dan LK) dapat menjual produk Reksadana, atau dengan kata lain,sepanjang memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditetapbkan oleh BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lk),Tergugat/ Tergugat Intervensi selaku Agent of Sales dilegalkan menuruthukum untuk menjual reksadana kepada Para Penggugat dan Penggugat Intervensi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Tergugat Intervensi selakupenjual reksadana berupa Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fundyang termasuk kualifikasi Barang

dan LK) Nomor : Kep313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2008 Tentang Prinsip Mengenal Nasabaholeh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, sebagaimana telahdiganti dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009, disebutkan bahwa Bank Kustodianadalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK sebagai Kustodian;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Bank Kustodiansebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan slip bukti transaksipembelian reksadana

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep 11/BL/2006tanggal 30 Agustus 2006 Tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana;Him.194 dari 239 Hlm. Put Perkara No : 91/Pdt.G/2012/PN.

YKMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Tergugat Intervensi secaranyata telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf a dan b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo.Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep 11/BL/2006 tanggal 30Agustus 2006 Tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka dalilPara Penggugat dan Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwaTergugat/ Tergugat Intervensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumtelah terbukti menurut hukum, sehingga Petitum

ke3 (ketiga) dan ke4(keempat) gugatan Para Penggugat, serta Petitum ke5 (kelima) dan ke6(keenam) Penggugat Intervensi patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam huruf c angka 7Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep 11/BL/2006 tanggal 30Agustus 2006 Tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang padapokoknya mengatur : bahwa tanda bukti kepemilikan atas efek reksadanayang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa bukti surat

Ataspenempatan dana (Discretionary Fund) di PT Antaboga DeltasekuritasIndonesia, PT United Dico Citas dijanjikan akan memperolehpenghasilan yang sifatnya tetap dalam persentase dan jangka waktutertentu namun pada kenyataannya penghasilan tersebut belum pernahHalaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1484/B/PK/PJK/2017terealisasi sampai ijin PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia dicabutoleh BAPEPAM;Dengan kata lain, sepanjang dapat dibuktikan kenyataannya bahwasuatu transaksi penghapusan aset dilakukan

Tergugat adalah Pemegang Saham Pendiri Penggugat karena namaTergugat tercatat dalam Anggaran Dasar Penggugat sebelumPernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham PortepelPenggugat dinyatakan berlaku secara efektif oleh Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) selaku otoritaspasar modal yang berwenang pada saat itu (Pemegang Saham PendiriPenggugat").

antara lain adalah badanhukum yang namanya tercatat dalam anggaran dasar perseroansebelum pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana sahamdinyatakan berlaku secara efektif, sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badannamanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan TerbatasHal 13 dari 47 hal Put No. 473/Pdt/2016/PT.DKIatau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelumPernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas PasarModal (Bapepam

Sebagaicontoh, penyedia informasi yang dapat diakui adalah DJBC,Bapepam, dan lainlain.2. Kondisi di mana bukti diperoleh.Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistempengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggidibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memilikisistem pengendalian internal lemah.3.

Bahwa TERGUGAT IV (PT.Megapolitan DevelopmentTbk. ) Telah menjadi perusahaan go publicmelalui /nitian Publik Offering ("IPO") danbersifat terbuka, serta kepemilikan sahamnyatelah dimiliki oleh masyarakat dan diawasisecara ketat oleh masyarakat pemegang sahamdan oleh Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM). ;b.

Megapolitan Development, Tbk Tergugatmenjamin bahwa saham tersebut tidak pernah akandialihkan kepada pihak mana pun, karenasebagai sebuah perseroan yang bersifatterbuka, kepemilikan saham pada PTMegapolitan Development, Tbk diawasi secaraketat oleh masyarakat pemegang saham danoleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).Oleh karena itu, permohonan sita jaminanyang diajukan oleh Penggugat tidak layakuntuk dikabulkan.

