Pembanding/Penggugat : PAULUS
Terbanding/Tergugat : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

M.Si
Tergugat:
1.Bupati Kutai Kartanegara
2.Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
3.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara

HATTAlawanPEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR cq DINAS PENGENDALIAN LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR, DKKdanAGUS, DK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR cqDINAS PENGENDALIAN LAHAN DAN TATARUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR;2. H. BAHARUDDIN HANAN, bertempat tinggal diJalan Sultan Hasanuddin, RT 06 Nomor 17, DesaSangatta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaMuhammad Ichsan, S.H., Advokat, berkantor diJalan Poros MakassarMaros Km 25, KomplekCity Of Darul Istigqamah 5, Maccopa, KelurahanBontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Mei 2018;3.

AGUS, bertempat tinggal di Gang Karta, RT 03,Desa Sangatta Utara, Kecamatan SangattaUtara, Kabupaten Kutai Timur;2.

Nomor 695 PK/Pdt/2018Baharuddin Kudu;Adalah sah milik Para Penggugat;Menyatakan tindakan Tergugat Il yang melakukan jual beli kepadaPemerintah Kabupaten Kutai Timur cq Dinas Pengendalian Lahan dan TataRuang Kabupaten Kutai Timur dalam perjanjian yang disepakatimengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat adalah ingkar janji(wanprestasi);Menghukum Para Penggugat untuk membayar kerugian bagi ParaPenggugat yang dapat diperinci sebagai berikut:a.

Kerugian immateriil sebesar + Rp18.000.000.000,00 (delapan belasmiliar rupiah);Menyatakan Tergugat II tidak berhak menerima hasil penjualan tanahdari Tergugat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq DinasPengendalian dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, adalah perbuatanmelawan hukum;Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hakdaripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada ParaPenggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun diatasnya;Menyatakan sita jaminan (conservatoir

cq Dinas Pengendalian Lahandan Tata Ruang Kabupaten Kutai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali HATTA, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariHalaman 7 dari 9 hal.

KUTAI SURYA MININGTermohon : GUBERNUR SULAWESI UTARA

Kutai Surya Mining di Kecamatan KotabunanKabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas lokasi 3.500 Ha.14.

Kutai Surya Mining tanggal 9 Desember2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari PT. Kutai Surya Mining Perihal : PermohonanPeningkatan Status IUP Eksplorasi Ke IUP OperasiProduksi PT. Kutai Surya Mining Nomor : 02/KSMSP/IV/2016 tanggal 28 April 2016 ditujukan kepadaGubernur Provinsi Sulawesi Utara (Fotokopi sesuaiGENGaN ASIl) j==W a ase nn sei eeintineSurat dari PT. Kutai Surya Mining Perihal : PermohonanPeningkatan Status IUP Eksplorasi Ke Tahap IUPOperasi Produksi PT.

Kutai SuryaMining (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat dari PT. Kutai Surya Mining Perihal : PenciutanWilayah IUP PT.

Kutai Surya Mining (Fotokopidari fotokopi) ; Surat dari PT. Kutai Surya Mining Perihal : PenyampaianKelengkapan Dokumen CnC PT. Kutai Surya MiningHalaman 47 dari 74 Halaman Putusan Perkara Nomor : 04/P/FP/2017/PTUN.Mdo34. Bukti P3435. Bukti P3536. Bukti P3637. Bukti P37Nomor : 32/KSMCnC/X1/2016 tanggal 28 Desember2016 ditujukan kepada Dinas ESDM Provinsi SulawesiUtara (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat dari PT. Kutai Surya Mining Perihal : PenyampaianKelengkapan Dokumen CnC PT.

Kutai Surya Mining Perihal : Status Clearand Clean (CNC) PT.

BUPATI KUTAI TIMUR.;PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS).;

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Komplek Perkantoran BukitPelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dalam perkara ini memberi kuasa kepada :1. Hamzah Dahlan, S.H, = pekerjaan advokat,kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jl.Jend. Sudirman Komplek Bandara Balikpapan BlokG No. 7 Balikpapan; 2. Agus Waluyo, S.H., pekerjaan advokat,kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jl.Jend.

No. 73/B/2014/PT.TUN.JKTPlit.Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Timur; 5. Elin Agvanisfiyanti, S.H., PNS Daerah KabupatenKutai Timur, kewarganegaraan Indonesia, jabatanKepala Sub Bagian Perundangundangan padaBagian Hukum Setkab Kutai Timur; 6. M.

