Ditemukan 262 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar masanggara mananggara m.anggara manggara melanggarã melanggama melanggar5 melanggarn
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 27-09-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 621/PID/2021/PT MKS
Tanggal 19 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ashabul Qahfi Alias Bulu Alias Bokbe Bin Muh. Narpi Diwakili Oleh : Tahiruddin
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PUJI ASTUTY, SH
90 — 37
  • Pasal 55 Ayat 1 Ke1 Kitab Undang HukumPidana Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan dalam Putusannyabahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggara Pasal 80 Ayat 2 Jo.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-07-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN Unr
Tanggal 10 Desember 2015 — TERDAKWA : TEGUH PRIBADI, Amd. Bin KASLAN
50 — 5
  • pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatifditentukan oleh undangundang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakimterhadap eksistensinya alatalat bukti tersebut;Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan : alat bukti yangsah ialah :a Keterangan Saksi;b Keterangan Ahli;c Surat;d Petunjuk;Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.sus/2015/PN.Unr.e Keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melanggara
Pengadilan PN MAMUJU Perdata Khusus Parpol
Register : 14-06-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MAMUJU Nomor - 10/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Mam
Tanggal 19 Januari 2017 — - H. MAHYADDIN MAHDY melawan - 1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), - 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
285 — 715
  • perjuaangan PPP dalampasal 4 Anggaran Dasar PPP .Bahwa Mekanisme pemberhentian sesuai Anggaran Rumah Tangga pasal 4Poin 5 jelas pemberhentian dilakukan dengan proses pemberian peringatansebanyak 3 kali secara berturut turut dimana hal ini sebagai kadaer PPP danmenjabat sebagai ketua Majelis Pakar DPC PPP Kabupaten Polewali Mandarhal ini PENGGUGAT tidak pernah dapatkan cenderung putusan ini memotongmekanisme organisasi, sehingga keluarnya Keputusan atas diri PENGGUGAToleh TERGUGAT 1 dan 2 telah melanggara
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 27-09-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 620/PID/2021/PT MKS
Tanggal 19 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Agung Ashari Alias Saddang Bin Bakri Diwakili Oleh : Tahiruddin
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PUJI ASTUTY, SH
208 — 63
  • Pasal 55 Ayat 1 Ke1 Kitab Undang HukumPidana Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan dalam Putusannyabahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggara Pasal 80 Ayat 2 Jo.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 11-03-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2013/PN.Yyk
Tanggal 4 Juli 2013 — VERNANDOZ, SE Melawan: PT.Kencana Internusa Artha Finance (KITA FINANCE)
102 — 55
  • Memikat pengusah, keluarga pengusaha, atasan atau teman sekerja untukmelakukan perbuatan melanggara hukum (harus dengan beritaf. Melakukan kegiatan/pekerjaan diluar perusahaan pada jamjam kerja tanpa seijinperusahaan ;g. Melakukan pekerjaan tanpa instruksi pimpinan dengan menggunakan alatalatatau bahanbahan dari perusahaan ;h. Tidak mentaati peraturan petunjuk pelaksanaan kerja sehingga menimbulkankerusakan atau korban jiwa atau korban lainnya ;i.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 25-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 Januari 2016 — HERMAN YUSUF;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, 2.1. HADASSA KOMBONG MATANDUNG, DKK
58 — 40
  • Notaris di Jakarta.Bahwa dalam gugatannya Penggugat poin (3) menyatakan bahwa Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan asalusul tanahsehingga Tergugat melanggara Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Pendaftaran tanah.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 652/PID/2021/PT MKS
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : RESA PRASETIYO S.Pd Alias RESA Bin SUGENG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HENDRATNO Alias HENDRA Bin AHMAD MARJUNI
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ALI AKBAR Alias AKBAR Bin SAFARUDDIN
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI RANGGA PRASOJO S.Sos Alias RANGGA Bin SUGENG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEDE ALFAYED Alias DEDE Bin SAFARUDDIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : DIAN AWALINA ROSILISTIYANI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : KASMAWATI SALEH SKM,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : WAHYUDDIN SH
98 — 34
  • hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belastahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyal penasihat hukum sendiri,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.Bahwa pembanding semula Terdakwa pada saat penyidikan tidak didampingioleh Penasihat hukum sehingga melanggara
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 92/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 16 Februari 2017 — Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si VS Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
120 — 51
  • Hal inipenting untuk memberikan gambaran secara komprehensif kepada Majelis Hakim,apakah perbuatan/tindakan Tergugat a quo, terbukti telan melanggara asasasasdimaksud.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Tanah
Putus : 12-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor - Nomor 37/ Pdt.G/2016/PN.Bau
Tanggal 12 Juli 2017 — PENGGUGAT - HERMAN., TERGUGAT - PEMERINTAH KOTA BAUBAU, c.q. WALIKOTA BAUBAU Drs. A. S. THAMRIN, M.H., - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN KOTA BAUBAU, c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM dan PRUMAHAN KOTA BAUBAU, Hi. ABDUL RAHIM, S.E., M.Si., - KONTRAKTOR PELAKSANA PROYEK PENINGKATAN JALAN TAMPUNA-PALABUSA + POROS KANTALAI-PALABUSA TAHAP II, PT. BARATA KONSTRUKSI ABADI, c.q. Direktur MUHAMMAD QODRI
49 — 9
  • TERGUGAT Il berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebutdi atas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalamPasal 2 Perppu No. 51 Tahun 1960 yang berbunyi: Di/arang Memakai tanah tanpajin yang berhak atau kuasanya yang sah;13.Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II telah mengakui secara sepihak atasObyek Sengketa sebagai miliknya dan mengaku bahwa di atas obyek sengketatelah ada jalan pada tahuntahun sebelumnya yang dibangun oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il secara nyata merupakan bentuk perbuatan melanggara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 17-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Februari 2018 — Pemohon:
MASITOH
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES
125 — 144
  • Tersangka HAMINANTO ADINUGRAHAyang disangka melanggara Pasal 44 UURI No.23 Tahun 2004 tenteng PKDRTuntuk dilengkapi (kelengkapan Materiil) (Bukti T22);28. Bahwa oleh karena sudah dipenuhinya Berkas Perkara a quo tersebutberupa pemanggilan kepada dr. NIA YULIATRI, SpBS, oleh TERMOHON selakuPenyidik Perkara a quotersebut, namun dibalas dengan adanya SuratKeterangan dari Direktur Mayapada Hospital Jakarta Selatan maka sesuaipetunjuk Hakim Praperadilan pada putusan Pra No.74/Pid.Prap/2017, PN.
Pengadilan PN RAHA Perdata
Register : 17-11-2017 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN RAHA Nomor 16/Pdt.Bth/2017/PN Rah
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
1.WA ODE AFIFAH ADO
2.RUDIN ILYAS ADO
3.ROMY YASIN ADO
4.ASRUL WAHID ADO
5.IKA MUH. ISHAK ADO
6.RESTU AHMAD SUJUD ADO,
7.ANISA MUNAIDAH ADO
8.HERLINA ADO,
Tergugat:
1.H.SUPOMO ALHARHUM AHLI WARIS HJ. KATIDJAH ISTRII
2.WA ODE INDAHA ALMARHUMA AHLI WARIS DI JLN Dr. SOETOMO
3.Ir.SOEPIATI
4.SOEWARNO
5.SOEWARNI
6.GATOT SUTRISNO, S.E
7.SOEMIJAH
8.SOETOPO ALMARHUM AHLI WARIS SUMIATI ISTRI
9.SOEKAMTO ALMARHUM AHLI WARIS RAHMATIA
10.SOEMARJO
11.SOENINGRAT
12.SOEHASPINA ALMARHUM AHLI WARIS ANDI RAHMAT SUAMI
13.SOEBANDRIO ALMARHUM AHLI WARIS SITI NURYETI
14.SOEPIAH ALMARHUMA AHLI WARIS UJANG. S ANAK
Turut Tergugat:
1.SOEPINAH
