Imam Bonjol RT.06 Kelurahan Tungkal IV Kota, KecamatanTungkal liir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi adalahagunan/jaminan tidak sah dan tidak berharga.Menyatakan Akta Hak Tanggungan HT Il, No. 350/2008, 11 Nopember 2008Kantor Notaris dan PPATK Doris, SH.

., Surat Kematian istri Saksi (LusminarSihite), Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2019 dan SuratPernyataan Jual Beli Tanah tanggal 25 Februari 2017.Bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan pada saatpemeriksaan Saksi Ahli pada persidangan yaitu Saksi Ahli dariPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)yang bernama Isnu Yuwana Dermawan, S.H., M.H., yang mana padasaat itu Andri Marpaung bertanya pada Saksi Ahli yang pada intinya:Apakah harta warisan dan hutang Terdakwa termasuk dalamhasil

pengadilan pada tingkat pertama.Dan selanjutnya dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa ParaTermohon Banding tidak ~terbukti menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaannya hal tersebut dibuktikandengan SEMUA ASET/HARTA ADALAH ATAS NAMA MEREKADAN JIKALAUPUN ITU BELUM ATAS NAMANYA DIKARENAKANSEDANG DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA, ARTINYA TIDAKADA NIAT SENGAJA MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN.Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ahli dari Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

Keberatan Karena Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) TidakSemua Aset/Harta Dapat Dikategorikan Sebagai Hasil TPPU;Sebagaimana dalam pemeriksaan Saksi Ahli pada persidangan yaitu SaksiAhli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)yang bernama Isnu Yuwana Dermawan, S.H., M.H., yang mana padasaat itu Andri Marpaung bertanya pada Saksi Ahli yang pada intinya :Apakah harta warisan dan hutang Terdakwa termasuk dalam hasildari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ????.

Tidak menyembunyikan atau menyamarkanasal usul Harta Kekayaannya;Bahwa Para Pemohon Banding sesuai fakta persidangan tidak terbuktimenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya haltersebut dibuktikan dengan SEMUA ASET/HARTA ADALAH ATAS NAMAMEREKA DAN JIKALAUPUN ITU BELUM ATAS NAMANYADIKARENAKAN SEDANG DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA,ARTINYA TIDAK ADA NIAT SENGAJA MENYEMBUNYIKAN ATAUMENYAMARKAN.Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ahli dari Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK

diajukan di depan persidangan ;Mobil yang di parkir di Ancol di mana saksi Lim Jit Wee alias Kimmemasukkan bungkusan ekstasi, dalam keadaan tidak terkuncidan kosong, sehingga tidak diketahui siapa yang membawa ;Judex Facti juga sangat yakin dengan keterangan Lim Jit Wee diatas, tetapi tidak didukung dengan mobil yang mana, padahalmenurut saksi telah dilakukan sebanyak (60 atau 90 kali), tetapisatupun mobilnya tidak ada yang diajukan didepan persidangan ;Buku tabungan atas nama Christian yang oleh PPATK

Judex factie yakin pula dengan prediksi,apalagi disebutkan oleh PPATK, siapa yang menjadi saksi dariPPATK ? Atau apa yang dimaksud dengan PPATK ?

Saksi Ahli Muhammad Novian, SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa tugas serta tanggung jawab Ahli di PPATK antara lain memberikanbantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal, termasukmemberikan keterangan Ahli knhususnya di bidang tindak pidana pencucian uangguna kepentingan pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan maupun pemeriksaandi sidang Pengadilan; Bahwa berdasarkan pasal 39 Undangundang Nomor 8 tahun 2010 Tentangpencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang (UU PP TPPU),PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang; Bahwa funsi PPATK berdasarkan pasal 40 Undang undang Nomor 8 tahun2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uangadalah sebagi berikut :a.

Pengelolaan data dan Informasi yang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuha pihak pelapor dan;Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2018/PN. Btm.d.Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yangberindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Ayat 1.Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uang dilakukandalam tiga pola.

., LLM :Bahwa ahli bekerja di PPATK sebagai Analis Hukum TransaksiKeuangan Senior sejak bulan Januari 2012 ;Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPATK antaralain : melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukumberkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikanketerangan ahli khususnya dibidang tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baikditingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan disidang Pengadilan

;Bahwa telah ahli sering diminta untuk memberikan keterangan sesuaidengan keahlian saksi dibidang tindak pidana pencucian uang baik diKepolisian, di Kejaksaan dan dalam sidang di Pengadilan;Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 tahun 2010,tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang ;Bahwa Fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 UU RI No. 8 tahun 2010adalah sebagai berikut :a) Pencegahan

