Akta Pernyataan dimaksudantara lain :a Para Penggugat diwajibkan mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Medan terdaftardalam perkara No. 262/Pdt.G/2015/PN Mdn, dan hal tersebut telah dilakukan ParaPenggugat ;Putusan Perkara Perdata No 544/Pd.G/2015/PNMDN.b Tergugat diwajibkan melunasi hutanghutang di bank tertentu dan menyerahkansertipikat asli dan dokumen terlampir masingmasing sertipikat kepada ParaPenggugat ;c Berdasarkan kesepakatan lisan, disepakati Para Penggugat akan memberikan Kuasasecara Notaril

jelasdituangkan hak dan kewayjiban para pihak dalam Akta Pernyataan dimaksudantara lain :a Para Penggugat diwajibkan mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Medan terdaftardalam perkara No. 262/Pdt.G/2015/PN Mdn, dan hal tersebut telah dilakukan ParaPenggugat ;b Tergugat diwajibkan melunasi hutanghutang di bank tertentu dan menyerahkansertipikat asli dan dokumen terlampir masingmasing sertipikat kepada ParaPenggugat ;c Berdasarkan kesepakatan lisan, disepakati Para Penggugat akan memberikan Kuasasecara Notaril

Dalil Posita Gugatan Para Penggugat Bertentangan Dengan PetitumMDN.GugatannyaBahwa pada halaman 5 point 13 huruf C Para Penggugat memberikan dalil sebagaiberikut :Berdasarkan kesepakatan lisan, disepakati Para Penggugat akan memberikankuasa secara notaril kepada Tergugat untuk melepaskan haknya atas assetassetatas nama Para Penggugat dan sebaliknya Tergugat akan memberikan kuasakepada Para Penggugat untuk melepaskan haknya atas assetasset atas namaTergugat.Bahwa dengan demikian ada kewajiban antara

melakukanpengosongan adalah terhadap bidang tanah yang langsungdikuasai oleh negara (di luar areal tanahperkebunan/hutan) dan atau terhadap bidang tanah tanpa hakserta dari Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2006 adalahbangunan tanpa izin ; Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, mendalilkanbahwa bangunan Penggugat yang selanjutnya berdasarkankeputusan objek sengketa di bongkar/dikosongkan' Tergugatberdiri berdasarkan izin dan di atas bidang tanah denganstatus hak Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Notaril

Pokok pokok Agraria sehinggaberdasarkan Undang Undang Nomor 51 #=Prp Tahun 1960,Tergugat berwenang untuk membongkar/mengosongkan bangunanPenggugat ; 5 rrr rrr rr rrr reer eeeMenimbang, bahwa mengingat Undang Undang Nomor 51 PrpTahun 1960 hanya memberikan kewenanganpembongkaran/pengosongan sebatas di tas bidang tanahtanpa hak dan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2006adalah bangunan tanpa izin sedangkan menurut Penggugatbangunannya berdiri berdasarkan izin dan dengan bukti hakberupa Akta Jual Beli Notaril

Pembanding sebagai Nasabah/Debitur dari Tergugat kurang memahamidengan baik terhadap isi dari klausula yang tercantun didalam PerjanjianKredit (Akad Kredit) baik secara Notaril maupun dibawah tangan;2.

Begitu pula dalam pembuatan aktaakta notaril yang bersifatHalaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pat.P/2022/PN Unhotentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapatpergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun.

Begitu pula dalam pembuatanaktaakta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris,terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun.

Bukti T II5 atau T Ill4 )terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang telah kehilangan sifatpraduga sah ( Vermoeden van Rechtmatigheid / Presumptio lustaeCausa ) di dalamnya, sehingga bukan lagi sebagai akte Notaril yangberakibat hukum batal demi hukum ;Bahwa akan tetapi Judex Facti ( putusan Pengadilan Negeri Medan Jo.putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara aquo) menolak untukHal. 27 dari 27 hal. Put.

