witabertempat di Kelurahan Pintu Kota Kec.Lembeh Utara Kota Bitung; Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tersebutadalah pisau yang terbuat dari besi putih dilengkapi dengan sarungnyaterbuat dari kayu dan gagangnya terbuat dari kayu; Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa sedang minum captikus lalu salah seorang teman saksi memotong sabuk kelapa denganmenggunakan parang dan saksi mendekatinya kemudian temantersebut berkata awas jangan sampai kena parang, lalu saksimenjawab dengan bercanda kalau mau menpan

sekitar pukul 23.00 witabertempat di Kelurahan Pintu Kota Kec.Lembeh Utara Kota Bitung; Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tersebutadalah 1 (Satu) buah parang jenis Pando; Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Roland Tahulendingdan satu orang teman sedang minum cap tikus lalu salah seorangteman Terdakwa memotong sabuk kelapa dengan menggunakanparang dan Terdakwa mendekatinya kKemudian teman tersebut berkataawas jangan sampai kena parang, lalu Terdakwa menjawab denganbercanda kalau mau menpan

AGUSTINABr.SIMATUPANG, saat itu PLANCIUS PANJAITAN kembali menanyakankenapa batal, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab inilah yang diurus masuk, saya batalkan karena orang itu mendesakdesaksaya minta uang, sementara mobil saya belum laku, lalu terdakwaPLANCIUS PANJAITAN mengatakan berapa rupanya diminta orang itu,lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakan oh, banyak kaliditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsung sama saya sajaRp.125.000.000,, karena saya yang mengurusnya langsung ke Menpan

AGUSTINABr.SIMATUPANG,, saat itu PLANCIUS PANJAITAN kembali menanyakankenapa batal, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab inilah yang diurus masuk, saya batalkan karena orang itu mendesakdesaksaya minta uang, sementara mobil saya belum laku, lalu terdakwaPLANCIUS PANJAITAN mengatakan berapa rupanya diminta orang itu,lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakan oh, banyak kaliditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsung sama saya sajaRp.125.000.000,, karena saya yang mengurusnya langsung ke Menpan

oleh saksi Siti Murtini kepada terdakwa di rumahsaksi Pirno Suwito dan terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Murtini bint Kasdonobahwa berkas lamaran tersebut akan dikirim ke Jakarta dan terdakwa juga menjajikankepada saksi Siti Murtini binti Kasdono untuk menjadikan PNSdan terdakwa jugamengaku sebagai pengacara dan anggota Bin ( Badan Intelijen Nasional ) dan jugamempunyai teman yang bernama Anwar Maulana yang menjabat bertemu di BKNPusat dan memilki teman yang bernama Sudarmanto mantan pegawai Menpan

oleh saksi Siti Murtini kepada terdakwa di rumahsaksi Pirno Suwito dan terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Murtini binti Kasdonobahwa berkas lamaran tersebut akan dikirim ke Jakarta dan terdakwa juga menjajikankepada saksi Siti Murtini binti Kasdono untuk menjadikan PNSdan terdakwa jugamengaku sebagai pengacara dan anggota Bin ( Badan Intelijen Nasional ) dan jugamempunyai teman yang bernama Anwar Maulana yang menjabat bertemu di BKNPusat dan memilki teman yang bernama Sudarmanto mantan pegawai Menpan

pembayaran gaji sejakJuni 2010, tidak diterima gaji ke 13, tertunda kenaikan Gaji Berkala,kesempatan untuk naik pangkat Pembina Utama Muda (IV C), tertundanyapengusulan memperoleh penghargaan Satya Lencana 30 tahun, tidakdibayarkan Tunjangan Fungsional, Tidak dibayarkan Tunjangan BebanKerja/TBK, dan tidak menerima pembagian perlengkapan Pegawai sertakerugian biaya pengurusan penyelesaian kekeliruan penangananadministrasi penyuluh yang dilakukan Tergugat ke Instansi terkait, BadanKepegawaian Negara, Menpan

Menpan, 5). MenteriBUMN dan 6). Ketua Mahkamah Konstitusi, 1 (Satu) eksemplarsurat tertanggal 31 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Kapolridengan tembusan ke 23 Instansi Pemerintah, tetap terlampir dalamberkas perkara ;4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayarbiaya perkara sebesar Rp.2.000, ( dua ribu rupiah) ;IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal24 November 2011 Nomor : 1711/Pid.B/2010/PN.TNG, yangamarmya berbuny! sebagai berikut1.

Semarang kepadaMenpan melalui EFormasi, apabila usulan tersebut disetujui makadijadikan clasar rekruitmen CPNS di lingkungan Pemkab Semarang ;Bahwa berikutnya proses pengaclaan PNS dilakukan secara teroukadengan cars diumumkan melalui media massa, website Menpan danwebsite Pemerintah Kabupaten Semarang ;Bahwa untuk proses penerimaan sebagai CPNS hares melalui test, halini juga berlaku bagi peserta yang merupakan tenaga honor PemkabSemarang ;Bahwa dengan proses penerimaan yang demikian ini, maka tidakmungkin

ada penerimaan CPNS yang dilakukan secara tertutup tanpapersetujuan dari Menpan apalagi dilakukan tanpa melalui test.Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakantidak berkeberatan..

Fiktif Positif), yang disebabkan Termohon tidakmenetapkan/tidak menerbitkan surat keputusan, yakni : Surat Keputusan BupatiGorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atasnama : Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, ataslulusnya Para Pemohon pada Instansi Pemerintah KabupatenGorontalo dalammengikuti Ujian PNS/ASN 2013 untuk Formasi Tenaga Honorer Kategori Il (K 2),berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja Bidang PengolahanHasil pada Kantor MENPAN

Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon PegawaiNegeri Sipil;Bahwa pada tahun 2010 adanya surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan instansiPemerintah Daerah;Bahwa berdasarkan Edaran MENPAN Nomor 5 tersebut Termohon melaluiBadan Kepegawaian Daerah melakukan pendataan Tenaga Honorer yangbekerja di instansi pemerintah yang sumber pembiayaan Non APBD/APBNdan diajukan ke Menpan

di Jakarta sehubungan denganproses penerbitan SK tenaga honorer kategori II sebagai CPNS;Bahwa alasan saksi menyurat ke Menpan di Jakarta adalah mempertanyakanproses lanjutan pemberkasan tenaga honorer kategori II yang belum diangkatsebagai CPNS;Bahwa saksi tahu tanggapan Menpan pada waktu itu adalah meminta kepadaPemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan penyempurnaan berkas, dankalau tidak lengkap tidak bisa diusulkan;Bahwa saksi tahu ada 850 orang tenaga honorer kategori II yangdiusulkan keBKDlalu

DPRD Kabupaten Gorontalountuk menyampaikan aspirasi mereka karena dianulir kelulusannya sebagaiCPNS;Bahwa saksi pernah bersama Para Pemohon pernah mendatangi kantor BKDKabupaten Gorontalo untuk mempertanyakan mengapa Para Pemohon tidakterbitSK nya;Bahwa hasil yang saksi dapatkan bersama Para Pemohon setelah ke Kantor BKDKabupaten Gorontalo adalah pihak BKD mengatakan bahwaurusan untukmenerbitkan NIP bukan kewenangan kami melainkan kewenangan dari BKN;Bahwa saksi pernah bersama Para Pemohonbertemu Menpan

di Jakarta;Bahwa saksi tahu yang disampaikan BKN dan Menpan pada waktu saksimenghadap adalah BKN tetap berdasarkan PP No.56 tahun 2012;Bahwa saksi tahu Termohonbisa menerbitkan SK tanpa ada penetapan NIP dariBKN;Bahwa saksi tahu bukti P54 dansaksi pernah melihat bukti P54;Bahwa saksi tahu mengapa Para Pemohon tidak terbit NIPnyakarena tidak lolosverifikasi berkas;Bahwa saksi tahu terkait dengan sekolah yang dibangun Pemerintah, yang berhakmenentukan sekolah swasta atau negeri adalah Pemerintahn

