Ditemukan 229 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. MANTAP Diwakili Oleh SULTAN S.
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
2091170
  • kriteria yangmasuk pra kualifikasi apabila penilaian kualifikasi perusahaan itu dianggapsangat krusial untuk penyedia dalam menyiapkan pekerjaan sehingga prakualifikasi itu. biasanya dilakukan untuk pekerjaanpekerjaan konstruksikhusus untuk pekerjaan konstruksi yang dianggap biasa itu pasca kualifikasikecuali konstruksi yang dianggap mempunyai kompleksitas tinggi terkaitdengan biaya dan juga pengerjaannya seperti misalnya pekerjaan konstruksipembangkit tenaga listrik atau misalkan untuk reaktor nuklir
Register : 07-02-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 31 Agustus 2017 — AHMAD ZUDHI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk.
8354
  • Badan Pengqawas Tenaga Nuklir;c. Lembaga Sandi Negara; dand. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasionaldapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri SipilSehingga dapat diartikan jabatan Pimpinan Tinggi Utama yangditetapbkan oleh TERGUGAT dapat diisi/dijabat oleh Non PegawaiNegeri Sipil dalam hal ini TERGUGAT Il selaku Kepala BKKBN..
Register : 19-10-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM
Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat:
PT. PELAIHARI CIPTA LAKSANA
Tergugat:
1.BUPATI TANAH LAUT
2.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
435461
  • Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajibmemiliki izin mendirikan bangunan gedung.(2) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecualibangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melaluiproses permohonan izin mendirikan bangunan gedung.Sedangkan gedung fungsi knusus menurut Pasal 5 ayat 6, meliputibangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanandan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan olehmenteri.Pasal
Putus : 29-01-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 01/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 29 Januari 2014 — IR. THOMAS PATRIA
12150
  • Gambar Ranangan Pelaksanaan Gedung Radioterapi dan Kedokteran Nuklir RSUP DR. SARJITO (asli).--------------------------------------------------- 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2007, nomor 1189.0/024.04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 (asli). ------------------ 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (revisi I) tahun 2007, nomor 1189.1/024.04.0/-/2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli).------------------------------ 7.
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 39/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. TIRTA AGUNG Diwakili Oleh LENNY MAYASARI
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
167211
  • kriteria yang masuk pra kualifikasiapabila penilaian kualifikasi perusahaan itu dianggap sangat krusial untukpenyedia dalam menyiapkan pekerjaan sehingga pra kualifikasi itu biasanyadilakukan untuk pekerjaanpekerjaan konstruksi khusus untuk pekerjaankonstruksi yang dianggap biasa itu pasca kualifikasi kecuali konstruksi yangdianggap mempunyai kompleksitas tinggi terkait dengan biaya dan jugapengerjaannya seperti misalnya pekerjaan konstruksi pembangkit tenaga listrikatau misalkan untuk reaktor nuklir
Putus : 13-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Ag/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — NY. BERYL CAUSARY SYAMWIL VS 1. ISKANDAR HASAN HAZNAM, DKK
10872 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Analisis foto rontgen tanggal 24 Juni 2005 di Rumah Sakit Borromeus diatas, dilanjutkan ke foto nuklir Iengkap oleh Prof. Dr. Johan Masyhur. Dua kaliProf. Dr. Rully Marsis Amrullah Roesli, datang ke rumah membujuk Prof. Dr.Moesafar Walad Haznam agar bersedia diperiksa intensif dengan beristirahat diRumah.
