Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat(1) UUPT. Yang selanjutnya perubahan pengurus initelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi HukumHal. 47 dari 91 hal. Put.

Sinar Jaya Wijaya, sehingga tidak dapatdimintakan pertanggungjawaban sebagai pengurus PT.Sinar Jaya Wijaya, Pengalihan saham telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan Pasal 12/7 ayat (2) UUPT,dimana Direksi PT.

Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakansesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111ayat (1) UUPT. Yang selanjutnya perubahan pengurus initelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum sebagaimana dinyatakan dalam SuratKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DirektoratHal. 57 dari 91 hal. Put.

Sinar Jaya Wijaya (vide Bukti T33), sehingga telahmemenuhi Pasal 94 ayat (7) UUPT dan Pasal 111 ayat (7)UUPT,Kemudian Para Pemohon Kasasi tidak lagi menjabatsebagai pemegang saham PT.

Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat (1)UUPT.

RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas)hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan denganSurat Tercatat dan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenaiPerubahan Pengurus Perseroan PT.De Petroleum International, padahal Direksimerupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankan Perseroan sebagaimanayang diamanatkan dalam UUPT

No.40 Tahun 2007 serta belum pernah mendapatteguran atau peringatan tentang kesalahan yang diperbuat selama bertindak selakuDirektur PT.De Petroleum International;Hal 3 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel121314151617Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT No.40 Tahun2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggota Direksi dalamPerseroan yaitu :ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya

sekali tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuangdalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris diJakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadapPenggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum,sebagaimana yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT

menyampaikan Surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI(Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui Undangan Klarifikasi secara tertulis2 (dua) kali berturutturut dan 1 (satu) panggilan lisan melalui telefon olehKemenakertrans kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugatuntuk menyelesaikan masalah ini;Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai anggotaDireksi Perseroan secara sepihak melalui Keputusan RUPS tertanggal 30 Juni2011 yang bertentangan dengan UUPT

Penggugat tidak pernah menjalankan/melaksanakan tugas secara professional, tidak hadir selama 3 bulan berturutturut1819tanpa memberikan alasan yang jelas, tidak memiliki dedikasi, menggunakan uangperusahaan tidak sesuai realisasi anggaran Perusahaan adalah suatu pernyataanyang tidak berdasar hukum yang mengarah pada fitnah, menyesatkan sertamenyudutkan Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan KESALAHAN (schuld) dengan melakukanPemberhentian Penggugat yang bertentangan serta mengabaikan Ketentuan UUPT

2011sebagai berikut : Bahwa setelah tidak disetujui oleh Komisaris Penggugat dan Direktur Penggugatyang lain karena sibuknya Tergugat III pada saat itu Tergugat III melakukan kelalaian,yaitu lalai menarik perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 September 1999 danSurat Pernyataan tanggal 15 September 1999 sehingga PPJB dan Surat Pernyataantersebut tetap tersimpan di Tergugat I Catatan : Tulisan tabal dari Tergugat IMenunjuk 88 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas( UUPT

Untuk lebih jelasnya, Tergugat I akanmengutip bunyi Pasal 88 ayat (2) UUPT sebagai berikut : Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikanpihak ketiga yang beritikad baik 7 Berdasarkan uraian diatas jelas ssekali terbukti bahwa PPJB SHGB No.845 telahdibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dapat merugikanTergugat I sebagai pihak ketiga yang beritikad baik .Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan mmeyakinkan bahwa jikaperbuatan

saham dengan hak suara yang sah dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap an ggota Direksi yang kerenakesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan 4 Berdasaarkan uraian pasal 85 ayat (3) UUPT diatas, jelas terbukti bahwa Tergugat IIIlah yang harusnya digugat oleh para pemegang saham Penggugat jika ternyataPEnggugat merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III ;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan mmeyakinkan bahwa

jikaperbuatan Tergugat III sebagai wakil Penggugat telah merugikan Penggugat, makaberdasarkan Pasal 85 ayat (3) UUPT, Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada TergugatIl dan bukan malah menggugat kepada Tergugat I.

Sehingga bila adasesuatu yang ternyata dirasa ada yang merugikan oleh Penggugat pada bulanSeptember 1999, quod non, maka RUPS dapat meminta pertanggungjawaban Direksipada tahun tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 63 ayat (2) Pasal 65 ayat ( 4)UUPT yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 63 ayat (2) UUPT ;RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentinganperseroan dari Direksi dan atau Komisaris Pasal 65 ayat (4) UUPT :RUPS lainnya dapat diadakan sewaktuwakt berdasarkan

Anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai sahamyang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganyadalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalamdaftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwaAnggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut danmenimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung juwab secarapribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);.

(Pasal 37 ayat (2) UUPT). Dalam hal terjadi pertentangan yangmembatalkan transaksi pembelian tersebut, maka direksi secaratanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang dideritapemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembeliankembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT);.

Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015e.dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan(Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT).

(Pasal 68 ayat (1)UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangantidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPSdiselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo.

(Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102 ayat (4) UUPT);Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadaptindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yangdilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroansesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT);.

Pasal 98 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang pada intinya bahwadireksi mewakili kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan,Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2016/PN. Ambnamun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1)UUPT yang menyatakan : anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroanapabilaa. Teradi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yangbersangkutan ;b.

Pasal 832 BW, namun jikalau obyek warisnya adalahsaham maka secara kontekstual tidak terlepas dari suatu perseroan, yangdalam UUPT telah diatur didalam Pasal 57 yang mengatur mengenaipersyaratan pemindahan saham sebagai berikut :Ayat (1) : Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham denganklasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya ;b.

Pasal 832 BW, sehinggaterkait pemindahan saham yang berkenaan dengan kewarisan harus tundukpada UUPT tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang diajukan keduabelah pihak, Majelis hakim berpendapat pemindahan saham milik Ny. CorneliaChristiena Sitanala kepada Tergugat dan Tergugat Il karena kewarisan adalahHalaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2016/PN.

Ambbertentangan dengan hukum karena belum ada persetujuan terlebih dahulu dariinstansi yang berwenang ;Menimbang, bahwa UUPT tidak memberikan penjelasan lebih lanjutmengenai instansi mana yang berwenang memberi persetujuan tersebut,namun menurut pendapat ahli DR.

Cornelia Christiena Sitanala olen Tergugat dan Tergugat Ilsecara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUPT diatasadalah suatu) perbuatan melawan hukum dan sekaligus menjawabpermasalahan kedua perkara a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatupetitum gugatan penggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah diertimbangkan sebelumnyabahwa oleh karena lahirnya Akta Perubahan dan Akta Pembetulan PT.

Di dalam novum tersebut disebutkan bahwa, tidak adapengaturan dalam UUPT mengenai pengurangan saham dengan dasarbahwa tanah yang telah diinbrengkan belum dapat dimanfaatkan, yang adadi UUPT adalah pengaturan mengenai pengurangan modal sebagaimanadiatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 atau pemindahan hak atas sahamsebagaimana diatur dalam Pasal 55 s/d Pasal 59 UUPT;Hal. 28 dari 46 Hal.

Sedangkan devidenyang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimanadiatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalahsetelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.

Olehkarenanya berdasarkan ketentuan UUPT, deviden yang telah diberikan tidakdapat dikembalikan kecuali perseroan mengalami kerugian (devideninterim);Bahwa sebelum sampai pada amar putusan menolak permohonan kasasi,Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dikutippada halaman 2 Permohonan Peninjauan Kembali a quo, pertimbangan hukumPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 498 K/Pdt/2013, tertanggal 31 Juli 2013yang menjadi obyek perkara Peninjauan Kembali a quo berbunyi sebagaiberikut:

Sedangkan deviden yang dapat dimintakan kembali hanyadikenal pada deviden interim sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT, dimanaalasan pengembalian deviden adalah setelah tahun buku berakhir ternyataperseroan menderita kerugian. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan UUPT,deviden yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kecuali perseroanmengalami kerugian.Dalam perkara ini, para pemegang saham dalam RUPS telah menyetujuipembagian deviden sejak tahun 20072009.