Rarem, hotelGrande dan hotel Mulia di Bandar Lampung.Bahwa untuk memudahkan orangorang menemui SaksiBurhanan, saksi Burhanan menunggu di pos satpam hotelGrande karena ada adik saksi Burhanan yang bekerja di situ,dan orangorang yang mendaftar melalui saksi adalah orangKotabumi tempat asal saksi Burhanan ;Bahwa keuntungan saksi Burhanan apabila anak saksiBurhanan dan yang lainnya diterima saksi digratiskan dalampengurusan anak saksi Burhanan menjadi PNS bulanFebruari 2011.Bahwa sesuai moratoriun MENPAN

Okta Heri Alsyah sesuaimoratoriun MENPAN dan terakhir penerimaan CPNS adalah tahun 2009sedangkan untuk tahun 2010 tidak ada, dan BKD Lampung pernahmengajukan untuk formasi umum penerimaan CPNS yaitu pada tahun2011.

Farida dari Subiati, tanggal 09 Februari 2015;

Bahwa Saksi ikut dalam tes calon pegawai negeri sipil melalui Kategori Dua(K2) dan berkasberkas Saksi telah masuk dan telah memenuhi dalam PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorermenjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lalu saksi ikut tes pada tanggal 3 November2013 dan pengumuman kelulusan tanggal 28 Februari 2014, namun tidak adanama Saksi dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut;Bahwa yang lulus dalam tes Kategori Dua (K2) pada waktu itu Saksi melihat diWebsite Menpan

:1 Jjazah terakhir.2 Absensi kehadiran.3 Surat Keputusan (SK) UPTD sejak tahunper 31 Desember 2005 sampai tahun2010 bekerja secara terus menerus.Bahwa Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi peserta untuk ikutseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 untuk tenaga sukarelaatau Kategori Dua (K2) antara lain Ijazah terakhir, Absensi kehadiran dan SuratKeputusan (SK) UPTD sejak tahun per 31 Desember 2005 sampai tahun2010 bekerja secara terus menerus berpedoman pada :1 Surat Edaran Menpan

sepengetauan Saksi peserta yang mengikuti seleksi Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) pada tanggal 3 Nopember 2013 yaitusebanyak 2375 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) peserta dan dinyatakan lulussebanyak 520 (lima ratus dua puluh) peserta ;Bahwa Syaratsyarat peserta yang bisa mengikuti seleksi penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori Dua (K2) peserta harus diseleksi danterdaftar dalam data base BKN karena BKD hanya berdasarkan data dari pusatsesuai Surat Edaran Menpan

sekurangkurangnya 19(Sembilan belas) tahun dan tidak bolehlebih 46 (empat puluh enam) tahun per 1Januari 2006.Bahwa menurut Saksi semua yang mengikuti seleksi Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) Kategori Dua (K2) dimana 520 (lima ratus dua puluh) peserta dandinyatakan lulus adalah sudah sesuai Surat Edaran Mempan Nomor 5 Tahun2010 karena ketika kami melakukan pendataan terhadap Tenaga Sukarela/Honorer semua data tentang syaratsyarat diminta untuk didata dan yangbersangkutan memperlihatkan sesuai Surat Edaran Menpan

No. 30 Tahun 1980,betentangan dengan Surat Edaran Kepala BAKN No.23/SE/1980 tanggal 30Oktober 1980 Romawi V Angaka 3 huruf d, terlebin bertentangan denganSurat Penting Menpan selaku Ketua BAPEK No.367/BAPEK/S.1/1995tanggal 23 Juni 1995 tentang Tata cara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipilyang akan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian..

HENI IDAWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran MOU penerimaan masuk CPNS (K1) dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saat ada pengumuman penempatan dari menpan RB yang ditanda tangani oleh RAMOT ARIYANTO SITOMPUL tertanggal 19 September 2013 dan titipan data base Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2013; Satu lembar kwitansi berwana hijau yang diterima Sdri.

HENI IDAWATIsebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk pembayaran MOUpenerimaan masuk CPNS (K1) dengan total Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) saat adapengumuman penempatan dari menpan RB yang ditanda tangani olehRAMOT ARIYANTO SITOMPUL tertanggal 19 September 2013 dan titipandata base Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 OktoberSatu lembar kwitansi berwana hijau yang diterima Sdri. HEN!

HENI IDAWATIsebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk pembayaran MOUpenerimaan masuk CPNS (K1) dengan total Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) saat ada pengumuman penempatan dari menpan RB yangditanda tangani oleh RAMOT ARNANTO SITOMPUL tertanggal 19September 2013 dan titipan data base Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) tertanggal 20 Oktober 2013;14. Satu lembar kwitansi berwana hijau yang diterima Sdri.

