Memerintahkan barang bukti berupa :--------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel foto copy Daftar Pemilih tetap (DPT) anggota DP& DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pileg 2014 Model A.3 TPS 26 Kel Dauh Puri Kaja Denpasar yang telah dilegalisir oleh ketua KPPS 26 atas nama MOCH YASIN dan angggota KPPS atas nama ENNY RETNOWATI;- 2(dua) lembar foto copy catatan pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP di TPS 27 Dsn.

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusan No.102/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadapKode Etik dan Pakta Integritas Parrtai Demokrat, sehingga PengadilanNegeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini ;4.

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusan No.102/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadapHalaman 18 dari 44 Putusan Nomor 317/PDT.G/ 2016/PN.JKT.PSTKode Etik dan Pakta Integritas Parrtai Demokrat, sehingga PengadilanNegeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini ;4.

NiasSelatan sesual nomor temuan 007/TM/PILEG/IV/2014.

Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan prosespleno dilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelumpencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, paraterdakwa dengan peranan masingmasing telah membuat sertifikat dan beritaacara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknumCaleg.Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acarapleno penghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubahatau Suaranya bermigrasi tersebut

Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Kota Jakarta Utara;Bahwa saksi mengetahui ada laporan BAWASLU kepada PolresJakarta Utara tentang adanya dugaan penggelembungan suara pileg diwilayah kerja PPK Cilincing dan PPK Koja dari surat tembusan PartaiDemokrat yang disampaikan kepada BAWASLU Kota Jakarta Utara;Bahwa laporan BAWASLU tersebut atas dasar keberatan yangdiajukan oleh Partai Demokrat dan caleg nomor urut 1.Bahwa Partai Demokrat dan calegnya baru melakukan keberatansetelah rapat pleno PPK, atas dasar

Menindaklanjuti pemeriksaan terhadap Penggugat besertajajaran tersebut, Panwaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan SuratRekomendasi Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 14 April 2014, perihalRekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPSTPS yang Surat Suaranyatertukar.

Ketua Panwaslu mengatakan kepada Penggugat, untuk membalasRekomendasi Panwaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor08/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 14 April 2014 tersebut, Penggugat cukuphanya membuat sebuah kronologis kejadian yang menceritakan telahdigantinya surat suara yang tertukar dengan surat suara yang sesuaidengan Dapil pada hari H pencoblosan, kemudian memberikannyakepada Panwaslu Kabupaten Solok Selatan ;.

Kekeliruantersebut Penggugat jelaskan sebagai berikut ;1)Bahwa Panwaslu Kabupaten Solok Selatan melalui Surat Nomor08/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 Perinal RekomendasiPSU, pada pokoknya merekomendasikan kepada KPUKabupatenSolok Selatan di mana Penggugat menjabat sebagaiKetua untuk melaksanakan PSU karena alasan terjadinya suarasuara tertukar ;Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten SolokSelatan (Penggugat) karena telah menyelesaikan masalah suratsuara tertukar menjawab rekomendasi

untuk PSU, KPPStelah menerima logistik untuk PSU, KPU Solok Selatan telahmemberikan biaya pembuatan TPS kepada KPPS dan beberapa KPPSsudah membagikan C6 (undangan datang ke TPS) untuk PemungutanSuara ulang, Pemungutan Suara Ulang dilakukan karena Rekomendasidari Panwaslu berdasarkan faktafakta tersebut dapat ditarik kesimpulan :Bahwa memang benar Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat denganJajarannya/KPU Solok Selatan telah menindaklanjuti RekomendasiPanwaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor: 08/LP/Pileg

Peliung Kab OKU Timur;Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan cerita dari saksi MuhammadYusuf Kurniawan Bin Sarjak bahwa pada saat terdakwa dan Rean Saharkepergok akan melarikan diri namun pada saat Muhammad YusufKurniawan Bin Sarjak mengejar pelaku saksi Yusuf menemukan 1 (Satu)bilah parang, 1 (satu) bila kapak, 1 (Satu) bila kikir besi didekat pintubelakang dapur rumah saksi ;Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidak ada dirumahmelaikan berada di TPS untuk melakukan pencoblosan Pilpres dan Pileg