Register : 13-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
317122
  • Hospital Y2K Contingency Plan, World Bank Ministryof Health , Medan Nov 1999Halaman 159 dari 210 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Pdgo Hospital Engineer Course, Introduction to XRay System, ProfHolst Centre for Training and Education, Philips, BestEindhoven,Holland 19 23 June 2000 ;o CArm BV 300, Prof Holst Centre for Training and Education,Philips, BestEindhoven, Holland 26 28 June 2000 ;o Sistem Maintenance Rumah Sakit, DEPKES, Cisarua 28 Sept 2Okt 2004 ;o Seminar dan Pelatihan Sosialisasi IPTEK NUKLIR
    dan PelatihanTeknisi Peralatan Kedokteran Nuklir ( GAMMA CAMERA ),Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia, Komisariat Padangbekerjasama dengan FDOK UNAND RS M Djamil Padang, Padang 24 25 November 2004 ;o Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengajar/Cl dalam Bidang StudyTeknik Elektromedik, PUSDIKNAKES Depkes RI, Bandung 69November 2006 ;o Common Module CT, Singapore Learning Centre, Philips Academy,Singapore 26 Februari 2 Maret 2007 ;o Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Pengelola PemeliharaanPeralatan Kesehatan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009
314160
  • Tentang : PENERBANGAN
  • terlarang dan terbatasmerupakan kewenangan dari setiap negara berdaulat untukmengatur penggunaan wilayah udaranya, dalam rangkakeselamatan masyarakat luas, keselamatan penerbangan,perekonomian nasional, lingkungan hidup, serta pertahanan dankeamanan.Yang dimaksud dengan kawasan udara terlarang (prohibitedarea) adalah kawasan udara dengan pembatasan yang bersifatpermanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara.Pembatasan hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udaraIndonesia, sebagai contoh instalasi nuklir
    dengan fasilitas aeronautika, antara lain, radardan menara pengatur lalu lintas penerbangan.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Pasal 345Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Program penanggulangan keadaan darurat (contingency plan)merupakan bagian dari program pengamanan bandar udara.Pasal 346Cukup jelas.Pasal 347Cukup jelas.Pasal 348Fasilitas keamanan penerbangan, antara lain, berupa peralatan:a. pendeteksi bahan peledak;b. pendeteksi bahan organik dan nonorganik;c. pendeteksi metal;d. pendeteksi bahan nuklir
Putus : 17-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 September 2013 — Terdakwa Ir. THOMAS PATRIA
87184
  • Ruang atau bunkerharus memenuhi syarat dan mendapat ijin knusus dari BAPETEN (BadanPengawas Tenaga Nuklir). Di samping itu masingmasing produk alat LINACjuga disertai dengan petunjuk (logbook) tentang persyaratan ruangan tempatalat LINAC;Bahwa produsen atau PT INDOSOPHA Sakti dalam menjual alat LINACtidak pernah menjual lepas dalam artian proses instalasi/oemasangandiserahkan kepada pihak pembeli.
Register : 03-09-2020 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 729/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
Andi Maddiawe
Tergugat:
1.PT. Asuransi Jiwa Sequis Life
2.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Turut Tergugat:
PT. Relife Property Development
266154
  • Dihukum mati oleh keputusan pengadian yang mempunyaikekuatan hukum tetap, reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasireaksi inti atom, berada di bawah pengaruh atau diakibatkan olehHalaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 729/Padt.G/2020/PN JKT.SELnarkoba, bencana nasional yang mengakibatkan kecelakaan secaramassal3.
