KALITRA BERSINAR MANDIRI VS TERGUGAT : KELOMPOK KERJA 037-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

Hal.1KELOMPOK KERJA 037PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERAUTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DANTATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUNANGGARAN 2017, berkedudukan di Jalan Teladan No.15Medan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor895.7/57/SPT/ULP/2017, tanggal 17 Mei 2017, yang terdiri dari :1. AHMAD TARMIZI NASUTION, S.T./Ketua Pokja ; 2. JINTAR HARIANJA, S.T./Sekretaris Pokja ; 3. MUKLIS SIREGAR/Anggota, ne 4. MUHAMMAD ALI SOFIAN, S.E.

Bahwa, dalam mengumumkan pemenang Lelang, Tergugat harusmengacu kepada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu Efisien, Efektif,Transparan, Terobuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif danPlain gman nena etPutusan No.109/G/2017/PTUNMdn. Hal.116.

Hal.1312.13.jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang danatau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutanmenjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatanwaktu yang dipersyaratkan ; Bahwa, berdasarkan Pasal 22, 23, dan 24 UndangUndang Nomor5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Presiden Nomor 54tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun

2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah tersebut, menekankan penolakan atas persaingantidak sehat dengan persekongkolan dan larangan tegasmelakukan tindakan korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN),penyalahgunaan wewenang seperti yang telah ditetapbkan dalamdokumen pengadaan, seperti terdapat kesamaan dokumen teknis,antara lain metode kerja, harga satuan, penawaran dari penyediamendekati HPS, kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran

Ali Amril
Tergugat:
1.Ade Trisna Putra Branch Manager PT Bank Mandiri Tbk Cabang Banda Aceh
2.Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh

Pembanding/Penggugat : PT KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA Diwakili Oleh : PUPUT TARSONIGUNAWAN SH
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 2 - UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA KABUPATEN PANGANDARAN TH ANGGARAN 2019
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT PUTRA KENCANA

RIZKY HARAPAN BERSAMA
Tergugat:
1.KKL Pengadaan Barang Jasa pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utar
2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.PT. RIDHO ANUGRAH

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TAHUN ANGGARAN 2018. 2. PT. NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH II. vs KERJASAMA OPERASI (KSO) PT. PRAMBANAN DWIPAKA DAN PT. BANGUN MITRA PERSADA

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINT AHUNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGANWILAYAH SURABAYAMADURA TAHUN ANGGARAN 2018,berkedudukan di Jalan Tambak Wedi Nomor 1 Kenjeran Surabaya; Berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Badan PengembanganWilayah Suramadu Nomor 7.3/KPTS/SATKERBPWS/I/2018 tentangPengangkatan/Penunjukan Pejabat Kelompok Kerja (POKJA)Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja BadanPengembangan Wilayah Suramadu, diwakili oleh: 1. Ir. ROY TJAHJOKO, M.Sc.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi BadanPengembangan Wilayah SurabayaMadura Tahun Anggaran 2018sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa KonstruksiNomor 07/BAHP/KTRS/ULPBPWS/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 padaLelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 pada ProyekPekerjaan Pembangunan Rest Area Sisi Barat di KKJSM Tahaap Ill; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Penetapan Pemenang Pengadaan JasaKonstruksi Badan Pengembangan Wilayah SurabayaMadura TahunAnggaran 2018 sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan PengadaanJasa Konstruksi Nomor 07/BAHP/KTRS/ULPBPWS/IV/2018, tertanggal 27April 2018 pada Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Rest Area Sisi Barat di KKJSM TahapIII; 4.

hukum bahwa obyek sengketa aquo ( Bukti P 5 =T 12 ) tidakmemenuhi kualifikasi KTUN sebagaimana di tentukan dalam pasal 1 angka 9Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 87 Undang undang Nomor 30 Tahun2014 tentang Undang undang Administrasi Pemerintahan, karena obyeksengketa aquo masih bersifat prematur ; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding seharusnyayang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan KelompokKerja Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah Unit Layanan Pengadaan BadanPengembangan Wilayah Surabaya Madura Nomor : 07/ KPTS PMN/KTRS/ULPBPW/IV/2018 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan UmumPengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rest Area Sisi Barat di KKJSMTahap Ill Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura Tahun AnggaranPO18:( But T = 13) a) 5 ssscsesss encores tse ceeeee ener neaereeeeenuereMenimbang, bahwa oleh karena itu, maka eksepsi Pembanding /Tergugat dan Pembanding / Tergugat Il Intervensi tentang Obyek