., PNS Daerah KabupatenKutai Timur, kewarganegaraan Indonesia, JabatanStaf Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab Kutai Timur; Semuanya memilin domisili hukum di Jalan Jend.Sudirman Komplek Bandar Balikpapan Blok G No.7,Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/02/S.Kuasa/HK/VI/2013 tanggal 8 Juli 2013,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANPT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS), beralamat diPerumahan Keledang Mas Baru Jalan HM.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untukkeperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak diKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember2008; 4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KELOMPOK TANI KAMI KUTAI, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

KELOMPOK TANI KAMI KUTAI VS 1. MIKHAEL GALI, DK

Penggugat:
PAULUS
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pasal 6 Peraturan DaerahKabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo.

Pasal 7 ayat (4)Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018jo.

Pasal 7 ayat(4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3Tahun 2018 jo.

Pasal 3 Peraturan DaerahKabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo.

Bupati Kutai Kartanegara tidaklah menjadikan gugatan a quomenjadi kabur, karena menurut Majelis Hakim Penggugat tidak mengetahuikalau Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang dahulunya Pit.

KURNIA SETIAWAN LAWAN CAMAT KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

PUTUSANNomor 11/Pdt.G/2017/PN SgtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :KURNIA SETIAWAN, Umur 41 tahun, Lahir di Banyuwangi tanggal 2 Juli 1975,Pekerjaan Sopir, Alamat Jalan Panglima Batur RT. 13,Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang,Kabupaten Kutai Timur, Pendidikan SMA dalam hal inidiwakili oleh kKuasa hukumnya yaitu Arsanti

Handayani,S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di JalanMujur Jaya 8 Nomor 126 Sangatta, Kutai Timur,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 26 Pebruari 2017, yang telah diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSangatta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANCAMAT KALIORANG, Tempat Tinggal di Kantor Kecamatan KaliorangKabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya yaitu Waluyo Heryawan, S.H., Soleh Abidin,S.H., Elin Agvanisfiyanti, S.H

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah berukuran 50 x 200meter persegi yang terletak di Jalan Poros Trans Kalimantan Desa BukitMakmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan suratketerangan kepemilikan dengan nomor register 27/BM/IV1995 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Makmur pada tahun 1995 dandiketahui oleh Camat Kecamatan Sangkulirang (saat ini KecamatanKaliorang masih satu dengan Kecamatan Sangkulirang atau belumdimekarkan) dengan nomor register 593.3/88/XV1995

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah berukuran50 x 200 meter persegi yang terletak di Jalan Poros Trans KalimantanDesa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur,berdasarkan surat keterangan kepemilikan dengan nomor register27/BM/IV1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Makmur padatahun 1995 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sangkulirang (saat ituKecamatan Kaliorang masih satu dengan Kecamatan Sangkulirang ataubelum dimekarkan) dengan nomor register 593.3/88/

Bahwa berdasarkan Keputusan Departemen Dalam Negeri nomor35/HPL/DA/88 tentang Pemberian Hak Penggelolaan atas namaDepartemen Tmnsmigrasi pada tanggal 27 Mei 1988;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menjelaskan bahwa DepartemenDalam Negeri memberikan kepada Departemen Transmigrasi Hakpengelolaan atas tanah seluas + 4.389.2740 Ha terletak di desaKaliorang, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai, ProvinsiKalimantan Timur;.

Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA CQ. PENYIDIK POLRES KUTAI KARTANEGARA

ANA WULANDARI,S.E (Penggugat)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten Kutai Barat Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat Cq Kuasa Pemegang Anggaran sub Dinas Perhubungan Darat Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Tergugat I)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Tergugat II)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten Kutai Barat Cq Dinas Perhubungan Dan Kom Info Kabupaten Kutai Barat

(Tergugat III)DPRD Kabupaten Kutai Barat (Tergugat IV)

Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jl.

Sendawar Komplek Perkantoran Kab.kutai Baratuntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIT;Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten KutaiBarat Cq Dinas Perhubungan Dan Kom Info Kabupaten Kutai Barat,beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Melak, Kab.Kutai Barat untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT HI;DPRD Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jl.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai BaratAlamat : Jl. Sendawar I Kompleks Perkantoran Kabupaten KutaiBarat Telp. 0545 41093 Sendawar2 Nama : RUDY WP. MANALU, S.H. ;NIP : 19750517 200112 1 006Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Penegakan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Kutai BaratAlamat : Jl. Sendawar I Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp.0545 41093 Sendawar3. Nama : A.

;Jabatan : Advokat dan Konsultan Hukum Tim Advokasi SentawarKabupaten Kutai BaratAlamat = :JI.

(lima ratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)yang akan diterima Penggugat , akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Bahwa karena sumberdana pembayaran ini berasal dari Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah (APBD) Kutai Barat, maka dibutuhkan pula peran serta dariTergugat IV (DPRD Kutai Barat) sebagai institusi yang berperan penting dalammengatur dan menyetujui anggaran daerah bersama dengan Bupati Kutai Barat (TergugatII) maka Majelis hakim berpendapat agar

ENERGI BARA UTAMAVSBUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah 2 (dua)Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, yakni:1.1.1.

Putusan Nomor 67 PK/TUN/20142.2.2.3.Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,seluas 1.909 Ha (seribu sembilan ratus sembilan hektar),tanggal 10 September 2009, atas nama PT.

Er) tentang SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BintangPrima Energi Pratama terletak di Muara Jawa, DesaLurah Teluk Dalam, Lurah Dodang, Kecamatan MuaraJawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur. Seluas 1.909 (seribu sembilan ratussembilan) tanggal 10 September 2009;2.2.

Putusan Nomor 67 PK/TUN/20142.3.2.4.Termohon Kasasi/Tergugat, yaitu diterima Bagian Tata Usaha DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara pada 11Juni 2008.

Bupati Kutai Kartanegara (Drs.

PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA, dk

Kutai Energi atas lahan wilayah pertambangan dan ijinlokasi untuk keperluan penambangan kepada PT. Kutai Energi dan PT.Kutai Energi Il yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahulu olehTergugat diberikan ijin penggunaannya kepada Penggugat untukkeperluan perkebunan kelapa sawit sehingga pada akhirnya di lokasitersebut menjadi tumpang tindih antara lahan wilayah pertambanganPT. Kutai Energi, PT. Kutai Energi dan PT.

Kutai Energi atas lahan wilayah pertambangan danijin lokasi untuk keperluan penambangan kepada PT. Kutai Energi danPT. Kutai Energi ll yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahuluoleh Tergugat diberikan ijin penggunaannya kepada Penggugat untukkeperluan perkebunan kelapa sawit.

Kutai Energi, juga dihadiri olen Penggugat dan KapolresKabupaten Kutai Kartanegara.

Kutai Energi Il dengan PT.Perkebunan Kaltim Utama pada tanggal ....., sementara padabagian Memutuskan (halaman 2) tercantum Memberikan ijinlokasi kepada PT. Kutai Energi II.

Kutai Energi dan PT.

Pembanding/Penggugat : SYARIFAH MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara

Kemangi No. 53,Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING:MELAWANBUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMonginsidi, Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikanKUasa Ke pada) 222 ene nn nen ene n ence eensHlm.1 dari 10 him. Put.

., NIP. 19780605 200212 1002,Jabatan Kepala Bagian Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara;2. Harman, S.H. M.Kn., NIP.19840625 201001 1013, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKutai Kartanegara;S.2 Suratno, S.H., NIP.19650408 2008011003,Jabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; 4.Budi Heryudhi, S.H.

,M.Kn, NIP. 19780403201101001, Jabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; 5, Alfince Yoel Lupung, S.H.

., NIP.198010232014102 005, Jabatan Analis Advokasipada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKutai Kartanegara;Semuanya kewaganegaran Indonesia, beralamatpada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Jalan WolterMonginsidi, Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor B2129/HK/BANKUM/065.16/08/2019,tanggal 27 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telahMOEMDACA : 22

Tergugat) atau Bupati Kutai Kartanegara untuk menundapelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek SengketaSurat berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan

Menyatakan Surat Para Penggugat tanggal 2 Pebruari 2014 perihal : Proposal Bantuan Hukum berkenaan dengan usaha pengembalian Asset/Dana Milik Pemerintah Daerah Kutai Timur ke Kas Daerah Kutai Timur, yang diatasnya terdapat disposisi dari Tergugat yang isinya setuju dianggarkan sesuai aturan yang ditujukan kepada Wabup/Sekda adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan oleh Tergugat;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;5.

Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan pembayaran Lawyer Fee sejumlah Rp6.825.856.783,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) pada APBD dan APBD Perubahan Pemda Kabupaten Kutai Timur sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp2.171.600,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);8.

., Dkk Lawan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SUS/2012 atas nama Terdakwa Ir.AnungNugroho yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur Ir.H.lsranNoor,M.Si di Kutai Timur yang ditandatangani oleh Ketua KamarPidana Mahkamah Agung RI DrArtidjo Alkotsar,S.H.

