Ditemukan 2370 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 20003 20009 2002 2000 20132 20000 20032 200502 2000ã 200m2 20022 20202
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-12-2012 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 31-07-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 554/Pdt.G/2012/PN-Jkt.Pst
Tanggal 12 Nopember 2013 — PT. JAMAN SENTOSA >< MOCHTAR RIYADI,Cs
94 — 25
  • Pst.berdasarkan Akta Jual Beli 25 September 2000, No.25/Gambir/20002.yang dibuat dihadapan Veronica Lily Dharma, S.H. sesuai prosedur yang berlakuMenyatakan sertipikat Hak Guna Bangunan No.304/Gambir atas nama Perseroan Terbatas "PT.MARDHIKA ARTHA UPAYA", berkedudukan di Jakarta, adalah sah menurut HukumApabila Ketua Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ExAequo et Bono).Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, TurutTergugat II telah mengajukan
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 25-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 93/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 5 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT SILVA INHUTANI LAMPUNG
Terbanding/Penggugat : HJ. MUSTIKA RENY
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
111 — 78
  • PLUIT 500 500.000.000WINATA, NIK: is TIMUR RAYA31720127016 Utama NO. 25, PLUIT,20002 TTL: PENJARINGANTELUKBETUNG, 27Januari 1962PT. BUDI JL. IKAN 1.000 1.000.000.0AGRO KAKAP NO.9 00MAKMUR 12,PESAWAHAN,TELUK BETUNGDJUNAIDI Direktur PURINUR, NIK: KEMBANGAN A31730804105 4/B,20001 TTL: KEMBANGAN,JAKARTA, 04 KEMBANGANOktober 1952LIEM Komisar JL. IKAN Halaman 30 dari 88 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — dr. ISKANDAR, M.Kes
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.582 K/Pid.Sus/2014jemaah umroh untuk Januari sampai dengan Desember tahun 2011adalah sebagai berikut :> Jumlah Jemaah 6.454 orang> Uang Masuk 20 20222 20002= Rp2.505.410.000,00> Bayar PNPB Rp 124.940.000,00 Pembelian Vaksin Rp1.717.610.000,00. Bahwa kemudian setelah dr. Suwignyo dan drg. Mariane br Tobingmelakukan pembayaran pembelian vaksin jenis Manveo kepada masingmasing distributor yaitu PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-12-2015 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 230/PID.SUS/TPK/2015/PN SBY
Tanggal 28 April 2016 — Jaksa Penuntut:
SUCIPTO, SH.
Terdakwa:
1.M. NASIRI MUIN Als M. NASIRI AR
2.NASRUDIN
120 — 8
  • Saksi SAHRI ; 20002 neon nnn n enn enn enna nn nn nnn nnnn nnn nenenenne Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwa II; Bahwa saksi mempunyai hubungan familik dengan terdakwa derajat ke 4; Bahwa terdakwa bekerja sebagai kasir di Koperasi BMT Sidogiri Kec.Robatal Kab. SAMpand; nn nn nnn cence neem nnn mene nn mene nc nncnen Bahwa saksi pada tahun 2011 bekerja sebagai pimpinan redaksi majalahbulanan Ratu Ebu di Kab.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
1.TONY HARSONO
2.TAMIN SUKARDI
3.ANWAR SUSANTO
4.JAMES TANTONO
5.GANI
6.TEDY SUTRISNO
7.HERMANTO SUMARTA
8.ENDANG TANDIONO
9.SENAJAN
10.HASTOMO TANADY
11.SWARNO THANUR
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS ANDALAN NUSA
2.RACHMADY TANADY
3.TANSRI CHANDRA
4.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I
Turut Tergugat:
1.BANK BCA KCU MEDAN
2.Kantor Pusat BANK MESTIKA DHARMA
3.Kantor Cabang BANK UOB
4.Kantor Cabang BANK MANDIRI
5.Kantor Cabang PEMUDA MEDAN BANK ARTHA GRAHA
6.Kantor CIMB Niaga
7.Kantor MAYBANK
8.Kantor Bank BTN
9.Kantor City Bank
10.Kantor Bank Permata
11.Kantor Bank HSBC
12.Kantor Panin Bank
158 — 58
  • Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 20002 TentangPengadilan Pajak menyebutkan:Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antaraWajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atauGugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihanberdasarkan Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.7.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 13 Februari 2014 — DAMRAN, S.T
72 — 15
  • KREARSINDO) 00 20002 oon one one nce noeCV. ARYA PRATAMA,; " 2202002222 02 one noe noePT. ADITAMA KARYA,; " 27" 7222 220 2222 noe oov PT. SEKONDWITUNGGAL PUTRA,; > Bahwa pada tanggal 26 April 2013, dilakukan evaluasi dokumen., NS SN SKkualifikasi dan semua perusahaan memenuhi syarat (lulus) Kemudiandilanjutkan dengan pembuktian dokumen kualifikasi.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 31-10-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA
Tanggal 31 Oktober 2011 — H. SURIADI, S.Hut Bin ABDULLAH
94 — 16
  • perjalanan dinas sehingga secaraotomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaankegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiranpenjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188/HK 149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentangBelanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,dengan demikian perbuatan terdakwa tidak mempedomani dantelah bertentangan dengan ketentuan ketentuan sebagaiberikut:1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 20002
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-03-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1349 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — 1. BURHANUDIN/BUJANG LEMPET bin DAHAMIN;, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN cq. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL (BPTU) SAPI DWIGUNA DAN AYAM SEMBAWA
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat seluas155,45 hektar di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa guna menguatkan dan memastikan kembali luasnya lahan yang telahdiserobot oleh Para Tergugat di atas, pada tanggal 20 Juli 2011 telahdilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Banyuasinterhadap lahan sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPengukuran Lahan Jarahan BPTU Sapi Dwiguna dan Ayam SembawaNomor 20002