BAPEPAM (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL),beralamat di Gedung Baru Depkeu RI, JI. Dr. Wahidin Raya,Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaMOHAMMAD RAYLAN, SABAR WAHYONO, WAHJUNUGROHO, Y.B. EKO PRAMUJI, INDRA, CECEHHARIANTO, APRI SYABANI, FAISAL ISMAIL dan ANDI TITOPRATAMA, para Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan, beralamat di Gedung SumitroDjojohadikusumo, Kementrian Keuangan RI, Jl.

Bahkan seorang generasi muda Bali penuh harapan Gede Putu AriSutha (mantan Ketua Bapepam) begitu mendengar Bank Dagang Bali sudahlangsung berkomentar ....Oh itu Bank Rama Shita".Hal. 7 dari 17 hal. Put.

: KEP86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan InformasiYang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik yang dilampirkan denganPeraturan Nomor X.K.1 sebagaimana telah digantikan dengan PeraturanOJK Nomor 31/POJK.04/ 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi AtauFakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (POJK 31/2015).Pasal 86 ayat (1) UU Pasar ModalEmiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atauPerusahaan Publik wayib :a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam

(sekarangOJK) dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat ; danb. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkankepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapatmempengaruhi harga Efek selambatlambatnya pada akhir hari kerjake2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.Pasal 2 ayat (1) POJK 31/2015Hal. 15 dari 107 hal.

X.K.1 Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal NomorKEP86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus SegeraDiumumkan Kepada Publik.Bahwa, dalam Peraturan Bapepam No.

Sel.dalam Peraturan Bapepam No. X.K.1. Oleh karenanya, dalam hal initidak ada satupun ketentuan dalam bidang pasar modal yang dilanggaroleh Para Tergugat, khususnya terkait ketentuan Pasal 86 ayat (1) Jo.Pasal 90 huruf (c) UU Pasar Modal Jo. Pasal 2 ayat (1) PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015.

Hal inisesuai dengan pendapat dari saksi ahli ProfHIKMAHANTO JUWANA,SH.LLM,Ph.D. yang menerangkan "bahwa kalau kita berbicara mengenaimanajer investasi maka kita bicara pasar modal izinnya harus dari BadanPengawas Pasar Modal (BAPEPAM), bukan Bank Indonesia ;d.

Bahwa ketentuan tersebut diatur dengan jelas dan tegas didalamPasal 3 dan Pasal 4 Undangundang No.8 Tahun 1995 yang berbunyisebagai berikut :Pasal 3 ayat 1:Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari harikegiatan pasar modal dilakukan oleh badan pengawaspasar modal yang selanjutnya disebut BAPEPAM ;Pasal 4 : Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh BAPEPAMdengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasarmodal yang teratur, wajar, dan efisien serta

Bukan ditolak dan belum adapenolakan dari BAPEPAM ;. Bahwa demikian pula Judex Facti tingkat banding telah salah dan sangatkeliru dalam menerapkan UndangUndang No.15 Tahun 2002 yang diubahdengan Undangundang No.25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang dalamperkara a quo, dengan alasan alasan sebagai berikut :a.

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Rapat Direksi dan /atau. dengan Dewan Komisaris, Pemeriksaan EkstemalHalaman 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY10.11.Perusahaan (KAP, Bapepam LK dll.) khususnya pada DirektoratKeuangan;Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelesaian LaporanKeuangan dan Kegiatan Perusahaan di Direktorat Keuangan yangmeliputi : Keuangan. Investasi, Akuntansi. SDM.

Bapepam LK dIl.)

Bapepam LK R.);Hasil keputusan Rapat Evaluasi Realisasi RKAP TahunBerjalan:Pengelolaan jalannya Perusahaan dengan lancar. terjaganyakerahasiaan / security system Perusahaan dengan baik:Terselenggaranya tugastugas pokok Perusahaan dan halhalHalaman 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYlain yang dianggap penting bagi jalannya pencapaian tujuanPerusahaan;5. Terselenggaranya rapat Penjaminan Kredit. Pengendalian danPemasaran dan rapatrapat kegiatan lainnya yang dilakukan olehPerusahaan:6.

