/1998/PN.TDO jo. putusan PengadilanTinggi No. 113/PDT/1999/PT.MDO, hingga saat ini belum dieksekusi, danputusan perkara perdata No. 176/PDT.G/1998/PN.TDO jo. putusan PengadilanTinggi No. 114/PDT/1999/PT.MDO hingga saat ini masih dalam tahappemeriksaan Tingkat Kasasi;Rei Judicata Deductae:Bahwa apa yang digugat, masih tergantung pemeriksaannya dalamproses peradilan; Proses masih dalam tingkat kasasi Vide putusan PengadilanTinggi No. 114/PDT/1999/PT.MDO dengan demikian gugatan Penggugataanhanging geding

Bahwa berdasarkan faktafakta di atas yang menunjukkan sifat daruratperkara a quo maka sambil menunggu putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkanmohon dalam satu Acara Kilat (kort geding) ditetapkan satu Putusan Provisiyang memutus dan menetapkan sebagai berikut:a. Menetapkan gugatan Penggugat sebagai gugatan PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah Sah;b.

gehandeld heft in lichtzinnigheid, onervarenheid of noodtoestand;(2) Het bewijs door getuigen is in alle gevallen toegelaten;(3) Alvorens eene beslissing te nemen, als in het eerste lid bedoeld zal de rechterpartijen in de gelegenheid stellen zieh uit te spreken over de omstandigheden, dieeene buitensporige onevenredigheid van de wederzijdsche verplichtingen zoudenkunnen rechtvaardigen;(4) Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zal hij bij zijneuitspraak in het geding

niet gehandeld heft in lichtzinnigheid,onervarenheid of noodtoestand;(2) Het bewijs door getuigen is in alle gevallen toegelaten;(3) Alvorens eene beslissing te nemen, als in het eerste lid bedoeld zal derechter partijen in de gelegenheid stellen zich uit te spreken over deomstandigheden, die eene buitensporige onevenredigheid van dewederzijdsche verplichtingen zouden kunnen rechtvaardigen;(4) Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zalhij bij zijne uitspraak in het geding

menguatkankepemilikannya atas obyek sengketa tersebut.Bahwa oleh karenanya, perlu dan penting bagi pembantah / pelawan untuk mengajukan permohonan provisionil ini.Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta YurisprodensiMahkamah Agung RI.Bahwa berdasarkan faktafakta diatas yang menunjukkan sifat DaruratPerkaraAquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara inimempunyai hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan dalam 1acara kilat (kort geding

/2017/PN LgsXl.23.24.terhadap keluarga dan masa depan anak anak PENGGUGAT,maka kami ajukan permohonan provisi;Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuanpasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas yang menunjukkan sifatdarurat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelumperkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding

kekayaan (vermorgensrecht); hak atas kebebasan; dan hak atas kehormatan dan nama baikb) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) dari si pelaku sendiri;c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.Bahwa dalam rangka untuk menjamin agar gugatan a quo tidak siasiadan untuk mencegah kerugian PENGGUGAT yang lebih besar, untuk ituselama Perkara ini masih dalam proses persidangan dan menungguPutusan pengadilan dalam pokok perkara a quo, maka segera dalamsatu acara kilat (Kort geding

No.54/PDT/2017/PT.BTNPasal 134 HIR:ver een onderwerp loopt, hetwelk niet tot de kKennisneming van de landradenbehoort, zal in elken stand van vet geding kunnen gevorderd worden, dat derechter zich onbevoegd verklare, en is deze zelfs verplicht dit ambtshalve tedoen:Yang bunyi terjemahannya adalah:Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masukkekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaanperkara itu, boleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhakdan

guna untuk melakukanpengosongan (eksekusi) atas tanah, tanaman dan bangunan tanpa dasarhukum yang pasti;16.Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia;17.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas yang menunjukkan sifat daruratperkara a quo maka sambil menunggu putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkanmohon dalam satu acara kilat (kort geding

Foto-foto Dokumentasi Pelaksanaan Renovasi Geding RSUD Dr Adjidarmo Kab Lebak.14. SPM-SPM Kegiatan Proyek Renovasi Gedung RSUD Dr Adjidarmo Kab Lebak.15. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Renovasi Gedung RSUD Dr Adjidarmo Kab Lebak. 16. Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasional dan Pemeliharaan Unit Kerja RSUD Dr Adjidarmo Kab Lebak.17. Buku Kas Umum.18. Photocopy perjanjian kerjasama antara PT.Kogas Harman Impramasindo dengan PT.Dharma Usaha Taruna Ampat 19.

Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor011/696/RG/RSUD/XII/2003 tgl 12122003;Laporan Kegiatan SPJ Bulanan Tahun anggaran 2003 (Bulan Januari Desember 2003);Keputusan Bupati Lebak Nomor: 903/KEP/37/PEMB/2003 tanggal 19Pebuari 2003 tentang Standar Pembukuan Biaya Belanja DaerahKab Lebak Tahun Anggaran 2003;Berita Acara Pemeriksaan Kedua (FHO) Nomor : 011/019/RG/RSUD/1/2003 tanggal 13 Januari 2004;Laporan Akhir Pekerjaan Renovasi Gedung RSUD Dr AdjidarmoKabupaten Lebak;Fotofoto Dokumentasi Pelaksanaan Renovasi Geding

Srg.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.Laporan Kegiatan SPJ Bulanan Tahun anggaran 2003 (Bulan Januari Desember 2003)Keputusan Bupati Lebak Nomor: 903/KEP/37/PEMB/2003 tanggal 19Pebuari 2003 tentang Standar Pembukuan Biaya Belanja Daerah KabLebak Tahun Anggaran 2003Berita Acara Pemeriksaan Kedua (FHO) Nomor011/019/RG/RSUD/I/2003 tanggal 13 Januari 2004.Laporan Akhir Pekerjaan Renovasi Gedung RSUD Dr AdjidarmoKabupaten LebakFotofoto Dokumentasi Pelaksanaan Renovasi Geding RSUD DrAdjidarmo

Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor :011/696/RG/RSUD/XII/2003 tgl 12122003.Laporan Kegiatan SPJ Bulanan Tahun anggaran 2003 (BulanJanuari Desember 2003);Keputusan Bupati Lebak Nomor: 903/KEP/37/PEMB/2003tanggal 19 Pebuari 2003 tentang Standar Pembukuan BiayaBelanja Daerah Kab Lebak Tahun Anggaran 2003;Berita Acara Pemeriksaan Kedua (FHO) Nomor011/019/RG/RSUD/I/2003 tanggal 13 Januari 2004.Laporan Akhir Pekerjaan Renovasi Gedung RSUD DrAdjidarmo Kabupaten Lebak;Fotofoto Dokumentasi Pelaksanaan Renovasi Geding

Srg.11.Berita Acara Pemeriksaan Kedua (FHO) Nomor : 011/019/RG/RSUD/I/2003 tanggal 13 Januari 2004.12.Laporan Akhir Pekerjaan Renovasi Gedung RSUD Dr AdjidarmoKabupaten Lebak.13.Fotofoto Dokumentasi Pelaksanaan Renovasi Geding RSUD DrAdjidarmo Kab Lebak.14.SPMSPM Kegiatan Proyek Renovasi Gedung RSUD Dr AdjidarmoKab Lebak.15.Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Renovasi GedungRSUD Dr Adjidarmo Kab Lebak.16.Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasional danPemeliharaan Unit Kerja

Terbanding/Penggugat : UMBU MANARA KAPITA Diwakili Oleh : UMBU TONGA,SH
Terbanding/Penggugat : RAMBU ANA CALEY - KAPITA Diwakili Oleh : UMBU TONGA,SH
Terbanding/Penggugat : UMBU LUNGGI KAPITA Diwakili Oleh : UMBU TONGA,SH
Terbanding/Penggugat : UMBU HANGANJI KAPITA Diwakili Oleh : UMBU TONGA,SH
Terbanding/Penggugat : UMBU NINGUNG GEDING Diwakili Oleh : UMBU TONGA,SH
Terbanding/Penggugat : UMBU KUDU KAPITAS.Pt Diwakili Oleh : UMBU TONGA,SH
Terbanding/Penggugat : UMBU MANANG

memaksakan kehendaknya untuk melakukan eksekusipengosongan lahan tanpa dasar adanya suatu putusan pengadilan;Bahwa permohonan provisionil didasarkan pada ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan dalam dokrin maupun SEMA serta YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia; tertanggalBahwa berdasarkan faktafakta di atas yang menunjukan sifat daruratperkara a quo maka sambil menunggu putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkaradisidangkan mohon dalam suatu acara kilat (kort geding

Nomor 556 K/Pdt/2016mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkanmohon dalam acara kilat (kort geding) ditetapbkan satu Putusan Provisiyang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: 4) menyatakan ParaTurut Tergugat berwenang untuk membatalkan Keputusan PanitiaPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk KepentinganUmum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09SK.P2T/2011 tentangPenetapan Besaran Ganti Rugi bagi Pemilik Tanah yang belum sepakatmenerima Penawaran Ganti Rugi atas

ketiga ;Bahwa oleh karena perlawanan ini dilakukan oleh pihak ketiga,berdasarkan alasan dan dasar hukum yang kuat dan tak berbantahkan olehTerlawan dan Terlawan Il, serta adanya kepentingan Pelawan untuksegera menggunakan tanah Sertifikat Hak Milik No.531/Pegangsaan DuaSurat Ukur No.507/1995 tanggal 29 Nopember 1995 (bukti P1) sesuaikepentingannya, maka Pelawan mohon Majelis Hakim agar berkenanmemeriksa dan memutuskan perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 283RV dengan acara Sidang Kilat (Kort Geding

Jual Beli atas ObyekHal 14 dari 68 Ptsn Pdt.G Nomor 99/Pdt.G/2019/PN KrgSengketa adalah palsu atau isinya tidak benar dimana terhadap pihakyang memalsukan dan atau menggunakan Akta Jual Beli ataupun pihakterkait lainnya dinyatakan bersalah secara hukum dengan dijatuhihukuman;Bahwa karena hingga saat ini PARA PELAWAN tidak pernah melakukanlaporan pidana terhadap pihak terkait yang diduga MEMALSUKAN atauMENGGUNAKAN Akta Jual Beli dimaksud maka mendasarkan asashukum Prae Judiciel GeschielAanhangig Geding

Bahwa karena hingga saat ini PARA PELAWAN tidak pernah melakukanlaporan pidana terhadap pihak terkait yang diduga MEMALSUKAN atauMENGGUNAKAN Akta Jual Beli dimaksud maka mendasarkan asashukum Prae Judiciel GeschielAanhangig Geding, gugatan perdataterhadap Para Pihak dalam perkara a quo tidak tidak layak diajukankarena atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum pada perkarapidana berkait PEMALSUAN atau PEMBERIAN KETERANGAN YANGTIDAK BENAR dalam Akta Jual Beli atas Obyek Sengketa tidak pernahdibuktikan

Bahwa jika seandainya TERGUGAT tidak melakukanmenetapkan harga besaran ganti rugi lahan a quo dengannilai yang kecil maka tentunya keresahan danpotensikerugian yang menyangkut keberlangsungan hidupPENGGUGAT tidak akan menjadi tersita karena perbuatanTERGUGAT.PROVISI14.Bahwa berdasarkan faktafakta diatas menunjukan sifat darurat perkaraaquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalamsuatu acara kilat (kort geding) ditetapkan

PROVISIMenimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat termuat gugatan dantuntutan provisionil;Menimbang, bahwa yang dimaksud permohonan provisi adalahpermohonan terkait dengan suatu tindakan hukum awal yang ingin dilakukan olehPengadilan dalam menghentikan suatu keadaan hukum yang sedang berjalanuntuk menghindari perubahan obyek perkara dan menghindari kerugian yang lebihbesar terkait obyek perkara;Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat menuntut agarpemeriksaan perkara dalam suatu acara kilat (kort geding

Dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara(peremtoir exceptie) seperti perkaranya sudah kadaluarsa (veraard), atauperkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (aanhanging geding), (VideSudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2002:116; M.H.Tirtaamidjaja,Kedudukan Hakim dan Djaksa,1953:133;Ny. Retnowulan Sutantio Cs.,HukumAcara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1997:1115; R.Tresna, Komentar HIR,2001 : 119 : M. Nasir. Hukum Acara Perdata, 2003 : 119; M.

Penggugat,maka cukup beralasan kami ajukan permohonan provisional ;Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia, serta berdasarkan faktafakta yangtelah diuraikan kebenarannya tersebut di atas, yang menunjukkan sifatdarurat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkanmohon dalam satu acara kilat (kort geding

sudahdiputus (exeptie van gewiijsde zaak), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai Penggugat (disqwalificatoir exeptie);Menimbang, bahwa eksepsi materil ialan bantahan lainnya yangdidasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifatmenunda: gugatan belum waktunya diajukan/prematur (di/atoir exeptie), daneksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (peremtoir exeptie) sepertiperkara sudah kadaluarsa (verjaard) atau perkaranya sedang diperiksa dalamperkara lain (aanhanging geding

Bahwa setelah membaca. mempelajari ratio decidendi dan amar PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara a quo ternyataPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara a quo,merujuk pada syarat Formil Gugatan, in casu Gugatan Penggugatdinyatakan mengandung unsure Aanhanging Geding, dengan alasan,pertimbangan, bahwa Pokok obyek sengketa masih tergantung padaproses pengadilan dalam perkara perdata No. 119/PDT.G/2015/PN.Tnn.antara Drs, Fredy Wowor dan Johny Wowor SE, sebagai

Dengandemikian gugatan perdata incasu masih sangat premature untuk diajukandihadapan Pengadilan Negeri Medan ini, atau untuk itu Pengadilan NegeriMedan seharusnya menyatakan gugatan perdata yang diajukan Penggugat iniditangguhkan terlebih dahulu pemeriksaannya (Toet Nader) oleh karenaperkaranya masih bergantung kepada proses pemeriksaan perkara lain (tatausaha Negara) yang masih sedang berjalan (Aan Hanging Geding) ;b Gugatan Pengeugat Tidak Jelas (Exception Obscuur Libel) :Bahwa kapasitas/kedudukan

Gugatan Penggugat Aan Hanging Geding (Litis Pendentis).a.

dikesampingkan atau ditolak.13.Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalildalil Para Penggugatyang selain dan selebihnya.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskansebagai berikut :Dalam Provisi Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat.Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; Menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadiliperkara a quo (Aan Hanging Geding

Gugatan Penggugat Aan Hanging Geding (Litis Pendentis).Menimbang, bahwa dalam eksepsi nya Tergugat II menyatakanbahwa sebelum adanya perkara a quo, warga Desa Makmur telahmengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat kePengadilan Negeri Batulicin dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor7/Pdt.G/2016/PN Bin. Perkara tersebut sampai dengan saat ini masih dalamproses pemeriksaan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI.