Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tennang tongang tengeng
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 34/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
ARBAINSYAH,ST
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
227 — 184
  • berdasarkan fakta dalilPenggugat dalam gugatannya; Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55Undangundang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimanadiatur dalam Pasal 76 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangHalaman 38Administrasi Pemerintahan, maka tengang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 384/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pembanding/Penggugat : Ir. TRI WARDONOAJI Diwakili Oleh : VICKI PUSPAWARDANA
Terbanding/Tergugat V : KHODIDJAH SAHBUDI SALEH, SH., M.kn
Terbanding/Tergugat III : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Terbanding/Tergugat I : MOCHAMAD SOVIE IRAWAN KHUSWA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG
Terbanding/Tergugat IV : TAFIELDI NEVAWAN, SH
Terbanding/Tergugat II : PT. MAHESA GLOBAL
48 — 25
  • ., M.kn Notarisdi Kabupaten Serang ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat melaluikuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan pengajuan bandingtertanggal 15 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak akan mempertimbangkan ;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula TurutTergugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonanbanding
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 25-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 57-K/PM III-19/AD/III/2013
Tanggal 8 Juli 2013 — Mohamad Jumati
88 — 67
  • Bahwa benar antara niat untuk menghabisi para nelayansetelah mengetahui ada korban meninggal dunia akibattembakan Terdakwa ke kapal nelayan denganpelaksanaan niat tersebut, memiliki tengang waktu yangcukup lama antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam, waktumana Terdakwa memiliki pilihan untuk mengurungkan niatjahatnya tersebut, namun tidak dilakukan dan tetap padaniatnya untuk menghabisi para nelayan dengan caramengumpulkan seluruh nelayan, kKemudian mengikat parakorban dan ditembak dari jarak cukup dekat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-02-2013 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2013
Tanggal 16 April 2013 — HENDRIKO WIJAYA, DKK VS NY. IDA FARIDA DAN KAKAN PERTANAHAN KOTA DEPOK;
85 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, cukupberalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk rnenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan ataumenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh)hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1 986;Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan padatanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugatbahwa di atas bidangbidang tanah
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 29-05-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 12-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 12
  • olehmasingmasing Penggugat dengan Tergugat tersebut, jelas terlihatbahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah dengan sengajaMENGHILANGKAN pointponit penting dalam Surat Perjanjian tersebut,sehingga terkesan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasiatau Cidera janji, pada hal sebenarnya Cidera Janji atau Wanprestasiitu TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DILAKUKAN OLEH PIHAKTERGUGAT.Hal ini dapat dlihat dari ketentuan Poin 9 Surat Perjanjian tanggal 14Mei 2016 yang berbunyi sebagai beikut :Bahwa jika dalam tengang
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 19-06-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 26/Pdt.SUS-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 15 Oktober 2015 — - Penggugat: DWIYANTO WIDODO. - Tergugat: 1. Koperasi Telekomunikasi Seluler (KISEL). 2. PT.Telkomsel
87 — 43
  • Namun dari pada itu jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia dapat melihat melinat ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 Undangundang Nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang isinya:Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU Nomor 13 tahun 2003tentangKetenagakerjaan, dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Putus : 19-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 29/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 19 April 2017 — Nama : CHUN HANS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani; Tempat tinggal : di Desa Bilote RT.004, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1) ISHAK RAJA, S.Hi.; 2) MARIO ISKANDAR SYAM, S.H.; 3) RIZAL RIZKY KAILUL, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat Pada Kantor Advokat Ishak Raja, S.Hi. dan Rekan beralamat di Jalan Kayu Manis Lingk. Tabahawa Kelurahan Moya RT.02/RW.01, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/IR-ADV/DK-SKH/TUN/XII /2016 tanggal 5 Desember 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA BARAT, PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : di Jalan Pengabdian No.1, Jati Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 186.1/119/2016, tanggal 22 Desember 2016. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu : 1) DENY GUNAWAN KASIM, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat; 2) ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat; 3) H. FAKAR LILA, S.H., M.Si., Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat; 4) JASON K. LALOMO, S.H., LL.M, Kasubag Organisasi; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jl. Pengabdian No.1 Jati Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, kemudian memberikan kuasa subtitusi berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi No.01/SK-TUN/I/FES/2017, tertanggal 13 Januari 2017, kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) ARDIYAH LEATEMIA, S.H., M.H.; 3) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 4) ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Dana Kopra No.1/29, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2. Nama : SEFNAT PUNANA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tinggal : di Desa Bilote, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SK-TUN/II/FES/2017, tanggal 3 Februari 2017. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu : 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) ARDIYAH LEATEMIA, S.H., M.H.; 3) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 4) ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Dana Kopra No.1/29, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