Sesuai ketentuan UUPT, RUPSmerupakan organ tertinggi perseroan yang berhak mengambil keputusan;Oleh karena itu jelas secara hukum pembagian deviden tahun 20072009adalah sah menurut hukum.ii. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factitersebut di atas yang kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agungmengandung kekeliruan yang nyata lainnya dengan alasan:Hal. 42 dari 46 Hal.

melalui gugatan ini menegaskan, bahwa tidakingin lagi menempati perumahan tersebut, dan meminta kepadakepada TERGUGAT (selaku Perseroan) bertanggung jawab untukmembayar kerugian secara materil maupun immaterial yang dideritaoleh Para PENGGUAT;Bahwa adapun kedudukan TERGUGAT II yang ditarik sebagai Pihakdalam perkara ini, tidak lain karena TERGUGAT Il adalah Organ yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perseroan (TERGUGAT) sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Vide Pasal 1 angka(5) UUPT

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c. Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;.

Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun 2007 dibebankan kepada Para Penggugat;Bahwa para penggugat telah menggugat tergugat II selaku direktur padaPT Anugrah Jaya propertindo

Anugrah Jaya Propertindo;Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT No. 40 Tahun 2007 :Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabiladapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaianya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dankehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, c.

Dst....Bahwa selama ini Tergugat II tidak lalai dan salah serta beritikad baikdalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi;Bahwa dalam tuntutannya pada angkat 3 dan 7 pada pokoknya ParaPenggugat memohon agar tergugat II dinyatakan melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk turut bertanggungjawab mebayar kerugian;Bahwa oleh karena didalam hukum dikenal siapa yang mendalilkan diayang membuktikan maka beban Pembuktian Terbalik atas Pasal 97 ayat(5) UUPT No. 40 Tahun

badan dari perusahaan tersebut, danmembebankan tanggung jawab kepada pihak organizers dan managersdari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawabterbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmatioleh mereka.Bahwa sebagaimana diketahul secara bersama doktrin Piercing thecorporate veil secara tegas juga diakui dan diadopsi oleh sistem hukum diIndonesia yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ("Selanjutnya disebut UUPT

Dengan demikian seluruh perbuatanhukum Tergugat 1 yang mana merupakan bentukan alter ego dariTergugat 2 dan Tergugat 3 dalam melakukan Perjanjian KSO denganPenggugat jelas dapat diterapkan doktrin Piercing the corporate veilyang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Terbukti Tergugat 2 danTergugat 3 melakukan kerjasama dengan Penggugat dengan itikadburuk dan tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhantanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengan demikian dapat terbuktidengan jelas dan terang jika Tergugat 2 dan Tergugat 3 secarabersamasama selaku pemegang saham Tergugat 1 baik langsungmaupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat1 untuk kepentingan pribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf b UUPT Oleh karenanya, sangat layak jika Tergugat 2 danTergugat 3 dapat dimintakan pertanggung jawaban sampai hartakekayaan pribadinya karena telah menyebabkan Tergugat 1 tidakdapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat

Dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 selaku Direktur danKomisaris yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya dalammengelola pinjaman dana operasional dari Penggugat dan dengantidak beritikad baik yaitu dengan menipu Penggugat selaku kreditor(defrauding creditor) dengan tidak mampu mengembalikankewajibannya kepada Penggugat dimaksud, maka hal tersebut telahmelanggar Pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPT dan Pasal 114 ayat (2)dan (3) UUPT.

kewajibannya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 kepadaPenggugat faktanya Para Tergugat berulang kali menggunakanrekening atas nama pribadi khususnya atas nama Tergugat 3.Dengan demikian maka sangat layak dan sudah sepantasnya dapatdibuktikan dengan jelas dan terang jika terdapat indikasi yangsangat kuat telah terjadi pencampuran harta kekayaan diantaraTergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sehingga Tergugat 1tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugatsebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d UUPT

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO1.Bahwa sesuai dalildalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukangugatan pembubaran terhadap Tergugat selaku badan hukum perseroanterbatas dengan mendasarkan pada alasanalasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo Pasal 146 UUPT..

Bahwa, Pasal 146 ayat (1) UUPT menyatakan sebagai berikut: "(1)Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggarkepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan;Hal 7 Put.