2.SOEKIMAN AHLI WARIS SINTA SUDARSIH ANAK
3.SOEWANDI ALMARHUM AHLI WARIS SOETOYO SOEWANDI ANAK
4.RUKMINI ALMARHUMA AHLI WARIS SRI SUHARTINI
5.SOEWARSO ALMARHUM AHLI WARIS SOEPATI ISTRI
6.SUHASTI ALMARHUMAH AHLI WARIS HERMAN PIDRU SUAMI
7.H. SOEPARYO
8.SOEROSO
9.Dra. SUHARTI
10.Dra. SULASMI
11.SOEWITO,
12.SOEWANDI
13.RAHMAT SANTOSA
14.SOEDJITO ALMARHUM AHLI WARIS ROSMAWATY ISTRI
15.LILY SULIASTY
77 — 40
  • Bahwa para Penyita / para turut Menyita telah,secara melanggara hukum yaitu Tanpamelaksanakan / menjalankan PENETAPAN Nomor :O2 / PLW. EKS / 1999 / PN. Raha. Tanggal 10Januari 2011 yaitu) : TIDAK / BELUM MELAKUKANTUTUTAN SECARA PIDANA TERHADAP PARA TERSITA /PARA TURUT TERSITA .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-08-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — 1. AGUS SWANDANA, DKK VS PT. Mc CONNELL DOWELL SERVICES
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Turut Tergugat 105 10 2011 s/d 04 12 2011 Kontrak ke Enam pada TergugatHalaman 6 dari 37 hal.Putusan Nomor 688 K/Padt.SusPHI/2017 05 12 2011 s/d 04 02 2012 Kontrak ke Tujuh pada Turut Tergugat 205 02 2012 s/d 04 06 2012 Kontrak ke Delapan pada Tergugat05 06 2012 s/d 25 09 2012 Kontrak ke Sembilan pada Turut Tergugat 326 09 2012 s/d 04 10 2012 Kontrak ke Sepuluh pada Turut Tergugat 3Bahwa Penggugat 4 sudah di kontrak sebanyak sepuluh kali hal sangatjelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat sudah melanggara
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Tanah
Register : 19-12-2016 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Bau
Tanggal 13 Juli 2017 — PENGGUGAT - HERMAN TERGUGAT - PEMERINTAH KOTA BAUBAU Cq. WALIKOTA BAUBAU - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KOTA BAUBAU Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KOTA BAUBAU - KONTRAKTOR PELAKSANA PROYEK PENINGKATAN JALAN TAMPUNA-PALABUSA + POROS KANTALAI-PALABUSA TAHAP II, PT BARATA KONSTRUKSI ABADI
100 — 31
  • TERGUGAT Il berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebutdi atas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalamPasal 2 Perppu No. 51 Tahun 1960 yang berbunyi: Di/arang Memakai tanah tanpaijin yang berhak atau kuasanya yang sah ;13.Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II telah mengakui secara sepihak atasObyek Sengketa sebagai miliknya dan mengaku bahwa di atas obyek sengketatelah ada jalan pada tahuntahun sebelumnya yang dibangun oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il secara nyata merupakan bentuk perbuatan melanggara
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 30-05-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 14 Agustus 2017 — IDHAM GAILEA alias NGOLE
91 — 35
  • Dalam hal ini dipandang terdapatkelalaian, apabila pembuat mengabaikan suatu kewajiban hukum terhadap suatuhal, yaitu mendugaduga pengabaian kewajiban hukum tersebut dapat dipandangsebagai suatu bentuk kelalaian jika menimbulkan kejadian tertentu yang dilarangatau melanggara hukum.Menimbang, bahwa terhadap unsure ini, karena kekuasaanya ataukewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 34 dari...orang yang memberikan hadiah
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 93/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : KO KING HENG Diwakili Oleh : ROBERT NABABAN, SH & REKAN
Terbanding/Penggugat : JULIATY
Turut Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA SAMARINDA
59 — 47
  • .5.000.000.000, ( lima milliard rupiah ) walaupun penderitaan itu tidakmungkin bisa dihitung dengan uang, untuk itu Penggugat memohon kepadayang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum ParaTergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat tersebut;Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengganggu ketenangan hidupPenggugat dan ketidak perdulian Tergugat dan keberpihakan danpembiaran Tergugatll terhadap tindakan Tergugat telah benarbenarmelanggar hak subjektif Penggugat serta melanggara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 P/HUM/2015
Tanggal 8 April 2015 — PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
