• Sertipikat Hak Pakai Nomor : 05/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 4.995 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingat II Lombok Barat;-----------------------------------------------------------------------------------------2.2.

  Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 03/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 20.785 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingat II Lombok Barat;-----------------------------------------------------------------------------------------2.3.

  Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 04/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 1.870 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingat II Lombok Barat;-----------------------------------------------------------------------------------------2.4.

  Sertipikat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 9.325 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingat II Lombok Barat;-----------------------------------------------------------------------------------------2.5.

  Sertipikat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal 14 September 1998, Surat Ukur No : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret 1998 dengan luas 3.790 M2 terletak di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Daerah Tingat II Lombok Barat;-----------------------------------------------------------------------------------------2.6.

• No : 03/TGR/1998, tanggal 21 Maret1998 dengan luas 20.785 M2 terletak di Desa Telagawaru KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atasnama Pemerintah Daerah Tingat Il Lombok Barat ; Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal14 September 1998, Surat Ukur No : 04/TGR/1998, tanggal 21 Maret1998 dengan luas 1.870 M2 terletak di Desa Telagawaru KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atasnama Pemerintah Daerah Tingat

  Telagawaru KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atasnama Pemerintah Daerah Tingat Il Lombok Barat ; Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal14 September 1998, Surat Ukur No : 07/TGR/1998, tanggal 21 Maret52.7.1998 dengan luas 9.110 M2 terletak di Desa Telagawaru KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atasnama Pemerintah Daerah Tingat Il Lombok Barat ; Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Desa Telagawaru/1998

  Barat, atasnama Pemerintah Daerah Tingat Il Lombok Barat ; Sertipikat Hak Pakai Nomor : 08/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal14 September 1998, Surat Ukur No : 05/TGR/1998, tanggal 21 Maret1998 dengan luas 9.325 M2 terletak di Desa Telagawaru KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atasnama Pemerintah Daerah Tingat Il Lombok Barat ; 3.5.

  Daerah Tingat Il Lombok Barat ; Sertipikat Hak Pakai Nomor : 09/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal14 September 1998, Surat Ukur No : 06/TGR/1998, tanggal 21 Maret1998 dengan luas 3.790 M2 terletak di Desa Telagawaru KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atasnama Pemerintah Daerah Tingat Il Lombok Barat ; Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal14 September 1998, Surat Ukur No : 07/TGR/1998, tanggal 21 Maret1998 dengan luas 9.110 M2

  terletak di Desa Telagawaru KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atasnama Pemerintah Daerah Tingat Il Lombok Barat ; Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Desa Telagawaru/1998, terbit tanggal14 September 1998, Surat Ukur No : 02/TGR/1998, tanggal 21 Maret91998 dengan luas 1.455 M2 terletak di Desa Telagawaru KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atasnama Pemerintah Daerah Tingat Il Lombok Barat ; 4.

• M E N E T A P K A N :

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menyatakan dan Mengijinkan Pemohon yang ada pada Kartu Identitas Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDAR menjadi DARNO disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah

  DARNO.Bahwa pada Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IIGrobogan No. 141/1927/II/1991, Nama Pemohon tertulis DARNO.Bahwa pada Petikan Keputusan Bupati Grobogan No.821.2/308/2018, Nama Pemohon tertulis DARNO.Bahwa kemudian Pemohon bermaksud akan merubah namaPemohon yang ada pada Kartu Identitas Penduduk dan KartuKeluarga yang semula tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDARmenjadi DARNO disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat TandaBelajar Sekolan Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah MenengahUmum Tingat

  Menyatakan dan Mengijinkan Pemohon yang ada pada KartuIdentitas Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulisSUDARNO HAMID SYAMSIDAR menjadi DARNO disesuaikanKutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, SuratTanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingat Pertama, SuratTanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Petikan KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Grobogan dan Petikan KeputusanBupati Grobogan Pemohon;3.

  Bahwa kemudian Pemohon bermaksud akan merubah namaPemohon yang ada pada Kartu Identitas Penduduk dan KartuKeluarga yang semula tertulis SUDARNO HAMID SYAMSIDARmenjadi DARNO disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran, Surat TandaBelajar Sekolan Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah MenengahUmum Tingat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar,Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten8Grobogan, Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlGrobogan dan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Pemohon; Bahwa

  ;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksisaksi Pemohonyang menerangkan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis SUDARNOHAMID SYAMSIDAR menjadi DARNO disesuaikan Kutipan Akta Kelahiran,Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Sekolah MenengahUmum Tingat Pertama, Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar, Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Petikan Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat II Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati GroboganPemohon, sehingga perbedaan nama

  Menyatakan dan Mengijinkan Pemohon yang ada pada KartuIdentitas Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulisSUDARNO HAMID SYAMSIDAR menjadi DARNO disesuaikanKutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar, SuratTanda Tamat Sekolah Menengah Umum Tingat Pertama, Surat TandaTamat Sekolah Dasar, Keputusan Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Grobogan, Petikan Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat II Grobogan dan Petikan Keputusan Bupati GroboganPemohon;3.

• Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

• Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

• Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

• Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ANANG PRIYONO UTOMO Bin TINGAT BUDIONO) terhadap Penggugat (IIS SUGIARTI Binti SUNARI Alm);
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

• strong>

  1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  2. Menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 72/Pid.Sus /PN Sdw, tanggal 29 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingat

  PUTUSANNomor 212/PID/2020/PT SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana dalam Tingat Banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:1. Nama lengkap : NUR ROHMAN bin WAHOYO;2. Tempat lahir : Wonosobo;3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 2 Juni 1993;4. Jenis kelamin : LakiLaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

  Dengandemikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut masihdalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukan olehundangundang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelan Majelis Hakim Tingat Banding membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa BeritaAcara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan

  Oleh karena itu pertimbangan hukumMejelis Hakim tingkat pertama tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih dandijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingat Banding;Menimbang, bahwa baik Penuntut Umm tidak mengajukan alasanalasanhukum dalam mengajukan upaya hukum banding karena yang bersangkutan tidakmengajukan memori banding.

  Oleh karena ttulahpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan segalaperubahannya (secara mutatis mutandis) diambil alin dan dijadikan pertimbanganMajelis Hakim Tingat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingat Banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/ PN Sdw,tanggal 29 Juni 2020 adalah beralasan hukum untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingat Banding pada

  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan,yang untuk Tingat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusRupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 11Agustus 2020, oleh kami Absoro, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi KalimantanTimur sebagai Hakim Ketua Sidang, H.

• Tanggal 22 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

• Membebankan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Tanggal 22 Maret 2019 yang dimohonkan bandingtersebut;Membebankan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,(limaribu rupiah)Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan TinggiBanjarmasin pada hari Senin Tanggal 15 April 2019 oleh MOHAMADKADARISMAN, S.H. selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID/SUSANAK/209/PT BJMtanggal 8 April 2019 untuk memeriksa dan memutus perkara

• biodata suami, istri ataupunwali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan Pengadilan Agama secara absolute mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka perkaraini termasuk perkara voluntair ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan Pemohon IImengajukan permohonan perubahan nama adalah adanya perbedaan penulisandata Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Surat Tanda TamatBelajar Sekolah Menengah Umum Tingat

  Pertama (SMP) dan Kartu TandaPenduduk Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon I, yang mana pada KutipanAkta Nikah Pemohon , Pemohon bernama PEMOHON bin sedangkan padaSurat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingat Pertama (SMP) danKartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon , nama Pemohon adalahPEMOHON I, demikian juga adanya perbedaan penulisan data Pemohon II padaKutipan Akta Nikah dan Kartu keluarga Pemohon II dengan Kutipan AktaKelahiran dan ljazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun

  telah memenuhi syarat formil dan materilsebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikatsehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa nama Pemohon adalahPEMOHON I, sedangkan nama Pemohon II adalah PEMOHON II;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon Il, alatbukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 Majelis Hakim dapat menemukan faktabahwa adanya perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingat

  Sijo Dikromo sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar SekolahMenengah Umum Tingat Pertama (SMP) dan Kartu Tanda Penduduk serta KartuKeluarga Pemohon , nama Pemohon adalah PEMOHON , demikian jugaHal 6 dari 9 hal. Penetapan No. 0224/Pdt.P/2017/PA.

• Adam Malik yangmenerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MuhammadHeru Hasibuan dengan hasil pemeriksaan:Kepala : Dijumpai luka bakar tingat Il = 472% Kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri bengkakLeher : Dijumpai Iluka bakar tingat Il = 2 %%Dada : Dijumpai luka bakar tingat Il = 5 %Kesimpulan : luka tersebut diatas karena benturan dengan cairan panas(bahan kimiawi). Orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalanganuntuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.

  Adam Malik yangmenerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MuhammadHeru Hasibuan dengan hasil pemeriksaan:Kepala : Dijumpai luka bakar tingat Il = 472% Kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri bengkakLeher : Dijumpai luka bakar tingat Il = 2 %%Dada: Dijumpai luka bakar tingat Il = 5 %Kesimpulan : luka tersebut diatas karena benturan dengan cairan panas(bahan kimiawi). Orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalanganuntuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.

• 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada Pemohon 1.Teguh Priyatin bin Tingat
     2.Siti Nurhayati binti Nurkolidin untuk menikahkan anaknya yang bernama Ferdi Febrianto bin Teguh Priyatin di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki/perempuan bernama Siti Fatimah Berliyanti binti Zaini Haryanto di bawah;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 ( dua ratus satu ribu rupiah);

• • Menerima Permohonan banding dari kuasa Pembanding/semula Penggugat ;
  • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 25 November 2015 No. 1/Pdt.G/2015/PN.Skl yang dimintakan banding tersebut ;
  • Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

• M E N G A D I L I

  • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
  • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 November 2018, Nomor 71/PDT.G/2018/PN.Bit yang dimohonkan banding;
  • Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

  Tingkat Pertama maupundalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam keduatingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat Rbg dan Peraturan lain yang berhubungan dengan ituMENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergu gat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 November 2018,Nomor 71/PDT.G/2018/PN.Bit yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkosperkara pada 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingat

• M E N G A D I L I :

  1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; ---------------------
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25/G/2019/PTUN-PTK, tanggal 06 Februari 2020, yang dimohonkan banding ;
  3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------------

• SsoyeM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN.YANG MAHA ESAA vrGO Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,dan memutus sengketa Tata Usaha< egara dalam tingkat banding, =Ro bersidang di gedung Pengadilan Tingat Tata Usaha Negara Jakarta, JI. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat 16330, telah menjatuhkan putusan sebagai SXberikut dalam perkara ania nec ec teo IBRAHIM AKIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan bury Marebebas, Bertempat Tinggal di Jalan H.R.A. Rahmgs eg.

• Ternyata dalam surat kuasa tersebut Terbanding tidakmencantumkan memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukanupaya hukum banding, maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi syaratformildan tidak sah untuk beracara di tingkat banding, oleh karena itu Terbandingdalam perkara a quo adalah perinsipal yaitu Pea:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingat Pertamaselanjutnya untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim

  TingkatBanding sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingat Banding memandang perlumenambah pertimbangan sebagai berikut:Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.f/Pat.G/2021/PTA.

• M E N G A D I L I :

  1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; ---------------------
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 19/G/2018/PTUN.PTK tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan banding ;
  3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------

• Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

  Menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 271/Pid.Sus /PN Tnr, tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingat

  PUTUSANNomor 17/PID/2021/PT SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana dalam Tingat Banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : YOHANA AMAT Binti AMATLAH;Tempat Lahir : Merasa (Berau);Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 30 April 1990;Jenis Kelamin : Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Cempaka IV Gang Karet RT 004Kelurahan Gayam, Kecamatan

  Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor271/Pid.Sus/2020/PN.Tnr pada hari tanggal 2 Desember 2020.Hal. 14 dari 20 halaman Putusan No.17/PID/2021/PT SMRMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingat Banding membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa BeritaAcara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding Penasehat HukumTerdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut

  Umum serta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikanpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingat Banding pada pokoknyasependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannyayang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukantindak pidana Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi Perantara dalam jualbeli narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman , sebagaimana dalamdakwaan

  Oleh karena itu pertimbangan hukumMejelis Hakim tingkat pertama tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih dandijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingat Banding, demikian pula terkait denganpidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilaitelah memenuhi rasa keadilan;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaanNarkotika harus mendapatkan ijin knusus atau persetujuan dari Menteri

  Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan,yang untuk Tingat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusRupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 16Pebruari 2021, oleh kami H. Jahuri Effendi, S.H.

• Bahwa Majelis Hakim Tingat Banding yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, tidak menerapkan hukum acara pemeriksaan perkara padatingkat banding yaitu, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalammembuat putusannya (onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgment),tidak dengan seksama menilai dan mempertimbangkan fakta yangditemukan dalam persidangan hal ini terungkap pada pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Palembang halaman 20 alinea ke2 berbunyi;"Menimbang, bahwa untuk keberatan point

  Dengandemikian sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalamperkara a quo dibatalkan.Bahwa Majelis Hakim Tingat Banding yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimanatermuat dalam halaman 18 alinea ke4 yang berbunyi;"Menimbang, bahwa keberatan ad. 1 bahwa Majelis Hakim TingkatPertama dalam memeriksa perkara ini tidak melanggar ketentuan Pasal160 angka (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 sangat jelas saksidipanggil ke dalam ruang sidang

  Dengan demikian telah terbukti MajelisHakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, telah melanggar danmengabaikan ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu, melanggar Pasal 160angka (1) huruf 6 Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana;Bahwa Majelis Hakim Tingat Banding yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimanatermuat dalam halaman 19 alinea ke2 yang berbunyi;"Menimbang, bahwa terhadap keberatan point ad. 2 yang dikatakan bahwaPT

  London Sumatera puntetap mampu melaksanakan aktifitas perkebunan sawitnya.Bahwa Majelis Hakim Tingat Banding yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi yaitu,tindakan Pemohon Kasasi menyuruh saksi Okder Vendri untuk mengukurlahan yang diakui milik saksi Yudi Trikarya, serta menyuruh saksi Sugionountuk membuat berkas (menginput data dalam bentuk SPH an.

  Lonsum.Bahwa Majelis Hakim Tingat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak mempertimbangkandalil Pemohon Kasasi atau membantah dalil kKeberatan Pemohon Kasasiyaltu;Terungkap fakta di persidangan saksi Yudi Trikarya, SE Bin Aruji padapokoknya, telah mengakui yang mempunyai ide untuk mengakui lahanseluas 39,62 ha dengan membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal08 November 2011, adalah saksi sendiri, dikarenakan saksi mengharapkanuntung yaitu, jika