PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tenatang Pendaftaran Tanah,dimana telah dilakukan pemeriksaan data yuridis danternyata tidak ada proses yang dilanggar dan/atau tidakdipenuhi, sehingga penerbitan proses peralihan kepemilikanberdasarkan lelang sertipikat a quo tidak ada merugikankepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan AzazAzazUmum Pemerintahan Yang Baik yaitu berdasarkan UndangUndang

tersebut ada yang Tergugat nyatakan dalil Penggugat tidakjelas tentang harta harta yang dituntut Penggugat sebagai berikut:Bahwa harta sebagaimana dalam posita poin 10 berupa mobil Isuzu Panthertahun 1997 warna biru metalik, Tergugat memberi jawaban hanya tentang kata menjualmobil tersebut, menurut Tergugat dalam posita tersebut yang menjualnya Penggugat;Bahwa harta sebagaimana dalam posita point 5, 11, 12 dan 13, menurut Tergugatbahwa Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan ukuran dan batas tenatang

Pasal 32 ayat (2) UU 23tahun 2006 tenatang Administrasi Kependudukan, 2. Pasal 65 ayat (1) danayat (2) Perpres. Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacaraPendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil faktanya mohon diperiksasekaliguas ditetapkan bahwa ketiga anaknya tersebut (ANAK IIT (10 tahun),ANAK III (9 tahun) dan ANAK IV (4 tahun), adalah anak syahperkawinan Pemohon dan Termohon;13.

Pancoran Mas Kota Depok, yaitu : a) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.b) 1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadaya.c) 1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 14

2)3)4)5)6)7)8)9)10)1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman Pelaksanaan Bantuan StimulanPerumahan Swadaya.1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata CaraSeleksi, dan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadaya1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02 Tahun2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pedoman Pembuatan

Pancoran Mas KotaDepok, yaitu :1) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06Tahun 2013 tanggal 11 Jumi 2013 tenatang Pedoman PelaksanaanBantuan Stimulan Perumahan Swadaya.2) 1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor O01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria,Persyaratan, Tata Cara Seleksii dan Tugas Tenaga PendampingMasyarakat Perumahan Swadaya3) 1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02Tahun 2014 tanggal 14 April 2014

Pancoran Mas Kota Depok,yaitu :1) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman Pelaksanaan Bantuan StimulanPerumahan Swadaya.2) 1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata CaraSeleksi, dan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadaya3) 1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02 Tahun2014 tanggal 14 April 2014

Smgf)g)a)b)Cc)d)e)8)LH)2111 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013tanggal 11 Jum 2013 tenatang Pedoman Pelaksanaan Bantuan StimulanPerumahan Swadaya.1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata CaraSeleksi, dan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadaya.1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02 Tahun2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pedoman

Pancoran Mas Kota Depok, yaitu :a) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman Pelaksanaan Bantuan StimulanPerumahan Swadaya.b) 1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata CaraSeleksi, dan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadaya.re) 1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02 Tahun2014 tanggal 14 April 2014

Sutji Mintarti, MT, yaitu : a). 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.b). 1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat Perumahan Swadayac). 1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 14 April

PancoranMas Kota Depok, yaitu :1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor06 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang PedomanPelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ;. 1 (Satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria,Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga PendampingMasyarakat Perumahan Swadaya ;. 1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 02 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang

Sutji Mintarti,MT, yaitu :1). 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor06 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang PedomanPelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.2). 1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria,10).Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga PendampingMasyarakat Perumahan Swadaya.1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 02 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang

Sutji Mintarti, MT, yaitu:1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman PelaksanaanBantuan Stimulan Perumahan Swadaya.. 1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria,Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga PendampingMasyarakat Perumahan Swadaya. 1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pedoman

Sutji Mintarti, MT,yaitu :1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman PelaksanaanBantuan Stimulan Perumahan Swadaya.. 1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria,Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga PendampingMasyarakat Perumahan Swadaya. 1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 02Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pedoman

Oleh sebab itupenerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10ayat 9 huruf jo Pasal 13 jo Pasal 31 jo Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor: 57 tahun 2010 tenatang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;Hal. 24 dari Hal. 56 Putusan Perkara No. 65/G/2017/PTUNMDN16.

dilakukanverifiaksi guna meneliti kelengkapan dokumen atau belanja sebelumnya,selanjutnya di verifikasi lagi di BPKAD untuk penerbitan SP2D;e Bahwa setelah dilakukan pencairan dana Ganti uang Ill tidak adapertanggungjawaban dibuat oleh Bendahara dan diserahkan kepada BPKAD;e Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;9.SaksiAbd Jabbar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunayi hubungan keluarga;Bahwa saksi tidak mengetahui tenatang

menyiapkan dokumen anggaran atas bebanpengeluaran dana GU IIIBahwa saksi tidak pernah mengunakan Dana GU III pada tahun anggaran 2013;Bahwa saksi mengetahui pencairan dana GU III pada Bulan Oktober 2013 padasat itu Bendahara telah diganti dengan Raka Nata kusuma;47Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwamembenarkannya;13.Saksi Lulu, keterangan saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa saksi tidak mengetahui tenatang

Oleh sebab ituPenerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal10 ayat 9 huruf jo Pasal 13 jo Pasal 31 jo Pasal 50 Peraturan PemerintahNomor : 57 tahun 2010 tenatang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Putusan No.66/G/2017/PTUNMdn Halaman 2416.