Kutai Timur yang sangat dibutuhkanPemkab Kutai Timur guna menunjang programprogrampembangunan daerah yang sedang dilaksanakan di Kab.

Kutai Mitra Energi Baru selama Tergugat belum memenuhikewajibannya.

Timur kepada ParaPenggugat untuk membantu dan memfasilitasi proses permohonan pengalihandana milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dari Kas Negara untuk dapatdialinkan kerekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;Menimbang, bahwa pada bukti surat P.L.II.III.IV2 pada pokoknyamenerangkan pemberian Surat Kuasa oleh Bupati Kutai Timur kepada ParaPenggugat untuk mendampingi pihak Kejaksaan mengembalikan uang milikPemerintah Daerah Kutai Timur yang telah di eksekusi ke Kas Negara ke KasDaerah

Kutai Timur saat ini, sedangkan bagi Tergugat tujuanpengembalian dana dari Kas Negara ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timurtersebut lebin kepada kepentingan pembangunan Kabupaten Kutai Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, MajelisHakim berpendapat jumlah yang pantas sesuai dengan nilai kepatutan dankewajaran bagi usaha Para Penggugat yang telah berhasil mengupayakanpengembalian dana dari Kas Negara ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timurtersebut adalah 2% (dua persen) dari dana

MH
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA CQ DINAS PERTANAHAN DAN PENATAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : RAYMON SAPUTRA

O01, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.PURNOMO, S.H, NIP. 19780605200212 1002, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setkab KutalKartanegara; MELTRIN PETULA SIBARANI, SH., MH, NIP.196911062001122002. Jabatan Kepala Sub. Bag BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara; HARMAN, S.H. M.Kn, NIP.19840625 201001 1 013, JabatanAnalis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai KartaneSURATNO, S.H.

Kutai Kartanegara; AIFINCE YOEL LUPUNG, S.H., MH., NIP.198010232014102005, Jabatan Analis Advokasi pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara; BUDI HERYUDHI, SH., M.Kn, NIP. 19780403201101001, Jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai KartANEQALA ; onan nanan nnn nnn nnn nnnHal 1 dari 14 hal. Put. No. 127 /B / 2019 / PT. TUN.JKTKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Jalan WolterMonginsidi No.

O1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 06/SKKBankum/IX/2018 tanggal 3 September 2018,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I/PEMBANDING ; 2.

NIP. 197704081999031003, Jabatan KasiPelayanan Perijinan dan Non Perijinan II DPMPTSP KabupatenKutai Kartanegara; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara, Jalan WolterMonginsidi No.

O1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : P130.1/246/DPMPTSPIIII.3/02/2019, tanggal O08 Pebruari2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/PEMBANDING ;; Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 127 /B / 2019 / PT. TUN.JKTDAN:PT. TRITUNGGAL SENTRA BUANA, yang diwakili oleh ANDRIANUS,selaku Direktur, yang berkedudukan di Jalan A.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR tersebut ;

BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR vs PT. SARITAPRIMA COAL;

PUTUSANNomor. 11 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta No. 1 KomplekPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. H.Zainuddin Aspan, SH, Msi. Jabatan Kepala BagianHukum Setkab Kutai Timur2. Evian Agus Saputra, SH.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur a quo adalah bersifatkonkrit karena mengenai kasus hukum antara PT. SaritaprimaCoal dengan Bupati Kutai Timur;c. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur a quo adalah bersifatindividual karena surat keputusan dimaksud bukan ditujukankepada umum ;d. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur a quo adalah bersifatfinal karena telah menimbulkan akibat hukum bagi PT.

TimurNomor : 188.4.451569/HK/XI/2008 tertanggal 28 Nopember 2008tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 597/02.188.45/K/XI/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28Nopember 2008 tentang pencabutan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 597/ 02.188.45/HK/XI/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusanyang baru kepada PT

mengenai pematokanbatas wilayah pertambangan daerah kepada Bupati Kutai Timurcq.

Timur Nomor :188.4.45/20/HK/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 tentang RevisiKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/ HK/XI/2008tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin UsahaPertambangan Tahap Penyelidikan Umum Kepada PT.Saritaprima Coal Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di KecamatanMuara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur tersebut karena terdapatkekeliruan mengenai penyebutan nama badan hukum, yangseharusnya PT.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-148/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,MM, NIP.196312311989031143 ;

Penggugat:
SUGIARTO
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

Kutai Kartanegara, Bulan : Agustus2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaKartanegara) Sekretariat Korpri Kab. Kutai Kartanegara, BulanSeptember 2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutailKartanegara) Sekretariat Korpri Kab.