HENI IDAWATI sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) untuk pembayaran MOU penerimaan masuk CPNS (K1)dengan total Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) saat ada pengumumanpenempatan dari menpan RB yang ditanda tangani oleh RAMOT ARIYANTOSITOMPUL tertanggal 19 September 2013 dan titipan data base Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2013, Satu lembarkwitansi berwana hijau yang diterima Sdri.

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA, Mendagri, Menpan danReformasi Birokrasi dan Kepala BKN, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15Putusan Nomor :21/G/2019/PTUN.Sby., halaman 17 dari halaman 8416.Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018.

Mengandung unsur kekurangan yuridis, yaitu dalam Surat KeputusanTergugat a quo tidak mencantumkan dasar hukum SURATKEPUTUSAN BERSAMA, Mendagri, Menpan dan Reformasi Birokrasidan Kepala BKN, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, yang menjadi aturandasarnya pada Surat Keputusan Tergugat a quo. Tergugat tidak melakukan klarifikasi terhadap Penggugat sebelumSurat Keputusan Tergugat a quo diterbitkan.

Bahwa setelah ada Keputusan Bersama Mendagri, Menpan dan ReformasiBirokrasi dan Kepala BKN, No. 182/6597/Sj., No. 15 tahun 2018, No.153/Kep/2018 tanggal 13 September 2018, toleransi sudah tidak dapatdiberikan lagi undangundang harus dijalankan maka oleh karenanyaTergugat mengeluarkan Surat Keputusan No : 862/184/409.205.3 /SK/2018tanggal 31 Desember 2018, perintah melaksanakan pemberhentian tidakdengan hormat berdasarkan SKB tersebut dilampiri lengkap dengan formatmaupun contoh Surat Keputusan Pemberhentian

Menpan sudahmeninggal dunia sehingga uangnya Terdakwa habiskan untuk foyafoya.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkanbahwa ia benar benar mengerti atas surat dakwaan yang di dakwakankepadanya.Menimbang ,bahwa atas dakwaa tersebut ,terdakwa mengakuitelah melekukan tindak pidana

Ridwan Kamarsa Deputi III Menpan yang saat sekarangini sudah meninggal dunia pada akhir tahun 2009.12. Bahwa orang orang yang telah Terdakwa tipu hanya Sdr. Irawanputra dari Sdri.

Ridwan Kamarsa DeputiII Menpan sudah meninggal dunia sehingga uangnya Terdakwahabiskan untuk foya foya.Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan ~ oleh Oditur Militer dalamTuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikutBahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militersepanjang mengenai pembuktian unsur unsur tindak pidana,yang didakwakan namun mengenai amar pidana yang di mohonkan , Majelisakan mempertimbangkan sendiri dalam amar putusan yang akandijatuhkan.Menimbang

Ridwan Kamarsa DeputiINI Menpan sudah meninggal dunia sehingga uangnya Terdakwahabiskan untuk foya foya.5.

Zakaria 49 29/12/06 6.570.000 Penyampaian 870/043/BKD/ 870/044/B 09/11/2 JT 763 Bpn 09/1 JT 0763 Bpn Istiani TidakAnsyari berkas CPNS 2006 Tanggal KD/2006 006 Jkt 1/20 Cgk Diterimatahun 2005 ke 08/11/2006 Tanggal 06Kantor Menpan 07/11/200Jakarta 612 Dewi 50 29/12/06 6.500.000 Penyampaian 870/043/BKD/ 870/044/B 09/11/2 JT 761 Bpn 22/0 JT 0761 Bon Nuraini DiterimaRakhmasari berkas CPNS 2006 Tanggal KD/2006 006 Jkt 9/20 Cgktahun 2005 ke 08/11/2006 Tanggal 06Kantor Menpan 07/11/200Jakarta 613 Drs. 75

