Ditemukan 2258 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1288 1088 1778 1188 1758 1988 17808 1789 1388
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 31-05-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Skm
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PT.FAJAR BAIZURI dan BROTHER
Tergugat:
H. t. Alaidiansyah als Haji Tito
129 — 316
  • Dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materipokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupalarangan melanjutkan kegiatan, penegasan itu dikemukakan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah AgungRI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-03-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2704 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Maret 2018 — BIRMAN WARGANEGARA, S.H.
196 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CitraExpressindo ;95. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 1788/CE/JKT/XII/15 tanggal21 Desember 2015 senilai Rpo1.700.000,00 dari PT. CitraExpressindo ;96. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 1809/CE/JKT/XII/15 tanggal28 Desember 2015 senilai Rpo1.700.000,00 dari PT. CitraExpressindo ;97. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor 1818/CE/JKT/XII/15 tanggal29 Desember 2015 senilai Rp1.700.000,00 dari PT.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 24-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor 12/PID.SUS/TPK/2015/PN Mam
Tanggal 16 Desember 2015 — Jaksa Penuntut:
Nasrah Totoran
Terdakwa:
SOSANA MUTIARA,S.Pt.M.MA
68 — 39
  • Pt beserta uang sebesar Rp.13.000.000;

    1. 15. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 520/1748/.b/XII/2013 Tanggal, 16 Desember 2013 perihal pemberitahuan;

    16. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 520/1750/XII/2013/Distanak Tanggal, 20 Desember 2013 perihal pemberitahuan;

    17. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 520/1788.a/XII/2013/Distanak Tanggal, 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan;

    18. 1 (satu) lembar surat nomor : 520/0001/I/2014 Distanak tanggal 02 Januari 2013 perihal pemberitahuan

Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 11-12-2019 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Rhl
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
ABDURRAHMAN
Tergugat:
PT. GUNUNG MAS RAYA PEKANBARU Cq PT.GUNUNG MAS RAYA PERKEBUNAN SUNGAI ROKAN ESTATE
Turut Tergugat:
1.PRESIDEN RI Cq Gubernur Riau Cq Bupati Rokan Hili Cq Camat Rimba Melintang Cq Penghulu Pematang Sikek
2.Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Rokan Hilir Cq. Camat Rimba Melintang Cq. Penghulu Pematang Sikek
123 — 57
  • Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MANo.1788 K/Sip/1976. Begitu juga penegasan Putusan MA No.279 K/Sip/1976.Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan sementara dari hakimmengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonanprovisi yang berisi pokok perkara haruslah ditolak....."90.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
137 — 75
  • S&TMitra Mina Industri, (fotokopi dari fotokopi);Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar DiPelabuhan Perikanan Republik Indonesia, (fotokopidari fotokopi);Surat dari Direktur Jenderal Perikanan TangkapKementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : B.1788/DJPT.2/P1.230.D2/III/2015, tanggal 10Maret 2015, Perihal Analisis dan Evaluasi KapalPerikanan Buatan Luar Negeri (Eks KapalPerikanan Asing) ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Kapal Perikanan, (foto kopidari foto kopi);Surat dari PT.
    S&TMitra Mina Industri, (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan TangkapKementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor :B.1788/DJPT.2/P1.230.D2/III/2015, tanggal 10Maret 2015, Hal Analisis dan Evaluasi KapalPerikanan Buatan Luar Negeri (Eks.
    B. 1788/DJPT2/PI.230 D2/Ill tanggal 10 Maret 2015 diperoleh faktahukum bahwa Dirjen Perikanan Tangkap telah mengirimkan surat akandilakukan analisis dan evaluasi terhadap perusahaan Penggugat denganmenilai 3 (tiga) aspek utama meliputi : 1) keabsahan pemilik kapal, 2) tingkatkepatuhan operasional kapal perikanan, dan 3) ketaatan pembayaran pajakdan penerimaan negara bukan pajak dengan memverifikasi dokumen,kondisi fisik di lapbangan dan datadata lainnya;Menimbang, bahwa didalam Keputusan Menteri
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Khusus
Register : 30-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tim
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon:
IRWANTO TENGGO WIJAYA Alias TITI TEGUH
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Resor Mimika
95 — 30
  • Pemohon adalah pembeli kupon togel sedangkan BapakSagala dan isterinya (Ibu Siti ButarButar/Sagala) adalah bandar juditogel di kota Timika pada waktu itu;Dari sisi hukum pidana, perjudian adalah tindakan yang dilarang dandiancam dengan hukuman pidana penjara selamalamanya 10(sepuluh) tahun maupun pidana denda sebesarbesarnyaRp25.000.000,00 (vide pasal 303 KUHPidana juncto pasal 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian);Dari sisi hukum perdata, pasal 1788 KUHPerdata menyatakanUndangundang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Putus : 20-02-2013 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 141/ Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar
Tanggal 20 Februari 2013 — Negara REPUBLIK INDONSIA cq. Pemerintah Republik Indonesia cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia; Lawan; SADIH bin NALIM, Cs.
108 — 42
  • ;Menimbang, bawa apa yang didalilkan Pelawan dalam bagian Provisi menurutpandangan Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam praktekberacara di Pengadilan Negeri Tuntutan Provisi hanya dapat dikabulkan bilamana memenuhisyaratsyarat dalam pasal 180 HIR dan Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976 yang menentukanbahwa gugatan Provisi dimaksud tidak termasuk mengenai masalah yang sama denganmasalah dalam perkara pokok yang akan diputus dalam putusan akhir nantinya.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2014 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 23_PDT_G_2014_PNBkt_Tolak_25062015_PMH
Tanggal 25 Juni 2015 — BUDIMAN DAHLAN Dkk (P) >< PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pusat (T)
53 — 16
  • Pasal 54 Rv;Menimbang, bahwa suatu permohonan provisi harus memiliki syarat formilsebagai berikut:e Harus menyebutkan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi danrelevansinya;e Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang mesti diputuskan;e Tidak boleh menyangkut pokok perkara (vide:putusan MARI No. 1788 K/Sip/1976 dipertegas dengan putusan MARI No. 279K/Sip/1976);Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di persidanganberdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawabjinawab para pihak berperkaraserta
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-09-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN SELONG Nomor -113/Pdt.G/2020/PN Sel.
Tanggal 28 Januari 2021 — -YAYASAN PENDIDIKAN AL-ISTIQOMAH NW LOMBOK TIMUR Melawan -YAYASAN ISTIQOMAH BARAT DESA SURALAGA
112 — 74
  • Dan oleh karena sidangpembuktian belum digelar, maka cukup beralasan hukum untuk menolakpermohonan para penggugat dalam provisi; Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1788 K / Sip / 1976dan putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K / Sip /1976, menyatakangugatan provisi hanya merupakan tindakan sementara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2131 K/PID.SUS/2011
Tanggal 30 Nopember 2011 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro vs. SYAMSUL ARIZAL, Dipl. Atp
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wakil KetuaMahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1788/2011/S.753.Tah.Sus/ PP/2011/MA. tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2011 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karenadidakwa :PRIMAIRBahwa ia Terdakwa SYAMSUL ARIZAL, DIPL.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-09-2016 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 468/Pdt.G/2013/PN Mdn/VZ
Tanggal 11 Maret 2014 — - H.ARIFIN SADLI (PENGGUGAT) - MANARIS BUNGARAN MANURUNG (TERGUGAT I) - DRS. EDI DOHAR HUTABARAT (TERGUGAT II) - M.SYARIFUDDIN HAS (TERGUGAT III)
44 — 11
  • memerintahkan untuk menghentikansegala tindakantindakan hukum lainnya yang diajukan oleh Terlawan I dan IImaupun pihakpihak lain yang kemungkinan menggantungkan haknya terhadaptanah yang menjadi obyek perkara yang merupakan milik pelawan ;Menimbang, bahwa putusan provisi merupakan putusan yang bersifatsementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhirmengenai pokok perkara dijatuhkan , sehingga putusan provisi tidak boleh mengenaimateri pokok perkara (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 1788
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 79/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : YANTJE NDUN
Terbanding/Penggugat I : HAGAR HARTJE POLLO
Terbanding/Penggugat II : MELKIOR POLLO