No. 285 K/Pdt/201228membatalkan Perjanjian Kredit tersebut dengan alasan karena PerjanjianKredit tersebut telah dibuat dalam bentuk Akte Notaril ;Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat,pertimbangan hukum putusan Judex facti (Putusan Pengadilan NegeriMedan Jo.

ini;12.Menghukum Tergugat I, Il, Ill dan Tergugat IV untuk membayar ongkosperkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.Subsider;Et aquo et bono;Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadiliperkara ini, mohon putusan yang seadiladilnya;wonnnnnee Menimbang, bahwa untuk menanggapi Gugatan Para Penggugattersebut Tergugat II telan memberikan jawaban sebagai berikut :Bahwa didalam gugatan penggugat dikatakan bahwa saya telah membuat Aktanotaris Kuasa Untuk Menjual dalam bentuk Notaril

akta hal itu adalah tidakbenar, karena yang saya lakukan adalah melegalisasi surat dibawah tanganatas keinginan dari Penggugat dan pada halaman terakhir surat kuasa menjualHalaman 10 dari 26 Putusan Nomor 146/PDT/2015/PT.PBRtersebut jelas tertulis Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari... dan jikabentuknya notaril akta seperti yang dituduhkan penggugat harusnya berbunyisudah saya bacakan dan jelaskan isi akta ini kepada para penghadap...dst,jadi pada prinsipnya tidak ada keharusan bagi saya notaris

dipersidangan;Menimbang, bahwa dengan membaca gugatan Penggugat, diketahui bahwabentuk hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum dalam perkara ini yaituantara Penggugat dan Tergugat adalah tentang hutang piutang, dimana pihakPenggugat terdiri dari Djaina Pusung dan Firman Mustika (Ibu dan anak);Menimbang, bahwa perjanjian bermula dengan adanya pemberian sejumlahuang dari Djaina Pusung (Penggugat) kepada Nursiah Dalos (Tergugat) dengan buktiKwitansi tanpa diikuti dengan surat perjanjian baik secara notaril

Bahwa Klien Kami tidak dapat mengetahui haknya denganmenggunakan Salinan Resmi akta Notaril yang benar (bukan ganda)yang ditandatanganinya, sehingga tidak bisa dalam perjalananhidupnya menjawab apa yang terjadi pada pergerakan operasional pt.Doland permata yang pernah didirikan, termasuk rencanarencana kedepan tidak dapat diprediksi dari salinan asli notaril tersebut. Yangtidak kalah penting ialah adanya kekalahan beberapa perkara perdataakibat aktaakta yang tidak jelas apalagi masih ganda.2.

Utr.Bahwa, dengan demikian telah terjadi pembuktian secara sempurna akanpembatalan berasal dari Tergugat terhadap Perjanjian Sewa Menyewasecara notaril dibuat oleh Turut Tergugat dan ditanda tangani olehTergugat II selaku Direktur Utama Tergugat dan Penggugat;3Tidak terpenuji syarat sah Perjanjian Sewa Menyewa secara notaril olehturut tergugatBahwa, syarat Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuanyang sah, perlu dipenuhi

Pembangunan Jaya Ancol Tbk;Bahwa, perjanjian dibawah tangan non notaril oleh BUMD denganTergugat selaku Direktur Utama Tergugat II merupakan pembuktianperbuatan melawan hukum yang sempurna sebagaimana sebelumnyaantara BUMD PT.

Pembangunan Jaya Ancol sebelumnya dibuatdidepan Notaris, dan oleh karena itu Tergugat dan Tergugat II yangakan dibebankan memberikan pembuktian mengenai perbuatan yangtidak notaril tersebut adalah sah sesuai ketentuan Pemerintah;Bahwa, mengenai pengalihan Akta Notaris Sutjipto SH nomor 208tanggal 26042007 menjadi perjanjian dibawah tangan antara PJAdengan WAI dan Tergugat merupakan perbuatan yang tidak pernahdapat terpenuhinya syarat perjanjian sebagaimana berikut ini:e Tergugat Il yang menjadi Direktur

tanggal 15 Maret 2017;Bahwa maka oleh karena itu menurut hukum Perikatan Untuk MelakukanJual Beli antara Terlawan Il sekarang Terbanding II terhadap Pelawan sekarang Pembanding adalah sah dan berkekuatan hukum, oleh sebabpada saat terjadinya jual beli objek terperkara bebas dari segala bebanhukum, tidak terkecuali penyitaan;Bahwa dari fakta juridis tersebut di ataslah merupakan penilaian hukumsecara objektif dan rasional, maka setelah adanya perikatan untukmelakukan jual beli yang dibuat secara notaril

