tertanggal 19 Maret 2010 dan diketahui oleh Camat Ngabangmelalui pengesahan Nomor: 593/336/PEM tanggal 8 April 2010.8.3 Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah yang bukan miliknyadengan caracara yang tidak pantas dan melanggar norma hukum yanghidup dan ada ditengahtengah masyarakat, dengan cara melakukanmanipulasi data Pemilik tanah yang sah, menjual tanpa persetujuanPenggugat hal tersebut jelas bertentangan pasal 2 PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak AtauKuasanya.

UndangUndangNomor 1 Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yangBerhak atau Kuasanya;16.Bahwa seharusnya Tergugat sebagai Pemerintan di Daerah sudahselayaknya melindungi kepentingan rakyat (Kakek dan Ibu KandungPenggugat) namun dalam kenyataannya malah menyengsarakan Penggugatyang telah berlangsung puluhan tahun dan berdampak bahwa PenggugatHal. 5 dari 19 hal.

Nahumarury, SH ;Bahwa objek tanah dan rumah tersebut pada awalnya merupakan milikKornelis Dehotman (Alm) dengan PT.Waskita Karya yang di wakili olehLudwig Simauw dengan akta jual beli No 67/ /PPATTAB /1992 tanggal22 Juni 1992 yang pada saat itu masih dalam lingkup perkawinan antaraKornelis Dehotman (alm) dengan saksi KORNELES DEHOTMANdengan akte perkawinan No 35/CSM/1991.an Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana melanggar Pasal 6 Undangundang No 51 PRP tahun 1960tentang Larangan Pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari PenuntutUmum Nomor Reg.

Pasal 6 Ayat (1) huruf b, dan huruf c, PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya;28 Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat yang secara nyata merupakanPerbuatan Melawan Hukum, telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugatsebagai berikut: Materiila Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah merusak/mencabut patok batas padatanah Objek Sengketa, mengakibatkan biaya administrasi dan operasionalyang Penggugat keluarkan

No. 119/PDT/2017/PT.MTR21.Bahwa tindakan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas sangat bertentangandengan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 6 Perpu No. 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.22.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan Tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang Iainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian tersebut.23.Bahwa perbuatan Tergugat

Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak atau Kuasanya (Lembaran Negara 1960 No. 158) dan dalampenjelasan angka 6 (enam)nya UndangUndang tersebut dijelaskan bahwaPerpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang) ini berlaku surutdan kini masih tetap berlangsung (Tambahan Lembaran Negara No. 2106)atau tegasnya: Siapapun dan kapanpun yang telah menempati danHal. 6 dari 45 hal.Put.No. 747 PK/Pdt/2009menguasai tanah bekas hak orang lain harus minta jjin dari bekaspemeganghak

Menyatakan bahwa penempatan serta penguasaan Tergugat (KepolisianResort Kodya Salatiga) dahulu KORES 932 atas Tanah Sengketa tanpa jijindari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum UndangUndang No. 1 Tahun 1961 yo UndangUndang No. 51 PRP tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanyayang berlaku surut dan kini masih tetap berlangsung (Tambahan LN No.2106):6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV (Notaris PPAT PJ.

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Keputusan MenteriAgraria/Kepala BPN Nomor Tahun 1994 tentang Pengadaan Tanah BagiKepentingan Umum, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1961 tentang PencabutanHakhak atas Tanah dan Bendabenda yang ada di atasnya, PP Nomor 39 Tahun1973 tentang Acara Penetapan Ganti Rugi oleh Pengadilan Tinggi dalam rangkapencabutan Hak Atas Tanah, Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tentang PelaksanaanPencabutan Hakhak atas Tanah dan Benda di atasnya, UndangUndang Nomor51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya, Kepres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional diBidang Pertanahan, UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang.

Dalam peraturan perundangundangan terdapat istilah hukum untuk tanah garapan ini yaitu :pemakaian tanah tanpa ijin pemilik atau kuasanya dan pendudukantanah tidak sah (onwettige occupatie).;14.Bahwa oleh karena garapan bukan merupakan suatu hak atas tanahsebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan serta banyakterjadi sengketa di masyarakat akibat pengakuan tanah garapan di atastanah Negara, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus loukota