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Saksi1 ke Bank BRI di Palembang, danmenyampaikan kepada Saksi2 melalui telepon bahwa uang sudah ditransferke rekening BRI kantor Jakarta Nomor Rekening 012201070137500 atasnama Terdakwa Yogi Gunawan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) kemudian Saksi1 menyampaikan harus siapsiap dalam23 hari harus datang ke Lombok membuka rekening baru dan menandatangani surat di depan Notaris karena akan dilaporkan ke PPATK tentangjumlahnya transaksi yang akan

ImamBonjol RT.06 Kelurahan Tungkal IVKota, Kecamatan Tungkal liir, KabupatenTanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi adalah agunan/jaminan tidak sah dantidak berharga ;Menyatakan Akta Hak Tanggungan HT Il, No. 350/2008, 11 Nopember 2008Kantor Notaris dan PPATK Doris, SH.

juta rupiah), uang tujuhpuluh juta tersebut adalah uang modal tabung gas dan hasil usaha dari lastralis ditambah hasil penjualan mesin las listrik.Bahwa dari Tahun 1992 sampai tahun 2015 terdakwa tidak ada pekerjaantetap namun keadaan ekonomi terdakwa semakin meningkat dan didugaterdakwa berprofesi sebagai Bandar Narkotika jenis shabu (PredicateCrime) sehingga patutdiduga kekayaan yang dimilikiterdakwatersebut merupakanuanghasildarikejahatanTindakPidanaNarkotika.Bahwa berdasarkan hasil analisa PPATK

, uang tujuhpuluh juta tersebut adalah uang modal tabung gas dan hasil usaha dari lastralis ditambah hasil penjualan mesin las listrik.Bahwa dari Tahun 1992 sampai tahun 2015 terdakwa tidak ada pekerjaantetap namun keadaan ekonomi terdakwa semakin meningkat dan didugaterdakwa berprofesi sebagai Bandar Narkotika jenis shabu (PredicateCrime) sehingga patutdiduga kekayaan yang dimilikiterdakwatersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak PidanaNarkotika.HAMIDAHBahwa berdasarkan hasil analisa PPATK

AGUS BAITHORI adalah Rp478.500.000, (empat ratus tujuh puluh delapan lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamembenarkan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yangmenerangkan sebagai berikut :Saksi ARDHIAN DWIYOENANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain:memberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupuneksternal PPATK, termasuk memberikan

Berita acara penghentian sementara seluruhCara Penyelesaian atau sebagian transaksi terkait harta kekayaanPermohonan Harta yang diketahui atau dicurigai merupakan hasilKekayaan dalam Tindak tindak pidana atas permintaan PPATK;Pidana Pencucian Uang Berkas perkara hasil penyidikan; dandan Tindak Pidana Lainnya c. Berita acara pencarian tersangka.

Terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, maka di dalamPasal 79 ayat (6) UU TPPU diatur bahwa setiap orang yang berkepentingan dapatmengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumumansebagaimana dimaksud pada ayat (3).Sehubungan dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan surat

kepadaMahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KementerianKeuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional, melalui SuratNomor S90/1.02.1/PPATK/03/12 tanggal 8 Maret 2012 perihal hukum acara Pasal 67UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, yang menyampaikan usulan prosedur hukum acara pemeriksaan Pasal67 UU TPPU sebagaimana digambarkan dalam bagan 2.3 berikut:'' '!

Salinan Putusan yang diperoleh dari PPATK, Putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan tersangkaNindy Helsa.84 Pasal 67 ayat (2) UU RI No. 08 Tahun 2010 tentang Penceh=gahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/15BRTS/VIII/2013/BNNP, tanggal 01Agustus 2013 a.n. Tsk SALAHUDDIN, DKK PERMA nomor: 0I tahun 2013, tentangTata cara Penyelesaian Permohonanpenanganan harta kekayaan dalam perkaraTindak Pidana Pencucian Uang atauTindak Pidana lain.

(Jakarta: United Nations, 2009).Putusan dan Penetapan PengadilanSalinan Putusan di website direktori Putusan Mahkamah Agung, Kasasi kasus HendraRahardja.Salinan Putusan yang diperoleh dari PPATK, Putusan Pengadilan Negeri Bogor dengantersangka Nindy Helsa.Surat Penyampaian Penghargaan atas Penerapan Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010 jo. PermaNo.

pemilik dana tersebut kepada saksiJacky Samman dan oleh saksi Jacky Sammanmenjelaskan bahwa dana tersebut berasal dariPejabat akan tetapi oleh saksi Jacky Samman tidakmenyebut nama;Rahwa saksi menjelaskan nernah hertpmil Herman46Jacky Samman akan tetapi tidak mengetahui secarapersis namanya tersebut;Bahwa saksi menjelaskan pada saat tersebutpertemuannya hanya sesaat saja;Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan pelatihanyang didapatkan oleh saksi transaksi tersebut telahsaksi laporkan kepada petugas PPATK