Tahun 2007 ke Tanggal 20 2006 06kantor Menpan Juni 2006 Tanggatanggal 21 s.d 20623 Juni 2006 200613 Drs. 571 02/11/06 6.570.000 Konsultasi 870/101/B 820/13 08/08/2006 JT 761 BpnJkt 10/1 JT Bpn Uche/ Badru Tidak MenerimaSyarifudin Pelaksanaan KD/2006 3/BKD/ 0/20 0761 CgkDiklat Tanggal 7 2006 06Struktural ke 82006 TanggaDepdagri 78tanggal 8 s.d 200612 Agustus200614 Fatah 591 08/11/06 6.605.000 Konsultasi 870//BKD/ 870/13 04/09/2006 JT 761 BpnJkt 10/1 JT Bpn Supriyanto MenerimaHidayat, ST, Pengadaan

NO ATAUPERSONEL BUKTI NAMADINAS TUGAS TANGGAL PENERB TUJUAN TANGGAL PENERB TUJUAN TIDAKANGAN ANGAN PENUMPANG DITERIMA19 Bachramsyah 729 20 6.605.000 Konsultasi 870/121/BK 870/156/ 4 JT 763 BpnJkt 30 JT 0369 BpnSub Parno MenerimaDesember penyusulan D/2006 BKD/200 Desembe Desembe2006 Tahapll CPNS Tanggal 1 6 tanggal r 2006 r 2006Tenaga Honorer Desember 1ke Menpan 2006 Desembetanggal 4s.d8 r 2006Desember 200620 Sudarmin 730 20 6.600.000 Penyelesaian 870/122/BK 870/157/) 06 JT 763 BpnJkt 09 JT 0369 BpnSub

diJakarta23 Achmad 86 29/1 6.675.000 Mengantar 870/kosong/ 870/017/B 29/01/20 JT 763 BpnJkt 13/ JT 0760 Cgk Jahri DiterimaRizali,SE 2/06 usulan BKD/2006 KD/2006 06 01/ Bpnperubahan Tanggal Tanggal 200formasi 28/01/2006 28/01/2006 6CPNSDTahun2005ke MenPan diJakarta Tgl Hal. 54 dari 173 hal.

surat tugas 870/124/BKD/2006 tanggal 28 Desember2006 dan telah diketahui/divisum oleh Pejabat yang berwenang di tempattujuan sebagaimana dimaksud surat tugas tersebut antara lain ke BKN diJakarta dan Ke Menpan di Jakarta;Bahwa setelah Terdakwa kembali dari tugas setahu saksi surat tugasyang telah divisum oleh petugas berwenang di tempat tujuan diserahkankepada Bendahara sebagai pertanggungjawaban;2.

Nomor 4 Tahun 1966tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.Keterlambatan tersebut tentu saja menimbulkan kerugian negara dan apabilaTerbanding dahulu Penggugat tidak diberhentikan maka kerugian negara tersebutakan terus berlanjut dan tindakan Pembanding dahulu Tergugat tersebut tentunyabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati objek sengketa,Keputusan Bersama Mendagri, Menpan

Keterlambatan tersebut tentu saja menimbulkan kerugiannegara dan apabila Penggugat/Terbanding tidak diberhentikan maka kerugiannegara tersebut akan terus berlanjut dan tindakan Tergugat/Pembandingtersebut tentunya bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati objek sengketa,Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN Nomor :182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal

Bahwa Tergugat sebagai Kepala Daerah dan sebagai Pejabat PembinaKepegawaian sangatlan ketakutan atau dengan adanya tekanan denganadanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB danKepala BKN Nomor 182/6597/SJ, apalagi dengan adanya pengawasanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut mengawasi SKB tersebutpadahal berdasarkan Undangundang Nomor: 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundangundangan ,Surat Keputusan Bersamatersebut bukanlah Peraturan.

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 Juli 2015 atas putusan Pengadilan Agama Ketapangyang dibacakan pada tanggal 07 Juli 2015 yang dihadiri oleh Penggugat dankuasa hukumnya serta kuasa hukum Tergugat, batas waktu akhir upaya hukumbanding (14 hari sejak dibacakan putusan) yakni tanggal 21 Juli 2015, dan hariitu sesuai Kalender Nasional adalah hari libur Cuti bersama sebagaimana SKB3 Menteri nomor 05 Tahun 2014, Nomor 03/SKB/Men/V/2014 dan Nomor 02/SKB/Menpan