Ditemukan 2489 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg Tanggal 26 Januari 2017 — Ir. Imran
145 — 38
145 — 38
Rw, mereka seakanakanmemeras;Bahwa Aulia Rahman, saksi bertemu dilapangan yang memasukan dia katanyaLoan Yard Sumabrata dan setelah saksi bertemu dengan Loan Yard Sumabratadan dia mengatakan Aulia Rahman itu adalah Pelaksana Lapangan dia, jadimenurut perkiraan saksi dia itu mulai kerja dilapangan pada saat proyek berjalansudah berjalan 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu;Bahwa Tentang pergantian ground anchor ke shotcrete itu sebelumnya setiaprapat yang kami adakan setiap Jumat masalah itu selalu kami bahas
Register : 06-12-2018 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN PADANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg Tanggal 26 April 2019 — Penuntut Umum:
PERRY RITONGA,SH
Terdakwa:
1.Ir. SJAFRI MUCHTAR bin MUCHTAR NOER Pgl. PAK EPI
2.ARIS WIBOWO,ST Bin SOETIRMAN PAG ARIS
118 — 53
PERRY RITONGA,SH
Terdakwa:
1.Ir. SJAFRI MUCHTAR bin MUCHTAR NOER Pgl. PAK EPI
2.ARIS WIBOWO,ST Bin SOETIRMAN PAG ARIS
118 — 53
tempat kegiatanPembangunan Turap dan Penguatan Dinding Lahan Rumah Sakit Jiwa Prof.HB SAANIN Padang;Bahwa saksi setiap hari ker ada di lapangan;Bahwa saksi dengan PPTK selalu berkordinasi;Bahwa saksi berkordinasi dengan PPTK sesuai dengan perubahan yang adadi addendum;Bahwa saksi pernah melihat KPA dan PA dilapangan;Bahwa secara visual saksi melihat lokasi bangunan pertama adalah tanahberawa dan ada kemiringan tanah dan ada pengabungan bangunan denganrumah sakit jiwa;Bahwa pembahasan addendum di bahas
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk Tanggal 16 Oktober 2014 — - LUQMAN Bin ABDUL RAHMAN
84 — 78
84 — 78
Supriyono)merekapitulasi dan mengoreksi usulanusulan yangada.Bahwa Setelah usulanusulan tersebut dikoreksidan di rekapitulasi, usulan tersebut dikonsultasikan kepada Direktur untuk bersamasama di bahas. MHasil rekapitulasi tersebutdirangkum kembali secara lebih lengkap danterperinci. Kemudian pada akhir bulan Juni tahun2012 ada informasi by phone (melalui telepon)kepada Saksi yaitu dari Staf Pelayanan MedisDinas Kesehatan Provinsi Lampung yang bernamaSdri.
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 18 April 2019 — Alam Rahadian Muharam
93 — 35
93 — 35
kepada BUD.Bahwa DPKAD tidak kewajiban melakukan verifikasi terhadap LPJ maupunSPJ yang dibuat oleh yayasan sebagai pengguna dana bantuan hibah.Berdasarkan peraturan Bupati nomor 14 tahun 2016 pasal 53 pengawasanatas pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan olehaparat pengawasan fungsional instansi pemerintah ;Bahwa yang menentukan jumlah nominal bantuan hibah yaitu atas usulanSKPD dalam hal ini Bagian Kesra yang diusulkan ke tim anggaran pemerintahdaerah, selanjutnya di TAPD di bahas
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — H. MAHMUD IIP SYAFRUDIN, S.IP, MA, Bin H. SAIFULLAH (Alm)
88 — 11
88 — 11
Perubahan ini bisa dihilangkan, bisa jugaditambah maupun dikurangi anggarannya, tapi dalam RAPBD tahun 2015ini, tidak ada perubahan sama sekali, hal ini saksi ketahui karena RAPBDsebelum dibahas ada sama saksi begitu juga APBD yang ditetapkan;Bahwa pada dasarnya KUA PPAS yang diajukan oleh setiap SKPDsebelum dibahas dalam rapat gabungan terlebih dahulu di bahas dalambadan anggaran dan tim perumus tapi dalam hal ini Badan Anggarantidak pernah mengadakan rapat, tapi langsung ke tim asistensi untukdisinkronkan
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ;
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
109 — 31
109 — 31
pengurusan Perda;Bahwa tahun 2010 PT GSM dengan PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa) ini satukantor, setelah 2012 PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa) menjadi anak perusahaanpenanganan diluar PT GSM, pembentukan PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa)2010, 2011 ada Pansus produk hukum yang mengikat PT SMP (Sampang MandiriPerkasa);Bahwa saksi kenal dengan saudara terdakawa, Noertjahya dan terdakwa masihkeluarga terdakwa ponakannya Noertjahya;Bahwa Akta Notaris No. 20 pernah disampaikan di rapat;Bahwa stelah di bahas
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk Tanggal 8 Desember 2015 — SURYADI ROKHDIHARJO,SE Bin TEOGIMANTORO (Alm)
110 — 35
110 — 35
Saksi MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA, ST, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungankeluarga;Bahwa anggaran program pergola menjadi membengkak dari Rp.3,3 Milyarmenjadi Rp.6, Milyar lebih yaitu karena pada saat APBD murni 2013 adaevaluasi dari Gubernur bahwasetiap anggaran harus masuk dalam KUA PPASdan APBD harus sejalan, lalu akan kita bahas di perubahan dan bukannyalaporan dari BLH, setelah perubahan pada saat
Register : 24-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb Tanggal 10 Nopember 2016 — MARKUS F. FANGOHOY, SE
154 — 60
154 — 60
lengkap maka permohonan tersebut diprosesoleh Kasi Pemasaran dan diteruskan kepada Pimpinan Cabang hal ini jugatergantung dari Plafond kredit yang diminta bila kewenangan cabang makaputusnya juga di cabang, apabila kewenangan di kantor pusat maka prosescabang usulkan ke Kantor pusat melalui Devisi Kredit, Kepala DivisiPengendalian Keuangan dan Teknologi, Kepala Divisi Treasuri ( tahulalouKepala Divisi Perencanaan Strategis dan Korsek ) dan Direktur Pemasaransebagai Ketua Komite Kredit, setelah komite bahas
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
145 — 256
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
145 — 256
dilibatkan olehKetua Koperasi dalam proses untuk mendapatkan bantuan dana hibah dariKementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp825.000.000, (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);Bahwa Sejak saksi terpilin menjadi anggota pengawas koperasi (KSU) KaryaDharma melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 30 Maret 2015Halaman 76 dari 235 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN Gtosaksi tidak pernah diundang atau diminta oleh Ketua Koperasi untuk mengikuti rapat dalam pengurusan koperasi;Bahwa yang bahas
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg. Tanggal 10 Maret 2016 — IMRON ROSYADI, ST (TERDAKWA)
104 — 28
104 — 28
Dua hal itulah yang saksi bahas dengan semua yang hadir dansaksi memberikan solusinya seperti keterangan saksi tersebut di atas.Perintah kepada PPHP tidak saksi lakukan karena saksi tidak mengetahuisiapa yang terlibat sebagai PPHP dalam pekerjaan Kolam Retensi tersebutdan itu bukan urusan ranah saksi untuk mencampuri urusan PPHP.
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana
Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
158 — 30
158 — 30
13.199 68.226.338.000Selanjutnya disebut Fakta2):3) Bahwa setelan melalui tahapan asistensi dengan Kementerian PU, DirjenAnggaran, Kementerian Keuangan dan BPKP Perwakilan Gorontalo di perolehrealisasi Anggaran DAK Tambahan Tahun 2015 senilai Rp. 65.000.000.000,(enam puluh lima miliar rupiah) untuk pekerjaan Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kota Gorontalo selanjutnya akandiproses ke dalam APBD Perubahan tahun 2015 dan sebelum dibahas diDPRD Kota Gorontalo terlebin dahulu di bahas
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 20 Juni 2012 —
559 — 372
559 — 372
Berikut adalah beberapa hal pokok dalam perspektif kebijakanyang tidak KPPU bahas sama sekali.Bila KPPU melakukan pemeriksaan dan penghukuman kepada peserta tenderproyek negara/pemerintah secara semenamena, bagaimana kelanjutanpembangunan nasional?Apa pertimbangan KPPU ketika memutuskan untuk memeriksa suatu perkara,baik perkara laporan maupun inisiatif, yang berkenaan dengan kebijakanpembangunan nasional?
Register : 27-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 16 Februari 2017 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
467 — 766
467 — 766
Rp. 570.000.000.000, (lima ratus tujuh puluh miliar)untuk di bahas oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ;Bahwa saksi tidak tahu kapan Tim TAPD melakukan pembahasan usulankegiatan tersebut dilaksanakan serta dimana dilaksanakannya karena saksitidak menghadiri kegiatan tersebut, karena saksi fokus pada usulan belanjamodal dari satker ;Bahwa salah satu alasannya karena terhadap dana penyertaan merupakanbagian perekonomian Sekda Bengkalis, sedangkan Bagian PerekonomianSekda Bengkalis ada dibawah
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS
vS.
- H. TAJANG HS
129 — 20
129 — 20
A Tiga ; Putusan No. 70 /Pid.Sus/2012/PN.Mks Page 122 Bahwa dalam hal susun laporan data yang saksi ambil yangberhubungan dengan bagian lain, saksi bahas laba rugi adapendapatan dan biaya, pendapatan saksi cantumkan jual mobil danbunga dan untuk informasi berapa besar bunga saksi ambil data dariAndi Nasrullah dan untuk besar beban saksi ambil data dari Yanti ; Bahwa untuk melakukan pembukuan semua data saksi ambil dariYanti ; Bahwa Yanti tidak membuat laporan bulanan karena waktu itu PT.
Register : 23-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.PBR. Tanggal 15 April 2013 — Drs. BUCHARI ARAHIM, MM
102 — 21
102 — 21
Bila Plafond kredit kKewenangan dari Dirut makapermohonan itu di bahas di divisi kredit maka hasilnya diajukan oleh pindivkredit kepada Direktur Pemasaran untuk dimintakan rekomendasi /persetujuannya agar permohonan itu dapat diteruskan kepada Dirut untukdimintakan keputusannya menyetujui atau menolak.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 153/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg. Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. TYAS SAPTO NUGROHO Bin SOEDIRO (TERDAKWA)
92 — 25
92 — 25
Dua hal itulah yang saksi bahas dengan semua yanghadir dan saksi memberikan solusinya seperti keterangan saksi tersebut diatas.
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
133 — 23
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
133 — 23
di tuangkan di dalam gambaruntuk dibahas bersama dalam rapat koordinasi mingguan.Tanggal 17 Desember 2014, Hasil rapat adalah sebagai berikut :Deviasi mencapai 10,7 dari rencana progres pekerjaan sehinggarencana (18.20) sehingga progress pekerjaan 7.50%Tanggal 25 Desember 2014, Hasil rapat adalah deviasimencapau (11.23) dari rencana progress pekerjaan 18.20%sehingga progres riil adalah 6.97%Bahwa Terhadap laporanlaporan rapat mingguan tersebutterdapat pembahasan yang setiap minggunya selalu di bahas
banyakhutang, jika diajukan sebagaimana kondisi sebenarnya makapencairan termyn I hanya untuk bayar hutang sedangkanuntuk melanjutkan pekerjaan Penyedia tidak ada mempunyaidana lagi dan saksi Herri Aprianto memerintahkan saksi untukmenaikkan progresnya pekerjaannya (markup) sebesar 5%,dengan catatan setelan seminggu dari pencairan termyin Penyedia diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang progresnyaSignifikan yaitu pekerjaan Cor Kolom atas gedung teknis (menjadihutang pekerjaan), hal ini juga di bahas
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
157 — 51
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
157 — 51
di tuangkan di dalam gambaruntuk dibahas bersama dalam rapat koordinasi mingguan.Tanggal 17 Desember 2014, Hasil rapat adalah sebagai berikut :Deviasi mencapai 10,7 dari rencana progres pekerjaan sehinggarencana (18.20) sehingga progress pekerjaan 7.50%Tanggal 25 Desember 2014, Hasil rapat adalah deviasimencapau (11.23) dari rencana progress pekerjaan 18.20%sehingga progres riil adalah 6.97%Bahwa Terhadap laporanlaporan rapat mingguan tersebutterdapat pembahasan yang setiap minggunya selalu di bahas
banyakhutang, jika diajukan sebagaimana kondisi sebenarnya makapencairan termyn I hanya untuk bayar hutang sedangkanuntuk melanjutkan pekerjaan Penyedia tidak ada mempunyaidana lagi dan saksi Herri Aprianto memerintahkan saksi untukmenaikkan progresnya pekerjaannya (markup) sebesar 5%,dengan catatan setelan seminggu dari pencairan termyin Penyedia diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang progresnyaSignifikan yaitu pekerjaan Cor Kolom atas gedung teknis (menjadihutang pekerjaan), hal ini juga di bahas
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
Ir. Ali Hasmi bin alm. M. Jinu
520 — 82
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
Ir. Ali Hasmi bin alm. M. Jinu
520 — 82
karena terhadap usulantersebut Dinas PUPR Kab Simeulu tidak ada penyampaian rencana kerjaperubahan;Bahwa setahu Saksi terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatantahun 2017 pada anggaran perubahan tahun 2017 terjadi pada saatpembahasan KUA PPAS perubahan, dikarenakan data yang ada padaRKPKP tahun 2017 Saksi ambil dari data KUA PPAS perubahan yang saatitu diberikan oleh Sdr MUSARDI BASTIAN selaku PPTK KUA PPASperubahan.Bahwa pembahasan terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatantidak di bahas
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
85 — 81
85 — 81
pungut,akan tetapi tidak diajukan olehDinas Kehutanan Kabupaten Mentawai saat itu;Bahwa sebelum terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan nomor 157, tanggal 16Desember 2005, terdakwa menerima surat usulan rapat untuk membahas upahpungut.terdakwa tidak tahu tentang hasil pembahasan rapatrapat yang berhubungan denganupah insentif;Bahwa sebelum ditetapkan jadi Peraturan daerah,terlebih dahulu dibahas bersamasamadengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Mentawai,sesuai dengan mekanismenya dan saat di bahas