Transaksikeuangan yang dilakukan atau batalellialcilkan dengan menaaunakan harts letakavaan50Bahwa apabila transaksi keuangan telah memenuhiSatU atau lebih dari unsur diatas maka pedagang valutaasing bukan Bank wajib menetapkannya sebagaitransaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannyakepada PPATK;Bahwa hal tersebut diatas juga diatur dalam pedomanHA yang diterbitkan PPATK mengenai pedomanidentifikasi Transaksi keuangan mencurigakan bagipedagang Valuta Asing dan usaha jasa pengirimanuang Bab3 yang

: Investigasi penghasilan Wajib Pajak dari apasaja Ahli hanya menghitung penghasilan dari LuarNegeri Ahli tidak menghitung transaksi setoran tunai Dari akumulasi dikurangi biaya internet,telpon, sewa domain Ahli menghitung pajak sesuai ketentuansehingga ditemukan pajak Rp 2, 2 Milyar Bahwa Ahli diberikan dokumen yang terkait dengan terdakwa daripenyidik; Bahwa untuk tindak pidana perpajakan, Dirjen Pajak dapatmelakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk terdakwa IVANKAWEONO datanya dari laporan PPATK

; Bahwa untuk kasus terdakwa IVAN KAWEONO, penyidikmenindaklanjuti laporan PPATK, untuk kasus lain bisa diawallipengawasan pemeriksaan dan bukti permulaan dan Selama prosesinvestigasi tetap dijalin Komunikasi dengan wajib pajak terkait;Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Dps Bahwa terhadap laporan PPATK (Data) melalui tahappengembangan dan analisis (dianalisisn oleh Intelijen DJP) untukmengetahui ada/tidak tindak pidana perpajakan; Bahwa proses penanganan kasus IVAN KAWEONO sudah

Nomor 784 K/Pid.Sus/2019Tabungan BCA KCP Taman Melati;142).1 (satu) bundel Surat Keterangan tanggal 18 Januari 2018;143).1 (satu) lembar legalisir KTP dan NPWP atas nama WIA AMELIA;144).1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi unit Pesanan Nomor004666 tanggal 07/05/2013;145).1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan Nomor 0000003547tanggal 7/5/2013;146).1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/22/CB;147).1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan KepalaPPATK Nomor PER10/1.02.1/PPATK

No. 24tanggal 20 November 2015;150).1 (satu) bundel legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Hak danKewajiban Satuan Rumah Susun/Apartment Bassura City No. 23tanggal 20 November 2015;151).1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi Unit Pesanan Nomor004667 tanggal 07/05/2013;152).1 (satu) lembar legalisir Surat Pemesanan Nomor 0000003548tanggal 07/05/2013;153).1 (satu) lembar legalisir informasi angsuran C/21/CB;154).1 (satu) lembar legalisir Know Your Customer Peraturan KepalaPPATK No: PER10/1.02.1/PPATK

dengan gagang berwarna hitam kuning;

berwarna hitam kuning; 1 (Satu) pasang sarung tangan berwarna hitam yang salah satusarunya bertulisakan HOCKEY; 1 (Satu) lampu leser berukuran kecil berwarna hijau perak; 1 (Satu ) Pasang gagang besi aluminium; 1 (Satu) buah rumah kunci ruangan Kadis Nakertrans yang sudahrusak; 1 (satu) buah gagang pintu ruangan bidang nakertrans besertarumah kuncinya yang sudah rusak; 1 (satu) buah gagang pintu ruangan sekertariat beserta rumahkuncinya yang sudah rusak; 1 (Satu) buah rumah kunci ruangan Kabid PPATK

berwarna hitam yang salah satusarunya bertulisakan HOCKEY; 1 (Satu) lampu leser berukuran kecil berwarna hijau perak; 1 (Satu ) Pasang gagang besi aluminium; 1 (Satu) buah rumah kunci ruangan Kadis Nakertrans yang sudahrusak; 1 (satu) buah gagang pintu ruangan bidang nakertrans besertarumah kuncinya yang sudah rusak;Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj 1 (Satu) buah gagang pintu ruangan sekertariat beserta rumahkuncinya yang sudah rusak; 1 (Satu) buah rumah kunci ruangan Kabid PPATK

(Satu) buah gagang obeng berwana merah putih biru; 1 (Satu) buah tang jepit dengan gagang berwarna hitam kuning; 1 (Satu) lampu leser berukuran kecil berwarna hijau perak; 1 (Satu ) Pasang gagang besi aluminium; 1 (Satu) buah rumah kunci ruangan Kadis Nakertrans yang sudahrusak; 1 (satu) buah gagang pintu ruangan bidang nakertrans besertarumah kuncinya yang sudah rusak; 1 (satu) buah gagang pintu ruangan sekertariat beserta rumahkuncinya yang sudah rusak; 1 (Satu) buah rumah kunci ruangan Kabid PPATK

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 277/2013 tanggal 21 Mei 2013, yang dibuatdihadapan Notaris/ PPATK/ PPAK Tata Ulina, SH, selanjuntnya diberi tandaP.2;3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 13Januari 2014, selanjutnya diberitanda P.3;4. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah atasnama Agustina P, bulan Mei 2013, selanjutnya diberitanda P.4;5.

oleh Tergugat , yangmengetahui objek yang disengketan antara Penggugat dengan Tergugat danmengetahui bahwa bangunan tembok dinding Tergugat sejak dibeli Tergugat sudah ada, akan tetapi tidak ada satupun yang menerangkan atau mengetahuibahwa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh Pengugat dan Tergugat telahterjadi selisin ukuran dan dilakukan pengukuran ulang;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 berupa Akta Jual BeliNomor 277/2013 tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Notaris/ PPATK

Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan SuratTugas Penunjukan Ahli dari Kepala PPATK Nomor: RT.01/01.1/262/2020,tanggal 10 Februari 2020; Riwayat Pekerjaan :a. Tahun 1999 Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RI;b. Tahun 2007 Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Hukum danInformasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DepartemenKeuangan RI, Jakarta;c. Tahun 2007 Dipekerjakan sebagai Analis Hukum, Direktorat Hukumdan Regulasi, PPATK, Jakarta;d.

Tahun 2010 Pegawai Negeri Sipil PPATK, Jakarta;e. Desember2012 September 2019 Ketua Kelompok Advokasi,Direktorat Hukum, PPATK, Jakarta.f. September 2019 Sekarang, Ketua Kelompok Legislasi, DirektoratHukum, PPATK, Jakarta. Dapat ahli jelaskan, berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.

Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut :a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor ; danHal 89 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Dpsanalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/

Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukandengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yangdiminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelaporkarena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal darihasil tindak pidana . Secara umum, pencucian uang adalah upaya atau perbuatandalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usulharta kekayaan hasil tindak pidana.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan HartaKekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai TransaksiKeuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukandengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam(Pasal 1 angka 6).

., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dalam memberikanketerangan yang benar dari pada yang sebenarnya ;Bahwa saksi pernah di periksa oleh Tim Penyidik terkait perkara ini ;Bahwa saat ini, saksi bekerja sebagai Pegawai Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK) jabatan dan tugas serta tanggungjawab Ahli di PPATK antara lain melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat hukum berkenaan dengan tindak pidanapencucian

Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. lra Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs.Abdul Hamid Rahim.10.Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs. Abdul HamidRahim dari tahun 2000 s/d 2005;11.Fotocopy Lokasi Celebes Convention Center;12.

Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs.Abdul Hamid Rahim;10.Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs.

tertanggal 1 Mei 2013 yang dibuat olehTerdakwa MUHAMMAD SYAFIUDDIN Bin HASAN tersebut berisikanbahwa Terdakwa selaku Penerima Kuasa diberikan hak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa untuk bertindak/melakukan halhalsebagai berikut :Mendampingi/mewakili pemberi kuasa guna berurusan kepa a Kantor/InstansiBPN Kota Singkawang, Kanwil BPN di Pontianak maupun BPN di Jakarta,Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat, InstansiPenegak Hukum, KOMNAS HAM, DPRD dan Menteri Keuangan RI, BI, KPK,PPATK

,LLM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;Bahwa, saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keteranganyang benar dari pada yang sebenarnya ;Bahwa, sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Tim Penyidik dandibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ;Bahwa, saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPATK antara lainmelakukan analisis hukum dan memberikan

KANTOR PERTANAHAN KOTA ADM JAKARTA SELATAN
15.FATHIAH HELMI, S.H
Turut Tergugat:
1.BANK INDONESIA Bank Sentral Republik Indonesia
2.OTORITAS JASA KEUANGAN
3.PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN disingkat PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (disingkat PPATK), berkedudukan diHal. 3 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 25/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL.Jakarta yang beralamat di Jalan Ir. H.

PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSIKEUANGAN disingkat PPATK, sebagai Turut Tergugat Ill di dalamGugatan Aguo karena sebagai Financial Intelligence Unit diIndonesia, memiliki peran penting dalam penelusuran hasil tindakkejahatan.ALASANALASAN ATAU DALILDALIL HUKUM YANG DIAJUKANOLEH PARA PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO, DIDASARKANATAS BUKTIBUKTI.