Pembanding/Penggugat : Sholichan Diwakili Oleh : Sholichan
Terbanding/Tergugat I : Wali Kota
Terbanding/Tergugat II : Sekretaris Daerah Kota Semarang
Terbanding/Tergugat III : Kepala Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa
Terbanding/Tergugat IV : PT. Pesona Semarang Semesta

Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Diwakili Oleh : MUHARPA ANSJAR. SH
Terbanding/Penggugat : H. Ilham

RAJA OLOAN diwakili HARIMAN TUA DIBATA SIREGAR
Tergugat:
POKJA TIGA PULUH SATU PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBAER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

HAIRUL AKMAL TANJUNG, SH,masingmasing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat dari Kantor Hukum BORKAT HARAHAP ROEBAMA &REKAN, beralamat Jalan Alfalah No. 19A Medan, bertindakbaik sendirisendiri maupun bersama Selanjutnya disebutSOD AGE lerrscnes 10 sme yen s seememenie 07 x semen KELOMPOK KERJA 031PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH PROVINSI SUMATRA UTARA DINAS SDACIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERAUTARA TAHUN ANGGRAN 2018, berkedudukan di JalanTeladan No. 15 Kelurahan

Bangun Kharisma Prima Jo (Joint=Operation);1.Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia,2.Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bahwa kewenangan Tergugat I memberikan saran, pendapat, rekomendasitelah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyebutkan : Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugasmemberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggahdan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasaPemerintah.

Pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruhstakeholder terkait dengan aturan/regulasi pengadaan barang/jasapemerintah ; b. Pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepadapara pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukanproses pengadaan barang/jasa ; c. Pemberian bantuan, nasihat, dan pendapat hukum kepadapengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dariproses pengadaan yang telah lalu ; d.

BuktiTI2 : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Republik Indonesia No. B688/LKPP/D.IV/ 06/2010,Tanggal 15 Juni 2010, Perihal Petunjuk mengenai penyesuaianharga. (Fotocopy sesuai dengan asli). Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 209/G/2011/PTUNJKT.4.Di58Bukti T.I3Bukti T.I4Bukti T.I5Bukti T.I6Bukti T.I7Bukti T.I8Bukti T.I9Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 106 Tahun 2007Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Republik Indonesia No. B921/LKPP/D.IV.3/ 07/2010,Tanggal 30 Juli 2010, Perihal Penjelasan Mengenai PenyesuaianHarga. (Fotocopy sesuai dengan asli). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah. (Fotocopy sesuai dengan asli).

APBDKabupaten/Kota ; Menimbang, bahwa sesuai Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia, BabII Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, E.

KEPALA BANDAR UDARA PENGGUNG CIREBON- PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA BANDAR UDARA PENGGUNG CIREBON TAHUN ANGGARAN 2005 - PT. INDORENT PRIMA SARANA

Penggugat:
DEDY
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bengkayang Cq Plt Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Cq Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Cq Pejabat Pembuat Komitmen

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN MESIN GENERATOR OKSIGEN;2. DIREKTUR RSUD KAB. MALINAU;3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENGADAAN MESIN GENERATOR OKSIGEN;4. APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KAB. MALINAU;5. BUPATI KAB. MALINAU.

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN MESINGENERATOR OKSIGEN ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT1 ;2. DIREKTUR RSUD KABUPATEN MALINAU s; +++Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT2 ;3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENGADAAN MESINGENERATOR OKSIGEN ; 0 20220 222 non nen ene ene en eeSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT3 ;Halaman 1 dari 7 hlm, Penetapan No. 02/G/2013/PTUNSMD ......4. APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATENSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT4 ;5.

Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran2012, Nomor : 04/SK/RSUD/M/n/II/2012, tanggal 4 Februari 2012 ; 2. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran2012, Nomor : 04/SKRSUD/Mln/II/2012, tanggal 4 Februari 2012 ; 3. Surat Nomor : 20/PANJawab Sanggahan/M1n/X1/2012 ; 4. Rencana Kerja dan Syaratsyarat, Nomor : 05/PANRSUD/IX/2012, tanggal 12September 2012 ; 5.

Kadeberg (Penggugat), Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Mesin GeneratorOksigen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (Tergugat1), Bupati Malinau(Tergugat5), dan PT Bina Makmur Abadi (Pihak ketiga), untuk hadir dalam acaraDissmisal Proses, dan atas panggilan Pengadilan tersebut telah hadir pihak Penggugat atasnama Mefrin Edward Keyko Aldrin, sedangkan pihak Tergugat1, Tergugat5, dan pihakketiga tidak hadir ; = ann Menimbang, bahwa di dalam ketentuan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986tentang

Kadeberg setelah dievaluasi tidak lulus di Evaluasi Menimbang bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 81dan 82, Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah, kepada Peserta Pemilihan Penyedia Barang / Jasa yang merasa dirugikan, baiksecara sendiri maupun bersamasama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahansecara tertulis kepada ULP, dan jika Penyedia Barang / Jasa yang tidak puas denganjawaban sanggahan dapat mengajukan sanggahan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan sanggahan kepada Panitia PengadaanBarang dan Jasa RSUD Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Nomor001/SG/KD/X/2012, tanggal 1 November 2012, dan atas sanggahan Penggugat tersebutselanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Kabupaten Malinau telah menjawabsanggahan melalui surat Nomor : 20/PANJawab Sanggahan/Mln/XI/2012, tanggal 5November 2012, Perihal : Jawaban Sanggahan, yang intinya bahwa Panitia Pengadaan telahmelakukan proses pengadaan sesuai dengan

diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor 07/BA-HP/KTRS/ULP-BPWS/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 pada Lelang Pengadaan

Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Rest Area Sisi Barat di KKJSM Tahap III;

DJAJA CHRISTANTO
Tergugat:
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA
Intervensi:
PT. NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH II

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHUNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN PENGEMBANGANHalaman 1 dari 98 halaman Putusan Nomor 77/G/2018/PTUN.SBY.WILAYAH SURABAYAMADURA TAHUN ANGGARAN 2018,berkedudukan di Jalan Tambak Wedi Nomor 1 Kenjeran Surabaya;Berdasarkan Keputusan kKepala Satuan Kerja BadanPengembangan Wilayah Suramadu Nomor 7.3/KPTS/SATKERBPWS/I/2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan PejabatKelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSatuan Kerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal iniKelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Unit LayananPengadaan Badan Pengembangan Wilayah SurabayaMadura ;Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Nomor 77/G/2018/PTUN.SBY.3.

Dengandemikian, Tergugat telah melanggar fungsi aanwijzing yang diatur dalamPasal 77 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;16.

Hal ini selaras dengan ketentuanBab Ill, huruf B, angka 1, huruf i, point 1) Lampiran Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang mengatur BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasiHalaman 18 dari 98 halaman Putusan Nomor 77/G/2018/PTUN.SBY.administrasi, teknis dan harga yang dibuat

(/ex specialis) yang mengatur tentangpengadaan barang/jasa pemerintah termasuk didalamnya penetapanpemenang pengadaan barang/jasa oleh Pokja ULP.

SULTANA ANUGRAH
Tergugat:
1.BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI RIAU KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN : 48/DIS.PUPRKPP/T
2.DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN dan PERTANAHAN (PUPRPKPP) PROVINSI RIAU

PERSEROAN KOMANDITER (CV) AGRAWANA PERSADAVSPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN TAHUNANGGARAN 2012, MAIZAR (Ketua Panitia), DIANANGRAINI, S.Pd., (Sekretaris Panitia), dan Hj.AGUSNIMAR, IHSAN NUGRAHA HARAHAP,AWALUDDIN BATUBARA (masing-masing sebagaiAnggota Panitia), DKK

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebutPerpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), maupun peraturanperundangundangan terkait lainnya; danb. Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh Tergugat I;5.

barang jasa pemerintah, upaya administrasi yang dandisediakan adalah berupa sanggahan dan sanggahan banding, dengandemikian dalam proses dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintahterdapat karakteristik sengketa tata usaha negara, para pihak yang terlibatdalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut memiliki hak untukmelakukan upaya administrasi guna mempertahankan hakhaknya, danapabila sengketa yang ada tidak dapat diselesaikan melalui upayaadministrasi tersebut, maka upaya hukum selanjutnya

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);1.