Pendaftaran Surat Permohonan 22092016 AdaSetoran Biaya Perkara 22092016 AdaSurat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 22092016 AdaPenetapan Majelis Hakim (PMH) 23092016 AdaSurat Penunjukan Panitera Pengganti 26092016 AdaSurat Penunjukan Jurusita Pengganti 26092016 AdaPenetapan Hari Sidang (PHS) 27092016 AdaRelaas Panggilan Pemohon 04102016 AdaRelaas Panggilan Termohon 04102016 AdaBerita Acara Sidang 13102016 AdaRelaas Panggilan Il Termohon 21102016 AdaBerita Acara Sidang 27102016 Ada PileG /@@Nl/olaAlNyRO

tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa Saksi adalah Caleg dari partai Gerindra dengan nomor urut 1untuk Dapil 4;Bahwa Dapil 4 meliputi Kecamatan Luragung, Cibingbin, Cibeureum,Ciwaru, Karangkancana, Cimahi;Bahwa Saksi bekerja di Bogor dan seharihari berdomisili diTangerang namun saksi adalah orang asli Luragung;Bahwa Saksi terpilin sebagai Caleg dari Partai Gerindra denganperolehan suara sekitar 2000 lebih suara;Bahwa cara saksi untuk mendapat suara rakyat adalah dengan carasejak lama jauhjauh sebelum Pileg

(lima puluh ribu rupiah) per suara kepadacolon Legislatif yang belum berhasil dari dapilnya masingmasing.Bahwa ternyata pada Pileg tersebut Penggugat belum berhasil menjadianggota DPRD kota Lubuklinggau dan tergugat II berhasil menjadi anggotaDPRD kota Lubuklinggau periode 20142019 dan tidak memenuhi BPPmaka untuk memenuhi BPP tersebut memakai suara perolehan suaraPenggugat sebanyak 1507 Suara dan dan Tergugat II harus membayarkompensasi tersebut kepada Penggugat sesuai kesepakatan bersamatersebut.Bahwa

Dan bukanuntuk dibagibagikan kepada masyarakat calon pemilih agar mempengaruhicalon pemilih untuk memilih Terdakwa sebagai Caleg pada Pileg 2019;Menimbang, bahwa syarat pokok dan yang utama didalam unsur keduadan ketiga tersebut diatas adalah : bahwa didalam diri Terdakwa sebagai pelakutindak pidana harus terdapat unsur sengaja, yang harus dibuktikan denganadanya Willen dan Wetten (menghendaki dan mengetahul) , namun didalamperkara ini sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan, hal initidak

Mengatkan tidak usah membawa suratbeliau saja kelurahanan dan membantu menyelesaikannya.Bahwa telah diketahui dan dikenal Bapak Fandi Subarjo dengan ibuSuhalimah selaku TERBANDING/Penggugat telah terjalinkamunikasi cukup baik sebelum dan pada saat pertemuan dikantorKelurahan Sarang Halang, dalam perkara ini Bapak Fandi Subarjodalam keterangan kesaksiannya pernah 3 (tiga) kali kKetemu padasaat membeli papan, kematian dan pilkada atau pileg.

HakMilik (SHM).Bahwa saksi mengetahui pada saat pertemuan rapat yang diadakan diKelurahan Sarang Halang, para Penggugat tidak memperlihnatkan alas hakkepemilikannya , telah diketahui dan dikenal Bapak Fandi Subarjo dengan ibuSuhalimah selaku Penggugat telah terjalin kamunikasi cukup baik sebelumdan pada saat pertemuan dikantor Kelurahan Sarang Halang, dalam perkara iniBapak Fandi Subarjo dalam keterangan kesaksiannya pernah 3 (tiga) kaliketemua pada saat membeli papan, kematian dan pilkada atau pileg

Apa yangdisampaikan saksi ini dalam kesempatan ketemu dengan ibu Suhalimah selakuPenggugat ada saja alasan dan jawabannya, sebenarnya alasan tersebuttidak benar, mana pungkin 3 (tiga) ada keperluan lain seperti membeli papankematian, pelkada atau pileg.

kampanyePemilihan Umum Partai Politik Tingkat Kota Tasikmalaya dalambentuk Non Rapat Umum pada Pemilihan Umum tahun 2009 berikutlampirannya, memang tidak memerinci secara tegas kegiatan apasaja yang dimaksud dengan kegiatan lain sebagaimana disebutkandalam lampiran keputusan tersebut, tetapi apabila memperhatikansurat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 20Maret 2009 Nomor : 272 / 82 / KPUKT / 2009 Prihal JadwalKampanye yang ditujukan kepada Pimpinan DPC / DPD / DPK PartaiPolitik Peserta Pileg

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 262/DPPPHPU/2014tanggal 16 Oktober 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internalpartai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap kode etikdan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan NegeriJakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini;4.

Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:6.1. 1 (satu) bendel fotokopi RAB;6.2. 1 (satu) bendel fotokopi yang berisikan: Nota Kesepakatan, SuratPernyataan dan Daftar Kegiatan Pilgub yang sudah dilaksanakanDananya disepakati untuk menunjang kegiatan Pileg 2014;6.3. 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Riil;6.4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SANHARI, S.H., tanggal 23 Maret2015;6.5. 1 (satu) lembar Surat dari Bawaslu Provinsi Jatim Nomor35/BAWASLUPROV/JTM/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 perihalPenjelasan

SUKIRNO, yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;Bahwa Saksi menyatakan di partai berkarya sejak tahun 2017 saksimerupakan Ketua DPW Partai Berkarya Propinsi Jambi ;Bahwa Saksi menerangkan setelah pileg memang aktifitas bekurang,pada saat pileg aktifitas tinggi, DPW Jambi ikut di legislative tingkat DPRHalaman 144 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKTRI, DPRD Prov.

:Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekarang kedudukan saksi sebagaiKetua Harian DPP Partai Beringin Karya atau Berkarya, yang jugasebagai Sekretaris Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B);Bahwa Saksi menerangkan Majelis Tinggi diatur oleh AD/ART adalahuntuk memberikan pertimbangan dan nasehat untuk dilaksanakan olehbadan pengurus partai, dalam hal ini telah dilakukan rapat Majelis Tinggiyang salah satu itemnya adalah meminta kepada badan pengurus harianuntuk menindak lanjuti pasca pileg yaitu untuk

ketua umum apabila tidakditindaklanjuti hasil kKeputusan Majelis Tinggi untuk melakukan evaluasiHalaman 152 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKTdan untuk menata ulang partai ini Kembali menuju ke pemilu 2004 makaakan dilakukan penyelamatan partai;Bahwa Saksi mengatakan suratnya jelas bahwa meminta kepada DPPuntuk melakukan evaluasi Partai Berkarya dan untuk menata ulangkembali partai berkarya untuk menuju pemiu di tahun 2024 karenadirasakan oleh Majelis Tinggi bahwa pasca pileg

sudah selesaikeputusan juga selesai, maka partai mau diapakan lagi;Bahwa Saksi menerangkan pembentukan Presidium Penyelamat Partai(P3B) itu perintah/amanat secara tersurat dan secara tersirat karenadalam surat tersebut tertera apabila keputusan Majelis Tinggi yangdikirim kepada DPP juga ketua umum itu tidak ditindaklanjuti Makasebagai tindak lanjutnya akan dilakukan penyelamatan, jadipenyelamatan inilah yang merupakan dasar terbentuknyapresidium penyelamat partai dalam rangka menuju pileg 2024 ;

Majelis Tinggi itumenuntut untuk dilakukan rapat pleno gunanya untuk melakukanevaluasi perjalanan partai pasca pileg 2019;Bahwa Saksi menyatakan merasa tidak dipecat tapi rumornya ada,artinya Saksi sebagai sekretaris P3B menganggap itu semua hanyarumor karena apabila dipecat maka prosedurnya tidak demikian;Halaman 154 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKTAhli Dr. MARGARITO KAMIS, SH., M.HUM.

Andi Eka Putra merupakan perbuatan yangmenciderai Pemilu di Indonesia dengan memegang teguhprinsip atau asas pemilu Luber Jurdil (langsung, umum,bebas, rahasia, jujur dan adil) atau yang kita sering dengardengan istilan Pemilu Luber Jurdil yang dapat membuatpilpres dan pileg Indonesia semakin tidak berkualitas. untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepasdari pada perbuatan itu sendiri (Feit) dan sebab (oorzaakCausa) yang menimbulkan akibat dengan memperhatikankeadaan terdakwa dan juga

Mesakh, SE yaitu :> Pinjaman kegiatan pileg Tahun 2013 senilai Rp. 5.000.000, tanggal12 Juli 2013 ;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 1.500.000, tanggal 31 Juli2013;Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2018/PT.KPG.> Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 5.000.000, tanggal 09Agustus 2013 ;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 2.000.000, tanggal 02September 2013.19)Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor01/KPU/KAB.018433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari SekretariatKomisi

