ALWI GASIM, Msi
Tergugat:
National Paralympic Comitte Provinsi Kalimantan Timur

,MH, HANDOKO YULIKO EFENDI,SH dan APRIANSYAH,SH,para Advokat pada kantor SUJINONO & ASSOCIATES beralamat di Jl.Bengkuring Raya A. 10 Sempaja Selatan, Kota Samarinda berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 14 Desember 2018, sebagaive eesaee sess PENGGUGAT; Melawan:NATIONAL PARALYMPIC COMITTE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, beralamat diJI.

Urip Sumoharjo RT. 29 No. 2 Samarinda, Kalimantan Timur,SQDAQAL... 2.2... .cc ccc eee cee cee cee cee cee cee eee see eeeeeeeeeaeeeeesissirssrtssesesss TERGUGAT; Majelis Hakim tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berita acara persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14Desember 2018 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal17 Desember 2018 No.

YUSUF, SK dan LUTHER KOMBONG ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ( KPUD ) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Timur dalam pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Periode 2008 2013Hal. 1 dari 83 hal.

Timur.

Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Provinsi KalimantanTimur No.54 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala DaerahDan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 dan SKKPU Provinsi Kalimantan Timur No.57 Tahun 2008 tentang PenetapanNomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 masingmasing tertanggal 26 Maret2008 (bukti T1 dan T2), memang benar Pemohon

Bahwa dari Berita Acara No. 270/520/KPU/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008tentang Repat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilin Pemilu KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008yang termuat dalam Laporan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal10 Juni 2008 (bukti T4), yang dibuat berdasarkan Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun

Kalimantan Timur Tahun 2008, yang dibuatberdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 (lampiran2 Model DC1KWk) sebagaimana yang termuat dalam Laporan RekapitulasiHasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Juni 2008 (bukti T4).Hal. 40 dari 83 hal.

MULKAN,VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, DK

. & Partners, beralamatdi Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSIKALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di JalanBasuki Rahmat Nomor 56, Kota Samarinda;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. Suroto, S.H.

,Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timurdan kawankawan, kesemuanya Aparatur Sipil Negarapada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur,beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 2 KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/1669/DPMPTSPV/2017, tanggal 24 Juli 2017;ll. ADNAN AMANDA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Durian RT.15, Kelurahan Panji,Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, KalimantanTimur, pekerjaan Swasta;Halaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk menundapelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:503/634/IUPOP/DPMPTSP/IV/2017 tanggal 17 April 2017 tentangPerpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada CV. Jasa Ananda selama proses pemeriksaan persidanganberlangsung dan sampai perkara in berkekuatan hukum tetap ataupenetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari.Il.

masingmasingpada tanggal 24 April 2018 dan 27 April 2018 yang pada intinya agarmenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan karena yangbertanggung jawab terhadap keputusan Objek Sengketa adalahGubernur Kalimantan

Timur sebagai pemberi mandat kepada KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiKalimantan Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 23 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman

Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
Tergugat:
PT HUSSOFHA MITRA KARYA

,Notaris di Kota Samarinda Nomor 05 tanggal O7 Januari 2015 dan telahterdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : 0009424.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 26 Januari2015 berkedudukan di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan alamat diJl. MT. Haryono Perum Pemda B 15, RT 002, Kelurahan Karang Anyar,Kecamatan Sungai Kunjang.

Bahwa, meskipun TERGUGAT seolaholah menunjukan itikad baik dengancara membayar Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah), tetapi TERGUGATmelakukannya secara terpaksa oleh karena selain memberikan pembayarankepada PENGGUGAT juga mengirim surat kepada berbagai pihak diantaranya kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan tembusan KejaksaanTinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Negeri Samarinda, Kapolreta Samarinda,Kapolda Kalimantan Timur, tindakan ini mengkonfirmasi TERGUGAT tidakHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor 160

Fotocopy Bukti Surat PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor:092/MMPKT/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017 Perihal Undangan RapatDengan Agenda Rapat Pembahasan Schadule Pemnayaran Piutang diberitanda P.7;Fotocopy Bukti Surat PT Miggas Mandiri Pratama Kalimantan Timur YangDikirim Kepada Pt Hussofha Mitra Karya Nomor:079/MMPKT/III/2017Tanggal 10 Maret 2017 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Ke lv, diberitanda P.8;Fotocopy Bukti Surat PT Miggas Mandiri Pratama Kalimantan Timur YangDikirim Kepada Direksi

Diberi tanda,P.10;Fotocopy Bukti Surat PT Miggas Mandiri Pratama Kalimantan Timur YangDikirim Kepada Direksi Pt Hussofha Mitra Karya Nomor:066/MmpKt/li/2017Tanggal 20 Februari 2017 Perihal Undangan Rapat Koordinasi.

Timur Nomor216/MMPKT/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 Perihal Undangan RapatKordinasi Pada Tanggal 03 Mei 2017, diberi tanda P.15;Fotocopy Bukti Surat PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor057/MMPKT/IV/2017 Tanggal 10 April 2017 Perihal Surat Peringatan, diberitanda P.16;Fotocopy Bukti Surat PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor205/MMPKT/IV/2017 Tanggal 18 April 2017 Perihal Surat Peringatan Kedua.Diberi tanda P.17;Fotocopy Bukti Surat PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor299

Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Tangah Provinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : MUHAMMAD AMIN, SH.
Terbanding/Penggugat : RUDY HERDANY Diwakili Oleh : PETRUS TIBA NEGHA

PUTUSANNomor: 61/PDT/2014/PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkannputusan sebagai berikut dalam perkara antara :Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri R.I, Cq.Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiKalimantan Timur Cq.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana TeknisDinas Wilayah Tengah Provinsi Kalimantan Timur :Berkedudukan di Jalan MT. Haryono No.53 GSamarinda Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasatertanggal 18 Agustus 2011, telah memberi kuasa kepada1. H. SUROTO, SH. 2. RADIANSYAH, SH. 3.MUHAMMAD AMIN, SH. 4. YUNIAR WAHYUNI, SH.5. M.

Timur di Samarinda pada Hari : Rabu tanggal 23Juli 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA SH.MH.

Hakim TinggiPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis,BINSAR SIREGAR, SH.MHum.

Timur diSamarinda, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara ; KETUA MAJELIS, HAKIM HAKIM ANGGOTABINSAR STIREGAR, SH.MHum.

Pemohon:
ANDI HERMAWAN
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.545/K.701/2017 Tentang Pengakhiran Persetujan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Mitra Kumala Energy tanggal 25 Oktober 2017;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.545/K.701/2017 Tentang Pengakhiran Persetujan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Mitra Kumala Energy tanggal 25 Oktober 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasejumlahRp.198.500;- (Seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

MITRA KUMALA ENERGY diwakili oleh AKHIRUDIN
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

;Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur KalimantanTimur, beralamat di jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda, Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1936/Hk/2020, tertanggal18 Maret 2020 2 222 e nnn nn nn nnn nnn ncn en nn nnnnnencnensccenenesSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : Halaman 2 Putusan Nomor :12/G/2020/PTUN.SMDTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Mitra KumalaEnergy dari Gubernur Kalimantan Timur hingga akhirnyaTergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yakni KeputusanGubernur Kalimantan Timur No. 545/K.701/2017 tentangPengakhiran Persetujuan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada PT. Mitra Kumala Energy tanggal 25 OktoberKepentingan Penggugat Yang Dirugikan :20.

Mitra Kumala Energykepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data yangtelah dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kePemerintah Propinsi Kalimantan Timur melalui DinasPertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, yangmembuktikan bahwasanya Penggugat sudah melakukanperpanjangan dan/atau peningkatan JIUP oleh karenanyaseharusnya Tergugat menunda atau tidak menerbitkan obyeksengketa namun ternyata Tergugat tetap menerbitkan

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.545/K.701/2017 tentang Pengakhiran Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.

Sehingga Tergugat terlebin dahulu harus membentukTim untuk melakukan evaluasi terhadap izin izin yang dikeluarkanoleh Bupati/Walikota se Kalimantan Timur, maka hasil kerja Tim inilahyang menjadi salah satu dasar Tergugat untuk dapat melakukanlangkah langkah penertiban terhadap izin izin pertambanganmaupun non pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur, sehinggahasilnya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukumyang berlaku;0222n enone nee5. bahwa dalam perkara ini perlu. diketahui dan

UNOCAL INDONESIACOMPANY KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR vs. PT PIPA MAS PUTIH

PUPUK KALIMANTAN TIMUR M E L A W A N1. GAZALI SIKKIRI RUPPA,dkk

PUTUSANNomor : 21 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, beralamat di Jl. Ir. JamesSimandjuntak, No. 01, Bontang, Kalimantan Timur,Dalam hal ini diwakili oleh KuasaKuasanya yangDOMMAaMa nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nen on ne nnnne1.

Suwandi No. 23, Samarinda, Kalimantan Timur ; 6. ASWANUDIN, S.H., M.H., Advokat, beralamat diJl. Pangeran Antasari, Gg. 4, RT. 1, No. 72,Samarinda, Kalimantan Timur ; 7. ARDI HARTO MULYO, S.H. ; =8. SUKARDI, S.H. ; 9. BENEDIKTUS ANUGERAHRIA, LL, SH. ; ManagerManager dan Staf Bidang Hukum PT. PupukKaltim, beralamat di Departemen Hukum PT.Pupuk Kaltim Jl. Ir.

James Simandjuntak, No. 01,Bontang, Kalimantan Timur ; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 852/DUBtg/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 yang telahdiregister pada Kepaniteraan Pengadian NegeriBontang dengan No. W.18U8/45/HK.02.1/X/2012/PN.BTG tanggal 5 Oktober 2012 ; Semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagaiPEMBANDING ; n2 noonMELAWANGAZALI SIKKIRI RUPPA, 26 tahun, beralamat di Jl.RE. Martadinata, Gg.

Il, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta,Kalimantan Timur;MUHAMMAD KUSNADI, 33 tahun, beralamat di Jl.Kapal Pinisi 7, RT. 042, Kelurahan Loktuan,Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;A'MIN, 29 tahun, beralamat di JI. Kapal Layar 5, RT.024, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,Kota Bontang;22.PengadilanTelah membaca :TAHAR, 50 tahun, beralamat di JI.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 21/PDT/2013/PT.KT.SMDA tanggal 11 Pebruari 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebutditingkat banding ;2.

PenggugatPT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI TergugatKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sumitro
2.Mohammad Idris
3.Murdiansyah
4.Hetty
5.Muhammad Dachri
6.Tukirah
7.Toto Mustofa
Tergugat:
1.Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, yang diwakili oleh H. SUWARNA A.F. selaku GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, 2.PEMERINTAH KABUPATEN PASIR, yang diwakili oleh DRS. YUSRIANSYAH SYARKAWI, selaku BUPATI PASIR, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN PASIR, ; PT. KIDECO JAYA AGUNG

PUTUSANNo. 859 K/Pdt/2006DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1.PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, yangdiwakili oleh H. SUWARNA A.F. selaku GUBERNURKALIMANTAN TIMUR, dan karenanya bertindak untuk danatas nama PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1, Samarinda,Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepadaRICHARD C.

Kideco Jaya Agung atau "PKP2BKJA) dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara (PN Batubara)perusahaan Negara pemegang kuasa pertambangan (waktu itu), berkenandengan tambang batubara di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir ;Bahwa PKP2B KJA dibuat berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 49Tahun 1981 tentang KetentuanKetentuan Pokok Perjanjian KerjasamaPengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara TambangBatubara dan Kontraktor Swasta (Keppres No. 49/1981) Vide Bukti P2 :Keppres No. 49/1981

Soedjoko Tirtosoekotio ;Nomor : 1415/29.02/DBR/99 ;Sifat : Segera ;Lampiran : :Perihal : Rencana Pembelian Saham ;Yang Terhormat ;Gubernur Kepala Daerah Tingkat ;Provinsi Kalimantan Timur ;Di;Samarinda ;Sehubungan dengan surat Bapak Gubernur (in casu, Penggugat ),tanggal 30 Juni 1999 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pertambangan danEnergi Up. Bapak Direktur Jenderal Pertambangan Umum perihal tersebutdiatas, dengan ini kami sampaikan halhal sebagai berikut :Hal. 4 dari 52 hal. Put.

bentuk pengeluaranbiayabiaya untuk memperjuangkan hak dan kepentingan menurut hukumdari Para Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada : biaya perjalananke dan dari, serta biaya akomodasi selama di Jakarta, bagi Gubernur,Sekretaris Daerah dan staf Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (PempropKaltim), bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), bagi Bupati Pasir dan stafPemerintah Kabupaten Pasir (Pemkab Pasir), bagi pimpinan dan anggotaDewan

Bahwa dalam Gugatan aquo, Para Pemohon Kasasi bertindak dalamkapasitasnya sebagai Pemerintah Daerah yang bertindak demi kepentinganRakyat Pasir dan Rakyat Kalimantan Timur dan Bukan Mewakili PemerintahRI;. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak memerlukan kuasa dari Pemerintah RIuntuk melakukan tindakantindakan hukum, sebagaimana yang dinyatakanoleh Judex Facti.

Penggugat:
BAHRUDDIN
Tergugat:
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR C.q. DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN TIMURPengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:32/PENDIS/2017/PTUN.SMD tanggal 2 November 2017 tentang LolosDismissal PrOS@S ; nen nn nnn en enn n nen en ene nnn enenenenennns2.