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. NUSANTARA diwakili Oleh HO HANDOKO PURWITO
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
14552
  • evaluasi kualifikasi diundang untuk memasukkan penawaran; Jadi kalau Pra Kualifisikasi itu dilakukan 2 (dua) tahap, akan tetapikalau Pasca kualifikasi dilakukan sekaligus; Yang membedakannya, Kreteria Prakualifikasi apabila yang sangatkrusial sehingga diperlukan untuk konsultasi, tetapi kalau untukpengadaan konstruksi, terkait dengan masalah yang mengandungmasalah progres yang tinggi; Tidak hanya terkait dengan biaya tinggi, akan tetapi menyangkutkepada masalah yang tinggi, misalnya pembangkit tenaga nuklir
Register : 16-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
1.IDA BAGUS ERJANA
2.IDA AYU PUTU KERTI
3.IDA AYU ARY SANTI
4.IDA AYU WAYAN SWARTHI
5.IDA AYU NYOMAN SWARNI, SE
Tergugat:
1.I WAYAN DANU
2.LURAH KELURAHAN MAYURA
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM
Intervensi:
1.I GDE DERUNA SUMARYASA
2.I KADEQ DANIA
3.NI KETUT DERUKI ASTINI
262287
  • dicoret dan diganti dimanaSiapa yang mengganti tersebut saksi tidak tahu;Bahwa luas sporadik yang aslinya yang saksi tandatangani adalah 65 m2dicoret menggunakan tulisan tangan dirubah menjadi 8700 m2 dansetelah saksi tanyakan katanya orang BPN yang mencoret;Bahwa setiap sporadik yang dibuat jangankan coretan tipex pun saksitolak;Bahwa tandatangan pernyataan yang disodaorkan kepada saksi barubaru ini bulan Janurai 2021Bahwa yang datang menghadap adalah orang suruhannya Pak Idabagus Erjan yang bernama Nuklir
    dengan yang ditandatangani oleh saksi pada saat itu,bahwa bukti P12 dan P13 yang aslinya dicoret dan siapa yang menggantitersebut saksi tidak tahu, bahwa luas sporadik yang aslinya yang saksitandatangani adalah 65 m2 dicoret menggunakan tulisan tangan dirubahmenjadi 8700 m2 dan setelah saksi tanyakan katanya orang BPN yangmencoret, bahwa setiap sporadik yang dibuat jangankan coretan tipex punsaksi tolak, bahwa yang datang menghadap kepada saksi adalah orangsuruhannya Pak Ida bagus Erjan yang bernama Nuklir
Register : 22-02-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 13 / Pdt.G / 2016 / PN Mkd.
Tanggal 4 Oktober 2016 — AGUNG ERIANTO,Dkk Melawan : DEWI SETYO SRI KUNCOROWATI,Dkk
19557
  • Nuklir No. 6 Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan,Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelasdan pasti diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT I.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG, beralamat di Jl.Soekarno Hatta No. 110 Kota Mungkid, yang diwakili olen kuasanyaEPL SIWI SRI MARHAENI,SH, AGUS SUKOCO,A.Pinh, BUDISANTOSO,SH dan NANDA SATRIYA AGENG,SH kesemuanya adalahmewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang berdasarkanHalaman 2 dari
Register : 15-12-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2960 K / PID.SUS / 2015
Tanggal 23 Maret 2016 — DWI ENGGO TJAHYONO, SH
165116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Madiun tidak memiliki ijin operasionaldari BAPETEN (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yang tertuang dikontrak untuk 21 alat Kesehatan yang diperuntukkan RSUD Dolopo terdapatSelisin kemahalan harga sebesar Rp.979.050.500,00 (Sembilan ratus tujuhpuluh Sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perinciansebagai berikut :1.
    Madiun tidak memiliki jjinoperasional dari BAPETEN (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yangtertuang di kontrak untuk 21 alat kesehatan yang diperuntukkan RSUDDolopo terdapat Selisin kemahalan harga sebesar Rp.979.050.500,00(Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah)dengan perincian sebagai berikut :1.Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp.3.609.000,00 sedangkan hargauntuk konsumen setelah dilakukan survey ke distributor harga pada saatitu. (2011) adalah sebesar
Register : 19-01-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 27 /Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 19 Desember 2016 — John Alexander Kelly, BSc Hons, ENG., Mba, Cert. Dip. A&F, Warganegara Inggris, beralamat di 153 Newry Road Banbridge. County Down. Northern Treland BT32 3 NB, dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya yaitu 1. Hendra Setiawan Boen,SH.MH, Fransisca Indrasari, SH., Roofi Ardianto Koesumo, SH dan Regina R.R. Tallogo, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Setiawan & Parners law offices, yang beralamat di Equity Tower, Lantai 35, Sudirman Central Business Distrct (SCBD), Lot. 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2015, Nomor : 28/NOT/XI/LEG/2015 di hadapan Notaris Herlina, SH.M.Kn., yang untuk selanjutnya disebut sebagai --------.PENGGUGAT;
323134
  • Penggugat jugaterlibat dalam berbagai proyek infrastruktur besar, misalnya pembangunanpembangkit listrik yang beroperasi dengan tenaga minyak bui, gas, batubara, air dan nuklir.
