Ditemukan 2114 data
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2177 K/Pdt/ 1983 dan No.1742 K/Pdt/1983 yang sama terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI.No.343 K/Sip/1975, hal yang sama pula di temukan dalam PutusanMahkamah Agung RI.
97 — 16
Lelang No.222/PisKPB/KP/201 7 tanggal11 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberiTAN... ecccccecee cece ceece cece ceeeeeeee ce seeee sees seeseeeesetsseetetteesteeese Dal = 75> Foto copy Surat Penetapan Jadwal Lelang No.S144/WKN.12/KNL.03/2017 tanggal 03 Februari 2017, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberiTANA.....ecccceeec cece cee ee cece ceeseeeeeeceeceeseeseeeseeceesseetestessesseetssstesessseeseeees Dal = 85> Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang No.1742
Terbanding/Penggugat I : HERMAN ARIFIN
Terbanding/Penggugat II : ABDUL RAHMAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : H. MUSTAPA
Turut Terbanding/Tergugat IV : SAKARIA
Turut Terbanding/Tergugat II : LAMADING
Turut Terbanding/Tergugat V : BAHAR
Turut Terbanding/Tergugat III : LASARDING
26 — 20
No.258/PDT/2017/PT.MksDalam kaitan itu perlu diingat kembali Putusan MARI Nomor 2177K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan diantaraorang tersebut harus ada hubungan hukum.Berdasarkan bukti surat tertanda P1 dan Keterangan Saksi (vide BeritaAcara Pemeriksaan Saksi), membuktikan bahwa obyek sengketa padapoin 5 (c) gugatan yaitu tanah seluas 60 are yang terletak di KelurahanKirukiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sejatinya adalahharta asal yang diperoleh H.
122 — 26
sebidangtanah yang telah diikat hak tanggungan kepada Tergugat II dengan SHM nomor04210 desa karaban, atas nama Suprehanto;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam teori dan praktek memang dikenal penggabungan yaitu kumulasi subjektif ,pada bentuk ini dalam surat gugatan terdapat ;e Beberapa orang Penggugat ataue Beberapa orang TergugatNamun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengna hukum perlu diingat kembaliputusan MA No.2177 K/Pdt/1983 dan No.1742
1.DAFID EFENDI Pgl DAFID
2.JUMAIDI Pgl MAI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT LUBUK KILANGAN
110 — 29
Laporan Hasil Gelar Perkara penetapan tersangka, tanggal 24 Desember 2016. diberitanda T/1742. Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/01/I/2017/Reskrim tanggal 09Januari 2017. diberi tanda T/18a43. Penetapan Pengadilan Negeri Kelas A Padang Nomor 13/P.1/Pend.Pid/ 2017/PN.PDG tanggal 10 Januari 2017. diberi tanda T/18b44. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/40/XII/2016/ ReskrimTanggal 27 Desember 2016. diberi tanda T/1945.
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56104/PP/M.XIIIA/12/2014Tanggal 14 Mei 2014, atas nama PT.Suzuki Indomobil Sales(Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat nomor P.1742/PAN.Wk/2014tanggal28 Oktober 2014dengan cara disampaikan secara langsungkepada Pemohon Peninjauan Kembali
Melawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Berkedudukan di Jakarta Cq. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Kantor Cabang Kediri
42 — 10
Masing masing01.400.403.00.100608.4, 01.400.403.001013196, = 01.400.403.001006670, dan01.400.403.00.110920.7;e Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut sudah nampak jelas kalau Peristiwa, Obyekserta Subyek per perjanjian adalah berbeda beda dan tidak ada saling keterikatan;e Bahwa sejalan dengan putusan MARI No. 2177 K/Pdt/1983 dan no. 1742 K/Pdt/1983,yang menegaskan bahwa kumulasi subyektif harus ada hubungan hukum antara satudengan lainnya, Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menolak atau
113 — 21
. : Amalia HidayaniLahir tahun 1984, Makruf Bahreisyamdani, lahir tahun 1988, Pasca Fatwa Sukmawati,Lahir tahun 1997, (P2) ;Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 telah putus karena perceraian sesuaidengan Putusan Cerai Pengadilan Agama Purwokerto No. 1742/Pdt.G/2008/PA/Pwttertanggal 18 Agustus 2009 dan telah mempunyai Hukum tetap serta telah terbit AkteCerai No. 1167/ACX/2009/PA.Pwt, ( P3) ;Bahwa sejak perkawinan putus karena perceraian, diantara Penggugat dan Tergugatbelum melaksanakan Hibah
165 — 120
bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membebankanobjek jaminan dengan jaminan fidusia bukanlah perbuatan melanggar hukum, sehinggapatut dan wajar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima.6 Ada tidaknya jaminan fidusia tidak menyebabkanperjanjianbatalataubataldemi hukum.Bahwa sebagaimana uraian Tergugat sebelumnya, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan/assesoir dari perjanjian pokok sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UndangUndang No.1742
76 — 32
Penggugatdengan PT Bharinto Ekatama;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakanhak dari Penggugat sepanjang dilakukan secara tidak bertentangan denganhukum;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat tertanggal 20 Juni 2016 perihalpermohonan pencabutan gugatan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdwdan pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan telahberlangsung pada tahap pembuktian dan berdasarkan Pasal 271 Rv danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung Nomor 1742
245 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
:Sertipikat Hak Milik Nomor 2731 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Yohanes Wangge Logho tanggal 19 Februari 2018dengan Surat Ukur Nomor 1741/Krawang Sari/2018 dengan luas 842.dmSertipikat Hak Milik Nomor 2732 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Frendy Jukianto tanggal 19 Februari 2018 denganSurat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari/2018 dengan luas 84 m?
