Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkaraini:,SUBSIDAIR :Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu peradilanyang baik dapat mengambil putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Membaca jawaban Tergugat tertanggal 30 Nopember 2012, yang berbunyi sebagaiberikut :I Ek idalam Konvensi1 Eksepsi mengenai kewenangan mengadili yakni kewenangan Relatif.Dasar Hukum: Pasal 118 ayat (1) HIR : Gugatan perdata yang pada tingkat pertamamasuk kekuasaan Pengadan

,Biaya Proses :Rp. 50.000,00 Pengadan Agama Jem BerBiaya Panggilan : Rp. 450.000,00 * PanteraRedaksi :Rp. 5.000,00Materai :>Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 541.000,00Kholid Darmawan, S.H.

Para advokat yang berkedudukan pada kantorAdvokad hukum XXXX di XXXxX, Surabaya,berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012yang terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadan AgamaSurabaya No. 594/Kuasa/V/2012 tertanggal 01 Mei 2012,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 31 tahun agama Islam pekerjaan Swasta bertempat tinggal diXXXX Kecamatan Wiyung, Surabaya, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar

Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Malang, untuk memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohonyang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kotamalang nomor : 66/1977 tanggal 24 Maret 1977 disitu tertulis telah lahirMargareta Dwi Herawati anak dari suami istri : Pius Dominikus Pengadan Maria Immaculata Misni diubah/diganti menjadi telah lahir MargarettaDwi Herawati anak dari suami istri

Dengan Berita Acara No193/BA/PT .KIW/II/2016 tentang Aanwjzing pekerjaan pengurugan lahantahap II di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang tahun 2016, yangdiikuti oleh Panitia Pengadaan Langsung, Pemilihan Langsung , PelelanganPekerjaan Industri dan Investasi Pembangunan di Kawasan IndustriWijayakusuma Semarang tahun 2016 dalam hal ini disebut sebagai UnitPelayanan Pengadan (ULP) dan diikuti oleh 4 (Empat) penyedia jasa yaituPT. Besar Cipta Karya, PT. Maharani Globalindo, PT.

Bahwaperbuatan TERGUGAT bertentangan dan melanggar Pasal 83 ayat 1 hurufa dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah;Berdasarkan lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor54 tahun 2010 tanggal 6 Agustus Tentang TATACARA PEMILIHANPENYEDIAAN BARANG, dalam huruf B angka 2 huruf e mengenaiPenetapan hasil kualifikasi;. ULP menetapkan daftar perserta yang lulus kualifikasi paling kurang 3peserta ;Il.

., dibawah supmpah menerangkan padapokoknya sebagaiberikut:e Bahwa pada tahun 2006 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan DeliSerdang memperoleh dana Pengadan Tanah/Belanja Modal Tanah untukkeperluan pembangunan kantor yang berasal dari Anggaran pendapatan danBelanja Negara dalam daftar Isian Pembangunan Anggaran tahun 2006 Nomor:SP = 0735.0/01504.0/1/2007 Tanggal 31 Desember 2006 sebesarRp.2.126.700.000, (dua milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribuBahwa untuk melaksanakan Pengadaan

termasuk biaya pengurusan sertifikatBahwa saksi bersama Panitia dalam Penilaian/pembobotan atas tanah yangditawarkan setelah Panitia melakukan verifikasi dan cek lapangan tersebut;Bahwa tanah yang ditawarkan Eddy Susantyo dimenangkan oleh panitia karenasetelah dilakukan pembobotan dan mempunyai nilai bobot lebih tinggi;Bahwa dalam rapat Terdakwa dengan Paniti tidak pernah membicarakan perihalkepemilik tanah dan surat kuasa kepada Eddy Susantyo dari pemilik tanah;Bahwa panitia pengadan tanah tidak

sekaligus anggota Panitia Pengadaan tanah;Bahwa panitia Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannyaberdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengunaan Anggaran Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Nomor: Kep71/WPJ.26/KB.090 1/2007tentang Pembentukan Panitia Pengadan Tanah/Belanja Modal Tanah KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang;Bahwa selain itu panitia dalam rangka menjalankan Surat Keputusan tersebut,juga berpedoman pada perpres 36 Tahun 2005 tentan pengadaan

tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Surat EdaranaNomor:01/PJ.014/2007 tentan Pelaksanaan Kegiatan belanja Modal Tanah danatau Bangunan di Lingkungan Direktorat JenderalBahwa dana pembelian untuk pengadan tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Deli serdang berasal dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Nomor SP:0735.0/01504/II/200 Tanggal 31 Desember 2006; Bahwa Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat pada tanggal

