
Mejelis Hakim yang memeriksa dalam parkara berpendapat lain,maka mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo etbono).Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugatmengajukan Repliknya pada tanggal 28 April 2021 dan atas Replik Penggugat,Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 Mei 2021:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti tulisan berupa :Halaman 20 dari 35 halaman, ptsn nomor :42/Pdt.G/2021/PN.Bks10.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB
Terbanding/Penggugat I : DEDY STEFANUS IBRAHIM MATASINA
Terbanding/Penggugat II : PARULIAN R.A.SIMANUNGKALIT
Terbanding/Turut Tergugat : BANK SUMUT KCP USU
40 — 24
1985 dan diatur kembali peraturan pendiriannyadengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 1993,selanjutnya dirubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah (PD)menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk HukumBank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan DaerahMenjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah SumateraUtara, perubahan bentuk hukum mana telah dibuat melalui Akta BeritaAcara RUPSLB
AHU87927.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 20November 2008 yang selanjutnya Akta Berita Acara RUPSLB tersebutmengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Akta Berita AcaraRUPSLB PT.
ELZEUS USMANY
Tergugat:
1.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA
2.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA, CABANG UTAMA AMBON
3.OTORITAS JASA KEUANGAN OJK Provinsi Maluku
Turut Tergugat:
1.BANK INDONESIA di Ambon
2.KOMISI INFORMASI PROVINSI MALUKU di Ambon
75 — 40
Foto copy, Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar biasaNo.01/RUPSLB/PT.BPDMMU/2018, telah diberi meterai cukup dandisesuai aslinya, yang diberi tanda bukti TI.II1 ;2. Foto copy, Surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasaNo. 02/RUPSLB/PT.BPDMMU/2019, telah diberi meterai cukup dandisesuai aslinya,yang diberi tanda bukti T.1.II2;3. Foto copy, Perjanjian kredit No. 26/PK/UMG/O1/VIII/2007, telah diberimeterai cukup dan disesuai aslinya, yang diberi tanda bukti T.I.II3;4.
112 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan dari faktafakta a quo tersebut pada point 1 s/d 4 jelasbahwa Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il tidak bisa dilepaskandari tanggung jawab atas prestasinya membayar hutangnya/kreditdengan hanya membuat RUPSLB untuk keluar dari perseroan ;6. Fakta hukum untuk menjamin hutang/kredit Termohon Kasasi danHal. 19 dari 25 hal. Put.
45 — 21
. : Berita Acara RUPSLB PT. Pucang Indah LestariNomor 10 tanggal 8 Pebruari 2008P3 : Keputuan Menteri Negara Perumahan RakyatNomor : 04/KPTS/BKP4N/1995 tanggal 23 Juni 1995tentang Pedoman Pembangunan Perumahan danPemukiman dengan Lingkungan Hunian yang berimbang. P4 : Keputuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badanpertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 1998 tanggal 26Juni 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untukrumah tinggal.
414 — 17
Kuala Dua Kab.Kubu Raya kepada aparat keamanan setempat tg. 15 September 2009; 47 (empat puluh tujuh) lembar foto copy Akta Notaris Rachmad Santoso, SH Nomor :292 tgl. 17 Maret 1998 ttg BA RUPSLB PT. Wana Bangun Agung; 12 (dua belas) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris Whisnoe Junaidy,SH, MBA, S.Pd, M.Kn Nomor : 04 tgl. 9 Januari 2008 ttg Pendirian PT. Surya IndahKhatulistiwa; 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan PabrikPlywood PT.
Kuala Dua Kab.Kubu Raya kepada aparat keamanan setempat tgl. 15 September 2009;. 47 (empat puluh tujuh) lembar foto copy Akta Notaris Rachmad Santoso, SH Nomor :292 tgl. 17 Maret 1998 ttg BA RUPSLB PT. Wana Bangun Agung;12 (dua belas) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris Whisnoe Junaidy,SH, MBA, S.Pd, M.Kn Nomor : 04 tgl. 9 Januari 2008 ttg Pendirian PT. Surya IndahKhatulistiwa;13 (tiga belas) lembar foto copy Surat Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan PabrikPlywood PT.
Kuala Dua Kab.Kubu Raya kepada aparat keamanan setempat tg. 15 September 2009; 10.11.12.13.47 (empat puluh tujuh) lembar foto copy Akta Notaris Rachmad Santoso, SH Nomor :292 tgl. 17 Maret 1998 ttg BA RUPSLB PT. Wana Bangun Agung; 12 (dua belas) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Notaris Whisnoe Junaidy,SH, MBA, S.Pd, M.Kn Nomor : 04 tgl. 9 Januari 2008 ttg Pendirian PT. Surya IndahKhatulistiwa; 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan PabrikPlywood PT.
394 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nusantara Ragawisata atas dasar RUPSLB tanggal30 Oktober 2003, sebagaimana Akta No. 01 tanggal 30 Nopember 2003,ketiga Akte tersebut dibuat dihadapan Notaris Supriyanto, SH. Notariswilayah Depok, dan dilanjutkan dengan Akta Jual Beli (AJB) No.41./2005tanggal 24 Nopember 2005. Hal ini dilakukan oleh Judio Jose RizalIskandar Manopo bertindak untuk dan atas nama PT. NUSANTARAAAGAWISATA (tidak sah karena tidak terdaftar di) DepKumHam sebagaiDirektur) dengan PT.