Terlawan Il berusahamenjumpai Pembanding/Pelawan dengan tujuan supaya Akta PerikatanUntuk Melakukan Jual Beli No. 11 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuatdihadapan Tri Yanti Putri SH Notaris di Medan dicabut dan dibatalkan danPembanding/Pelawan menyetujuinya sehingga dibuatlan Akta No. 02tanggal 19 Desember 2017 tentang Pencabutan dan Pembatalan AktaPerikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 11 tanggal 10 Maret 2017tersebut, dengan demikian pencabutan dan pembatalan akta tersebutadalah dibuat dengan akta notaril

Bahwa sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundangundangan yangberlaku, setiap pengalihan hak (jualbeli) atas benda tidak bergerak (tanahdan bangunan) tidak diperkenankan dengan menggunakan Surat KuasaHalaman 3 dari 13, Putusan Nomor 25/Pdt/2016/PT JAPMenjual yang dibuat dibawah tangan, melainkan harus dengan akta Autentikatau Notaril;10.Bahwa ketentuan tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 1792 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap pemindahan hak atas benda tidakbergerak (tanah), harus

., hanya Akta PenyimpananDokumen (Depot), sehingga Akta No. 41 dan Akta 42 tahun 1996, tidakdapat dijadikan dasar bahwa pengalihan hak tersebut dibuat denganakta notaril (akta otentik).7.

Adapun jumlah daftar tagihan paraPemohon Kasasi sesuai akta notaril adalah sebagaiberikut:8.1 Munandar Budianto dengan nilai tagihan sebesar Rp1.024.095.252, (satu) milyar dua puluh empat jutasembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh duarupiah) ;8.2 Susana dengan nilai tagihan sebesar Rp1.925.577.980, (satu milyar sembilan ratus dua puluhlima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilanratus delapan puluh rupiah);8.3 Wong Suhendra dengan nilai tagihan sebesar Rp443.897.638, (empat ratus empat

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, jelas bahwa dalam rangka prosesperalihan hak harus dapat menunjukkan dasar peralihan hak berupa Akta Notaril yangselanjutnya terlampir dalam surat permohonan.

Bahwa benar, Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, Pada tanggala. 04 Februari 2013, telah mengadakan perjanjian persetujuanmembuka kredit notaril dengan akta No. 02 tertanggal 04 Februari2013.b. 24 Februari 2014 diperpanjang kembali dengan akta No. 67c. 25 Februari 2015 diperpanjang kembali dengan akta No. 41d. 03 Februari 2016 diperpanjang kembali dengan akta No. 18e. 23 Februari 2017 diperpanjang kembali dengan akta No. 632.

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, buktitersebut termasuk Informasi Elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1)sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologi merupakan alat bukti hukum yangsah, sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yangberlaku di Indonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakansistem elektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril

atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;Menimbang, bahwa oleh karena sebagian bukti tersebut telah diakui olehPenggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang yang telahdiakui oleh Penggugat, alat bukti tersebut tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjutkeotentikannya oleh otoritas yang berwenang atau dikuatkan dengan keteranganahli, apalagi apa yang dibuktikan dengan alat bukti tersebut bukanlah sesuatuyang harus dituangkan dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat

0 Notaril, yaitu :Akta Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril tgl 30 April 2015;Y Asli SHM No. 67 tanggal 19 Maret 1990;Y Asli SHT No. 188 tanggal 15 Juli 2015b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) non notaril;6. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah.Keterangan Singkat:Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungiketempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan KunjunganNasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayarangsuran sesual yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.7. Copy dari Asli Surat Peringatan . B.003/KBU/ADK/11/2019;8. Copy dari Asli Surat Peringatan II. B.008/KBU/ADK/11/2019;9.

Bahwa Pinjaman uang Penggugat dituangkan dalam perjanjian, hutangpiutang yang merupakan perjanjian pokok dengan nama PerjanjianPembiayaan Bersama Dengan Penyarahan Hak Milik Secara Fiducia No.No. 904AG200908000483 tertanggal 18 Agustus 2009 dan kemudiandilakukan pembebanan fiducia yang merupakanperjanjianassesoir(ikutan) dari adanya perjanjian pokok, melalui Akta Jaminan Fiducia Notaril No. 7 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris DeliaKusuma Candra., S.H., M.H., M.Kn serta terdaftar di