Pembelian tanah/belanja modal tanah oleh panitia harus memperhatikanprinsip efisiensi/penghematan;Bahwa saksi memberikan arahan kepada Panitia Pengadan Tanah agar tanahyang dicari haruslah jalan lurus, tidak tikungan, tanahnya siap bangun dan tanahtersebut mempunyai tempat parkir;Baha dari pengumuan tersebut ada 5 (lima)orang yang menawarkan tanahnyaantar lain Sdr. Eddy Susantyo, Sdr. Harmuzan Sitorus, SH., Sdr. Anwar EffendiM, Sdr. Sayua Matus Siregar, Sdr.

pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Dusun Pangadan BRt.002 Rw.003 Desa Sepukur Kecamatan Lantung KabupatenSumbawa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus member Kuasakepada IBNU HIBAN , SH.Advokat dan Konsultan Hukumberalamat di Jln.Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng PragasKecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/KUASA PENGGUGAT ;LAWAN:WAWAN PURNAWIRAWAN BIN BURHANUDDIN, umur 34 tahun, agama Islam,pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempattinggal di Dusun Pengadan

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tdak pemah hadr dan tdak pu menyuruh orang bnsebagai waki/kuasanya, meskpun telah dipanggi secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sesuai reBas panggian Jurusta Pengadan Agama Crebon Nomor0689/Pdt.G/2013/PA.CN masinngmasing tanggal 04 Oktober 2013 dan

persidangan karena didakwasebagai berikut :Bahwa ia terdakwa AHMAD SAEROZI alias OZI bin MADSAE bersamasamadengan saksi HASAN BASRI alas ASAN bin SAEPUDIN (diajukan dalarn berkasperkara lain) pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 11.45 WIB atausetidaktidaknya pada bulan Oktober 2014 atau pada waktuwaktu lain pada tahun 2014bertempat di Kampung Cisereh RT.02108 Desa Kadujaya Kecamatan Curug KabupatenTangerang atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadan

Berito Jaya Medika ;Menimbang, bahwa terhadap pengadan bahan alat kesehatan sebagaimana kontrak kerjanomor: 600/1346.1/423.212/2013 tanggal 17 Desember 2013 sudah dilakukan pembayaran secarakeseluruhan kepada PT Berito Jaya Medika dengan rekening Bank Jatim Basuki Rachmad Pusat nomorrekening 0011249311 sebesar Rp 1.579.695.750,00 kemudian di potong pajak PPN sebesar Rp.143.608.705 dan PPH sebesar Rp. 21.541.306, Bahwa maksud dan tujuan dibuat danditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Pekerjaan

Mendasarkan pada pengertian tersebut dan dikaitkan dengan penetapan Harga PerkiraanSendiri yang hanya memperhatikan dari satu penyedia saja dan ternyata lebih mahal dibanding denganharga pasar setempat, dan standart harga Pemerintah Kota Pasuruan maka hal tersebut berpotensimerugikan keuangan Negara ;Menimbang, bahwa terhadap pengadan bahan alat kesehatan sebagaimana kontrak kerjanomor: 600/1346.1/423.212/2013 tanggal 17 Desember 2013 sudah dilakukan pembayaran secarakeseluruhan kepada PT Berito

Berito Jaya Medika yang menjadi pemenang lelang pengadan bahan alat kesehatan sebagaimanakontrak kerja nomor: 600/1346.1/423.212/2013 tanggal 17 Desember 2013 dan sudah dilakukanpembayaran secara keseluruhan kepada PT Berito Jaya Medika dengan rekening Bank Jatim BasukiRachmad Pusat nomor rekening 0011249311 sebesarRp 1.579.695.750,00. Namun saksi Rusdianto yang menginginkan agar PT. Berito Jaya Medikasebagai pemenang lelang agar piutang bahan alkes RSUD dr. R. Soedarsono ke PT.

Bahwa terhadap pengadan bahan alat kesehatan sebagaimana kontrak kerjanomor: 600/1346.1/423.212/2013 tanggal 17 Desember 2013 sudah dilakukan pembayaran secarakeseluruhan kepada PT Berito Jaya Medika dengan rekening Bank Jatim Basuki Rachmad Pusat nomorrekening 0011249311 sebesar Rp 1.579.695.750,00 kemudian di potong pajak PPN sebesar Rp.143.608.705 dan PPH sebesar Rp. 21.541.306, ;Menimbang, bahwa proses dan prosedur pembayaran yang dilakukan RSUDDr.

Saksisaksi:Bahwa selain buktibukti tertulis tersebut, Kuasa Pemohon jugamengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agamaIslam menyampaikan kesaksiannya masingmasing bernama :SaksilI: Arifin Salman bin Salman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di J alan Bengkirai RT 5Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur; Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayahkandung Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal

Akbar Amin, S.HPerincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 ATK Perkara : Rp 50.000,00 Untuk Salinan Panggilan :Rp 250.000,00 Pantera Pengadan Agama Redaksi :Rp 5.000,00 Meterai : Rp 6.000,00Jumlah :Rp 341.000,00 Syamsul Bahri, S(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Padt.P/2019/PA.Lss

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari persidangan yang telah dietapkan, Penggugat hadir sendii menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tdak pemah hadr dan tdak pu menyuruh orang bnsebagai waki/kuasanya, meskpun telah dipanggi secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sesuai /@fas panggian Jurusta Pengadan Agama Crebon Nomor0532/Pdt.G/2013/PA.CN masingmasing tanggal tanggal 27 Agustus 2013

PENETAPANNomor : 113/Pdt.P/2013/PA.SgtaBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonanitsbat nikah yang diajukan :Mahmuddin Hasan bin Hasan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Melati, RT.08, RW. 02,Desa pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupaten KutaiTimur, selanjutnya disebut

tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhnkan putusan dalamperkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 42 tahun (tempat / tanggal lahir, Bandung, 19 Desember1976), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu rumah tangga,tempat tinggal di Jalan Kaka Tua, RT.08, Desa Cipta Graha,Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebutPenggugat.MelawanTergugat, umur 49 tahun (tempat / tanggal lahir, Polewali, 12 Mei 1969),agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempattinggal di Desa Pengadan

Smd.DFP ilo 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara:PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 04 Juni 1992,umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, NIK: 6472034406920002, pendidikan SLIP,tempat kediaman, Kota Samarinda, selanjutnya disebutPenggugat;melawanTERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Pengadan

memenuhi standard dan/mutu persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3)Menimbang, bahwa Pasal 98 UU UU No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan menyebutkan : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/oermanfaat,bermutu dan terjangkau ; Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan obat yang berkhasiat obat ; Ketentuan mengenai pengadan

Juanda RT. 02, Rw. 03, Kelurahan Tapaan,Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPasuruan, tanopa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukanpekerjaan kefarmasian dalam pengadan, produksi, distribusi, dan pelayanansediaan farmasi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu.

Balai Pustaka Nomor : 057/C/PN/2004, tanggal 21 April 2004perihal Surat kesanggupan.Berita acara serah terima buku, tanggal 27 April 2004 yang ditanda tanganioleh Pihak I HR.SISWADI dan Pihak IIT KADARISMAN,SP.d perihalPihak I telah menyerahkan kepada Pihak II Buku Pelajaran sebanyak 575.962Eksemplar.Surat dari Pemimpin Kegiatan Nomor : 900/1914, tanggal 19 Agustus 2004perihal Pembayaran Denda Pengadan Buku Wajib Kota Salatiga.

Balai Pustaka di hotel Bahwa Mubargo sebagai....... a2.Bahwa Mubargo sebagai Sekretaris Panitia pengadaan dan Petrus Resi sebagaiKabag AP3Bahwa pengadan buku PT. Balai Pustaka dilakukan melalui penunjukan langsungoleh Kadinas dengan mengusulkan Penunjukkan Langsung ke Walikota.Bahwa selama di Jakarta saksi di suruh mengetik daftar jenis buku yang saksiterima dari Drs.

Sarpras, SriSejati, Agus Rudianto, Petrus Resi.Bahwa kontrak yang I yang membuat / dipersipakan AP3Bahwa saksi tidak melihat kontrak, lalu dipmjami disket yang lampiran terakhirberisi tanda tangani di AP3Bahwa ada honor resmi dan honor tidak resmi untuk Panitia Pengadaan danPemeriksa BarangBahwa sebelum pemberian saksi dipanggil Kadiknas lalu disodorkan catatan daftarpenerima dan nominal yang ditermma dengan amplop, kemudian saksi disuruhmembagi ke panitia pengadan barang, panitia pemeriksa barang

Benar Sesuai pendapat ahli apabila metode pengadan barang dan nilaikontrak ditetapkan oleh im yang bukan tim pengadan barang adalah tidakdi benarkan." Benar Sesuai pendapat ahli apabila penyedia barang mensubkontrakanpekerjaan/pengadaan barang pada pihak lain, padahal tidak ditentukandalam perjanjian atau kontrak adalah tidak sesuai dengan :Pasal 30 ayat 3 Keppres 18 tahun 20001. PENYEDIA BJ) DILARANG MENGALIHKAN TANGGUNGJAWAB SELURUH PEK.

Casu, Azas Kepastianhukum, karena dalam hal ini tidak ada kepastian hukum, karenadalam ketentuan pengadan barang dan jasa diijinkan melakukanperubahan personil inti dalam waktu 30 ( tiga puluh) harisetelah tanda tangan kontrak, dan Azas Cermat, karena Tergugatmengeluarkan obyek sengketa tidak cermat tanopa memperhatikanpedoman pangadaan barang dan jasa Pemerintah ;Sehingga secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UUnomor 05 tahun 1986 yang dirubah dengan UU nomor 51 tahun 2009,Hal. 9