BahwaPengikatan Jual Beli Saham PT Nusantara Ragawisata dilakukan padatanggal 20 Desember 2003 bersamaan pengangkatan saya menjadiDirektur dan sudah didaftarkan di Kemenkum HAM, dan dilanjutkan denganJual Beli pada tanggal 10 Juni 2005 yang didahului dengan RUPSLB PTNusantara Ragawisata yang telah mengesahkan Jual Beli Saham yangtertuang dalamAkta No. 10, 11 dan 12 tanggal 20 Desember 2004 NotarisEny Sulaksono SH dari Raditya Rizki sebesar 64.800 lembar keChristoforus Richard and kemudian Sdr Raditya
Terbanding/Penggugat I : PT. BORNEO DELAPAN ENAM
Terbanding/Penggugat II : PT. GRAHA NUSA PERTIWI
Turut Terbanding/Tergugat II : SUHARDI,S.Pd
105 — 27
Kandar sebagai Direktur Utama;Bahwa pada tahun 2016, Tergugat II pernah menjabat sebagai DirekturOperasional pada PT Borneo Delapan Enam/Penggugat I, namun karenaterjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II sehinggaberdasarkan RUPSLB Nomor 101, tanggal 27 Februari 2017 dan akta jualbeli saham Nomor 102, tanggal 27 Februari 2017 di Notaris Arifin SamuelChandra S.H., M.Kn., maka Tergugat II dinyatakan telah keluar dari PTBorneo Delapan Enam/Penggugat ;Bahwa Para Tergugat memiliki hubungan
Terbanding/Tergugat I : Lokaparno Jabatan Direktur Utama PT. Surveyor Independent Indonesia
Terbanding/Tergugat II : AGUNG JAYUSMAN Jabatan Direktur Surveyor Independent Indonesia
Terbanding/Tergugat III : BUDI SURYAWAN MUNAWAR Jabatan Komisaris Utama PT.Surveyor Independent Indonesia
128 — 34
Surveyor Independent Indonesia Nomor: 14Tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH Notarisdi Samarinda adalah tidak sah dan batal demi hukum atas dasar asaskepatutan dan keadilan tersebut mohon dibandingkan pula putusanputusan hakim/pengadilan yang memiliki nilai " Landmark Decision",diantaranya sebagai berikut: Putusan Nomor: 45/PDT/2014/PTR tanggal16 September 2014, yang dalam salah satu amarnya menyatakan(RUPSLB)tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan dalamakta pernyataan
IDRIS
Tergugat:
1.PT. SEMEN BATURAJA PERSERO Tbk
2.PT. ESBE YASA PRATAMA
90 — 14
Bahwa Tergugat II pada hari kamis tanggal 08 November 2018 mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang bertempat di ruang rapat kantorkoperasi karyawan semen baturaja jalan KH.Wahid Hasyim SU.I Palembang yangdipimpin oleh Budi Oktarita selaku ketua umum koperasi karyawan semen baturajaHalaman 27 dari 53 Putusan Nomor 34/Pdt.SusPHI/2021/PN.Plg.
Bahwa terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkaitperubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah dituangkan dalamAkta Nomor 12 Tahun 2018 tertanggal 09 November 2018 dibuat dihadapan NotarisAthong Dewanto, S.H., M.Kn di Palembang;5.
107 — 62
Sehingga isi dari Akta RUPSLB No. 117 tanggal 29 April 2009 tersebutisinya atau keterangannya tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yangsebenanya.Bahwa pada awal bulan Mei 2009 saksi BAMBANG FERDIAN telah membuatlaporan polisi tentang adanya permasalahan penggelapan yang dilakukan olehkaryawanPT. Sima Bintang Niaga, sehingga dengan adanya permasalahan penggelapantersebut kemudian pada tanggal 11 Mei 2009 saksi BAMBANG FERDIANmengirim surat kepada pihak pembeli yaitu saksi Ir.
Pebruari 2009adalah tanggungjawab pihak Pembeli;Hal. 39dari 69 hal.Putusan No.8 13/Pid.B/201 1/Pn.Jkt.Sel.Bahwa selain Akta No.116 tanggal 29 April2009 yang isinya tidak benar, juga saksiketahui ada akta yang isinya tidak benar yaituAkta Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa No.117 tanggal 29 April 2009 yangdisahkan oleh Terdakwa Notaris SUGITOTEDJA MULJA, SH., padahal yangsebenarnya Para Pemegang Saham yang lamadengan para Pemegang Saham yang barutidak pernah mengadakan RUPSLB.Sehingga isi dari Akta RUPSLB
99 — 91
Toety Juniarto,SH dimana di dalam RUPSLB PT. ModernPutratama, nama PT. Modern Putratama dirubah menjadi PT. Marundaland (Buktisesuai dengan asli) :Halaman 25 dari 43 halaman Putusan No. 26/G/2012/PTUNBDG3. Bukti P4. Bukti P5. Bukti P6. Bukti P7. Bukti P:Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2008 dari Notaris Linaswati,SH soal perubahankedudukan dan anggaran PT. Marundaland (Bukti sSesuai dengan:Akta No. 37 tanggal 26 Maret 2010 dari Notaris Ny. Toety Juniarto,SH, tentangPerubahan Direksi PT.
93 — 30
Tjk22.dan pemilik saham dari Tergugat tidak pernah melakukanpemberitahuan dan mengundang serta memberi kuasa untuk dilakukandan/atau menghadiri RUPS atau RUPS Tergugat lainnya, sehinggaPerbuatan Tergugat II dan Tergugat IIl merubah susunan kepengurusanorgan Perseroan sesuai dengan berita acara RUPS/RUPSLB danmenggantikan Penggugat selaku pemilik saham 12,4% dan DirekturTergugat kepada Tergugat III, adalah bertentangan dengan hukum ;Bahwa Perbuatan Tergugat Il dengan menyuruh Tergugat Iiimenandatangani