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 08-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39 / PDT / 2014 / PT.PLG
Tanggal 8 Mei 2014 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
44 — 21
  • kesefakatan dalam Berita AcaraTanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawasdengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menyatakanPeta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagai acuan / pedomanpenentuan pengukuran batas Wilayah Pemerintah kabupaten MusiRawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah PerbuatanIngkar Janji (Wanprestasi).Memerintahkan kepada Tergugat I (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi / melaksanakan kesefakatan dalam BeritaAcara Tanggal 20 Maret 20002
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/LH/2018/PTUN.SMD
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, SH, MH
Tergugat:
Walikota Samarinda
798 — 563
  • Tolok Ukur Pokok Sengketa:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Peratun yang berbuny):20002 0202 nnen nn none nn nenennnnneSengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatHalaman 108 dari 130 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.SMDdikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 14-06-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Juni 2012 — FACHRUDIN YASIN;
145 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ATM dan PT.ABM tersebut tertuang dalam Nota Analisa No.CGR.CRM/Tim3.023/20002 tertanggal 11 Juli 2002 oleh Sub Tim Due DilligentCorporate Ill. Adapun hasil due dilligence itu antara lain ialah hargawajar yang akan ditawarkan untuk pembelian itu sebesar USD 11,05Juta. Pada saat itu, kewajiban PT. ATM dan PT. ABM cukup besar,Hal. 57 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/2012yaitu kurang lebih 400 Milyar.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 7 September 2018 — Penggugat:
M.SAID ZAKARIA
Tergugat:
1.ZALDY SOFYAN,SH
2.PT.TJITAJAM
3.EKO SUPRIYADI
4.AJAJI AZIS
5.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
6.WALIKOTA MADYA DEPOK
7.Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
8.BUPATI KABUPATEN BOGOR
9.Kepala Kantor BPN Kota Depok
10.Camat Bojonggede
11.Camat Cipayung
451 — 1307
  • ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannyaKuasaPenggugattelah mengajukan buktibukti Surat yaitu :1.Foto copy Surat Garapan Tanah atas nama M Said Zakaria, diberitandaP1;Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan, diberi tanda P25Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan, diberi tanda P3:Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan, diberi tanda P4;Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan, diberi tanda P5;Foto copy Akta Hibah Nomor 126/FABNS/X1I/20002
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-10-2010 — Upload : 20-01-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 172/Pid.B/2010/Pn.Sda
Tanggal 28 Oktober 2010 — A R I D I
27 — 7
  • .: aweennnnnnn annem nn nn een mennnnnn3, Menghilangkan nyawa orang lain 3 ++~10ee sere eeeAd1 Unsur barang siapa, 220000 20002 22000222 eee eeMenimbang, bahwa unsur barang siapa diartikan setiap orang sebagai subyek hukumyang dapat diminta pertangungjawaban dalam segala tindakannya apabila perbuatannyamemenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan; Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini155adalah ARIDI yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 09-12-2010 — Putus : 26-03-2012 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 32 / Pdt. G / 2010 / PN.Sky
Tanggal 26 Maret 2012 — H. M. BASIR THOLIB -lawan-DAUSIA BINTI ZAWAWI, dkk
64 — 5
  • mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono).Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga telah mengajukan Replik tertanggal 10Agustus 2011, sedangkan Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Agustus2011;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmenyerahkan buktibukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yaituberupa :Alat bukti Surat :1 Surat Kuasa Apalis Sahabudin Arpan kepada Bukti P.01H.M.Basir Tholib tertanggal 10 September 20002
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 06-07-2018
Putusan PN MANOKWARI Nomor -15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk
Tanggal 22 Februari 2018 — -DR. Ir. YANUARIUS RENWARIN,M.S
206 — 241
  • mengajukan surat tersebut adalah saksi ALBERTROMBE, SE selaku Ketua Harian KONI Papua Barat;Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PN.Mnk halaman 83 dari 333Bahwa terkait dana yang ditarik oleh KONI Papua Barat sebesarRp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) dari dana HibahRp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) saksi tidakMIG NGC TANT j=== ==~ == ric riceBahwa tidak pernah saksi menerima hadiah dalam bentuk uangmaupun barang dari saksi ALBERT ROMBE, SE maupun saudaraYAN RENWARIN>32 7" 20002
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-12-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 26/Tipikor/2012/PT PBR
Tanggal 16 Januari 2013 — Pembanding/Terdakwa : DRS. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM
Terbanding/Jaksa Penuntut : MOCH RUM, SH
130 — 69
  • (D.6);
  • 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/VI/20002/621 tanggal 3 Juni 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. PT. Triomas FDI , yang ditanda tangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI beserta lampiran peta.
    (D.6);2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/VI/20002/621tanggal 3 Juni 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawanperihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip PencadanganLahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. PT. Triomas FDI , yangditanda tangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI beserta lampiranpeta.
    (D.6);2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/VI/20002/621tanggal 3 Juni 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawanperihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip PencadanganLahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. PT. Triomas FDI , yangditanda tanganioleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI beserta lampiran peta.
    (D.6);2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/VI/20002/621tanggal 3 Juni 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawanperihalrekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan untukUsaha Hutan Tanaman an. PT. Triomas FDI , yang ditandatanganioleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI beserta lampiran peta.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 7 April 2014 — BENI VIVAL DATUK RAJO SAMPONO PGL DATUK BIN BUSTAMAM YASIR
37 — 11
  • Unsur Setiap Orang : 20002 2022n nnn nnn nnn ne nn nnn en nen nnn n nen neeMenimbang, yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adalahorang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) tidakmengharuskan adanya
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 13 April 2016 — IRWAN HENDARMIN, S.Kom
119 — 55
  • Saksi YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaankepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggarandan saksi YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siarkepada Terdakwa dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDIselaku Kuasa Pengguna Anggaran.neceneeenene Perbuatan terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No.31 tahun 1999 joUU No.20 tahun 2001 tentang = pemberantasan tindak PidanaKorupSl. 222022 20002
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-01-2011 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Januari 2011 — PT. MULYAKARYA JAYACO >< MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Cs
92 — 57
  • Surat No.KS0215607/DPRRI/2000 tanggal 27 Nopember 20002. Surat No. KS02/3509/DPRRI/2002 tanggal 28 Agustus 20023. Surat No.PW.006/8309/DPRRV2005 tanggal O05 #Desember2005;B. KPK RI dengan suratnya :1. Surat No.R.687/B.PIPM/KPK/IV/2005 tanggal 12 April 2005,2. Surat No.R.909/D.PIPM/KPKN/2005 tanggal 13 Mei 2005C. Kapolri dengan suratnya :1. Surat No.Pol. : B./1578/RA/VIIV2006/ Bareskrim tanggal 31 Juli2006D. Depnaker dengan suratnya :1. Surat No.B.1335/DPPTK/X1I/2009 tanggal 16 Nopember 2009E.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
219 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BB D10);1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenPelalawan Nomor : 522.1/PR/V/20002/416 tanggal 2 Mei 2002 yangditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal RekomendasiPertimbangan Teknis Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk UsahaHutan Tanaman a.n. CV. Putri Lindung Bulan, yang ditandatanganioleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI. (BB D11);2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/VI/20002/621Hal. 65 dari 1737 hal.
    (BB G13)2 (dua) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenPelalawan Nomor : 522.1/PR/XII/20002/2024 tanggal 30 Desember2002 yang ditujukan kepada Direktur CV. BHAKTI PRAJA MULIAperihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT a.nCV. BHAKTI PRAJA MULIA.
    TENGKU ZUHELMI.2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/VI/20002/621tanggal 3 Juni 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihalRekomendasi Pertimbangan Izin Prinsip Pencadangan Lahan untukUsaha Hutan Tanaman a.n. PT. Triomas FDI , yang ditandatanganioleh Ir. H.
    Bambang Pudji Suroto.1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenPelalawan Nomor : 522.1/PR/V/20002/416 tanggal 2 Mei 2002 yangditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasiPertimbangan Teknis Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk UsahaHutan Tanaman a.n. CV. Putri Lindung Bulan, yang ditandatanganioleh Ir. H.
    AZMUN JAAFAR berikut 1(satu) lembar asli Peta Lampirannya.2 (dua) lembar asli Surat dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenPelalawan Nomor : 522.1/PR/XII/20002/2024 tanggal 30 Desember2002 yang ditujukan kepada Direktur CV. BHAKTI PRAJA MULIAperihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT a.nCV.