sendiri;Bahwa memperkaya atau menguntungkan: Tujuan pasal 2 adalah Secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi;Bahwa memperkaya dapat secara langsung maupun tidak langsung adayurisprudensi memperkaya termasuk membayar hutang, jalanjalan ke luarnegeri; secara langsung memperkaya bisa membayar hutang atau bisa jalanjalan, Yang dimaksud dalam undangundang: menjadikan orang kayamenjadi bertambah kaya;Bahwa Pasal 3 : Kedudukan itu harus dibuktikan: tidak bisa dipandangsecara parsial

Ariantho Sidasuha Purba, SP.Pd ini tidak dinilaisebagai suatu pendelegasian wewenangnya sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK), karena pendelegasian wewenang tidak dapat dilakukansecara parsial. Dalam konteks ini, Saksi dr. Ariantho Sidasuha Purba, SP.

empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) dengan perhitungan nilai pembayaran Rp2.788.669.648,(dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enamratus empat puluh delapan rupiah) dikurangkan dengan bobot pekerjaan 81,23% sejumlah Rp2.573.227.045,;Menimbang, bahwa perhitungan kelebihan pembayaran sebagaimanapertimbangan diatas, adalah dihitung secara keseluruhan dari penCairan pembayaran uang muka, termin dan termin Il, tidak dihitung secara parsial

Sus/2015/PN.LmjBahwa ahli menerangkan, Berita Acara Tata Batas ini yang ditetapkanoleh Menteri yang menjadi dasar Perum Perhutani itu untuk Distrik ataukabupatenkabupaten;Bahwa ahli menerangkan, ada bermacammacam penetapan salahsatunya adalah Berita Acara Tata Batas Tambahan untuk kawasan hutanyang sifatnya makro biasanya langsung ditetapkan oleh Propinsi JawaTimur dan di BKTB sifatnya Parsial atau bagianbagian menurutkelompok;Bahwa ahli menerangkan, silokasi kawasan petak 73 tidak ada tambahanatau

menghibahkannya, menukarkannya, dan lainsebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifatalternatif, yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam halini kesemuanya mengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasipenggelapan dalam jabatan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatanHalaman 103 dari 111 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Sim(cara dilakukan perbuatan) secara parsial

Dari hal tersebut, Terdakwa memilin untukmenggunakan penyangga;Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian, Majelis Hakimberpendapat bahwa cedera tulang/fraktur/patah tulang yang dialami olehTerdakwa adalah cedera yang tidak fatal dalam artian sama sekali tidakHalaman 150 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.mampu untuk memfungsikan anggota gerak pada bahu dan tangan, tetapifraktur/patah tulang parsial/Imcomplete pada clavicula;Menimbang, bahwa dengan demikian, alibi Terdakwa yangmenyatakan

Pal benar telah diputus padatanggal 4 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriPandeglang dan sampai dengan Replik ini diajukan tidak ada upayahukum oleh Penggugat dan Turut Tergugat dan artinya putusan tersebuttelah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah (incrah) pada tanggal25 Agustus 2020Karena meskipun sebagian dalildalil PENGGUGAT benar adanya, namunterdapat dalildalil lain yang berisi informasi parsial dan menyesatkan;Halaman 47 dari 138 Halaman Putusan Nomor: 36/G/2020/PTUNSRG.Bahwa

adalahhasil komposisi antara Solar dan Premium misalnya losses ada 1.000.000 jadi70% adalah Solar dan 29,1% adalah Premium ;Bahwa mengenai data jumlah trip itu berdasarkan dari keterangan Du Nundalam BAP Penyidik ;Bahwa untuk menguji data ahli menghitung trip dikalikan dengan pengiriman ;Bahwa Pembukuan Pertamina tidak ahli jadikan bahan, dasar penghitunganahli melakukan audit adalah uang tadi ;Bahwa porsentase itu dari hasil Input pertripnya, dimana dalam laporan ahlihalaman 4 itu adalah input dari parsial

ini haruslah dimaknai sebagai pidana awal (predicate crime)yang telah terbukti yaitu. perbuatan terdakwa yang melakukan penipuansebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP;Menimbang, bahwa dengan demikian harta kekayaan yang dimaksuddalam unsur Pasal ini haruslah dimaknai pula sebagai harta kekayaan yangdiperoleh Terdakwa dari tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rangakaian unsur alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur saja yang secara parsial

Sedangkanuntuk fungsi ekonomis, tanah ulayat biasanya dipergunakan untuk memenuhikebutuhan dasar, seperti untuk pemenuhan kebutuhan pangan ; Bahwa, pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), diatur bahwa terhadap keberadaansuatu. masyarakat hukum adat harus ada pengakuan secara hukumdari Pemerintah, akan tetapi jika dilinat konteks dari hukum adatnya sendiri,yang mana hukum adat tersebut berlaku secara lengkap dan parsial, jika merekamemang masih ada, maka ada masyarakat yang mengkonsumsi hukum adattersebut

Penafsiran dan penarikan secara parsial atau hanyapada salah satu bagian historis dan yuridis terhadap objek sengketa akansemakin mengaburkan faktafakta hukum yang ada dan terkesanmengadaada.2.

Akil Mochtar.Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Judex FactiTingkat Banding dalam mengadili dan menjatunkan putusan perkara atasnama Terdakwa Susi Tur Andayani tidak mellinat secara parsial/tersendiriperkara tersebut, melainkan harus menghubungkannya dengan perkara atasnama Terdakwa M.

Yogi Paryana Sutedjo) untukmendapatkan laba maksimal atau sebesar 50%;Bahwa sebelum mengajukan dokumenpenawaran, saksi tidak mengetahui bagaimanarencana untuk melaksanakan pekerjaan jikadinyatakan sebagai pemenang;Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaanpekerjaan dilakukan oleh mitra;Bahwa Saksi sebagai Dirut menyarankankepada Terdakwa Yogi Paryana Sutedjo untukmelibatkan dan memanfaatkan pelaksanaanpekerjaan kepada kantor cabang antara lainMedan dan Surabaya, yakni keterlibatan secarautunh bukan parsial

terhadap para mitra ini diseleksi secara ketatsesuai kriteria pekerjaan lalu = diberikanpelatihan sebagaimana buku pedoman untukmemperoleh hasil data yang dapatdipertanggungjawabkan ;Cara pembayaran kepada para mitra statistikdi lapangan berdasar pada kesepakatandalam kontrak kerja tertulis yang dibuat perindividu satu per satu;Kegiatan update data, dilakukan ketikaseluruh pekerjaan sudah selesai, dan pengupdatean dilakukan secara serentak dalamwaktu bersamaan untuk seluruh data, tidakbisa secara parsial

mengakibatkan kebijakanlainnya kurang pas;Kriteria data yang dapat dinyataan diterima,jika data menggambarkan betulbetul kondisiriil di lapangan, sudah dilakukan verifikasiberlapislapis sesuai quality assurance,monitoring kualitas (level pusat dan levelprovinsi turun ke lapangan) sehingga datasudah bisa dinyatakan valid;Yang berwenang menyatakan data sebagaidata valid yakni pelaksana pendataan yangmenyerahkan data ke pemberi pekerjaan;Kebijakan nasional adalah untuk seluruhwilayah Indonesia, tidak bisa parsial

akses di internet adalah team dari Kemdiknas, atas perintahdari Kapus yakni Abdul Ghofar;Penggabungan data dimulai pada Juni 2012, tetapi saksi tidak tahuberapa jumlah data yang didapat dari PT Surveyor Indonesia;Saksi tidak mengetahui apakah data yang diperoleh dari PT SurveyorIndonesia apakah sudah valid atau belum;Data yang ditampilkan di dalam website meliputi tabular, citra danspacial;Setelah data dibuat dalam bentuk website, kemudian di up date olehmasingmasing unit satuan pendidikan secara parsial

Blesindo Indonesia mengirim barangsecara parsial sebanyak 3 (tiga) kali yang dikirim kepada Thomas Paulus alamatKarang Anyar Jakarta Pusat. Bahwa benar ada barang yang tidak dibeli PT. Muktiat Morogo yaitu InstrumentTrolley, sedangkan didalam surat dukungan ada disebutkan alat kesehatantersebut. Bahwa saksi tidak tahu apa alasan PT. Muktiat Morogo tidak jadi membeli barangtersebut. Bahwa saksi tidak tahu menahu harga lelang di RSUD Perdagangan.

Kartanegara juga bersikeras berdasarkan UndangUndang No. 47Tahun 1999 ;Bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara apakah juga memakai Peta Bakosurtanal tapivalidnya pun Saksi tidak tahu dan Saksi bertanya mana ini yang benar ;Bahwa tempat yang tumpang tindih yaitu Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur;Bahwa yang menjadi dasar adalah UndangUndang No. 47 Tahun 1999 dan LampiranPeta dibuat Kementerian Dalam Negeri, membuat Peta selalu berkoordinasi denganBakosurtanal, jelas kalau seperti Saksi secara parsial

bundel Surat Bupati Bekasi Nomor : 003/SKKL-DLH/2018 tanggal 13 April 2018 kepada Pimpinan PT Lippo Cikarang Tbk, Easton Commercial Centre, hal : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan area komersil (apartemen dan fasilitas pendukungnya) seluas +/- 843.321 m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi.238. 1 (satu) bundel Dokumen analisa dampak lalu lintas pengembangan kawasan Meikarta Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.239. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Master Plan Parsial