Bapepam LK d11.).Bahwa Terdakwa Drs. BUG SUKSWANTORO selaku Direktur KeuanganPT. JAMKRIDA JATIM bersamasama dengan ACHMAD NUR CHASAN, SEdalam pelaksanaan pengelolaan keuangan PT. JAMKRIDA JATIM telahmenyalahgunakan wewenangnya yaitu :1. Bahwa dalam hal pengajuan pembayaran klaim yang tidak sesuaidengan ketentuan yang ada, berawal dari ACHMAD NUR CHASAN, SE.mendatangi Terdakwa Drs.

Bapepam LKdll.);Mengendalikan sumber dana, pendayagunaan danadana yangada dalam Perusahaan agar dalam kondisi terjaganyalikuiditas perusahaan, efisien dan efektif serta keamananinvestasi dalam mencapai tujuan Perusahaan;Mengkoordinasikan dan mengendalikan verifikasi pembayaranklaim dalam rangka melakukan pembayaran klaim penjaminankredit setelah dokumen klaim diterima dari DirektoratPenjaminan;10.

sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata:Tlap perbuatan melanggar hukum, yang membave kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut.Hal 5 No.645/PDT/2017/PT.DKI17.18.19.20.21.22;Bahwa tindakan dan keputusan yang diambil di dalam RUPS tanggal 28November 2013dan RUPS tanggal 3 Desember 2013 berupa masuknyapihak ketiga sebagai pemegang saham baru dengan porsi kepemilikanlebih dari 55 %, jelas bertentangan dengan Peraturan Bapepam

Penggugat:
1.AKIRA PRAMONO
2.CHENDRAWATI FRANCISKA
Tergugat:
2.PT EQUITY FINANCE INDONESIA DENPASAR
3.PT EQUITY FINANCE INDONESIA KANTOR PUSAT
4.DJOKO HARIYANTO
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) d/a OJK
2.OJK Bali Nusra
3.PT Bursa Efek Indonesia
4.Notaris I Gusti Ngurah Maha Buana
5.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
6.PT EQUITY DEVELOPMENT INVESMENT

Ketiga, bahwatidak ada suatu dalil hukum atau rumusan legalisitik yangmenyebutkan bahwa kewenangan Dirjen Pajak dalam menentukankembali besarnya penghasilan harus dilakukan dengan mendapatkanpersetujuan oleh Direktur Jenderal (Akuntansi dan Jasa Penilai) yangmemiliki lisensi dan terdaftar di Kemenkeu dan Bapepam/LK (OJK),karena in casu Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga otoritaspajak yang memiliki independensi dengan segala kewenangan menuruthukum yang diberikan oleh UndangUndang baik bersifat

Sebagai contoh,penyedia informasi yang dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lainlain.2. Kondisi di mana bukti diperoleh.Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuatmemiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yangmemiliki sistem pengendalian internal lemah.3.

PENGGUGATmendalilkan bahwa karena Laporan tersebut Bapepam LK memulai penyelidikan terhadapPENGGUGAT. Ini adalah TUDUHANAdalah fakta yang tak terbantahkan bahwa BapepamLK sendiri telah memulai penyelidikanterhadap PENGGUGAT JAUH SEBELUM Laporan itu dikirim oleh TERGUGAT.

We are not aware, however , who the parties being reviewed are and which PTTI share transactions are beinginvestigated by Bapepam. We are also aware that the IDX has completedits review of the Share Transactions and has found evidence of potentialmarket manipulation/insider trading activity involving the ShareTransactions.

