sangatlan keberatan denganDakwaan yang diajukan oleh Oditur Miiliterterkait dengan Pasal 362 KUHP sebab Terdakwatidak pernah melakukannya dan Terdakwasangatlah keberatan dengan Dakwaan yangdiajukan oleh Oditur Militer terkait dengan Pasal324 dan Pasal 337 KUHP dan unsureunsurdalam tindak pidana kejahatan terhadapKemerdekaan Orang tidak terbukti.Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa Oditur Militer dalamTuntutannya tidak pernah menuntut Terdakwabersalan melakukan tindak pidana sebagaimaana

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi NomorSdak/18/K/AL/ XV2014, tanggal 17 November 2014. di depansidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.Halhal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan sertaketeranganketerangan para Saksi di bawah sumpah.Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukankepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggiberpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :Perkawinan Ganda, sebagaimaana

waktu itu Terdakwa dalam keadaan emosi karena Terdakwa adalahsebagai keamanan atau security;Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengayunkan parang, Iskandar maupun Arifin tidakada reaksi apaapa;Bahwa posisi parang sebelum parang tersebut diayunkan oleh Terdakwa yaitu parangdipegang oleh Terdakwa di posisi bawah, hanya saja saksi tidak mengetahui berapalama parang tersebut dipegang oleh Terdakwa di posisi bawah sampai parang tersebutdiayunkan;Bahwa jalan itulah yang memang akan dipagar oleh Iskandar sebagaimaana

ARAKI MASAYUKI, sebagaimaana ditegaskan dalam PerjanjianPerdamaian yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2014 itu sendiri;Bahwa demikian pula berkenaan dengan perbuatan sdri.

pagar sampai jatuh lalu dia (Yohanes) mau lapor kepala desakemudian korban dipukul sampai meninggal dunia60Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akanmempertimbangkan terhadap keterangan Saksi Farin Julendri Lopo Alias Farinyang lahir pada tanggal 21 Juli 2009, sehingga berumur 6 (enam) tahun dan 4(empat) bulan dan memberikan keterangan tanpa disumpah serta merupakansaksi satusatunya yang melihat kejadian tindak pidana tersebut denganpertimbangan sebagaiMenimbang, bahwa keterangan anak sebagaimaana

tersangka, yaitu pada tanggal 21 Maret 2016, adalah 8 (delapan)hari, dihubungkan dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Majelis Hakim tidak menemukanfakta bahwa Tergugat telah menempuh mekanisme/prosedur sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 80 dan 81 UndangUndang Nomor 23 tahun2014 dalam melaksanakan kewenangannya memberhentikan Penggugatsebagai Bupati Ogan llr Provinsi Sumatera Selatan dengan alasan karenaPenggugat telah melakukan perbuatan tercela sebagaimaana

Bahwa benar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah GugatanHarta Bersama, dengan beberapa objek Gugatan sebagaimaana terterapada posita Gugatan angka 5.1, angka 5.2, angka 5.3, angka 5.4, angka 5.5dan angka 5.6. Dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan kalauTergugat ingin menguasai sendiri dan ingin menghilangkan hak Penggugatuntuk mendapatkan harta bersama tersebut;4.

anatara PenggugatDR dengan Tergugat DK, dan hasil usaha Penggugat DR juga bahkanharta hasil Pemberian/hadiah bukan hasil warisan.2.2 Bahwa memang benar semua aset harta bersama tersebut di atasseperti tanah dan mobil tidak dijelaskan secara spesifikasi karenasemua bukti aset tersebut dikuasai oleh Tergugat DR, oleh karena ituPenggugat DR mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agarmemerintahkan kepada Tergugat DR agar buktibukti tersebut di bawadi persidangan.Bahwa menanggapi jawaban Tergugat DR sebagaimaana

Kusuma Bangsa Rt.009,Rw.004 Kelurahan GunungLingkas Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan (dahulu JI BrigradDesa Gunung Lingkas RT.VIIl RW.IIl Kecamatan Tarakan Timur),sebagaimaana dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat Nomor :08/Pdt.G/2016/PN.Tar tertanggal 30 Juni 2016 dengan batasbatasnya:Utara : Perwatasan Steven, Parit Kecil,Perwatasan Hasan BasriTimur : Parit/Jalan Kusuma Bangsa.Selatan : Tanah Hak Elianto Lukito, Tanah Hak H.

dapat memberikan penjelasan kepada Penggugat ;Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Tergugat maka pada tanggal 28 Oktober 2014, Penggugat melaporkan Tergugat Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sulawesi SelatanResort Kota Besar Makassar, Dengan Laporan Polisi NomorLP/273/X/V/2014/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR, Tentang dugaanteyadinya tindak pidana Pemalsuan Surat Atau menggunakan SuratPalsu dan atau Menyuruh menempatkan keterangan Palsu kedalamsuatu akta Authentik Sebagaimaana

Sebagai negara hukum, Indonesia secarategas menolak pemberlakuan peraturan perundangundangan yangberlaku surut, sebagaimaana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1)UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945berbunyi :Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaanpikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuktidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak

Lestariyono, M.Si dan sudah mengirimkan uang tersebut kepadaKomarudin sebagaimaana bukti surat (vide slip penyetoran BRI bulanJanuari 2012), (vide slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012) ;Menanggapi pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, Pemohon Kasasiakan menguraikan apa yang menurut Judex Facti tepenuhi dan terbuktidalam unsur ini :Bahwa unsur Diketahuinya atau Patut diduga, Hadiah atau Janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganJabatannya atau

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana apa yangtelah Tergugat Rekonvensi uraikan sebagaimaana tersebut diatas sekiranyatidak cukup alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi mohon agar putusandalam perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan lebih dahulu ( uit voorbaarbijvooraad ).Bahwa berdasarkan atas alasan alasan tersebut diatas TergugatRekonvensi mohon kepada Yth.

Faktaini membuktikan ada pihak lain yang telah menipu Tergugat dalammenerbitkan sertipikat hak guna bangunan a quo dengan caramelakukan pemalsuan surat dan memberi keterangan palsu dalamakta otentik;Bahwa tindakan sebagaimaana disebut diatas adalah tindak pidanayang akan kami proses sesuai dengan keetentuan hukum yangberlaku untuk itu Tergugat harus bertanggung jawab secara hukum;F.

dalam perdagaangan saham PT Bank Jatim (persero) Tbk sehinggadengan hal tersebut menunjukan PT Bank Jatim (persero) Tbk tidak lagi bertindakselaku negara melainkan hanya perusahaan yang mendatangkandeviden/keuntungan kepada negara saja dalam hal ini Pemerintah Propinsi JawaTimur).Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah disampaikan oleh PemohonKasasi tersebut di atas sangat jelas bahwa majelis hakim tingkat bandingdalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan hukum atau yangditerapkan tidak sebagaimaana

danditandatangani oleh Saksi1, yang berarti Saksi1 menyetujui bahwaBerita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik adalah benarsesuai dengan keterangan yang diberikan Saksi1.Bahwa dengan dibenarkannya keterangan Letda Caj DianPrasetyo Pambudi yang diberikan kepada Penyidik Pomdam IVSwj padasaat Saksi1 diambil keterangannya pada tanggal 8 Maret 2016 sebagaiSaksi maka kami tetap memposisikan Letda Caj Dian Prasetyo Pambudisebagai Saksi1, sehingga keterangan sebagai alat bukti keteranganSaksi sebagaimaana

Akan tetapitidak hadir, sehingga keterangan yang telah diberikan dalam BAP Penyidikdibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan sebagai Ahli Hukum Pidana perbuatanterdakwa AAN RUSTIAWAN tidak dapat dipandang sebagai tindak pidanapenggelapan, karena tidak ada objek (barang sesuatu) yang menjadi objekyang digelapkan, sebagaimaana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Benarsdr. AAN RUSTIAWAN telah menawarkan untuk dijual sebanyak 100%saham PT. MULTI SARANA PERKASA kepada sdr.

Akan tetapitidak hadir, sehingga keterangan yang telah diberikan dalam BAP Penyidikdibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan sebagai Ahli Hukum Pidana perbuatanterdakwa AAN RUSTIAWAN tidak dapat dipandang sebagai tindak pidanapenggelapan, karena tidak ada objek (barang sesuatu) yang menjadi objekyang digelapkan, sebagaimaana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Benarsdr. AAN RUSTIAWAN telah menawarkan untuk dijual sebanyak 100%saham PT. MULTI SARANA PERKASA kepada sdr.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa RISTON BAGO, SP tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RISTON BAGO, SP dari Dakwaan Primair sebagaimaana tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RISTON BAGO, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi secara berlanjut dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan

Karenanya Tergugat II dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak memperhatikandan melindungi hakhak Penggugat selaku warga masyarakatnya,sebagaimaana pemerintahan yang baik, karena layak untuk digugat;Terkait posita tersebut tidak ada hubungan penyelesaianpermasalahan antara Pembanding dan Terbandingdenganperbuatan melawan hukum = oleh Pembanding Il.