Terbanding/Penggugat III : SELVINCE POLLO KOBA
Terbanding/Penggugat IV : PAULUS WILIAM POLLO
Terbanding/Penggugat V : METU SALACH POLLO
Terbanding/Penggugat VI : VICTORYA POLLO, S.KOM
Terbanding/Penggugat VII : APRIANA POLLO
Terbanding/Penggugat VIII : ALEXANDER POLLO
Terbanding/Penggugat IX : HERLINCE POLLO
Terbanding/Penggugat X : LYDIA DAMARIS POLLO
Terbanding/Turut Tergugat : SONYA MATELDA POLLO
Turut Terbanding/Tergugat II : HUSEIN
Turut Terbanding/Tergugat III : Hjh SULIHA
86 — 28
  • No. 1788 K/Sip/1976, Putusan MA No. 279 K/Sip/1976 yangmenyatakan gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakansementara dari hakim yang tidak menyangkut pokok perkara. Gugatan atauPermohonan provisi menyangkut Pokok perkara harus ditolak.C. Dalam Pokok Perkara1. Bahwa mohon kiranya apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas,dianggap dipakai kembali dalam jawaban ini;2.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 13-12-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Tjs
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
1.NURDIN HASNI
2.MARJUKI
3.AHMAD IBRAMSYAH
Tergugat:
1.TAHER
2.PT. TUBINDO
Turut Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN cq KECAMATAN TANJUNG PALAS cq KEPALA DESA SALIMBATU
92 — 45
  • Putusan Provisi disebut jugaprovisionele beschikking, yaitu keputusan yang bersifat sementara yang berisitindakan menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Dengan demikian Putusan Provisi tidak boleh mengenai pokok perkara tetapihanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkansuatau kegiatan, misalnya melarang meneruskan kegiatan atau pembangunandiatas tanah objek sengketa dengan ancaman hukuman membayar uang paksa,sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1788
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 27-12-2017 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 105/Pdt.Plw/2015/PN.Cbi
Tanggal 27 Desember 2017 — - Perdata PT. LEKOM MARAS X PT. PERTAMINA EP
187 — 130
  • Lekom Maras sebagaipelaksanaan;Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan PutusanMA RI No. 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionilmerupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggusampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof.Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat bahwa tuntutan provisionilmerupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakanpendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusanakhir dijatuhkan. (Prof. Dr.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 25/Pdt.Bth/2020/PN Bau
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
1.SYAMSIR AHMAD BIN AHMAD BALOKO
2.TASMAN BIN AHMAD BALOKO
3.BUSTAN AHMAD BIN AHMAD BALOKO
4.RUSTAN. A BIN AHMAD BALOKO
5.RAHMAWATY AHMAD BINTI AHMAD BALOKO
Tergugat:
1.LA EDE
2.ASMA AHMAD ALIAS ASMA
129 — 69
  • Mertokusumo adalah putusanyang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutanagar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satupihak, sebelum putusan akhir dijatunhkan.Menimbang, bahwa Putusan Provisi secara tegas tidak diatur didalamketentuan perundangundangan, akan tetapi putusan provisi dapat diterapkanterbatas pada tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan.Sebagaimana penegasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1788
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-12-2015 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 26 Oktober 2016 — Ny. Hj. BINTARTI lawan 1.PUNADIN 2.MUAMMAD 3.HALIMAH 4.SADAM 5.SANIMUN 6.RADE'I Turut Tergugat : SY. HADI ALKADRIE, S. IP KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN LELANG NEGARA KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) KOTA PONTIANAK
118 — 29
  • Penegasan itu dikemukakandalam Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/Sip/1976. Hal yang sama jugaditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976, yang padapokoknya menyebutkan bahwa Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 12-10-2017 — Upload : 16-03-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 301/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 12 Oktober 2017 — * Perdata - BASIR CHANDRA Bin NAZAR X SENEGSIH ATMAWIJAYA
51 — 28
  • Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokokperkara, tetapi terbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini jugasesuai dengan putusan MA NO. 1788 K/Sip/1976, begitu juga putusan MANO. 279 K/Sip/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk dalampokok perkara (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, PenerbitSinar Grafika, cetakan kesembilan, th..2009, hal. 884);Menimbang, bahwa menurut M.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Bjm
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG Tergugat 1.PT. Dwi Guna Laksana, Tbk 2.PT. Wira Harum 3.Andri Cahyadi 4.Willy Widodo Herlambang
494 — 120
  • sitajaminan terhadap asetaset Tergugat Ill, tuntutan uang paksa(dwangsom), dan putusan serta merta (u/tvoerbaar bij voorrad) tersebutdiajukan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar samasekali serta tidak ada relevansi hukumnya dalam perkara ini, makacukup beralasan tuntutan Penggugat tersebut dikesampingkan danditolak seluruhnya.DALAM REKONVENSIBahwa terhadap tuntutan provisi sebagaimana dalam dalam posita gugatan aquo pada angka 19, dikaitkan dengan kaidah hukum sebagaimana Putusan MARI NO 1788
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 01-02-2018 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 111/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 1 Februari 2018 — * Perdata - SUDRA JANUNG and ANDRE WILLIAM X RUDY WIBISONO, MATIN EILLIAM BUDIMAN, PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk
70 — 41
  • Cbi.Form02/S OP/063/2017merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dengan demikian, putusan provisi tidakmengenai materi pokok perkara, tetapi terbatas hanya mengenai tindakansementara, hal ini juga sesuai dengan putusan MARI Nomor 1788 K/Sip/1976,begitu juga putusan MARI Nomor 279 K/Sip/1976, gugatan provisi seharusnyabertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidaktermasuk dalam pokok perkara (Vide M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 05-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/PDT/2011
PT. FORINDO MITRA UTAMA; PT. MIMI KIDS GARMINDO
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 258 K/Pdt/2011Bahwa menyangkut putusan provisi ini secara jelas telah diterapkan dalamPutusan Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan MA Nomor 1788 K/Sip/1976(sebagaimana dimuat dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI19621991, hal. 57) dan kembali ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 279K/Sip/1976 (sebagaimana dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi, tanggal17041979, hal 303), dari kedua Putusan MARI tersebut pada intinyamenyatakan bahwa:"putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya