yaitu bergerak dibidang usaha Developer Perumahan(pengembang), yang mana Penggugat ditawarkan oleh rekan bisnisPenggugat, untuk melakukan kerjasama pembangunan perumahan di atastanah milik Para Tergugat dengan syarat Penggugat mengembalikankepada rekan bisnis Penggugat yakni seluruhbiayabiaya yang telah rekanbisnis Penggugat yang keluarkan dan/atau yang telah diperuntukkan untukmelakukan pengurusan dan pembangunan perumahan di atas tanah milikPara Tergugat tersebut, karena rekan bisnis Penggugat incasu

Prestasi/kewajiban yangtelah dilakukan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 AktaPerjanjian incasu, yang menyatakan:Dalam melaksanakan kerjasama pembangunan perumahan tersebut,Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban untuk mengurus dan membiayaiHalaman 4 dari21 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2018/PTPBRselurun suratsurat /izinizin yang diperlukan untuk pelaksanaanpembangunan perumahan tersebut, termasuk permohonan sertifikat atasmasingmasing pihak, penerbitan Surat Ukur dan/atau Gambar Situasi

lahan semak belukartanah objek aquo sebesar Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh riburupiah);Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2018/PTPBR8) Biaya pembuatan Akta Perjanjian di Kantor Notaris sebesarRp. 500.000, (limaratus ribu rupiah);9) Biaya pembelian materialuntuk membangun bedeng dan upahpembuatannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);10) Biaya foto copy, Alat Tulis Kantor (ATK) dan administrasi pekerjaanselama proses segala sesuatu. pelaksanaan kerjasamapembangunan perumahan incasu

Empat ratus ribu rupiah );Biaya pembelian bahan racun rumput untuk lahan sema belukartanah objek aquo sebesar Rp. 260.000, (dua ratus enam puluhribu rupiah);Biaya pembuatan Akta Perjanjian di Kantor Notaris sebesarRp. 500.000, (limaratus ribu rupiah);Biaya pembelian materialuntuk membangun bedeng dan upahpembuatannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);Biaya foto copy, Alat Tulis Kantor (ATK) dan administrasipekerjaan selama proses segala sesuatu pelaksanaan kerjasamapembangunan perumahan incasu

dalamkerjasama pembangunan perumahan, dengan demikian sehinggapertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaruperkara incasu dapat juga dikategorikan keliru dan menyesatkan.Bahwa sebagaimana dengan faktafakta yang dihadirkan dalampersidangan, atas perjanjijan akta Nomor 56 yang disepakati oleh parapihak incasu menjadi dasar sebagai undangundang danharusdilaksakan sesuai hak dan kewajiban masingmasing, sehinggasangatlah jelas adanya peristiwa hukum yang saling mengikat antarasatu. pihak

Indarno selaku Tergugat (sekarang Pelawan dalam perkara incasu),2. Didik Hadi Santoso selaku Turut Tergugat I (sekarang Turut Terlawan I dalamperkara incasu), 3. Agin Wijaya selaku Turut Tergugat II (sekarang Turut Terlawan IIdalam perkara incasu), dan 4.

BPN Kota Malang selaku Turut Tergugat III (sekarangTurut Terlawan III dalam perkara incasu), yang amar putusannya menyatakan bahwagugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;Menimbang bahwa dalam tingkat banding, perkara tersebut kemudian diputusanoleh PT Surabaya dalam putusannya No. 150/PDT/2011/PT.SBY tanggal 25 Mei 2011dengan amar yang membatalkan putusan PN.

No.8/Pdt.G/2010/PN.MLG.e Bahwa tanpa bermaksud untuk menilai dari isi amar putusan Pengadilan TinggiSurabaya No.150/PDT/2011/PT.SBY tanggal 25 Mei 2011, khususnya pada amarNo. 7 yang berisi perintah untuk mengosongkan tanahtanah yang dinyatakansebagai milik dari Penggugat I dan II (Para Terlawan dalam perkara incasu), praktekperadilan dalam rangka pelaksanaan eksekusi, selalu membaca amar putusan tidaksecara tekstual saja akan tetapi secara kontekstual.e Bahwa putusan secara kontekstual terdiri atas

: identitas para pihak, tentang dudukperkaranya, tentang hukumnya dan amar putusan.e Bahwa dalam perkara incasu, ternyata batasbatas tanahtanah yang telah dinyatakansebagai milik dari Para Terlawan, sudah jelas dinyatakan dalam tentang dudukperkaranya pada halaman 3 dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 8/Pdt.G/2010/PN.Mlg tanggal 26 Agustus 2010.e Bahwa oleh karena itu, bagi Majelis, uraian mengenai batas tanahtanah yangdinyatakan sebagai milik dari Para Terlawan (dahulu sebagai Para Penggugat

) danyang kemudian diperintahkan untuk diserahkan kepada Para Penggugat (ParaTerlawan dalam perkara incasu) adalah sudah sangat jelas.Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka perlawanan dari Pelawan adalah tidak beralasan dan oleh karenaitu maka haruslah ditolak ;Menimbang bahwa oleh karena perlawanan dari Pelawan ditolak, maka harusdinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;Halaman 21 dari 24 halaman22Menimbang bahwa mengenai suratsurat

Bahwa terhadap tanah tersebut oleh Tergugat II telah di terbitkan Sertifikathak milik (SHM) No. 1375 atas nama penggugat dengan luaskeseluruhannya 77.029 m2 ( Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh SembilanMeter Persegi) atau lebih kurang 177 Ha ( Tujuh Koma Tujuh Hektar ),didalam tanah incasu yang merupakan bagian milik penggugat adalah37.029 m2 ( tiga puluh tujuh ribu duapuluh Sembilan meter persegi ) atau =3,7 Ha( tiga koma tujuh hektar ) dengan batas batas tanah sebagai berikutsebelah Barat berbatas

(kuranglebih empat hektar ) telah dijual kepada Tergugat semasa KakakPenggugat hidup Ahmad Bujang ( almarhum) tapi belum di pecahkan( dipisahkan ) Sertifikatnya, maka Tergugat meminta Penggugat untukmelakukan Pemecahan Sertifikat hak milik incasu, yang telah dilakukanpada tahun 2007;Bahwa setelah Penggugat menyerahkan semua persyaratan untukpemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1375 incasu kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Tergugat II, maka Penggugat menunggu supayaSertifikat Hak milik (

SHM ) incasu sisa hasil pemecahan tersebutdikembalikan kepada Penggugat;Bahwa Penggugat berulangkali menanyakan kepada Tergugat manasertifikat Hak milik (SHM) sisa pemecahan dari Sertifikat Incasu milikPenggugat tersebut, namun Tergugat selalu menghindar susah ditemukan,Tergugat nampaknya berupaya untuk menguasai menyerobot tanah hakmilik Penggugat yang merupakan sisa hasil pemecahan, begitu jugadengan Tergugat Il berulangkali Penggugat menemui memintamenyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) incasu

Memerintahkan kepada Tergugat atau orang suruhannya untuk tidakmelakukan aktifitas diatas tanah incasu sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;b. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar RP.100.000.000, (Seratus juta ) rupiah untuk setiap harinya apa bila lalaimelaksanakan isi putusan dalam provisi, terhitung sejak putusan inidiucapkan hingga dilaksanakan;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Penggugat mengalami kerugian Materil dan Moril akibat tidakbisa menguasai tanah incasu sejak tahun 2007 sampai tahun 2020.Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugatmenguasai tanah + 3 (tiga) Ha. ( hektar ) dari) dari tahun 2007 sampaidengan tahun 2020 selama 17 ( tujuh belas) tahun, jika dalam 1 (Satu)bulan menghasilkan hasil dalam 1(satu) hektar sebanyak RP.2.000.000,(dua juta) dikalikan 3 (tiga) hektar menjadi 1(Ssatu)bulan = Rp.6.000.000, 1(satu) tahun =

tanggung jawab Tergugat secara pribadi;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi tersebut setelah MajelisHakim mempelajari dan mencermatinya, Majelis Hakim berpendapat bahwakeberatan/eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yangkebenarannya tentu baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaanterhadap alatalat bukti yang nantinya akan diajukan oleh para pihak, dengandemikian maka Majelis Hakim berpendapat eksepsieksepsi tersebut akandipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok perkara incasu

yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat yangmendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, haruslah ditolak karena amar putusannya menyatakangugatan Penggugat terkait adanya dana talangan tersebut ditolak, dan bukandikabulkan, karenanya semua hutang Penggugat kepada pihak ketiga menjaditanggung jawab Penggugat sendiri untuk membayarnya;Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan incasu

tidak terperinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajarisurat gugatan dari Penggugat secara teliti dan seksama yang dikaitkan denganpengertianpengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikanpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyebutbahwa identitas Tergugat yaitu Suhairi Saleh selaku Bendahara PengeluaranSekretariatDPRD Kabupaten Banyuwangi (Oktober 2009 hingga kini)sehingga incasu

Bahwaapabila kemudian dikaitkan dengan posita gugatan angka 7 yang padapokoknya Penggugat mohon agar sebagai jaminan pemenuhan gugatan incasu,Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminanterhadap seluruh harta bendamilik Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, maka semakinterang bahwa ada ketidak jelasan gugatan Penggugat aquo karena secarapribadi Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat, dan dalam dalildalil gugatannya Penggugat pun tidakmenyebutkan

hukumnya menyatakan bahwa petitum atau tuntutan Penggugat jikatidak dirinci dengan jelas dan pasti maka dapat berakibat gugatan obscuur libel;Menimbang, bahwa dari uraianuraian pertimbangan hukumsebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugatpatut untuk dikabulkandan oleh karena itu telah cukup alasan untuk menyatakanmenurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard);Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugatdikabulkan, makapokok gugatan incasu

Bahwa mengacu pada dalil Penggugat posita poin 16 (enambelas)gugatan yang pada intinya Penggugat mempermasalahkanLaporan Polisi tanggal 26 Juli 2018, sebagaimana Laporan PolisiNo.LP/1541/K/VII/2018/SPKT Restabes Medan, terkait adanyadugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana yang didugadilakukan oleh sdr Mazz Reza Pranata selaku Direktur PT PranataPerkasa (incasu Penggugat);b.

Penggugat mengakui, bahwa Surat Penegasan Kredit Nomor:028/SPK/B.JTrustMDN/KAP/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015dituangkan kedalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.22tertanggal 24 November 2015 (selanjutnya disebut PerjanjianKredit), yang dibuat dihadapan HAPIZO SH (incasu Turut Tergugat)selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris di Kota Medan(vide dalil gugat angka 6);.

Penggugat mengakui, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor.00303/Harjosari terdaftar atas nama PT PRANATAPERKASA (incasu Penggugat) telah terlebih dahulu diikat sempurnadengan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat kepada lembagakeuangan/Bank lain (vide dalil gugat angka 9);.

terdaftar atas nama PT PranataPerkasa (incasu Penggugat)........... "Dengan demikiandalil yang dikemukakan oleh Penggugat senyatanyahanya dalil yang mengadaada karena tidak sesuai dengan faktahukumnya.

SH., (incasu TurutTergugat) Notaris di Medan.Pasal 1338 KUHPerdata secara tegas mengatur bahwa ; Semuapenanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuatnya.Suatu peranjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakatkedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang oleh undangundangdinyatakan cukup untuk itu.

Edy Lantip atas laporan Termohon PK yang2)3)4)terkait perkara incasu, yang menerangkan seputar : harga jual beli tanahdan rumah sebesar Rp. 3.500.000,00 antar Pemohon PK denganPemohon PKlIl, alamat Pemohon PKI yang pernah diketahui olehTermohon PK, dan uang pengembalian persekot sebesar Rp.1.450.000,00 kepada Termohon PK ;BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERHADAP MENANTU PEMOHONPK.I a.n.

Pol.Edy Lantip atas laporan Termohon PK yang terkait perkara incasu, yangmenerangkan seputar alamat MENANTU Pemohon PK yangmembuktikan bahwa Termohon PK pernah datang ke rumah saksi, danmenerangkan seputar pengembalian uang persekot kepada TermohonPK/Ny. Siti D. Nainggolan sebesar Rp. 1.450.000,00 melalui Letkol.

Pol.Edy Lantip ;SURAT PANGGILAN KEPADA PEMOHON PKII SEBAGAI SAKSI DARIKEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tertanggal 23 Juli 1977 (BuktiPK.II3), bukti incasu berkaitan dengan Vide Bukti T.II1 berupa SuratJual Beli tertanggal 19 Juli 1976 dan Vide Bukti T.II9 berupa kuitansitanda terima uang pengembalian sebesar Rp. 1.450.000,00 yang keduabukti dimaksud yaitu Bukti T.II9 Aslinya disita oleh Kejaksaan NegeriJakarta Pusat yang hingga saat ini belum dikembalikan dan atau hilangsesuai Surat Keterangan dari

Bahwa jikalau Termohon PK tidak mengetahui alamat Pemohon PKImaka sepatutnya Termohon PK meminta alamat tinggal/domisiliPemohon PKl/ Tergugat terlebin dahulu sebelum memasukkangugatan incasu melalui menantu Pemohon PKI yaitu yang bernama.Sdr.

UU No. 14 Tahun 1985) :1.Bahwa pada saat Pemohon PK.II/Tergugat II/Pembanding, di sampingmengajukan Memori Banding juga bukti Tambahan yaitu Bukti T.Il 10dan Bukti T.Il 11 dalam putusan perkara aquo Majelis HakimPengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan sama sekali ataskedua bukti tambahan dimaksud;Bahwa menurut Para Pemohon PK buktibukti incasu merupakan buktiyang sangat menentukan mengenai legalitas dan keabsahan berupa VideBukti T.Il 10 yang berupa foto copy surat jual beli tertanggal 19

(incasu Penggugat !) sebagai guru mata pelajaran Fisika,SupriadiS.Pd. (incasu Penggugat II) sebagai guru PendidikanJasmani serta Nofariani S.Ag.

objekgugatan) sangat tidak mempertimbangkan biaya pendidikan yang telahdikeluarkan Para Penggugat untuk menjalani pendidikan guru sepertibiaya pendidikan Strata Satu (incasu Penggugat II dan PenggugatIll), Strata Dua.

(incasu Penggugat ), serta biaya lainnya seperti untukmengikuti pendidikan Sertifikasi Guru (incasu Penggugat danPenggugat Il).

Ruslianto, M.Pd.) dan Penggugat II (incasu Supriadi, S.Pd.)dalam jabatan fungsional sebagai guru yang biasanya diperolehSCDOSAL nnn nnn nnn nn nn ne nn nnn ne nn ne nnn nn nn ncns Drs Ruslianto............... Drs. Ruslianto, M.Pd. (incasu Penggugat !) sebesar Rp.2.993.200, (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribudua ratus rupiah);n annem nnn31 Supriadi, S.Pd. (incasu Penggugat Il) sebesar Rp. 2.906.500.

(incasu PenggugatIl), yang diberitahukan melalui surat tertanggal 13 Juni 2013, Nomor :R1055/1 DIV1.3/LPSK/06/201 33; Keputusan L.P.S.K. R.l. Nomor : A.310/KEP/RPLPSK/VI/2013,tertanggal 4 Juni 2013 atas nama Nofariani, S.Ag. (incasu PenggugatIll), yang diberitahukan melalui surat tertanggal 13 Juni 2013, Nomor :R1056/1 DIV1.3/LPSK/06/2013 ;2n 2aDan diberitahukan L.P.S.K.

Putusanputusan pemerintahyang terkait atas Objek Incasu' yang dijadikan sengketa olehPENGGUGAT.

bukti yangterbaru. terhadap Objek Incasu untuk dapat membuktikan sertamenguatkan dalil PENGGUGAT terhadap Objek Incasu;Halaman 132 dari 198Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT.BDG.10.11.EKSEPSI TENTANG ERROR IN SUBJECTOBahwa di dalam Gugatannya PENGGUGAT memasukkan banyak pihakyang dapat dikualifikasikan tidak berkualitas karena beberapa pihak yangada di dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memilikiketerkaitan terhadap Perkara InCasu dimana di dalam GugatannyaPENGGUGAT meminta untuk membatalkan

Putusanputusan pemerintahyang terkait atas Objek Incasu yang dijadikan sengketa olehPENGGUGAT.

SK 38/DDA/1969 tanah Incasu merupakan tanah yangterkena Landeform oleh Negara dan dikuasai oleh Panitia Landeform TK. Jawa Barat Cq.

bukti yangterbaru. terhadap Objek Incasu untuk dapat membuktikan sertamenguatkan dalil PENGGUGAT terhadap Objek Incasu;EKSEPSI TENTANG ERROR IN SUBJECTOBahwa di dalam Gugatannya PENGGUGAT memasukkan banyak pihakyang dapat dikualifikasikan tidak berkualitas karena beberapa pihak yangada di dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memilikiketerkaitan terhadap Perkara InCasu dimana di dalam GugatannyaPENGGUGAT meminta untuk membatalkan Putusanputusan pemerintahyang terkait atas Objek Incasu

Oleh karena itu Majelis HakimPengadilan Negeri Kuningan wajib menyatakan dirinya tidakberwenang mengadili perkara perdata incasu (melanggar kompetensirelative):2.

Bahwa secara jelas disebutkan dalam gugatan dasar dari terjadinyaperceraian adalah perbuatan ingkar janji, oleh karena Tergugat telahmelanggar pasalpasal dalam suatu perjanjian, dengan demikiangugatan yang tepat pada permasalahan incasu adalah gugatanperbuatan ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat terhadap Penggugat;2.5.

Bahwa terlebihlebih lagi dalam gugatan incasu dicampur adukkanantara gugatan ingkar janji (wanprestasi) dengan gugatan perceraiansehingga sangat menyulitkan bagi Tergugat untuk mempertahankandiri atau untuk menjawab gugatan incasu;2.7.

Bahwa Tergugat sangat tidak mengerti dengan maksud adanya gugatan incasu Karena dalildalil Penggugat sendiri sangat konradiktif antara dalil yangsatu dengan dalil yang lainnya sehingga memberikan konsekwensi hukumgugatan incasu dengan sangat tidak jelas;. TENTANG PERCERAIAN4.1.

G/2017//PN.KngBapak Ketua Pengadilan Negeri Kuningan yang menerima, memeriksa danmengadili gugatan incasu sependapat dengan TERGUGAT Konpensi/PenggugatRekonpensi dan kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :. DALAM KONVENSI :A. DALAM EKSEPSI1. Menerima eksepsi dari Tergugat (Konpensi);2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuningan tidak berwenang mengadiliperkara perdata incasu; atau,3.

perkara ini yang pada pokoknya menyatakan,Menimbang buktisurat P1 dan P2 berupa Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis berpendapatbahwa dalam Pasal 19 ayat 92) keC UndangUndang Pokok AgrariaHalaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 64/PDT/2018/PT MKSdinyatakan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atastanah yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat, dengandemikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat incasu

No, 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Pebruari1960 yang menyatakan bahwa surat pajak bukan merupakan suatu buktimutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanyatercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakansuatu tanda yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan;Sedangkan parasaksi Penggugat Incasu Pembanding,, di dalamketerangannya bahwa para saksi tersebut tidak tahu asal usul tanahsengketa.

perkara ini,, maka putusan yangdimohonkan dalam pemeriksaan banding tersebut, harusDIPERTAHANKAN; TANGGAPAN KEDUA;Bahwa selanjutnya alasan keberatan di dalam Memori BandingPengggugatPembanding yang pada pokoknya mengatakan; Bahwa pembuktian para Tergugat tidak memiliki nilai pembuktiankarena didasarkan testimonium de auditu............. .Alasan keberatan Penggugat Pembanding tersebut, tidak dapatdibenarkan menurut hukum, karena berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan justeru para saksi Tergugat incasu

Dan alasan keberatan Penggugat Pembandingtersebut, tidak beralasan hukum, karena beban pembuktian dibebankankepada Penggugat incasu Pembanding, sebab siapa yang mendalilkan,maka harus membuktikan.

Oleh karena Penggugat Incasu Pembandingtidak MAMPU membuktikan dalil gugatannya, maka tidak perlu ParaTergugat dituntut untuk membuktikan dalil jawabannya; (Vide HukumAcara Pembuktian Perdata/ HIR/R.Bg.); Olehnya itu, Pertimbanganhukum Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudahtepat dan benar, maka patut menurut hukum, putusan tersebut harus DIPERTAHANKAN;w TEGASNYA, Bahwa seluruh~ alasan keberatanPenggugat Pembanding di dalam Memori Bandingnya tidakdapat dibenarkan menurut hukum

(TergugatI s/dTergugatV incasu) selaku para Penggugat, melawan: PT.

(sepuluh ribu tiga ratus hektar) incasu termasuk tanahseluas + 3.180. Ha.

EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL:Bahwa dalam gugatan Penggugat pada satu sisi mengakuikeberadaan surat Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa SawitDengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996 dengan segala hakdan kewajibannya, pada sisi lain Penggugat memproklamirkan diridan menuntut agar tanah incasu sebagai milik/kepunyaanPenggugat, dan pada sisi lain lagi Penggugat mendalilkan bahwastatus tanah incasu sebagai Kawasan Hutan Register 40 (hutannegara atau hutan produksi terbatas), dan pada sisi lainlain

Perkebunan Kelapa Sawit DenganPola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996 incasu;Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang mengkaitkaitkantentang pihak ketiga yakni "Muhammad Said Direktur CV.

Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24Mei 1996 incasu;Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang mengkaitkaitkantentang pihak ketiga yakni "Muhammad Said Direktur CV.

penagihan dan melaluiprosedural yang berlaku agar kewajiban pembayaran pekerjaan yangtelah diselesaikan PENGGUGAT dapat terselesaikan, namun ketikaakan dilakukannya realisasi pembayaran melalui prosedural yangberlaku baik pada saat masih adanya Panitia PB PON XVIII 2012RIAU maupun pasca dibubarkannya Panitia PON XVIII 2012, dimanaseluruh piutang PB PON dialinkan menjadi kewajiban TERGUGAT I,namun tetapi penyelesaiannya terus menerus terhambat dikarenakanbaik Panita PB PON XVIII 2012 Provinsi Riau incasu

Bahwa, untuk mensukeskan acara tersebut, maka Panitia Besar PON(PB PON) incasu TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IItelah meminta PT Gemilang Karya Senaja incasu PENGGUGAT untukikut serta dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan PemasanganWrapping Venue yang rencananya akan dipasang pada seluruh lokasiCabang Olaharga yang akan dipertandingakan dalam PON XVIIIPEKAN BARU RIAU, Mengingat pertimbangan, PENGGUGATadalah perusahaan yang sudah terbiasa dan diakui dalam melakukanpekerjaan Wall Branding termasuk

TERGUGAT I, dan menjadi kewajibanGubernur untuk melaksanakannnya, akan tetapi pada tanggal 25September 2014, justru terjadi peristiwa hukum kembali yang menjeratGubernur Riau saat itu, sehingga pelaksanaan Pembayaran kepadaPENGGUGAT tidak terlaksana ;Mengingat surat dimaksud, PENGGUGAT kembali menyampaikanpermohonan penyelesaian pembayaran hutang pekerjaan WrapingVenue PON XVIII Tahun 2012 yang menjadi tanggungjawabPemerintan Provinsi Riau incasu.

Kewajiban Hukum Pelaku ; adalah dalam perkara aquo, seharusnyakewajiban atas hutang PB PONXVIII incasu TURUT TERGUGATyang dibebankan kepada TERGUGAT dilaksanakan baik olehTERGUGAT atas perintah TERGUGAT II.c. Kaedah kesusilaan adalah ; dalam perkara aquo TERGUGAT danTERGUGAT II selaku Instusi Pemerintahn Dasrah telah tidakmempertanggungjawabkan perbuatanya secara moralitas selakupihak yang berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hakPENGGUGAT.d.

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, bahwa GugatanPenggugat kurang pihak dimana Penggugat tidak mengikutsertaskanpara pihak yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannyaseperti dalil Gugatan Penggugat pada nomor 7 yang menyatakanbahwa Penggugat memberikan penawaran kepada Pihak PB PONXVIII incasu Turut Tergugat melalui Ka.

istri,meski tinggal dalam satu rumah;10.Bahwa karena terjadi perselisihan kembali, pertengkaran, maka sejakbulan awal April 2017 sampai diajukannya gugatan cerai dalam perkara iniantara Penggugat tidak dinafkahi lahir maupun bathin;11.Bahwa sejak Tergugat menelantarkan Penggugat dan anaknya yangmasih dibawah umur, Tergugat tidak pernah memberikan biayabiayaterhadap perkembangan anak, dan oleh karena anak Penggugat danTergugat saat ini masih dibawah umur, menurut hukum, hak asuh beradapada Ibunya (incasu

Penggugat);12.Bahwa dengan kenyataan sebagaimana diatas perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi,karenanya mohon Pengadilan Agama Kepanjen dapat menyatakanperkawinan dimaksud putus karena perceraian.13.Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagai sosok seorang Ayah yangharusnya menjadi panutan dan sangat tidak mendidik untuk perkembanganpsikologis anak dimasa yang akan datang, sudah sepatutnya untuk HakAsuh Anak untuk diberikan kepada Penggugat (incasu Ibunya

Menjatuhkan Talak satu) bain Sughro' Tergugat (incasuTERGUGAT) kepada Penggugat (incasu PENGGUGAT);3. Menyatakan hak Asuh yang sah atas anaknya yang masih dibawah umurkepada Ibunya (incasu Penggugat), yakni :a. ANAK 1, lakilaki, umur 10 tahun, yang lahir pada tanggal 24September 2009. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaMalang, tertanggal 21 Oktober 2009;b.

Lingkungan X Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan sebagaimanadiuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)No.00303/Harjosari terdaftar atas nama PT PRANATAPERKASA (incasu Penggugat)(vide dalil gugat angka 4);b.

Penggugat mengakui, bahwa Surat PenegasanKredit Nomor: 028/SPK/B.JTrustMDN/KAP/X/2015tertanggal 16 Oktober 2015 dituangkan kedalam AktaPerjanjian Kredit Modal Kerja No.22 tertanggal 24November 2015 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit),yang dibuat dihadapan HAPIZO SH (incasu Turut Tergugat)selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris di KotaMedan (vide dalil gugat angka 6);C.

Penggugat mengakui, bahwa Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor.00303/Harjosari terdaftar atasnama PT PRANATA PERKASA (incasu Penggugat) telahterlebih dahulu diikat sempurna dengan Hak Tanggunganoleh Turut Tergugat kepada lembaga keuangan/Bank lain(vide dalil gugat angka 9);e.

Suatu dalil yang dikemukakan oleh salahsatu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidakdisangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itudianggap telah terbukti (Putusan Mahkamah Agung RI Bo.32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971).Sehingga berdasarkan pengakuan tersebut, kedudukan danhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatsangatlah jelas dimana Penggugat adalah Debitur dariTergugat (incasu PT.

SH., (incasu Turut Tergugat)Notaris di Medan.Pasal 1338 KUHPerdata secara tegas mengatur bahwa ; Semuapenanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.Suatu penanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengansepakat kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang olehundangundang dinyatakan cukup untuk itu.

RosihanAnwar Nasution sampaikan kepada TergugatI dan mengetahui haltersebut, TergugatI meminta agar Penggugat dan suami Penggugat11incasu Rosihan Anwar Nasution datang ke kantor TergugatIIincasu Mauliddin Shati, SH Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah diMedan guna membuat Surat Kuasa;Bahwa pada tanggal 5 Juli 2006, Penggugat didampingi oleh suamiPenggugat incasu Rosihan Anwar Nasution mendatangi kantorTergugatII untuk pembuatan Akta Surat Kuasa Nomor 6sebagaimana dimintakan TergugatI dan pada saat

(satu. milyarrupiah);Berupa kerugian yang diakibatkan untuk biaya perawatan, opnamedan obatobatan suami Penggugat incasu Rosihan Anwar Nasutionselama sakit, dimana biayabiaya tersebut sekurangkurangnyamencapai jumlah Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) ,sehinggasecara total kerugian pokok (materiil) yakni Rp. 1.200.000.000.(satu milyar dua ratus juta rupiah);Il.

dan mengetahui haitersebut,Tergugahi meminta agar Penggugat dan suamiPenggugat incasu Rosihan Anwar Nasution datang ke kantor18IV.Frgiiyatll incasu MauWdum Shah, SH Notaris/Pejabat PembualAkta Tanah di Medan guna membuai Surat Kuasa: Diubah,sehingga menjadi: 10.

Bahwa oieh karena Penggugat masihmemiliki hutang pinjaman kredit dengan mengagunkan/menjaminkan SHM Nomor 1085 Desa Sel Sikambing B Medanmilik Penggugat di Bauk Sumui KantOf Kas oei Sikambing Bselama h (lima) tahun sejak tanggal 12 Mei 2003 maka haitersebut Penggugat nan suami Penggugat incasu Rosihan AnwarNasution sampaikan kepada TergugatI dan mengetahui haltersebut.

Tergugati meminta agar Penggugat dan suamiPenggugat incasu Rosihan Anwar Nasution datang ke kantorTergugatI i incasu Mauliddin Shati, SH Notaris di Medan gunamembuat Surat Kuasa;Pada halaman 8 yang bersambung ke hslamsn 9 aunen pertamadari gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 201 &, semulatertulis/berbuny1:37.

korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Secara hukum bila PENGGUGAT bertindakuntuk dan atas nama Ahli waris Laode Tuga, maka sudah barang tentudalam proses hukum incasu PENGGUGAT juga bertindak mewakili adiknyajuga yang bernama Waode Ilham tersebut.

Oleh karena PENGGUGAT jugamewakili adiknya dalam perkara incasu, maka dapatlah diketahuiadanya fakta hukum bila PENGGUGAT juga dianggap secara hukumtelah mengetahui adanya Sertifikat tanah milik Tergugat II Intervenssejak Wa ode Ilham menandatangani surat pernyataan tertanggal 30Desember 2012 tersebut.

Laode Tuga dahulu mengakui tanah perkara incasu adalah tanah milik Prof. Dr. H. La Ode Abdul Rauf M.S sebagaimanaSurat Pernyataan Waode Ilham tertanggal 30 Desember 2011 yangditandatangani sewaktu hendak meminjam tanah Prof. Dr. H. La Ode AbdulRauf M.S untuk membangun rumah Nonpermanent sebagai tempat tinggalsementara. Secara hukum tanah Perkara incasu adalah milik Prof. Dr. H. LaOde Abdul Rauf M.S sebagaimana Sertifikat HBG No. 11 tahun 2012, yangkemudian atas tanah Prof. Dr. H.

Waode Ilham telah diberitahukan dan juga ditunjukkan adanya Sertifikattanah incasu SHM No. 259 tahun 1979 oleh Prof. Dr. H. La Ode Abdul RaufM.S.

secarafisik dan terusmenerus terhadap tanah perkara incasu, karena yangmemiliki dan menguasai baik secara hukum dan secara fakta hukum adalahTERGUGAT Il INTERVENSI.

Fotocopy surat dari Maman Sjarimin incasu Turut Tergugat, tertanggal 15 Juli 1992, yangditujukan kepada Tim Keamanan RT : II / RW : II, Kelurahan Dukuh Pakis, di Surabaya,bukti P3 ;4. Fotocopy surat dari Maman Sjarimin incasu Turut Tergugat, tertanggal 22 Juli 1992, yangditujukan kepada Bapak Simin selaku Ketua RT dan Bapak Sukarno selaku Ketua RW,Kelurahan Dukuh Pakis di Surabaya, bukti P4 ; 5.

Fotocopy surat dari Bapak Soegiarto Soerjanto incasu Penggugat, tertanggal06 Maret 2006, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, bukti P5 ;6. Fotocopy surat tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tertanggal 29 Jum 2006,No. 600.16108, perihal : Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 414/Dukuh Pakisdan No. 415/Dukuh Pakis, ditujukkan kepada Sdr. Soegiarto Soerjanto incasu Penggugat,bukti P6 ;7.

Fotocopy NOP 35.78.022.002.0010018.0, tahun pajak 1996 s/d 2008, nama wajib pajakSoegiarto Soerjanto incasu Penggugat yang telah dibayar lunas, bukti P7 ; 8.

Fotocopy..........10.11.12.13.14.26Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NOP 35.78.022.002.0010018.0, tahunpajak 2003, nama wajib pajak Sugiarto Suryanto incasu Penggugat, terhadap objek pajakyang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, buktiFotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NOP 35.78.022.002.0010018.0, tahunpajak 2004, nama wajib pajak Sugiarto Suryanto incasu Penggugat, terhadap objek pajakyang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis

, nama pemegang hak : Soegiarto Soerjanto incasu Penggugat ; Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Penggugat masing masingbernama Saksi Kuncoro Bakti Hanum dan saksi H.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Hasil Tes Tertulis danWawancara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pilangsari,Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2018 di tandatangani olehJafar Sodiq sebagai Ketua Panitia incasu TERGUGAT III dan diketahuioleh Minarti sebagai Kepala Desa Pilangsari incasu TERGUGAT Il.Adapun materi berita acara antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.a.

Terhadap permasalahan yang sama yakni Tanggapan dan PensikapanRekomendasi DPRD Demak, Bupati incasu TURUT TERGUGAT dalamhitungan jam, bukan hari, telah mengeluarkan 2 (DUA) surat yang isinyaberbeda atas satu masalah. Adapun surat yang PENGGUGAT maksudadalah :Page 6 of 381. Surat (pertama) nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, perihalTanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD danSurat Universitas Indonesia.2.

Page 7 of 3817.Bahwa desadesa lain di Kabupaten Demak yang secara bersamasamadengan Desa Pilangsari telah selesai mengikuti Proses Pengisian PerangkatDesa, dan terbukti telah melakukan pelantikan tanpamendapatsanksiatauperingatan apapun dari Bupati Kabupaten Demak incasu TURUTTERGUGAT, walaupun telah diterbitkan Surat Bupati Demak (kedua)nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018.

Atas pelantikantersebut tidak ada teguran atau sanksi apapun oleh Bupati KabupatenDemak incasu TURUT TERGUGAT.18.Bahwa demikian juga dengan keberadaan Surat Bupati Demak (kedua)nomor : 140/0082 tanggal 9 Maret 2018, untuk tidak menimbulkanketidakpastian hukum, telah juga dilakukan proses pengujian di PeradilanPerdata dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Hasil Tes Tertulis danWawancara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pilangsari,Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2018 di tandatangani olehJafar Sodiq sebagai Ketua Panitia incasu TERGUGAT III dan diketahuioleh Minarti sebagai Kepala Desa Pilangsari incasu TERGUGAT Il.Adapun materi berita acara antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.b.

yangtercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang a quo sepanjangyang berkaitan dengan pembebanan kepada Terbanding untuk memberimutah dan nafkah iddah kepada Pembanding, namun majelis tingkat bandingtidak sependapat dengan besaran nominal pembebanan mut ah dan nafkahiddah sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan AgamaLumajang a quo sebab tidak sesuai dengan asas kemampuan dankepatutan/kebutuhan minimal ister;Menimbang, bahwa asas kemampuan berarti berkaitan erat dengankemampuan suami (incasu

Sedangkan asas kepatutan/kebutuhan minimalisteri menurut majelis tingkat banding bermakna bahwa mut'ah dan nafkahyang diberikan oleh suami (incasu, Terbanding) haruslah patut dan layakditerima oleh isteri (incasu, Pembanding) yang telah menjadi isteriTerbanding sejak bulan Juni 2005 dan telah hidup rukun layaknya suami isterinamun belum dikaruniai anak, serta dalam perkara a quo Terbanding telahpergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Pembanding tanpamenghiraukan lagi;Hal. 6 dari 9 hal.

No: 111/Pdt.G/2017/PTA .SbyMenimbang, bahwa seorang isteri (incasu, Pembanding) yang ditalakoleh suaminya (incasu, Terbanding) dalam suasana masih mencintaiTerbanding dan tanpa jelas kesalahannya tentunya akan menimbulkan bebanpsychologis dan kekecewaan yang mendalam, sehingga pemberian mutahdan nafkah iddah (berupa uang) diharapkan dapat mengobati dan/ataumeringankan beban psychologis dan kekecawaan Pembanding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka majelis tingkat