196 — 50
  • sengketa;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmaksud uraian eksepsi Tergugat Il Intervensi tersebut, apakah gugatanPenggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melebihitenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 40/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Desman Sinurat
2.Sahat Simanjuntak
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Asahan
Intervensi:
PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk diwakili oleh BAYU IRIANTO
99 — 110
  • Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikattersebut tidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan secaraHalaman 40PutusanPerkara No. 40/G/2018/PTUNMDNtertulis kepada Pemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat IlIntervensi ataupun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahanatau. tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat, tidak terkecuali orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat yang mengajukankeberatan dalam tengang waktu yang
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 16-07-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN PALU Nomor 128/PDT.PLW/2014/PN.Palu
Tanggal 16 Juli 2015 — WALIKOTA PALU/PEMERINTAH KOTA PALU vs PT. GLOBAL DAYA MANUNGGAL
264 — 87
  • Perlawanan Pelawan telah melampaui batas tengang waktu yang ditentukan olehUndangUndang (Daluwarsa).a.b. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, ternyata perlawanan Pelawan dalamperkara a quo adalah mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) No. 258/V/ARBBANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 ("putusanBANI No.258"), sebagaimana ternyata dari kesimpulan posita (alasan) danpetitum Perlawanan pelawan, yang selengkapnya Termohon kutip sebagaiberikut:i).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-04-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
1.AMIN
2.ADE HIDAYAT
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
2.Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
268 — 253
  • Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda(geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang;2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatanbaru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimanadimasksud pada butir 1;3.
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Putus : 04-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN BIREUEN Nomor 04/PDT.G/2014/PN.Bir
Tanggal 4 Nopember 2014 — RACHMAT Bin BUYUNG KETEK alias RAHMAT dkk VS M. THAIB Bin THAHER dkk
65 — 7
  • Nurmansyah, sedangkan :e Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12 tanggal 6 Mei 1983 atas namaSariman, terjadi kesalahan tentang tanggal penerbitan sertifikat yangbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, alas hak berupa Akta Hibah tertanggal 9 April 1983,sementara Sertifikat dikeluarkan 6 Mei 1983, dengan demikian tengang waktupenerbitan sertifikat tidak mencukupi waktu yang seharusnya berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;e Dalam Sertifikat
Pengadilan PN ENDE Perdata Perjanjian
Putus : 03-05-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN ENDE Nomor 19/ PDT.G/ 2012/ PN.END
Tanggal 3 Mei 2013 — - YELLY FOEK - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ende
226 — 158
  • Foto Copy Pengumumana lelang Kedua Nomor : Peng05/WKN.14/KNL.05/2012 dari Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan LelangKupang, yang kemudian diberi tanda bukti TI11B ;13.Foto Copy Surat Edaran Nomor SE7/KN/2012 tengang Tindak Lanjut PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 77/PUUIX/2011 dari Kementerian Keuangan44Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang kemudiandiberi tanda bukti Ti12 ;14.Foto Copy Surat Pernyataan Pembatalan Lelang dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang Kupang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 28 /Pid.Sus/TPK/2015/PN. Dps.
Tanggal 8 Desember 2015 — I NYOMAN JUNIADA
41 — 13
  • Winangun Nomor 0233-01-016359-50-5.SP2D tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 170.000.000,-;7. 1 (satu) lembar Slip penarikan dana dari Rekening BRI Kelompok Tani Bina Winangun Nomor 0233-01-016359-50-5.SP2D tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 18.000.000,-;8. 1 (satu) lembar Slip penarikan dana dari Rekening BRI Kelompok Tani Bina Winangun Nomor 0233-01-016359-50-5.SP2D tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 40.500.000,-;9. 1 (satu) gabung Keputusan Kepala Desa Batur Tengah nomor : 3/2006 tengang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 04-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 30 Oktober 2013 — PT. BORNEO PACIFIC, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia beralamat di CBD Pluit, The Honey Lady Tower, 16th Floor, Jl.Pluit Selatan Raya No.1 Jakarta Utara 14440 Indonesia, dalam hal ini diwakali oleh Alexander Thaslim, Warga Negara Indonesia Selaku Direktur Perseroan tersebut, oleh karenanya bertindak atas nama PT. Borneo Pacific berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Pacific No.01 Tanggal 5 Juni 2008 jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Pacific No.06 Tanggal 15 April 2009, yang masing-masing dibuat dihadapan Ida Rosyidah, SH.MKn., Notaris di Jakarta ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dewi Susianti, SH. ; 2. Deddy Suryadi, SH.MH. ; Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Deesh & Partners, beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, No.47, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ………... PENGGUGAT ; M E L A W A N I. BUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama : Mukhlis, SH. Jabatan : Plt.Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ; 2. Nama : Muhammad Jaelani, SH. Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum & HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu ; 3. Nama : Syaikul Ansari, SH. Jabatan : Kasubbag Usaha bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Korpri Kabupaten Tanah Bumbu ; 4. Nama : Yuliani Fitriasih Widhi, SH. Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Bantuan Hukum & HAM ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1 Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 03/KUM/2013 tanggal 19 Juni 2013; Selanjutnya disebut sebagai ………….… TERGUGAT ; DAN II. PT. BERKAT BANUA INTI, berdasarkan Akta Pendirian No.7 Tanggal 30 April 2001, beralamat di Ariobimo Sentral Building Level 5, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 No.5, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh Anastasia Christie selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.381 tertanggal 12 Februari 2013, mewakili Direksi, Kewarganegaraan Indonesia ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ranto Simanjuntak, SH.MH. 2. Stella Valentina, SH. 3. Jupriyanto Purba, SH. 4. Elizabeth, SH. 5. Alvajune G. Manuhua, SH. 6. Inri Januar Simangungsong, SH.,MH. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Advokat magang dan Konsultan Hukum RANTO P. SIMANJUNTAK DAN PARTNERS, beralamat di Citylofts Sudirman Building Lt.11, Suite 11-09, Lobby Lift 2, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ……...........………………...Tergugat II Intervensi ;
497 — 78
  • Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 PENGGUGAT mengajukan gugatan aquoke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin10.Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan bahwa : Gugatan dapat diajukanhanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau Quumumkannya Keputusan Badan atu Pejabat TataUsaha Negara " ;11. Bahwa dihitung dari tanggal PENGGUGAT menerima pemberitahuan atasKeputusan Pembatalan Ijin Usaha pertambangan PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 426/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : HANDOKO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Asia
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
62 — 26
  • sebelah, maka dalam hubungan ituPembanding melalui kuasanya yang sah untuk itu pada tanggal 02 Juli 2021telah mengajukan Permohonan Banding, hal ini sesuai dengan Akte BandingNo: 114/ 2021 tanggal 02 Juli 2021;Bahwa karena Permohonan Banding yang telah diajukan tersebut masihdalam tenggang waktu yang di benarkan Undangundang, maka PermohonanBanding tersebut sepatutnya diterima ;Bahwa Memori Banding bukan merupakan syarat formil dari PermohonanBanding, dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang tengang
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Tanah
Upload : 20-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 138/PDT/2020/PT DPS.
I KOMANG TOYA, melawan I KOMANG PASEK WIJAYA,dkk Dan RATRI KOESUMANINGRUM, S.H.., M.Kn,
111 — 35
  • Banding tersebut, Kuasa TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat Il, mengajukan kontra memori bandingtertanggal 09 September 2020, dan sesuai dengan surat pemberitahuan danpenyerahan kontra memori banding nomer 266/ Pdt.G/2019/ PN.Amp dariPengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2020 dimintakan untukmemberitahu dan menyampaikan kontra) memori banding inikepadaPembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmemeriksa berkas perkara ( Inzage ) dalam tengang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 27-08-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Desember 2018 — FIRDAUS HERMAWAN, DKK >< PT. SASAKURA INDONESIA
110 — 47
  • Wibowo3 Kosim 14 Mei 2001 GSTeknik/Foreman Rp.4.653.039,4 Andy Setyadi 01 Mei 2007 G3 Teknik Rp.4.299.299,5 Siswoyo 01 Feb 2010 G3 Welder Rp.4.317.984,6 Teguh Ismanto 07 Feb 2013 G3 Welder Rp.4.265.164, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT)yang demikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 13-09-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 30 Juni 2016 — Drs. Slamet.Ys DKK sebagai Penggugat M E L A W A N Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar DKK sebagai Tergugat sebagai Tergugat
101 — 182
  • Republik Indonesia Nomor 99tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiHalaman 74 dari 110 Putusan GugatanNomor 6/Pdt.G/2016/PN GnsPembangunan untuk Kepentingan Umum tanggal 15 September 2014.telah dibubuhi materai secukupnya , dan aslinya tidak dapat di tunjukan diPersidangan , selanjutnya diberitanda T24;Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/KepalaBadan Pertahanan Nasional Nomor 6 tahun 2015 tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-10-2011 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 23-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 5 April 2012 — 1.Turini,2.Lintang Waluyo,DKK;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,2.PT. Buana Estate
65 — 144
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secarakasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. dan hal ini sejalan denganYurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal21011993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
256 — 163
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005