Maka atas sisa porsi tunai tersebut akandibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/MandatoryConvertible Bonds (MCBB) Perseroan yang berjangkawaktu 2 tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaankonversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modalyang berlaku dan ketentuan UUPT;9) Untuk menghindari keraguankeraguan.

dana untuk membayar Sisa UtangDengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke5 sebagaimanadimaksud pada butir 7) di atas masih terdapat Sisa UtangDengan Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas SisaUtang Dengan Jaminan tersebut akan dibayarkandenganObligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bonds(MCBB) Perseroan yang berjangka waktu 2 tahun yangditerbitkan oleh Perseroan dengan tata cara dan hargapelaksanaan konversi konversi minimal sesuai denganketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

;9) Kreditur atas Utang Dengan Jaminan diberikan hak opsi untukmeminta pembayaran Utang Dengan Jaminan dengan konversimenjadi Saham Baru Perseroan sesuai nilai amortisasi danjadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 3) diatas dengan tata cara dan harga pelaksanaan/konversi sahamminimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlakudan ketentuan UUPT;10)Konversi saham pada Perseroan dilaksanakan denganperhitungan mata uang rupiah dengan nilai tukar mata uangawal Utang Dengan Jaminan sesuai

akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4%(empat persen) per tahun yang akan dibayarkan denganmengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud padaklausul VII. 1) diatas;70% (tujuh puluh persen) dari sisa Utang Akibat Derivatif akanditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory ConvertibleBonds (MCBA) berjangka waktu 10 tahun yang diterbitkan olehPerseroan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaankonversi Rp200,00/saham, dengan memperhatikan ketentuanPasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

Keterlambatan penerbitan Obligasi WajibKonversi/Mandatory Convertible Bonds (MCB) dan Saham Barusesuai waktu yang telah ditetapbkan yang dikarenakan oleh harusdipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturanundangundang lainnya tidak dianggap sebagai kegagalanpelaksanaan Rencana Perdamaian ini;Setiap ketentuan dan syaratsyarat dalam Rencana Perdamaian inidan ketentuan serta syaratsyarat dalam Perjanjian Perdamaian,yang merupakan Rencana Perdamaian yang telah disetujui olehHalaman 56 dari

Hal ini telah jelas dinyatakan pada Undang Undang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pemberhentian Direksioleh pemegang saham melalui RUPS yang mana diatur dalam Pasal 105ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4);Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UndangUndang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroanatau karena alasan lain

(UUPT Pasal 105ayat (1)5. Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Namun, kKeduanya memiliki kuasadan wewenang yang berbeda meski samasama berperan sebagai bagian dariOrgan Perseroan.Menimbang, bahwa tentang Pemberhentian Direksi oleh pemegangsaham melalui RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) Pasal 105 ayat (1) serta Pasal 106 ayat (1) dan (4) Pasal105 pada undangundang ini menjadi landasan hukum yang menyatakanbahwa RUPS dapat melakukan pemberhentian jika Direksi tidak lagi memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan, melakukan

(UUPT Pasal 105 ayat (1));Menimbang, bahwa meski demikian, pemberhentian Direksi olehpemegang saham tidak dapat dilakukan begitu saja. Diperlukan proses yangterperinci serta dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar. Dalam kasus ini,Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas diberikan wewenang untukmemberhentikan Direksi secara sementara agar kepentingan perusahaan tidakterabaikan selama masa pemberhentian Direksi.

Hal ini Sesuai dengan poinyang disampaikan dalam Pasal 106 ayat (1) dan (4) UUPT Tahun 2007. BahwaProsedur pemberhentian DireksiJika dalam masa jabatannya seorang Direksilalai menjalankan tugas hingga dinyatakan bersalah dan harus diberhentikan,Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtrproses pemberhentian tersebut harus sesuai dengan prosedur pemberhentianDireksi yang diatur dalam UUPT Tahun 2007.

jelasjelas juga Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum dalam hal mengelola Perseroan ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2002, Tergugat Rekonvensi telahmelakukan RUPS perubahan anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalambutir 2 Gugatan, rapat mana dilaksanakan tanpa pernah memberitahukan danmengundang Penggugat Rekonvensi, hal mana juga jelas merupakanperbuatan melawan hukum ;Pasal 68 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk penyelenggaraanRUPS, semua pemegang saham harus diberitahu.

Selanjutnya, Pasal 69 ayat(6) UUPT menentukan bahwa apabila pemberitahuan tidak dilakukan, makakeputusan RUPS hanya sah apabila dihadiri oleh seluruh pemegang sahamnya.Dengan demikian, karena Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah diundangdan tidak pernah menghadiri RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002,maka keputusan RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002 sebagaimanatertuang dalam Akta No. 26 tanggal 31 Januari 2002 yang dibuat dihadapanMohamad Rifat Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta

Pasal 69 ayat (2) UUPT ;Bahwa perbuatanperbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian kepada Para PenggugatRekonvensi sebagaimana terbukti dari adanya tagihan terhadap Perseroansebesar Rp.24.803.000.000 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga jutarupiah) sebagaimana diakui Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ;Bahwa sejak tahun 1995 sampai tahun 2004, Tergugat Rekonvensi telahmenerima uang jasa pengolahan kayu senilai Rp.21.600.000.000 (dua puluhsatu

Apabila dinilai dengan uang, perasaan tidaktenang/kecewa tersebut sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUPT, Para PenggugatRekonvensi berhak meminta Tergugat Rekonvensi untuk membeli kembalisahamsahamnya, harga mana dianggap wajar adalah Rp.2.500.000.000, (duamilyar lima ratus juta rupiah) ;Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak illusoir danmenghindarkan itikad buruk Tergugat Rekonvensi, maka Para PenggugatRekonvensi mohon kepada

No.1943 K/Pdt/2007melakukan pengurusan PIRU tidak pernah menyelenggarakan RUPStahunan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan Perseroansebagaimana diwajibkan UndangUndang No.1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT).

Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabayadengan register perkara Nomor 83/Pdt.G.2016/PN.Sby., tertanggal 27Januari 2016 yang pada intinya merupakan gugatan perbuatan melawanhukum yang diajukan oleh para pemegang saham sebuah perseroanterhadap anggota direksi dari perseroan tersebut berdasarkan Pasal 97ayat (6) UUPT (gugatan derivatif pemegang saham).

Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasindengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tertanggal 13 April2018 yang pada intinya merupakan gugatan perbuatan melawan hukumyang diajukan oleh para pemegang saham sebuah perseroan terhadapanggota direksi dari perseroan tersebut berdasarkan Pasal 97 ayat (6)UUPT (gugatan derivatif pemegang saham).

MELANGGAR KEWAJIBAN, TUGAS SERTA TANGGUNG JAWABNYASEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 92 AYAT (1) SERTA PASAL97 AYAT (1) dan (2) UUPT Keseluruhan rangkaian tindakantindakan pelanggaran Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 2235 merupakan bentukbentuk tindakan yangbertentangan dengan kewajiban, tugas serta tanggung jawab yang diaturdalam Pasal 92 Ayat (1) serta Pasal 97 Ayat (1) dan (2) UUPT, sebagaiberikut:Pasal 92 Ayat (1) UUPT:Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan

Setiawan, S.H., PokokPokok Hukum Perikatan, halaman 84,Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994);Tindakantindakan pelanggaran Tergugat yang pada intinya telah dengansengaja melakukan kesalahankesalahan dan pelanggaran terhadapKode Etik Perseroan serta UUPT untuk merugikan perseroan jelasjelasmerupakan suatu kesalahan sebagaimana diuraikan di atas;.

Melanggar kewajiban, tugas serta tanggung jawabnya sebagaimana diaturdi dalam Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT;Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT. Yamakawa RattanIndustry;3.

UndangUndang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT.1995) juncto UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT. 2007) sebagai berikut : Pasal 84 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 UUPT. 1995 :Pasal 84 ayat 1 huruf b:(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :(a) ..... 3(b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan perseroan ;Pasal 85 :(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungJawab

Nomor 639/Pdt/2018/PT DKIAkta No. 9/1996 juncto Pasal 84 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 ayat(1) dan ayat (2) UUPT. 1995 (UUPT. yang berlaku pada saattransaksi dilakukan) sebagai berikut : Pasal 11 ayat (9) Akta No.9/1996 :9.

Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 85ayat (1) dan (2) UUPT. 1995 juncto Pasal 97 ayat (2) & (3) UUPT. 2007sebagai berikut : Pasal 85 ayat (1) & (2) UUPT. 1995 :(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungJawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.(2) SetiapanggotaDireksibertanggungjawab penuh secarapribadiapabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).junctoPasal 97 ayat (

2) & (3) UUPT. 2007 :(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wayib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.(3) Setiap anggota Direksibertanggung jawab penuh secarapribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain itu, transaksi ini juga bertentangan denganketentuan Pasal 85 ayat (1) UUPT. 1995 dan karena itu pula TergugatRekonvensi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas setiapdan semua kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagaimanadiwajibkan oleh ketentuan Pasal 85 ayat (2) UUPT. 1995.Pada Mei 2005, Mei 2006, dan Mei 2008 Tergugat Rekonvensimemberikan pinjaman dana talangan (bridging finance) kepada WVELyang berakibat merugikan Perseroan (in casu Penggugat Rekonvensi)senilai total

Bahwa Obyek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan19,dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya Pasal 56ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan peraturan pelaksanaanyadengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Bahwa prosedur dan tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalamPasal 56 ayat (1), (2) dan (3) UUPT sebagai aturan pokok mengenaipemindahan hak atas saham atau perubahan pemegang

Bahwa berdasarkan Pasal 56 UUPT tersebut, untuk pemindahan hak atassaham terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dipenuhi yaitu:(a)(b)Pertama: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak. Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, yangdimaksud dengan akta adalah baik akta yang dibuat di hadapannotaris maupun akta bawah tangan.

Sumber Kencana Indo Palmayaitu berupa:(1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumenperubahan data Perseroan yang telah lengkap;(2) Akta perubahan data perseroan; dan(3) Neraca serta laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan bagiPerseroan yang wajib diaudit;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, PT.

Pelanggaranatas AUPB tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan Tergugat tidakmemperhatikan tata cara perubahan pemegang saham sebagaimana diaturdalam Pasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT juncto Pasal 27 s/d Pasal 30Permenkumham No. 4/2015 sebagaimana diubah dengan PermenkumhamNo. 1/2016 maka jelas bahwa Tergugat telah tidak cermat dan melanggarasas profesionalitas serta asas kepastian hukum.

Sumber KencanaIndo Palma, telah dicatat di dalam Administrasi Badan Hukum, olehkarenanya objek sengketa dalam perkara aquo bukan termasuk objeksengketa yang dimaksudkan dalam Undangundang Pengadilan TataHalaman 42 dari 63 halaman putusan Nomor 135/G/2017/PTUNJKTmelakukan tuntutan atas pemindahan hak atas saham yang tidak sesuaidengan UUPT tersebut melalui Peradilan Umum, bukan melaui PeradilanTata Usaha Negara;19.

) (lexspecialis derogate legi generalis) dimana sepanjang tidak ditentukan laindalam UUFM maka ketentuan yang berlaku bagi Pelawan adalah UUPT ;Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuanketentuan pasal modal yangberlaku kepada Pelawan selaku Perseroan Terbuka, sahamsaham PelawanHal. 6 dari 31 hal.

Bahwa kedudukan sebagai Emiten Pasar Modal telah menjadikanPEMOHON berstatus sebagai Perseroan Terbuka yang terhadapnyaberlaku ketentuan UU Pasar Modal sebagai lex Specialis terhadapUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang mana hal tersebut tidak berlaku bagi TERMOHONmaupun pada TURUT TERMOHON disebabkan kedudukannya yangbukan merupakan Perseroan Terbuka (perseroan berstatus tertutup) ;6.

Bagi perseroan dengan status perseroan terbuka, sebagaimanadinyatakan di ayat (4) pasal dimaksud, ketentuan juga berlakusepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan UU Pasar Modal (asas Lexspecialis derogate lex generalis) ;Pasal 50 UUPT(1). Direksi perseroan wajidb mengadakan dan menyimpan daftarpemegang saham, memuat sekurangkurangnya;a. Nama dan alamat pemegang saham;b.

Bahwa disamping itu, dalam UUPT juga terdapat ketentuan mengenaiperlindungan modal dan kekayaan perseroan sebagaimana termuatHal. 28 dari 31 hal. Put.

No.409 K/Pdt/2011dalam bagian kedua UUPT yang mencakup pasal 37 s/d Pasal 40 yangpada pokoknya menegaskan bahwasanya guna kepentinganperseroan, maka perseroan dapat memiliki saham yang telahditerbitkannya sendiri, yang dalam hat ini membuktikan bahwasanyamasih terdapat hak penerbit saham terhadap sahamsaham yang telahditerbitkannya ;Bila ketentuanketentuan sebagaimana diuraikan di atas dilengkapidengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 92 ayat (1)UUPT yang menegaskan bahwasanya Direksi menjalankanpengurusan

DalamHukum Perusahaan hak pemegang saham untuk mengajukan gugatandikenal dengan Derivatif Action;Untuk jelasnya dibawah ini adalah pasalpasal dalam UUPT yangmemberikan hak Derivatif Action kepada pemegang saham :Pasal 61 ayat (1) UUPT :Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan vwajar sebagai akibatkeputusan RUP%S, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";Hal. 10 dari 42 hal.

No. 699 PK/Pdt/201 1Pasal97 ayat (6) UUPT:" Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengaukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkankerugian pada perseroan";Pasal 114 ayat (6) UUPT :"Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat menggugat

Bahwa berdasarkan Pasai 67 ayat (1), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114ayat (6), maka UUPT hanya memberikan hak kepada pemegang sahamuntuk mengajukan gugatan kepada (i) Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau (iii)Komisaris saja. UUPT sama sekali tidak menyebutkan bahwa pemegangsaham dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain diluar organperseroan, dalam hal ini Tergugat Ill. Oleh karena itu gugatan Penggugatkepada Tergugat Ill tidak mempunyai dasar hukum sama sekali danmerupakan kesalahan.

Sebagaimana Tergugat nyatakandalam eksepsi huruf B, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat(1), 97 ayat 6, 114 ayat (6) UUPT, Undangundang hanya memberikan hakkepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada (i)Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau(iii) kKomisaris saja, UUPT sama sekali tidakmenyebutkan bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepadapihak lain diluar organ perseroan, dalam hal ini Tergugat Ill.Oleh karena itu gugatan Penggugat kepada Tergugat Ill tidak mempunyaidasar hukum sama sekali

Oleh karenanya, berdasarkan pada ketentuanPasal 97 Ayat 3 UUPT yang menyatakan "setiap anggota Direksibertanggung jawab secara penuh atas kerugian perseroan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai denganketentuan... " dan ketentuan Pasal 114 Ayat 3 UUPT yang menyatakan"setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara Pnbadiatas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya... "; serta berdasarkan uraian mengenai ketentuanketentuan

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

1. Menetapkan pelaksanaan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dilaksanakan di Jakarta;
2. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama;
3. Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS-LB PT Karya Bukit Utama sesuai dengan yang disyaratkan dalam UUPT

yakni apabila 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yangmengakibatkan RUPSLB PT.

Pasal 79 ayat (5) UUPT dan melanggar perjanjian kredit antarahal 7 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKIPT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL dengan parakreditoryang membahayakan kekayaan perseroan dan kekayaan pribadiDalam jabatan TERGUGAT 3 selaku notaris, perobuatannyasebagaimana tersebut diatas jelas melanggar asasasas kepatutan,ketelitian dan kehati hatian, apalagi sebagai seorang pejabat negara(notaris) diharuskan menjunjung tinggi asasasas tersebut diatas.5.

Bahwa Pasal 61 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) secara tegas dan jelas mengatur bagisetiap pemegang saham yang dirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris berhakmengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;hal 11 dari 34 hal put.

Yos Sudarso Kav. 88,WENGIE, ITAUEG~~mm naan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnanmnnnnnnnnnannsBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 UUPT sebagaimana dikutipdi atas, Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke PengadilanNegeri Jakarta Utara, yaitu Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT MIT.

Dan, Pasal 71 butir (5) UUPT menyatakanpada pokoknya bahwea direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karenanya Hiendra Soenjoto adalah selakuDirektur Utama PT.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), pengertian Direksi adalah: Direksadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar. Direksi juga berwenangmewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan(Pasal 98 ayat 1 UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdirilebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroanadalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT,d.