Akan tetapi kami tidakmengetahuisiapapihakpihak yang sedang ditinjau dan transaksi saham PTTI mana yangsedang diselidiki oleh Bapepam. Kami juga menyadari bahwa BEI telahmenyelesaikan tinjauannya atas Transaksi Saham dan telah menemukanbukti kemungkinan manipulasi pasar/kegiatan insider trading melibatkanTransaksi Saham.

berkepentingan.Bahwa karena tidak adanya kejelasan dan berlarutlarutnyapenyelesaian tanggung jawab TURUT TERGUGAT atasredemption seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh DP4,maka kemudian DP4 mengingatkan PENGGUGAT danmeminta PENGGUGAT untuk bertanggung jawab penuhatas segala kerugian yang dialami oleh DP4;Bahwa selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melalui SuratNomor S138/PM.21/2014 tanggal 21 Agustus 2014 telahmemutuskan halhal yang intinya sebagai berikut:8.1 Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam

dan Lk)telah mencabut izin TURUT TERGUGAT selakupengelola Reksa Dana Harvestindo Maxima melaluiSurat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP08/BL/MVS.5/2012 tanggal 19 Desember 2012 dandalam surat dimaksud, TURUT TERGUGAT diwajibkanuntuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada seluruhnasabah serta Pihak lain yang berkepentingan;Hal. 5 dari 53 hal.

PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Global Makmur warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT.

PLOUTUSwarna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu)Bundel dokumen Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar diBAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen AktaPendirian Perseroan Terbatas PT.

PLOUTUSwarna emas yang terdaftar di BAPEPAM; 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warnaemas yang terdaftar di BAPEPAM; 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo JayaTrading warna biru muda; 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo GlobalMakmur warna biru muda; 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT.

PLOUTUS warna emas yangterdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, (satu) Bundeldokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna birumuda, (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. IndoGlobal Makmur warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen PernyataanKeputusan Rapat PT.

Dalam penyajianlaporan keuangan menurut tata cara yang diatur Bapepam Nomor SE02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 mengatur bahwa rugi plasma terjadi jikaterdapat selisih antara biaya yang telahdikeluarkan perusahaan dengan nilai konversi yang ditentukan oleh pemerintahsaat perkebunan diserahkan kepada petani plasma, selisih tersebut dibukukandalamlaporan laba rugi tahun yang bersangkutan;Bahwa sebelumnya, selisih tersebut ditangguhkan dan diamortisasi denganmetode garis lurus selama taksiran masa

Olehkarena itu) perubahan metode akuntansi tersebut hanya mempengaruhiperhitungan rugi plasma secara komersial tetapi untuk perhitungan rugi plasmasecara fiskal tidak ada yangberubah, artinya rugi plasma tetap diamortisasi selama masa manfaat (20 tahun);Bahwa menurut aturan Bapepam, pos piutang plasma merupakan piutang yangtimbul dari dana talangan yang dikeluarkan perusahaan untuk pengelolaanPerkebunan Inti Rakyat dan/atau plasma sampai perkebunan tersebut siapmenghasilkan.

Hal ini menunjukkan tidak profesionalnya Direksi PTPWS dalam mengelola perusahaan dan fakta tersebut diabaikan oleh judexfactie;Bahwa sesuai ketentuan angka 3a Peraturan Bapepam No.

Mahakam oleh Tergugat Ill berdasarkan Memorandum ofAgreement tertanggal 7 Agustus 2007 dan perubahanperubahannyasepatutnya diketahui harus ditindak lanjuti dengan penyampaian laporankepada Bapepam dan Pengumuman kepada masyarakat sesuai ketentuanPasal 86 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal junctoKeputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP86/PM/1996tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus SegeraDiumumkan kepada Publik mengingat pembelian kapal M.V

Ketentuan yang mewajibkan adanya persetujuanRUPS tidak berlaku dalam hal perusahaan melakukan transaksi yang manatransaksi tersebut merupakan kegiatan usaha utama perusahaan sehinggatindakan Pemohon kasasi (dahulu Terbanding IV/Tergugat IV) tidakmelanggar Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP02/PM/2001 TentangPerubahan Peraturan Nomor IXE.2 tentang Transaksi Material danPerubahan Kegiatan Usaha Utama;Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV) telahmenjalankan tugas dan kewajibannya