Register : 02-05-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK.Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA, Cs
12641
  • Menimbang, bahwa Ahli menerangkan penataan kota yang baik akan tercermindari upaya pemerintah yang memperhatikan hakhak masyarakat dalam mengaksesruangruang kota yang termasuk dalam kategori ruang publik, misal tamantaman kota,pantai atau tepian sungai, danau, secara CumaCuma dan Ahli juga menerangkanpada dasarnya seluruh garis pantai itu harus dapat diakses oleh publik kecuali bilaberkaitan dengan bangunanbangunan yang termasuk dalam kategori bangunankhusus misalnya instalasi militer, reactor nuklir
Register : 18-03-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 159/Pid.B/2015/PN Kag
Tanggal 8 Juni 2015 — - RICKY IRAWAN BIN H. SUPRAPTO
12144
  • Pegawai Negeri Sipil pada Badan Tenaga Nuklir, bidang PengembanganFasilitas Keselamatan Reaktor.2. Konsultan pada PT Forensic Enginering Services berkantor di AlamandaTower Lt. 25 Jalan TB.Simatupang Kav.25 Jakarta Selatan.3.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
30621497
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Pada saat ini korupsi tidak hanya dianggap masalah suatu negara,tetapi sudah merupakan masalah transnasional, di samping merupakan "corecrime" yang berkaitan dengan tindak pidanatindak pidana lain.Di tingkat transnasional korupsi diidentifikasikan dapat meningkatkanberkembangnya: perusakan lingkungan hidup; tindak pidana obat bius; penyelundupan bahanbahan senjata nuklir, biologis, kimia; penyimpangan pajak; defisit keuangan negara; krisis kepercayaan; "capital flight"; krisis ekonomi; destabilisasi
Register : 22-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 60/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 8 April 2021 — Pembanding/Penggugat : BUDI SANTOSO
Terbanding/Tergugat : DEVI TAURISA,
271183
  • pernah di uraikan mengenaikeberadaan : Proyek Apakah yang di Garap oleh PrincipalPenggugat Budi Santoso, Apakah Proyek yang bergerak di :Engineering Konstruksi ataukah Proyek Engineering ManufakturHalaman 33 dari 87 Halaman Putusan Nomor : 60/PDT/2021/PT DKIataukah Proyek Penelitian & Pengembangan ataukah ProyekPelayanan Manajemen ataukah Proyek Kapital ataukah ProyekRadio Telekomunikasi ataukah Proyek Konservasi Bio Diversityataukah Proyek Kelautan ataukah Proyek PertahananKeamanan ataukah Proyek Nuklir
Register : 28-12-2017 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1100/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Doktor Dokter Ida Bagus Gede Fajar Manuaba
Tergugat:
1.Dokter Ida Ayu Ratih Wulansari Manuaba
2.Dokter Ida Ayu Chandranita Manuaba Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Magister Manajemen
3.Dokter Ida Bagus Surya Manuaba
4.Hajjah Sri Subekti
Turut Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
194126
  • Indrayani, diberi tanda P 39 ;Foto copy dari fotocopy Berita Koran Bali Pos, tertanggal 22 Juni 2017,diberi tanda P40;Surat Peringatan dan teguran tidak terhormat No. 02/ YKM/VII/2017,tertanggal 24 Juli 2017, diberi tanda P 41;Hasil Penilaian Persyaratan Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik danIntervensional untk Radiografi Umum yang dikeluarkan oleh BadanPengawas Tenaga Nuklir Nomor Registrasi : 116344.19, tanggal registrasi10 Oktober 2017, diberi tanda P 42;Surat dari Penggugat kepada Ketua Pengadilan