tentang Kartu Keluarga (KK) atas nama Ulmi, P14 tentang Kartu tandaPenduduk (KTP) Elektronik atas nama Ulmi Muhri, P15 tentang SuratKeterangan Telah Melangsungkan Pernikahan Nomor 122/Kons/l/2008, yangdikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia di JeddahArab Saudi, P16 tentang surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/383/I/2019/SPKT,tanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Ende, P17tentang Akta Kelahiran Nomor 5308LT221020180029, tanggal 22 Oktober2018, P18 tenatang

Rp. 11918. 244 + Rp. 9.791.760 = Rp. 50.650.004 (lima puluh juta enam ratuslima puluh ribu empat rupiah ) harus masuk keperusahaan.Jadi jika mengacu ke UU No 13 tahun 2003 tenatang ketenagakerjaanPasal 88 ayat 1 ( setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilanyang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ) dan padapasal 90 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan( pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 89).

Terdakwa datang ke kantor Polsek Cigugur lalumenemui Saksi di ruangan, saat itu) Terdakwa memintaagar penangkapan kayu dibebaskan karena pengakuanTerdakwa telah ada kesepakatan dengan masyarakat yangmenangkap, setelah itu) Saksi menemui Asper atas namaSaksi Yunus di kantor Asper Parigi untukmengkoordinasikan tenatang penangkapan kayu jatitersebut.3.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tenatang Pendaftaran Tanah, olehkarena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya Tentang Dilatoria Bahwa dasar yang menjadi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat saat ini status obyeknya adalah Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulireio seluas 1.433.28 Ha terdaftar atas nama PT.

Pasal 24Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tenatang Pendaftaran Tanah, dan telah sesuai juga denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersin dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimanasebelumditerbitkan Hak Guna Usaha hasil

Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PPNomor 24 Tahun 1997 tenatang pendaftaran tanah, menyebutkan pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menurut pelaksaan hak tersebutapabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbutkannya sertifikat itu tidakmengajukan kebertan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;Bahwa dikarenakan gugatan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tenatang Pendaftaran Tanah,Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2014./PN Lbp..oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya.4.

Saksi TAN TENG SUN Bahwa saksi tidak mengetahui tahu tenatang permasalahan gugatansengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat , saksi hanya dimintadatang oleh Tergugat di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskanposisi tanah milik Mamak saksi;" Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik mamak saksi. Hanya saja Pak SAMSIpernah bilang pada saksi, katanya tanah SAMSER bersempadan dengantanah kamu?

wars Ahmad Husein yaitu isterinya bernama UmiKalsum dann anak anaknya empat orang bernama Karmila Husein yaitu isterinyabernama Umi Kalsum dann anak anaknya empat orang bernama Karmila HuseinMuhammad Arif Syahputra, Makruf Novri Laksamana bin Ahmad Husein AhmadKazanova;Bahwa ahlii waris Ahmad Husein masih memeluk agama Islam;Bahwa tanah yang mereka pertengkarkan adalah tanah yang berada di Jalan KulimBahwa tanah yang berada di Kulm tersebut luasnya sekitar empat hektar;Bahwa saksi tidak tahu lagi tenatang

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tenatang Pendaftaran Tanah, dimanasebelumnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridisdan apabila ternyata tidak ada ketentuan hukum yang tidak dilaksanakan sepertipenetapan batasbatas bidang tanah, pengukuran, pemetaan, PanitiaPemeriksaan Tanah A untuk Pendaftaran secara sporadic atau Panitia Ajudikasiuntuk pendaftaran secara

Nomor : 610/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pstpersiapan penandatanganan kontrak dan meminta Penggugatuntuk menyampaikan paparan tenatang analisa waktupelasanaan menjadi 30 hari kalender dan memesankan kepadaPenggugat bersedia membuat Surat pernyataan tentangkesanggupan melaksanakan pekerjaan selama 30 harikalender ;Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014 Penggugat telahmenyampaikan paparan pelaksanaan pekerjaan selama 30 haridan telah membuat Surat pernyataan sanggup melaksanakanpekerjaan selama 30 hari kalender

gugatan serta pokok gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasidimana penggugat dan tergugat telah sepakat untuk melaksanakan perjanjiansewa menyewa tanah yang dituangkan dalam perjanjian tertulis tertanggal 12April 2028 (bukti P1) dimana Penggugat telah menguraikan secara jelas dalamposita gugatannya yang mana maenjadi dasar Penggugat menuntut agarTergugat dinyatakan wanprestasi/ingkar janji karena tidak memenuhi pokokperjanjian yaitu pembayaran sewa menyewa tanah, dengan demikian eksepsiTergugat tenatang

Bahwa Rekening Rektor yang penggunaannya untuk oprasional kantor,banyar gaji pegawai non PNS selama masa transisi sebagaimana diamanatkasndalam Permenristekdikti No 33 tahun 2015 tenatang OTK Unimor pasal 84 dan85, tidak memiliki relasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,Rekening Rektor tidak diketahui oleh Mentri saat pembukaan buku rekening,Menteri tidak menandatangani atau menyimpan uang direkening Rektor bahkantidak ada uang negara dalam Rekening Rektor sehingga memiliki alasan hukumuntuk