Mesakh, SE yaitu :> Pinjaman kegiatan pileg Tahun 2013 senilai Rp. 5.000.000, tanggal12 Juli 2013 ;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 1.500.000, tanggal 31 Juli2013;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 5.000.000, tanggal 09Agustus 2013 ;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp. 2.000.000, tanggal 02September 2013.19)Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor01/KPU/KAB.018433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari SekretariatKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.20

denganPanwaslu Kabupaten Mentawai, PENGGUGAT I menyampaikan bahwa Surat itudibuat karena ada permintaan dari Bawaslu Sumatera Barat melalui PanwasluKabupaten Kepulauan Mentawai terhadap permasalahan surat suara yang tercampursetelah para PENGGUGAT mengatasinya pada saat pemungutan suara tanggal 9April 2014; 22222 22222 ono nnn anne nnn91011Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, PENGUGAT I menerima keputusan BawasluSumbar untuk meneruskan adanya pelanggaran kode etik ke DKPP sesuai denganKajian Temuan Nomor 20/LP/PILEG

kesepakatan terkait penyelesaian tertukarnya surat suara tidak dibuatsecara tertulis;Bahwa saksi tidak hadir saat rekapitulasi di TPS, tetapi hadir saat rekapitulasi diKecamatan dan Kabupaten;Bahwa setelah rekapitulasi ditingkat PPS saksi tidak ada mendengar permintaanPSU di Kecamatan Sipora Selatan;Bahwa saksi tidak pernah dengar ada permintaan PSU dari PPK KecamatanSiberut Utara;Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten saksi tidak tahuapakah ada yang keberatan terhadap proses Pileg

adamenerima surat nomor 01 tanggal 16 April 2014 dari Panwascam Siberut Utaraperihal penemuan pelanggaranadministrasi;Bahwa terhadap surat tersebut, saksi melakukan pembahasan dan setelahdibahas tidak terdapat pelanggaran apa yang harus ditindaklanjuti;Bahwa Panwascam Siberut Utara mengatakan kepada saksi alasan membuatsurat nomor 01 tanggal 16 April 2014 karena ada tekanan, tetapi saksi tidak tahuapa maksudnya;Bahwa tidak ada laporan dari PPS kepada PPK terkait permasalahan yangtimbul dalam pelaksanaan Pileg

Bahwa tidak ada permohonan PSU dari TPS dan KPPS se Kabupaten KepulauanMentawai sesual mekanisme berjenjang;Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, tidak ada keberatan darisaksi Partai Gerindra;Bahwa pada saat penandatangan Berita Acara Rekapitulasi di KabupatenKepulauan Mentawai dihadiri sebagian saksi parpol dan semua yang hadirtersebut menandatangani Berita Acara tersebut;Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi tidak ada rekomendasi dariPanwaslu berkenaan dengan pelaksanaan Pileg

123 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUNPDG124Bahwa dari KPU tidak ada yang terjun langsung memberikansosialisasi;Bahwa saksi tahu Andres, SE dan Manrofen, SE diberhentikan dari jabatannyaoleh KPU Sumatera Barat tetapi saksi tidak tahu mengapa merekadiberhentikan; Bahwa mengenai surat bukti T.I16 saksi mengatakan bahwa tanda tangan yangada di surat tersebut bukanlah tanda tangan saksi;Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah selesai rekapitulasi ada orang yangmeributkan hasil dari rekapitulasi Pileg

lainnya Rp. 10.000.000,00;Sub Total Rp. 144.000.000,00;Bahwa Permasalahan Daftar Pemilih tetap (DPT) yang dianggapbermasalah, yang kemudian dilaporkan kepada Bupati Tanjung JabungBarat oleh calon dengan Nomor Urut 2 dan tim suksesnya, Telah diklarifikasi oleh panitia pemilinan Kepala Desa ( PPKD ) melalui suratNomor 27/ PL/ Pan PILKADES / 2016 tertanggal 10 Juni 2016;10.Bahwa permasalahan DPT yang dilaporkan oleh calon Kepala Desa11dengan Nomor urut 2 adalah hal yang umum terjadi baik itu PILPPRES,PILEG

Nomor 804 K/Pdt.SusParPol/20163.2.3.3.3.4.Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik berbunyi sebagaiberikut:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisinan dilakukanmelalui Pengadilan Negeri;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 060/DPPPHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 telah dapatmenyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta IntegritasPartai