Nomor 1399 K/Pdt/2016banding maka tahapan pengadaan dilanjutkan sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditentukan;Bahwa pengadaan barang pemerintah ini telah selesai dilakukan dalam tahun2012 berjalan, sedangkan sejak ditetapkan pihak pemenang lelang sampaidengan selesainya pengadaan barang tersebut pihak Penggugat sama sekalitidak ada melakukan upayaupaya untuk memberhentikan tahapantahapanpengadaan tersebut dengan cara melakukan upayaupaya hukum sesuaidengan ketentuannya;Bahwa oleh karena seluruh

Barang/Jasa dalam perkara a quo;Halaman 30 dari 42 hal.Put.

Pembanding/Penggugat : PT MULTI SINDO INTERNASIONAL Diwakili Oleh : BADRI ALAINA SYAFRI, S.H
Terbanding/Tergugat : KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. VETIA DELICIPTA

CIPTA MARGA SARANAlawan1.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT2.Bupati Sekadau3.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KABUPATEN SEKADAU4.Kelompok kerja unit layanan pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau5.PT. Karya Emas Agung Sekadau,

PENGGUGAT : ZAINUL HASAN
TERGUGAT : 1 PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011
2 DIREKTUR PT. SDM BERKARYA SEJAHTERA3 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG

PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PU. CIPTA KARYA DANTATA RUANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011,berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 9A Sampang, dalamperkara ini diwakili oleh Kuasanya : 1. JUWAINI, SH., 2. H. SLAMET SATULI,SH.,3. NASRUL HIDAYAT, SH, 4. SYARIFUDDIN, SH, 5. RISKIKA PUTRIADINDA, SH, 6.

Barang/Jasa untuk 8 (delapan) Paketpekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU di Kabupaten Sampang yangPenggugat tunjukan kepada Direktur Penyelesaian Sanggah pada KantorLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia diJakarta.12.Bahwa atas Surat Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 11 diatas,direktur Penyelesaian Sanggah pada Kantor Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 18 Oktober2011 dengan nomor B4616/LKPP/DIV

Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga apayang dilakukan Penggugat dalam gugatannya terutan poin8,9,10,11,12,13,14,15 adalah tidak benar dan mengadaada,karena Tergugat da Tergugat III telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan.Bahwa karena apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Ill telahsesuai dengan Peraturan Presiden RI.

Barang/Jasa telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

Barang/Jasa Pemerintah, upaya administrasi yangdan disediakan adalah berupa sanggahan dan sanggahan banding, dengandemikian Majelis berpendapat bahwa dalam proses dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat karakteristik sengketa tata usaha Negara, para pihak yangterlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut memiliki hak untukmelakukan upaya administrasi guna mempertahankan hakhaknya, dan apabilasengketa yang ada tidak dapat diselesaikan melalui upaya administrasi tersebut

SAKTI NUSAINDO PERDANA; PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN SEKADAU PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH MERAGUN TAHUN ANGGARAN JAMAK (MULTI YEARS) SUMBER DANA APBD KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2009; 1.PT. BATUR ARTHA MANDIRI; PT. PROMITS

DAN REKAN, alamat Jalan SulawesiDalam No.9 (samping SMTI), Kelurahan Akcaya,Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,Kalimantan Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Juni 2009, selanjutnyadisebut sebagai....PENGGUGAT/ PEMBANDING ;PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PEKERJAAN UMUM DANPERTAMBANGAN KABUPATEN SEKADAU PEKERJAANHim. 1 dari 7 him. Put.

MUSTIKA ASAHAN JAYA), Pemohon Keberatan-III (RIZKY MOCHAMAD, ST selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat), dan Pemohon Keberatan-IV (Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat), untuk seluruhnya;

MUSTIKA ASAHAN JAYA (PENGGUGAT II)- RIZKY MOCHAMAD, ST (PENGGUGAT III)- Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat (PENGGUGAT IV)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (TERGUGAT)