Nomor 55 Tahun 1993 JunctoUndangUndang Nomor 51 Peraturan Pemerintah Tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak/kuasanya;Bahwa untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, makaPenggugat tidak mau ribut dan bertengkar di lokasi tanah sengketadan Penggugat sangat membutuhkan tanah miliknya untukkelangsungan kehidupannya dan anak cucunya ke depan, tentusaja mempunyai emosional yang sangat tinggi yang ratarata awamhukum, maka untuk tegaknya keadilan terpaksa kasus tersebut inidiajukan

ayat 1 UUPA);Bahwa selanjutnya penguasaan dan penggunaan tanah yangberlandaskan hak yang diseidakan oleh UUPA tersebut dilindungi olehhukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesamaanggota masyarakat maupun oleh pihak Penguasa sekalipun, jikagangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya Penguasaan dan/atau pengguanaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal), tidakdibenarkanjm bahkan diancam dengan sanksi pidana sebagaimanadalam Undangundan nomor 5 Prp tahun 1960 yang menyatakanbahwa pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak adalah perbuatan yangdilarang dan diancam dengan hukuman pidana penjara ( pasal 2 danpasal 6);Bahwa dengan demikian istilah Kedudukan berkuasa atas tanah yangmenjadi dalil pokok gugatan para Penggugat tidak dikenal dalamkonsepsi Hukum Tanah Nasional/UUPA seperti tersebut di atas atauHal. 5 dari 22 hal.

tidak baikdari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat;Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyerahkan tanahdan bangunan yang bukan menjadi haknya kepada Penggugat, akhirnyaPenggugat telah melaporkan secara Pidana ke Kepolisian Negeri RepublikIndonesia Daerah Jawa Barat Resort Kota Bandung, sesuai denganLaporan Polisi Nomor : LP / 2869 / XII / 2016 / JBR / POLRESTABES,Tanggal 19 Desember 2016, pelapor a.n LIVINA SUTANTO, tentang perkaratindak pidana larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak yang terjadipada hari jumat tanggal 01 Juli 2016, jam 12.00 Wib di JI.

No. 51 Prp 1960 No. 158 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang saholeh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.Bahwa sesuai dengan Pertimbangan dan Putusan Pidana Nomor :04/PID.TPR/2014/PN.Blb Tanggal 3 September 2014 tersebut, Tergugattelah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkanHalaman 4 dari 25 halaman putusan Nomor 417/PDT/2017/PT.BDG.10.11.12.13.14.akibat kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUH Perdata yang berbunyi

Tindakan Tergugat tersebut jelasmelanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 51 tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya(Perpu No. 51/1960), yaitu Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang sah.

TindakanTergugat tersebut melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya (Perpu No. 51/1960), yaitu Dilarang memakai tanahtanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

.;9 Bahwa penempatan sebagai Tersangka oleh Termohon terhadap Haji IsmailPary alias Haji Ismail, sejak tanggal 09 Desember 2014 karena disangkamelanggar Pasal 6 huruf a Undang Undang Nomor : 51 PRP Tahun 1960tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyadan atau Pasal 167 KUHPidana, sedangkan Gugatan Haji Ismail Pary alias HajiIsmail kepada pihak Termohon baru pada tanggal 20 Januari 2015, sehinggaseharusnya pihak Termohon melakukan proses pidana terlebih dulu sebelummempertimbangkan

Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (pipil Garuda) videbukti bertanda P4, sehingga menurut Majelis Hakim bukti T2 tersebut disampingbukan merupakan surat peralihan hak juga secara materiil cacat hukum karenaTergugat tidak mempunyai hak diatas tanah obyek sengketa untuk melakukanperbuatan hukum (jual beli) kKarenanya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa mengetahui adanya produk bukti surat T2 tersebut, pihakpenggugat sebelumnya sudah melaporkan tindakan pihak Tergugat 1 kepada Polisitentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya (videbukti P9), demikian juga berdasarkan bukti P10 pihak Penggugat melalui kuasanyatelah melayangkan protes kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenLombok Utara, Mohon Pencegahan Proses pengukuran dan persertifikatan peralihanHak dan membangun segala bentuk diatas tanah obyek sengketa , ternyata tidakpernah mendapat tanggapan yang positip ini terbukti dengan keluar/terbitnya buktisurat yang bertanda T4 berupa Sertifikat Hak Milik No,00713

sudahmendapatkan ijin dari pemerintah desa suli dalam hal dari Raja desa SullHabel Suitela, akan tetapi hal ini tidak dapat mereka buktikan dalampersidangan di Pengadilan Negeri Ambon baik secara bukti tertulis maupunberdasarkan bukti keterangan saksisaksi yang dihadirkannya di hadapanpersidangan.Bahwa gugatan dari Terbanding/Penggugat dalam perkara aquo ini seturut dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 6dari Peraturan pengganti undangundang (PERPU) nomor 51 tahun1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang BerhakAtau Kuasanyaserta ketentuan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KitabUndangUndang Hukum Perdata.Adapunljin yang dimaksud dalamperkara a quo ini adalah haruslah memerlukan jjin dariTerbanding/Penggugat secara langsung sebagai pemegang hak atasTanah yang Sah dan bukanlah dari Raja desa negeri suli Karena bukanmerupakan pihak yang berhak atas tanah dalam perkara a qou, ini Sesualdengan ketentuan hukum yang di atur dalam Pasal 1 (angka 4) PeraturanPemerintah Nomor 19 tahun 2021tentang

Perbuatan Pembanding dalamperkara a quo ini yang telah memakai tanah milik Terbanding/Penggugatdan telah membangun bangunan permanen berupa bangunan bak air bakuserta jaringan pipa airnya tersebut tanpa ijin dari Terbanding/Penggugatdalam perkara a quo ini tentu telah melanggar ketentuan hukumPasal 2dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya, juga melanggar UndangUndang PokokAgraria Nomor 5 tahun

Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau kuasanyamenyatakan, dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyayang sah;Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat dengan mengakusebagai pemilik tanpoa pernah membeli dari Penggugat dan telah melakukanpenyerobotan atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan, tanpa hak dantanpa seijin Penggugat, serta tindakan pembiaran oleh Tergugat Il atasperbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian

SAMTOMI bin AMRANtersebut di atas.Atas pemakaian tanah tanpa ijin tersebut maka PT. Tunas Baru Lampungmelaporkan penyerobotan tanah 12 Ha kepada Polres Lampung Tengahsebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No. Pol.STPL/627/XII/2006/SPK tgl.

Panggilan KepalaKepolisian Resort Palopo Nomor Pol:S.Pgl/271/IlI1/RESKRIM, tanggal 25 Maret 2010,oleh Penggugat pada tanggal 29 Maret 2010 pukul609.00 wita telah diperiksa dan didengarketerangannya selaku saksi dalam perkara tindakpidana dengan melawan hak masuk kepekaranganyang dipakai orang lain tanpa hak tidak segerapergi atas permintaan yang berhak~ ataupemakaian tanah tanpa ijin dalam Pasal 167 ayat(1) KUHPidana atau Pasal 6 ayat (1) huruf a)Undang Undang Nomor 51 tahun 1960, tentanglarangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya; .

1 UUPA);Bahwa selanjutnya penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskanhak yang diseidakan oleh UUPA tersebut dilindungi oleh hukum terhadapgangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakatmaupun oleh pihak Penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak adalandasan hukumnya Penguasaan dan/ atau pengguanaan tanah tanpa adalandasan haknya (illegal), tidak dibenarkan,m bahkan diancam dengansanksi pidana sebagaimana dalam Undangundan nomor 5 Prp tahun 1960yang menyatakan bahwa pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak adalahperbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana penjara( pasal 2 dan pasal 6);Bahwa dengan demikian istilah kedudukan berkuasa atas tanah yangmenjadi dalil pokok gugatan para Penggugat tidak dikenal dalam konsepsiHukum Tanah Nasional/UUPA seperti tersebut di atas atau dengan perkataanlain bahwa istilah kedudukan berkuasa atas tanah tersebut hanyalahimajinasi yang sengaja diciptakan oleh para Penggugat secara asalasalansekedar untuk mencaricari alasan

Palangka Raya;Bahwa kendatipun Tegugat selalu mengedepankan jalan musyawarah dandiikuti dengan adanya perkembangan keadaan yang kurang baik yaitudengan semakin meningkatnay tuntutan/ganggugan /Ancaman parapenggugat kepada Tergugat akhirnya didasarkan padapertimbasnganuntuk dapat mengahiri persoalan sesegara mungkin Tergugat secara resmimemohon perlindungan hukum pada Kantor POLRES Palangka Rayasekaligus melaporkan secara pidana sehubungan perbuatan penggelapantanah hak milik atau setidak tidaknya pemakaian

tanah tanpa ijin yangdilakukan oleh Penggugat 1s/d X bekerjasama dengan sdr, Kusaini Tilikdimana dalam Surat Laporan pidana itu turut dilaporkan juga Ketua RTsetempat bernama Undit H Demen yang telah bertindak diluar wewenangmembubuhkan tandatangan pada surat pelimpahan tanah yang diduga kuatsebagai tindak pidana memasukan keterangan palsu dalam akta;Bahwa laporan pidana tersebut telah pula ditindak lanjuti oleh penyidikPOLRES Palangka Raya dengan melakukan pemeriksaan (BAP) atas namaTergugat pada