Surat Rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Kalimantan Timur terkait Penerbitan Rekomendasi Clean andClear PT. Etam Manunggal Jaya Nomor 541.23/6441/PUI/2016 tanggal19 Desember 2016 :2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/440/IUPOP/BPPMDPTSP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 ;Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2017, Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya yang bernama H.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.2. 2. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Cq. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Timur ternyata diwilayah tersebut akan dibangun Bandara/Lapangan Udara oleh Tergugat (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) yang melibatkan peran Tergugat Il(Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur) sebagai salah satu pelaksanadilapangan dan ikut mensukseskan penyelesaian pekerjaan Bandara tersebut ;Bahwa ternyata dalam proses dan progress pekerjaan Bandara tersebut ParaTergugat telah mengambil alih, menguasai dan menduduki lahan/tanah milikHalaman 2 dari 37 Putusan Nomor55/Pdt.G/2017/PN SmrPenggugatsesuai

Permohonan Hak Pakai Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2007(SERIA)1 (satu) Bundel,yang diberi tanda (T.II 5) ;6.

Permohonan Hak Pakai Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Kepada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2007(SERI B)1 (Satu) Bundel,yang diberi tanda (T.II 6) ;Sertifikat Hak Pakai Nomor 502 Tahun 2014,yang diberi tanda (T.Il 7) ;Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 2014,yang diberi tanda (T.II 8) ;Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Bandar Udara Samarinda BaruSungai Siring Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada DirektoratJenderal Perhubungan Udara

Timur(Tergugat !)

Timur (Tergugat ) mengajukan permohonan Hak Pakai kepadaKantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur (Sesuai buktiT.I.5 dan T.IlL6) yang atas permohonan tersebut, oleh Badan Petanahan NasionalPropinsi Kalimantan Timur telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 502 tahun 2014dengan luas tanah 2.348.400M2 (bukti T.II.7) yang terletak di Kelurahan Sungai Siring,Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda; dan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun2014 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Penggugat:
YAYASAN MELATI SAMARINDA
Tergugat:
1.DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Provinsi Kalimantan Timur
2.KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEPULUH Samarinda
3.KETUA KOMITE SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEPULUH
Turut Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pupuk Kalimantan Timur sebagai Turut Tergugat dimana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur

Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas

Pupuk Kalimantan Timur

,CIL
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Gubernur Kalimantan Timur
Terbanding/Turut Tergugat : ATR BPN Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda

BRIAN ANJAT SENTOSA
2.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
3.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

SASANA YUDHA BHAKTI, berkedudukan di Balikpapan, beralamat di PAMTower Lantai 9, Balik Papan Superblock, Jalan Jenderal Sudirman No.47 Balikpapan,Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Luke M.D.

Robinow,Kewarganegaraan Inggris, bertempat tinggal di PAM Tower Lantai 9, Balik PapanSuperblock, Jalan Jenderal Sudirman No.47 Balikpapan, Kalimantan Timur,bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Pemegang Saham No.28 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuatdihadapan Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA, tentang perubahan Direksi danKomisaris PT.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur75242,sebagai TERGUGAT II3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Kalimantan Timur beralamat di Jalan Basuki RahmatNo.56Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur , sebagai TERGUGAT IIITelah membaca :PeBerkas Perkara Perdata Nomor : 133/Pdt.G/2019/PN.Smrr ;2.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA, 3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, 4. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

Gatot Subroto, Kav. 3536, Jakarta 12190,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2012, sebagaiTermohon Banding dahulu Termohon/Pemohon Arbitrase;dan1 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di JalanGajah Mada Nomor Samarinda, Kalimantan Timur;2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTASAMARINDA, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor02, Samarinda, Kalimantan Timur;Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ...

adalah Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara SamarindaBaru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur NomorPihak Pertama : 854 Udara/DishubKS/XI/2007, Nomor Pihak Kedua :062NCRKontr.

Timur atas biaya Pemohon danHal. 5 dari 33 hal.

Bahwa Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Barudi Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor PihakPertama: 854/Udara DishubKS/X1:2007, Nomor Pihak Kedua : 062/NCRKontr.

Timur kepadaWalikota Samarinda, sebagaimana ternyata dalam Surat Gubernur No. 127/K.401/2007/Tanggal 8 Agustus 2007 Tentang "Pelimpahan WewenangPelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siringdari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah KotaSamarinda";Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas dan nyata segala sesuatu hal yangberkaitan dengan Pembangunan Bandara Samarinda adalah sesuai denganWewenang Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa Pemohon juga tidak mendapat

Penggugat:
IBRAHIM SULAIMAN
Tergugat:
1.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Pendidikan Cq. SMP Negeri Dua Samboja
2.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Kesehatan Cq. Rumah Sakit Jiwa Samarinda