Ditemukan 1606 data
32 — 26
SATRIA NEGARA merupakan anak di10luar perkawinan / anak ibu yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga ibunya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon beralasan secara hukumsehingga dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Mengingat, pasal 32 ayat 2 UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2006, pasal43
16 — 6
Kecamatan Mutiara dan selama pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Tunggalberkesimpulan, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan olehPasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak pula ada halanganuntuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal43
11 — 8
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahmenurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan
11 — 13
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahmenurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan
11 — 8
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahmenurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan
15 — 9
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I danPemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andowia,Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah HukumKUA Asera, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (aktanikah);Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dandipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan padanilai
19 — 10
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahmenurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan
16 — 9
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahHalaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 244/Padt. P/2016/PA.
CHAN KUO CHEN KUASA INSIDENTIL KEPADA ANJARWATI
41 — 26
ANJARWATI sedangkan Bukti P1berupa Akta Kelahiran atas nama CHAN EDWIN ALVARO, lahir pada tanggal 5April 2020;Menimbang, bahwa masalah hubungan hukum antara anak yang dilahirkan diluar kawin dengan orang tuanya itu sendiri diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui denganUndangUndangNo 16 Tahun 2019;Menimbang, bahwaberdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) melaluiPutusan Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal43
13 — 10
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahHalaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt. P/2016/PA.
33 — 15
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I danPemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolosekarang Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tidakdicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sahtelah terjadinya pernikahan (akta nikah).Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dandipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut
13 — 8
nikah ke PengadilanAgama Enrekang sebagai kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas makaditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhirukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimanadiaturda lamPasal6 UndangUndang Nomor1 Tahun1974tentangPerkawinanjo.Pasal14danPasal30Kompilasi Hukum Islamsertatidakterdapathalang anperkawinansebagaimanadiaturPasal8UndangUndangNomor1 Tahun1974jo.Pasal39, Pasal40, Pasal42, Pasal43
15 — 7
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sahmenurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yangjelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukanalasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaituperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan
47 — 13
tersebutdikeluarkan (diterbitkan) oleh pemerintah daerah setempat;Bahwa Perijinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan)ataupun perseorangan untuk dapat melakukan kegiatanpertambangan tersebut adalah perijinan yang dibuat dalam bentukIUP (ijin Usaha Pertambangan).Bahwa Kegiatan usaha Pengangkutan pasir timah tanpa izin berupaIUP OP maupun IUPK OP bahan galian pasir timah yang dilakukanoleh tersangka an, MITAR SAMID tidak dibenarkan, karenaberdasarkan ketentuan pasal 161 Jo Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal43
dikatagorikan sebagai tindakPidana;17bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr MITAR SAMID yangmelakukan kegiatan Pengangkutan Pasir timah ini tanpa dilengkapidengan IUP OP ataupun IUPK OP dapat dikenakan Pasal yangberbunyi Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atauIUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualanmineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atauizin sebagai mana dimaksud dalam Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal43
9 — 7
Ek.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas makaditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhirukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimanadiaturdalamPasal6 UndangUndang Nomor1 Tahun1974tentangPerkaw inanjo.Pasal14danPasal30Kompilasi Hukum Islamsertatidakt erdapathalanganperkawinansebagaimanadiat urPasal8 UndangUndangNomor1Tahun1974jo.Pasal39, Pasal40, Pasal42, Pasal43 dan Pasal44KompilasiHukum Islam.Nam undem ikianpernikahanPemohonlidanPemohonllyangdilaksana
19 — 3
Para Pemohon di persidangansalah satunya merupakan saksi nikahnya pada pernikahan tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
20 — 3
Pasal43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99huru(a)m dan (b) menjelaskan bahwa Anak yang sah adalah : anak yangdilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteriyang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
24 — 8
BahwapernikahanPemohon danPemohon IItidaktercatatdiregisterpencatatan di KUA;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas makaditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhirukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimanadiaturdalamPasal6 UndangUndang Nomor1 Tahun1974tentangPerkawinanjo.Pasal14danPasal30Kompilasi Hukum IslamsertatidakterdapathalanganperkawinansebagaimanadiaturPasal8 UndangUndangNomor1Tahun1974jo.Pasal39, Pasal40, Pasal42, Pasal43 dan Pasal44KompilasiHukum
13 — 3
Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN PEMOHON Il adalah anak yang dilahitkn di luarperkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukummenetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyaihubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal43 ayat (1) Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sebagaiberikut: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;Hal
22 — 13
Pasal43 Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinyayang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan denganseorang pria yang tidak beragama Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukanadanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanyadan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifatselamanya sebagaimana yang disebutkan