Kutai Kartanegara, BulanOktober 2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaKartanegara) Sekretariat Korpri Kab. Kutai Kartanegara, BulanNopember 2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutailKartanegara) Sekretariat Korpri Kab.

Kutai Kartanegara, BulanDesember 2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaKartanegara) Sekretariat Korpri Kab. Kutai Kartanegara, Bulan : Januari2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. Kutai44Kartanegara) Sekretariat Korpri Kab.

Kutai Kartanegara, Bulan : Februari2018;P29.7: Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaiKartanegara) Sekretariat Korpri Kab. Kutai Kartanegara, Bulan : Maret 2018;P29.8: Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaiKartanegara) Sekretariat Korpri Kab.

Kutai Kartanegara, Bulan : April2018;P29.9: Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaiKartanegara) Sekretariat Korpri Kab.

Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

Tritunggal SentraBuanaberdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T tanggal 13 Oktober 2015tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP)PT. Tritunggal Sentra Buanayang terletak di Desa Saliki dan Kutai lama Kec. Muara Badak danAnggana Kab. Kutai Kartanegara .4.

Tritunggal Sentra Buana yang terletak di DesaSaliki dan Kutai lama Kec.

Tritunggal Sentra Buana yang terletak diDesa Saliki dan Kutai lama Kec.

Bumi Paramasari Indo melawanBupati Kutai Kartanegara.

Kutai Kartanegara7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Pensiunan Berkedudukan di Jalan Taruna RT. 012 RW. 05 Kel. Loa Duri Ilir Kec.

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Cq Kepolisian Resor Kutai Kartanegara berkedudukan di Jln. Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan Kode Pos 76115 yang dalam hal ini dihadiri oleh ANDY ROMAHORBO.,S.I.K.,M.H., ROVINA RETNO S DEWI.,S.H., HARUN PURWOKO.,SH.,MH., IMAN ROCHAMAN.,SH., USMAN.

Laporan Polisi yang diajukan Pemohon ke Kapolres Kutai Kartanegara Cq Kasat Reskrim dengan tanda terima tanggal 30 Juli 2019. Isinya adalah dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Penyalahgunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2015 & 2016 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Periode 2014-2020, sdr. FAHRI ARSYAD.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menjelaskan dan menerangkan terkait adanya laporan dari PEMOHON tentang dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dilakukan oleh Sdr. FAHRI ARSYAD selaku Kepala Desa Loa Duri Ilir kec.

SUBAGYO XKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA

Kutai Kartanegara7. Agama : Islam8. Pekerjaan : PensiunanBerkedudukan di Jalan Taruna RT. 012 RW. 05 Kel. Loa Duri llir Kec. LoaJananyang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BENYAMIN DHARMABAKTI SITORUS, S.H. beralamat di JI Ternak RT 19 Perum Palaran IndahResidence Blok Lontar Raya No 284 Kec Palaran Kota Samarinda ProvinsiKalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2021Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MELAWANKepala Kepolisian Republik Negara Indonesia Cq.

Kepolisian DaerahKalimantan Timur Cq Kepolisian Resor Kutai Kartanegara berkedudukan di Jin.Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan Kode Pos 76115 yang dalam hal ini dihadiri olehANDY ROMAHORBO.,S.I.K.,M.H., ROVINA RETNO S DEWI.,S.H., HARUNPURWOKO.,SH.,MH., IMAN ROCHAMAN.,SH., USMAN.

keterangan saksisaksi dan memeriksa bukti suratsurat yang diajukan ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Mei2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarongregister Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Trg tanggal 3 Juni 2021, telah mengajukanpermohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:1.Laporan Polisi yang diajukan Pemohon ke Kapolres Kutai Kartanegara CqKasat Reskrim dengan tanda terima tanggal 30 Juli 2019.

Laporan Polisi yang diajukan Pemohon ke Kapolres Kutai Kartanegara CqKasat Reskrim dengan tanda terima tanggal 30 Juli 2019. Isinya adalahdugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Penyalahgunaan Dana AlokasiDana Desa (ADD) Desa Loa Duri llir, Kec. Loa Janan, Kab. KutaiKartanegara untuk Tahun Anggaran 2015 & 2016 yang diduga dilakukanoleh Kepala Desa Periode 20142020, sdr. FAHRI ARSYAD.

Haltersebut juga diperkuat dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukanoleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagiandari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menjelaskan danmenerangkan terkait adanya laporan dari PEMOHON tentang dugaankorupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran2015 dan 2016 yang dilakukan oleh Sdr. FAHRI ARSYAD selaku KepalaDesa Loa Duri llir kec.