67 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P16);Bahwa berdasarkan norma hukum dalam kedua peraturan diatas, taksatupun yang memberikan mandat atau delegasi untuk menerbitkan S.Eyang dimohonkan dan oleh karena itu syarat berdasarkan Pasal 8 ayat (1)dan (2) UU PPPtidak terpenuhi, sehingga S.E melanggara ketentuan diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain : Ternyata tidak ada peraturan perundangundangan yanglebih tinggi(dari pada Surat Edaran) yang memerintahkan pembentukan(ataupun pengeluaran
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 21-03-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 19 Juli 2012 — SUJADI VS KPL.DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN,Cs
219 — 216
  • Melanggar Ketentuan Perundangundangan yangBerlaku :e Bahwa Tergugat dan Tergugat Il telahmenerbitkan objek sengketa a quo sebagaimana20dikemukakan di atas melanggara ketentuanPeraturan Perundangundangan yang berlaku,dimana Tergugat dan Tergugat Il sebelummenerbitkan objek sengketaa quo harus terlebih dahulu melakukan verifikasi baik dataadministrasi maupun fisik yakni tentang riwayat tanah dimanaakan dilakukan pembangunan bangunan yang dimohonkanizinnya, akan tetapi Tergugat dan Tergugat II diduga
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-10-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 6 Februari 2014 — 1.Drs. ABDUL JALIL,2.SINGGIH IRIYANTO,S.Pd, dkk;KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
49 — 42
  • pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT sendiri mengalami kerugian bukan faktor subjektifsebagaimana yang didalikan PARA PENGGUGAT kepadaTERGUGAT ; 22nneeBerdasarkan Pasal 10 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor38 tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah menyatakan PNSyang menduduki Jabatan Fungsional Guru, Fungsional Kesehatan danWidyaiswara diberikan tambahan TKD sebesar Rp 2.000.000, (Dua JutaSesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) menyatakan kepada setiap PNS danCPNS yang melanggara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 14 Januari 2015 — PT. DUTA JAKARTA SEJAHTERA lawan 1. PT. INTITACON LESTARI 2. Sdr. DJAJANG TANUWIDJAJA, 3. PT.BUMIMAS MEGAHPRIMA, 4. Sdr. HARYANTO,S.H., 5. Sdr. ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, SH.,MH., 6. KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
915 — 1129
  • dilakukanTergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagaimana disebutkandiatas, atas saran Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensikepada Tergugat Il dalam Konvensi, maka Tergugat II dalam Konvensimenyurati Tergugat Rekonvensi/Pengugat dalam Konvensi untukmengadakan RUPS menyempurnakan Sirkuler yang dibuatnya yang tidaksesuai ketntuan tersebut.Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi berkerasmenyatakan bahwa Sirkuler yang dihasilkan dan/atau dibuatnya itu meskidiketahui telah melanggara
    Tergugat dan TergugatIl sesuai ketentuan dimaksud dan kesepakatan tidak akan ada perubahankecuali hanya menyesuaikan diri terhadap perintah Undang Undang No40 Tahun 2007 maka Tergugat dan Tergugat II menyetujui penyesuaiantersebut.Bahwa tentang kekhawatiran Penggugat yang dalam kedudukannyasebagai pemegang saham minoritas dalam Turut Tergugat l,sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat tidak perlu terlalu khawatirhingga memaksakan kehendaknya dengan cara melanggara hukum.Sebab di dalam ketentuan dalam
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 6/PID.TPK/2017/PT.PLG
Tanggal 24 Agustus 2017 — ERPAN KUSNANDAR SE.MM Bin SOFYAN
112 — 58
  • besarnya akan disebutkan dalam amar putusandibawah ini;Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan putusan kepadaterdakwa,Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akanmempertimbangkan halhal yang =memberatkan dan halhal yangmeringankan terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :Perbuatan terdakwa menghambat pelaksanaan program Pembangunankota Palembang ; Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI. dalampemberantasan Korupsi ; Terdakwa sebagai penyelenggara Negara telah melanggara