Lippo Cikarang Tbk beserta 1 (satu) lembar Permohonan Master Plan Nomor 64/SP/LC-LAND/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017314. 1 (satu) lembar Master Plan (parsial) PT Lippo Cikarang Tbk Nomor 653/6/DPUPR-PR/MP/II/2018 tanggal 7 Februari 2018315. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Blok Plan Meikarta PT. Lippo Cikarang Tbk Nomor 4/SP/LC-LAND/I/2018 tanggal 12 Januari 2018316. 1 (satu) lembar Rencana Blokplan (parsial) PT.

1 (satu) bundel Surat Bupati Bekasi Nomor : 003/SKKLDLH/2018tanggal 13 April 2018 kepada Pimpinan PT Lippo Cikarang Tbk, EastonCommercial Centre, hal : Kelayakan Lingkungan Hidup RencanaKegiatan Pembangunan area komersil (apartemen dan fasilitaspendukungnya) seluas +/ 843.321 m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk diKabupaten Bekasi.238. 1 (satu) bundel Dokumen analisa dampak lalu lintas pengembangankawasan Meikarta Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.239. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Master Plan Parsial

Lippo Cikarang Tbk beserta 1 (satu)lembar Permohonan Master Plan Nomor 64/SP/LCLAND/X1V/2017tertanggal 4 Desember 2017314. 1 (satu) lembar Master Plan (parsial) PT Lippo Cikarang Tbk Nomor653/6/DPUPRPR/MP/II/2018 tanggal 7 Februari 2018Halaman 404 dari 484 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.SusTPK/2018/PN. Bdg315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.1 (satu) lembar Surat Permohonan Blok Plan Meikarta PT.

LippoCikarang Tok Nomor 4/SP/LCLAND/1/2018 tanggal 12 Januari 20181 (satu) lembar Rencana Blokplan (parsial) PT. Lippo Cikarang TbkNomor 653.80/DPUPR/BP/V/2018 tanggal 14 Mei 20182 (dua) lembar Kartu Disposisi tanggal surat masuk 14.3.18 dari PT.Lippo Cikarang Tbk perihal Permoh.

Acara Penerima Hasil pekerjaan;Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sudah ditandatangani padasaat pekerjaan belum selesai 100% ;Bahwa Yusuf Mirand sebagai general Manager pernah mengundang PPHP untukrapat dalam rangka penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil PekerjaanBahwa menurut Yusuf Mirand PLN sangat membutuhkan dana untukpembangunan sehingga wajib hukumnya untuk membantu PLN khususnya dalammembantu penyerapan anggaran dengan penhandatanganan BA;Bahwa PPHP tidak bisa bekerja parsial

HULU GALANG di dalamdiagram lokasi Gambar 1 dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riausecara parsial kelompok hutan Hulu Galang seluas + 3.000 Hayang terletak di Dati II Kepulauan Riau, Dati Riau sebagai hutankawasan produksi terbatas oleh menteri Kehutanan dalam skala 1 :63.360 No. 218/KPTSII/1984 tanggal 7 November 1984,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut PulauGALANG telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, dan kawasanhutan tersebut telah dikerjakan dan atau diduduki oleh ParaPenggugat

Kukar sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) permeter persegihal ini saksi ketahui berdasarkan surat penawaran yang dibuat secara tertulis olehKAMARUDDIN JAWAHIR;Bahwa tidak dibentuk tim parsial ataupun dilakukan studi kelayakan dalam prosespembebasan lahan tersebut;Bahwa baik KPA maupun PPTK tidak pernah menyampaikan adanya kendala atauhambatan dalam pembebasan lahan tersebut;Bahwa ditunjukkan dipersidangan kepada saksi berupa dokumen keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor : 06/PL/DPN.K/VII2008

selain dari pengakuan dari si pelaku sendiri,maka kehendak batin sebagai maksud tersebut dapatlah diketahui dari caracara Terdakwa memperlakukan harta bendanya yang menurut kewajaran tidaklazim dilakukan, sehingga cukup apabila dari pola perlakuan harta kekayaandiketahui maksud atau kehendak batin dari Terdakwa.Bahwa untuk membuktikan adanya maksud menyembunyikan ataumenyamarkan harta kekayaannya, dalam perkara ini tidaklah selalu dapatdilihat faktafakta hukum yang terungkap di persidangan secara parsial