:Sertipikat Hak Milik Nomor 2731 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Yohanes Wangge Logho tanggal 19 Februari 2018dengan Surat Ukur Nomor 1741/Krawang Sari/2018 dengan luas 842.mSertipikat Hak Milik Nomor 2732 di Desa Krawang Sari, KecamatanNatar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas namaPemegang Hak Frendy Jukianto tanggal 19 Februari 2018 denganSurat Ukur Nomor 1742/Krawang Sari/2018 dengan luas 84 m?
404 — 46
No. 1742.K/Pdt/1983yang menyebutkan :Gugatan diajukan kepada beberapa orang Tergugat ( tergugat I dan tergugatIf) padahal antara Tergugat I dan Tergugat II, tidaak ada hubunganhukumnya, maka gugatan tidak dapat dapat diajukan secara komulatif, tetapiharus masingmasing berdiri sendiri terhadap Para Tergugat oleh karena itugugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatasgugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas
Eksepsi Obscuur Libel : bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalikan bahwa tanah paraPenggugat selain dikuasai oleh Tergugat V seluas + 7500M2 juga telahdikuasai/diserobot oleh Tergugat I seluas + 150 M2; bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I sangatberbeda dengan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat V ; bahwa penggabungan gugatan tanpa adanya hubungan hukum antaraTergugat I dengan Tergugat V, berdasarkan putusan Mahkamah AgungNo.1742 K/Pdt/19833.
9 — 0
YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1742 K/Pdt/1983 maka pencabutantersebut harus ditolak;Putusan Nomor 0534/Pat.G/2021/PA.Sby.him. 29 dari 31 him.Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan
191 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan MA RI No.1742 K/1983, yang menyatakan bahwa penggabunganbeberapa subyek hukum harus memiliki hubungan hukum yang sama.
91 — 27
N 1742 CZ, Mobil Nissan March, Warna Putih, No.Pol. N 1105 BF dan Sepeda motor Honda Vario, Warna Putih No.Pol. N 5472 AR ;
adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon pada angka 3 di atas adalah menjadi hak milik penuh Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.704.000,- (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
YAYASAN ISLAM AL QALAM AMANAH UMMAT
Tergugat:
1.RACHMAN BIN RASEN
2.H. MA'MUN ABDUL AZIS
Turut Tergugat:
CAMAT PARUNG KABUPATEN BOGOR
54 — 41
BuktiP12: fotocopy sesuai asli Daftar Keterangan Obyek UntukKetetapan IPEDA Nomor 1742 tertanggal 11 Juni 1987;13. Bukti P13: fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 tertanggal 1 AprilO91;14. Bukti P14: fotocopy sesuai asli Tanda Terima Sementara PembayaranPajak Bumi Dan Bangunan Nomor 454549 tertanggal 22Desember 1991;15. Bukti P15: fotocopy sesuai asli Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 1992 tertanggal 1 April 1992;16.
ANDI AGUSTINO
Tergugat:
1.PERUSAHAAN WISMA KALSUL,
2.PERUSAHAAN WISMA ALUNA
112 — 14
Tergugat , Majelis Hakim ternyata tidak dapatmenemukan dasar hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat Il, sebagaiacuan hak yang dapat diterima oleh Penggugat terkait masa kerja yang sudahdijalani, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan tersebut masih terdapatketidakjelasan;Menimbang, bahwa dengan ketidakjelasan tersebut menyebabkangugatan Penggugat menjadi kabur, sementara secara hukum gugatan tersebutsebenarnya dapat diajukan secara terpisah atau tersendiri sebagaimanaYurisprudensi Putusan MA No. 1742
65 — 33
Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1742/AC/2019/PA.Btm Tanggal 19 November2019, yang dikeluarkan oleh Panitera PEngadilan Agama Batam, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;4.
relatif, sebagaimanaketentuan pada Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten ( RBg );Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 foto copi tersebut sudahbermaterai dan nazegelen Pos dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan dibawah sumpah, dan tidak ada bantahan dari Tergugat, terbukti bahwaPenggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara sah berdasarkan putusanPengadilan Agama Batam Nomor: 1754/Pdt.G/2019, tanggal 19 November 2019 danFotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1742
28 — 8
18196rsid3872887rsid3882526rsid3883399rsid3942684rsid3964265rsid4006655rsid40 19366rsid402904 1rsid4065982rsid409 1 108rsid4094094rsid4 1405 19rsid4151249rsid4207845rsid4215845rsid426829 1rsid4278660rsid433 1222rsid4331918rsid4343225rsid44 10175rsid4414206rsid442 1344rsid446443 1rsid447 1705rsid4472664rsid44757 1 9rsid4485852rsid4540728rsid4603686rsid4615703rsid4727428rsid4737756rsid47420 1 3rsid4784312rsid4990625rsid5 1 13975rsid5 116306rsid5 1 18532rsid5 132129rsid5 140004rsid5 184223rsid5 187902rsid5254763rsid5262858rsid53 13399rsid53 1742
Terbanding/Tergugat : PT. WAHYU MATRA KONTRAKTOR
Terbanding/Turut Tergugat : SALAMUN, SE
198 — 82
mendasar sebagaimana penjelasan dalil point c diatas, makademi hukum PENGGUGAT KONVENSI tidak memiliki hubungan hukumapapun dengan TERGUGAT KONVENSI, sebagaimana yurisprudensi dibawah ini :1) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 Tertanggal 7 Juli 1971 dengan tegas menyebutkan : Suatugugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum danbukan oleh orang yang mempunyai kepentingan2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2177 K/Pdt/1993serta No. 1742